Penulis: admin

Dukung Ketahanan Pangan, Lapas Kelas IIA Salemba Kelola Sampah Organik

BERANDA, NASIONAL


Jakarta -Berandankrinews.com
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba telah mengembangkan langkah-langkah tepat dalam mengelola sampah organik untuk budidaya maggot. Upaya ini dilakukan sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan pemerintah dan 13 Program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah sampah organik di Lapas Kelas IIA Salemba sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga binaan.

Hal itu disampaikan Kepala Lapas Kelas IIA Salemba, Muhammad fadil kepada redaksi melalui pesan tertulisnya di Jakarta, (9/7/2025).

Ia mengatakan, bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan stakeholder baik Pemda maupun Kelompok masyarakat.

“Kami melakukan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pembuatan kandang maggot, dan perawatan yang tepat. Nantinya magot tersebut untuk pakan ternak, pakan ikan dan kotorannya dijadikan pupuk,” ujarnya.

Menurutnya, dengan langkah-langkah yang tepat, Lapas Kelas IIA Salemba dapat mengelola sampah organik secara efektif dan efisien, serta mengembangkan budidaya maggot yang berkelanjutan.

“Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat bagi warga binaan dan masyarakat sekitar, serta mendukung program ketahanan pangan pemerintah,” kata Muhammad Fadil.

Maggot yang dihasilkan dari budidaya ini dapat digunakan sebagai pakan ternak, pakan ikan yang kaya protein, sehingga dapat mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

Selain itu, program ini juga dapat membantu mengurangi volume sampah organik yang masuk ke tempat pembuangan akhir.

Dengan demikian, Muhammad Fadil menambahkan, Lapas Kelas IIA Salemba telah menunjukkan komitmennya dalam mengelola sampah organik secara efektif dan mendukung program ketahanan pangan pemerintah melalui budidaya maggot. (Psp)

RUU KUHAP Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan, Wilson Lalengke: Dukungan Penuh Transparansi Publik

BERANDA, NASIONAL


Jakarta –Berandankrinews.com
Keputusan DPR RI dan Pemerintah untuk menghapus larangan publikasi atau siaran langsung (live) selama persidangan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) disambut luas sebagai kemajuan penting bagi demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia.

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, yang juga alumni PPRA 48 Lemhannas RI Tahun 2012, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tersebut.

“Bagus! Kita tentu sangat mendukung kebijakan penghapusan setiap ketentuan dan peraturan yang berpotensi menghambat proses transparansi informasi publik, yang wujudnya dalam bentuk tidak adanya hambatan mencari, mengumpulkan, mendokumentasikan, menyimpan, mengolah, dan mempublikasikan informasi,” ujar Wilson melalui pesan singkatnya saat di hubungi Sabtu (12/7/2025).

Menurutnya, kebebasan jurnalis untuk meliput dan menyiarkan proses persidangan merupakan bagian integral dari kontrol publik terhadap proses penegakan hukum yang adil dan akuntabel.

Langkah penting ini diambil dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI yang digelar Rabu (9/7/2025) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dan dihadiri Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej.

Pasal 253 ayat (3) dan (4) dalam draf awal RUU KUHAP yang sebelumnya melarang publikasi live proses persidangan resmi dicabut. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa ketentuan serupa sudah diatur dalam KUHP yang baru, sehingga tidak perlu diulang dalam KUHAP.

“Terkait peliputan, itu tidak perlu diatur detail di KUHAP. Karena ini termasuk norma hukum materiil, dan sudah ada pengaturan teknis antara pers dan Mahkamah Agung,” jelas Habiburokhman dalam rapat.

Wamenkumham Eddy Hiariej juga menyatakan hal senada, menyebut bahwa substansi pengaturan sudah tercakup dalam KUHP. “Sudah diatur dalam KUHP, jadi tidak perlu lagi diatur di KUHAP,” ujarnya tegas.

Dengan penghapusan larangan ini, publikasi langsung dari ruang sidang kini dimungkinkan, selama tetap dalam koridor etika dan tata tertib pengadilan. Komisi III menekankan pentingnya fleksibilitas teknis: apabila ada bagian sidang yang bersifat tertutup atau sensitif, pengadilan cukup memberikan pengumuman agar tidak disiarkan.

Langkah ini mendapat sambutan hangat dari komunitas jurnalis dan aktivis kebebasan sipil. Mereka menilai keputusan ini sebagai sinyal positif bahwa Indonesia masih menjaga semangat reformasi, terutama dalam ranah keterbukaan informasi publik.

Wilson Lalengke menambahkan bahwa keberadaan media sebagai pengawas peradilan sangat krusial, terutama dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan hukum.

“Jika ruang pers dibatasi, maka ruang gelap akan semakin luas. Justru dengan adanya siaran langsung, publik bisa menilai proses peradilan secara objektif. Itulah semangat demokrasi,” ujarnya.

Penghapusan pasal larangan publikasi live persidangan dari RUU KUHAP bukan hanya soal perubahan teks hukum, tapi juga simbol pergeseran ke arah demokrasi yang lebih terbuka. Dengan media yang lebih leluasa bekerja, dan publik yang lebih mudah mengakses proses hukum, akuntabilitas penegakan hukum Indonesia diharapkan semakin kuat.

Langkah ini sekaligus menjadi pengingat bahwa hukum adalah panggung publik, bukan ruang tertutup elite. (TIM/Red )

_Sumber: Rapat Panja Komisi III DPR RI, PPWI Nasional, dan Kemenkumham_

Media Trip Taman Nasional Ujung Kulon Berlangsung Sukses, dari Spot Surfing hingga Kiara Ratusan Tahun

ADVERTORIAL, BERANDA

*Media Trip Taman Nasional Ujung Kulon Berlangsung Sukses, dari Spot Surfing hingga Kiara Ratusan Tahun*

Pandeglang -Berandankrinews.com
Dalam rangka promosi ekowisata dan publikasi pengelolaan program perlindungan Badak Jawa, Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) mengadakan kegiatan media trip dengan mengundang puluhan pekerja media online, cetak, dan radio, baik lokal maupun nasional. Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 8-9 Juli 2025 bertempat di kompleks The Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) dan Pulau Peucang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, bersama sejumlah Pengurus PPWI Nasional berkesempatan hadir pada acara ini atas undangan Kepala Balai TNUK. Selain itu, hadir juga Ketua DPC PPWI Pandeglang, Nurhayman, bersama belasan Pengurus DPC PPWI Pandeglang. Dari kalangan pewarta radio, hadir Kang Eman bersama tim dari stasiun radio 95,1 Ujung Kulon FM.

Rombongan PPWI dan pekerja media disambut oleh Kepala Balai TNUK, Ardi Andono, S.Hut, M.Sc, diwakili oleh Kepala Seksi Pengelola TNUK Wilayah II, Azis Abdul Latif Muslim, S.Hut, di Ruang Rapat JRSCA. Pada kesempatan itu, Azis menjelaskan berbagai perkembangan yang sudah dilakukan dalam rangka mengaktifkan beragam kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengembangan Badak Jawa (badak bercula satu).

“Dalam waktu dekat, kita akan melakukan translokasi Badak Jawa dari habitat semula di wilayah paling barat Ujung Kulon ke lokasi baru yang di dekat kompleks JRSCA. Di tempat baru ini nanti kita juga akan melakukan pembiakan atau breeding terhadap indukan Badak Jawa,” ungkap Azis.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengelola TNUK Wilayah I Tamanjaya, Dedi Juherdi, S.Hut, M.H. menjelaskan bahwa kegiatan media trip TNUK dimaksudkan untuk memperkenalkan dan mengedukasi publik terkait berbagai program pariwisata yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. “Tujuan pelaksanaan media trip ini antara lain untuk memperkenalkan berbagai lokasi wisata yang ada di TNUK sambil memberikan edukasi bagi masyarakat dalam hal pelestarian dan perlindungan lingkungan,” jelas Dedi sambil menambahkan bahwa hal tersebut penting dalam rangka menjaga keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan alam TNUK.

Beberapa lokasi ekowisata di Taman Nasional Ujung Kulon sudah dikembangkan melalui penyediaan sarana-prasarana yang memadai untuk melayani pengunjung. Tidak kurang dari tiga pulau andalan yang dapat dikunjungi masyarakat, baik lokal, nasional, maupun manca negara.

Masing-masing pulau memiliki keunikan dan jenis wisata yang berbeda. Pulau Panaitan misalnya, pantai bagian baratnya berhadapan langsung dengan Samudra Hindia sehingga menyediakan wisata surfing yang sangat istimewa dan masuk daftar spot surfing terbaik di dunia.

“Para peselancar asing sering berkunjung ke Panaitan untuk menikmati tantangan dan keindahan berselancar dalam gulungan ombak besar dan panjang di sana,” ungkap Dedi sambil berharap peselancar dalam negeri juga datang menjajal kemampuan mereka di Pulau Panaitan.

Lain Panaitan lain pula Pulau Pecang dan Pulau Handeuleum. Dua pulau ini menyajikan suasana wisata yang alami, penuh pepohonan beragam jenis, dan aneka fauna endemik yang dilindungi.

Pulau-pulau ini juga tidak hanya untuk ekowisata (wisata alam) tapi juga eduwisata (wisata pendidikan/science), baik untuk pelajari atau mahasiswa maupun masyarakat Umum. Khusus di Pulau Peucang yang memiliki luas 400-an hektar, telah disediakan tempat menginap yang aman, nyaman, dan pasti penuh kesan.

“Ada juga beberapa villa yang satu villanya bisa digunakan oleh pengunjung dalam bentuk kelompok 5-7 orang,” kata Hari, salah satu pengelola Pulau Peucang.

Selain bisa bercengkrama dengan ratusan rusa, money, babi hutan dan biawak serta burung bangau yang setiap hari bermain di halaman kompleks penginapan, pengunjung juga dapat mengunjungi Pohon Kiara berusia ratusan tahun di lebatnya hutan alami Pulau Peucang. “Pohon Kiara ini merupakan salah satu ikon Pulau Peucang. Kalau belum berfoto di atas cabang pohon yang besarnya sepelukan 30-an orang itu, berarti Anda belum ke Ujung Kulon,” ujar Dedi sedikit berkelakar saat menjelaskan betapa spesialnya Pohon Kiara di Pulau Peucang.

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, yang dimintai komentarnya atas kunjungan media trip ke TNUK, khususnya ke Pulau Peucang, mengatakan bahwa dirinya selama ini tidak tahu tentang adanya tempat wisata di Taman Nasional Ujung Kulon. “Selama ini yang saya, dan mungkin banyak orang di luar sana, mengetahui TNUK hanya terkait konservasi atau perlindungan Badak Jawa. Saya baru tahu sekarang ada obyek wisata alam yang luar biasa bagus yang dikelola TNUK,” tutur wartawan senior yang sudah menjelajahi banyak tempat wisata di dalam negeri maupun manca negara itu.

Oleh karenanya, menurut Wilson Lalengke, media trip semacam ini perlu sering dilakukan, baik oleh TNUK maupun oleh kelompok-kelompok sponsorship TNUK. Dengan seringnya kunjungan media ke TNUK, secara langsung maupun tidak, destinasi wisata yang ada di wilayah TNUK dapat tersosialisasi dengan lebih masif melalui media-media yang dikelola oleh masing-masing peserta media trip.

“Tempat wisata alami cukup banyak bertebaran di nusantara namun masih kurang diminati. Padahal, untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan bertahan hidup, kita perlu belajar ke tempat wisata alam khas Indonesia yang masih utuh alamiah tanpa sentuhan atau intervensi manusia yang berlebihan. Jadi, taman-taman nasional seperti TNUK sangat perlu berkolaborasi intens dengan kalangan penulis, pewarta, fotografer, video maker, bahkan pembuat film, agar destinasi ekowisata dan eduwisata yang mereka kelola cepat dikenal dan diminati masyarakat,” jelas tokoh pers nasional itu penuh semangat.

Tidak hanya itu, Wilson Lalengke juga mendorong setiap staff, karyawan, pejabat, dan pegiat TNUK untuk belajar menjadi pewarta warga. “Setiap orang yang bertugas di TNUK, dan taman-taman nasional lainnya, perlu belajar menulis berita, belajar membuat foto yang apik, bahkan membuat video pendek, menggunakan gawai atau smartphone yang dimilikinya. Jadi, setiap kegiatan dan event yang dilaksanakan oleh TNUK, bisa terpublikasi tanpa harus mendantangkan wartawan dari luar yang tentunya membutuhkan biaya tambahkan yang cukup banyak,” tuturnya memberi masukan kepada pengelola TNUK. (TIM/Red)

Komaruddin Hidayat Golongan Profesor Bodrex Pengangguran, Makanya Cari Kerja di Dewan Pers

BERANDA, NASIONAL

Jakarta -Berandankrinews.com
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, patut diduga sebagai golongan profesor bodrex pengangguran extreme. Oleh sebab itu, dia mengemis pekerjaan di lembaga Dewan Pers agar terlihat lebih berguna dengan titel profesor yang disandangnya.

Sindiran keras itu disampaikan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, Selasa (08/07/2025) kepada media ini. “Komaruddin Hidayat ini saya anggap masuk golongan professor bodrex, pengangguran tingkat tinggi alias extreme. Makanya dia ngemis pekerjaan di lembaga Dewan pecundang Pers itu,” ujar wartawan senior ini sambil menambahkan bahwa professor sejati yang berkualitas, semestinya menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang, bukan mengemis meminta dipekerjakan.

Kecaman keras dari tokoh pers nasional itu disampaikan sebagai respon atas pernyataan Komaruddin Hidayat dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI baru-baru ini. Wilson Lalengke bersama sejumlah pegiat jurnalistik Indonesia menilai pernyataan Ketua Dewan Pers itu sebagai penghinaan dan pelecehan terhadap para wartawan dan pewarta di seluruh Indonesia.

“Dia tidak paham dunia kewartawanan dan media massa, namun dengan sembrono mengatakan wartawan bodrex terhadap rekan-rekan media di daerah-daerah dan menuduh mereka sebagai pemeras pemda-pemda. Padahal selama ini, dewan perslah yang jadi biang kerok masalah pers di negeri ini,” kata alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Selain Komaruddin Hidayat dinilai memiliki titel profesor abal-abal tidak berguna, lembaga tempat dia bekerja (Dewan Pers – red) juga diduga sebagai sarang koruptor bersama organisasi binaannya, PWI. “Komaruddin semestinya mendalami berbagai masalah internal Dewan Pers yang baru dipimpinnya. Pahami tugas Dewan Pers berdasarkan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Dia Juga harus paham tentang uka-uka (UKW) illegal produk Dewan Pers yang semestinya menjadi ranah BNSP. Jadi, jangan banyak bicara menuding wartawan bodrex pelaku pemerasan. Sebut nama wartawan bodrex yang Anda maksud, jangan main tuding ngawur macam orang kesurupan!” lanjut Wilson Lalengke tak kuasa menahan rasa geramnya.

Bahkan, lanjut dia, Dewan Pers itu tidak berguna bagi Pers Indonesia. Oknum-oknum yang menjalankan lembaga tersebut dinilai tidak mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dewan Pers sesuai Pasal 15 ayat (1) UU Pers.

Dewan Pers, masih kata Wilson Lalengke, selama ini tidak lebih dari lembaga tempat numpang cari kerja bagi para penyandang title profesor doktor bodrex pengangguran. “Dewan Pers ini sudah sejak lama tidak berguna bagi pers Indonesia, hanya jadi tempat numpang cari kerja bagi para professor doktor abal-abal pengangguran, seperti Ninik (mantan Ketua Dewan Pers – red) dan si Komaruddin itu,” pungkas pria yang dikenal sangat gigih membela wartawan dan warga terzolimi di berbagai daerah ini. (TIM/Red)

Aktualisasi Spirit Perjuangan Bung Karno Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN

NUNUKAN – Bulan Juni dikenang sebagai bulan Bung Karno, hal demikian dikarenakan Bulan Juni terdapat beberapa peristiwa penting seperti 1 Juni dikenal sebagai Hari Lahirnya Pancasila, 6 Juni sebagai Hari lahirnya Bung Karno dan 21 Juni dikenang sebagai Hari wafatnya Bung Karno

Sebagai salah satu Partai yang secara historis sejak berdiri dipelopori oleh Bung Karno, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) rutin memperingati Bulan Bung Karno disetiap tahunnya untuk mengenang dan merefleksikan nilai dan spirit perjuangan Bung Karno tersebut dalam kehidupan sehari-hari

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Fraksi PDI Perjuangan “Arming, S.H” Mengungkapkan memaknai Bulan Juni sebagai bentuk soliditas terkhusus Kader PDI Perjuangan dimana Partai tersebut dipelopori oleh Bung Karno yang banyak memberikan sumbangsi dan membentuk para kader serta ideologi partai yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta berkontribusi terhadap rakyat kecil sebagai partai gotong royong

Legislator Muda Dapil Nunukan ini menegaskan bahwa pemaknaan Bulan Bung Karno ini bukan sebatas simbolis namun dalam praktiknya sebagai kader partai dan perkakas rakyat senantiasa mengaktualisasikan spirit perjuangan tersebut sebagai warisan demi mewujudkan kemajuan bang dan menjamin kemaslahatan rakyat sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945

Arming juga berharap dengan hikmah bulan Bung Karno ini, semoga kita dapat menteladani apa yang sudah menjadi warisannya beliau sebagai pemerhati bangsa, sebagai the funding father, sehingga kita bisa saling berbagi, saling mempunyai rasa mendorong pembangunan, menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan harapan PDI Perjuangan dapat berkontribusi kepada semua pihak baik bangsa, negara, serta masyarakat

Lebih lanjut Ia berpesan kepada setiap Kader PDIP Kalimantan Utara (Kaltara) dapat mewarisi semangat Bung Karno, harapannya sudah pasti jelas PDI Perjuangan sebagai partai yang diwarisi oleh Bung Karno ini juga dapat berperan aktif dalam semua tatanan kehidupan masyarakat,

“menghadirkan negara di tengah-tengah persoalan rakyat, ikut membantu persoalan-persoalan rakyat” Tambahnya

Menciptakan gotong royong, serta menjaga ideologi partai ini tetap pada posisi mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya dan mengedepankan kepentingan partai di atas segalanya, baik pribadi maupun golongan. Tutup Arming

Indra Lawetoda (Tim Redaksi)