Harga Pertamax Dan Pertalite Naik, Anggota DPRD Nunukan Saddam Husein Soroti Keterbatasan Kuota BBM Bersubsidi Di Nunukan
NUNUKAN – Kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan Pertalite yang diberlakukan nasional menuai tanggapan dari Saddam Husein, Anggota DPRD Komisi I Kabupaten Nunukan.
Ia menilai meskipun pemerintah menegaskan harga BBM bersubsidi tidak berubah, kondisi di lapangan justru menunjukkan persoalan mendasar lain: terbatasnya kuota serta minimnya kejelasan distribusi.
“Memang benar yang naik adalah jenis non-subsidi. Tapi di Nunukan, masalah utamanya bukan hanya soal harga, melainkan ketersediaan dan transparansi kuota BBM bersubsidi. Selama ini, 70–80% masyarakat justru terpaksa menggunakan jenis non-subsidi karena yang bersubsidi sulit didapatkan,” ungkap Saddam saat diwawancarai media, Kamis (18/06/2026).
Menurutnya, masyarakat kesulitan membedakan mana yang masih bersubsidi dan mana yang sudah tidak lagi. Padahal secara teori, keduanya memiliki harga dan alokasi yang berbeda. Namun di lapangan, perbedaan itu nyaris tidak terasa.
“SPBU hanya tempat pengisian, bukan pihak yang mengatur alokasi.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari Pertamina maupun instansi terkait seperti Dinas Perdagangan mengenai berapa kuota yang diterima Nunukan, ke mana saja didistribusikan, dan apakah jumlah tersebut cukup untuk kebutuhan warga,” tegasnya.
Saddam menegaskan kenaikan harga ini langsung terasa beban ekonominya bagi masyarakat. Jika alokasi bersubsidi tidak diperjelas dan ditambah, maka biaya kebutuhan sehari-hari dipastikan akan ikut meningkat.
“Kami minta agar Pertamina dan pemerintah daerah lebih terbuka soal data kuota serta melakukan pengawasan ketat. Jangan sampai warga tetap menanggung beban harga tinggi hanya karena ketidakjelasan alokasi yang seharusnya menjadi hak mereka,” pungkasnya.
(Padli/admin)
