NUNUKAN – Bertempat di Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Nunukan, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Utara (Kaltara) gelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) tentang Preliminary Meeting Pelaksanaan Trefa Tahun 2024 dan Konferensi Pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, Selasa (30/01/2024).
Diketahui Alokasi belanja APBN 2023 di Kalimantan Utara (Kaltara) hingga semester II mencapai Rp15,39 triliun.
Alokasi belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp4,28 triliun atau 28 persen dan belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp11,11 triliun atau 72 persen.
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltara, Sakop mengatakan sampai akhir semester II 2023, realisasi belanja pemerintah pusat terserap Rp4.209,86 millar atau 98,3 persen dari pagu.
Lebih lanjut Sakop beberkan realisasi belanja pemerintah pusat terbagi dalam empat jenis belanja dengan rincian belanja pegawai Rp963,26 miliar atau 98,11 persen. Belanja barang Rp1.543,59 miliar atau 96,73 persen. Belanja modal Rp1.702,87 miliar atau 99,46 persen, dan belanja Bansos mencapai Rp0,14 miliar atau 100 persen.
Realisasi belanja modal di Kaltara adalah 40 persen lebih dari total belanja APBN di Kaltara. Itu memang untuk infrastruktur. Terutama jalan, jaringan, dan pembangunan gedung. Seperti PLBN dan lainnya,” ujar Sakop.
Sementara itu untuk belanja TKD terealisasi sebesar Rp11,07 triliun atau 99,6 persen dari pagu.
Realisasi TKD terbagi dalam lima jenis belanja dengan tingkat realisasi dana bagi hasil sebesar Rp5.704,8 miliar atau 100 persen.
Dana alokasi umum Rp3.855,52 miliar atau 100 persen. Dana alokasi khusus Rp1.024,02 miliar atau 96,45 persen. Dana insentif daerah Rp80,49 miliar atau 100 persen dan dana desa Rp400,73 miliar atau 98,47 persen.
Sakop menyampaikan output belanja pemerintah pusat di Kaltara antara lain pembangunan atau pengembangan pelabuhan Sungai Nyamuk.
Lalu pembangunan jalan paralel perbatasan negara. Pembangunan tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta pembangunan atau pengembangan Bandara Long Apung, Nunukan dan Yuvai Semaring.
Kemudian subsidi angkutan udara perintis, perintis kargo, dan BBM (bahan bakar minyak) penerbangan perintis.
“Kalau output belanja TKD diantaranya rehabilitasi jaringan irigasi, penanganan jalan provinsi, kabupaten atau kota. Ada juga rehabilitasi Sarpras pelabuhan perikanan, revitalisasi gedung sekolah. Peningkatan pasar desa, pemeliharaan jalan usaha tani, sambungan air bersih ke rumah tangga, dan pembangunan saluran irigasi tersier,” ucap Sakop yang juga Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Kaltara.
Sakop menjelaskan realisasi APBN 2023 dilihat dari dua sisi yakni pendapatan dan belanja.
Untuk sisi pendapatan terdiri dari komponen pajak, bea dan cukai, termasuk pajak dalam rangka impor dan ekspor, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Penerimaan pajak secara nasional sampai semester II tahun 2023 sebesar Rp1.867,8 triliun atau 102,73 persen dari target yang ditetapkan. Sementara capaian penerimaan pajak netto di Kaltara sebesar Rp3.897,9 miliar atau 115,42 persen dari target Rp3.377,26 miliar,” tuturnya.
Beberapa capaian terkait penerimaan pajak di Kaltara antara lain penerimaan pajak bruto tumbuh 16,56 persen menjadi sebesar Rp4.205,46 miliar.
Jumlah pengembalian pajak naik 46,6 persen menjadi sebesar Rp307,56 miliar. Serta penerimaan pajak netto naik 14,71 persen dari sebesar Rp3.398,06 miliar menjadi sebesar Rp3.897,9 miliar pada 2023.
(*Nam)
