NUNUKAN – Pelabuhan Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan resmi menggelar acara Soft Launching Pelabuhan Siap QRIS, Selasa (19/5/2026). Kini, seluruh transaksi mulai dari pembelian tiket kapal cepat, retribusi, hingga pembelian makanan di lingkungan pelabuhan dapat dilakukan secara non-tunai. Ini merupakan pelabuhan ketiga di Kalimantan Utara yang menerapkan sistem tersebut setelah Tarakan dan Bulungan, sekaligus bukti nyata transformasi layanan publik di daerah perbatasan.
PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, H. Muhammad Amin S.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa kemajuan teknologi tidak bisa dihindari. Menurutnya, QRIS menjadi solusi pembayaran modern yang cepat, mudah, aman, dan efisien, serta meninggalkan jejak transaksi yang jelas.
“Masyarakat tak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar, cukup dengan gawai. Kami berharap inovasi ini tidak berhenti di pelabuhan saja, namun diterapkan pula di seluruh sarana publik milik pemerintah demi pelayanan yang lebih prima dan berkualitas,” ujar Amin.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Utara, Reza Hidayat, menjelaskan program ini merupakan komitmen BI untuk mendigitalisasi seluruh pelabuhan di provinsi ini. Data tahun 2025 mencatat mobilitas penumpang pelabuhan mencapai hampir satu juta orang—angka yang melebihi jumlah penduduk Kaltara. Hal ini menjadikan sektor transportasi pelabuhan sebagai prioritas utama penerapan sistem pembayaran digital.
“Kami menargetkan pada Juni 2026 nanti seluruh pelabuhan di Kaltara sudah terintegrasi QRIS, menjadikan provinsi kita yang pertama di Kalimantan yang mewujudkan hal ini. Visi kami sistem ini berjalan dari hulu ke hilir, mulai penumpang, agen tiket, hingga nanti pasokan bahan bakar kapal pun kami upayakan bisa dibayar pakai QRIS,” ungkap Reza.
Ia juga menyebutkan posisi strategis Nunukan sebagai wilayah perbatasan sangat mendukung sistem ini, mengingat transaksi lintas negara dengan Malaysia pun kini sudah terbiasa menggunakan teknologi serupa. Sistem ini bersifat tambahan, tidak menghapuskan transaksi tunai, melainkan memberikan opsi yang lebih aman dan transparan.
Sementara itu, perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara, Haja Masahara, S.T., menyambut baik langkah ini. Ia mengungkapkan, sejak September 2025 Pemprov bersama BI terus mematangkan sistem pembayaran digital guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pendapatan daerah.
“Ada empat manfaat besar yang dirasakan: transaksi lebih cepat, pendapatan daerah lebih akuntabel, keamanan terjamin, dan kemudahan bagi pelaku usaha. Pelabuhan adalah etalase daerah, dan dengan QRIS kita wujudkan pelayanan yang modern dan berkelas,” tegasnya.
Penerapan QRIS di Pelabuhan Lim Hidung melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, lima agen tiket, dan pemilik kapal. Diharapkan langkah ini dapat mengurangi antrean, mencegah uang palsu, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih rapi dan terdigitalisasi sepenuhnya.
(Padli)
