DPRD Nunukan Gelar Paripurna, Bahas Dua Raperda Perumahan dan Kawasan Permukiman

IMG_20261118_091930

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan mengadakan Rapat Paripurna guna menerima nota penjelasan atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, Selasa (17/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Nunukan, Hj. Mariyati, serta dihadiri Sekretaris Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan perwakilan Forkopimda Nunukan.

Pj. Sekda Nunukan, R. Iwan Kurniawan, mewakili Bupati Nunukan Irwan Sabri, menjelaskan kedua Raperda tersebut saling melengkapi.

Raperda pertama yakni Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan serta Kawasan Permukiman (RP3KP) yang menjadi pedoman perencanaan hunian selama 20 tahun, yaitu tahun 2026-2046. Sedangkan Raperda kedua berfokus pada pencegahan sekaligus peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di wilayah Nunukan.

Menurut penjelasan Iwan Kurniawan, penyusunan kedua Raperda ini bertumpu pada tiga landasan utama: filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Secara filosofis, kebijakan ini bertujuan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, sehat, aman, serta menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dari sisi sosiologis, kebutuhan hunian di Nunukan terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta dinamika pembangunan di wilayah perbatasan yang memiliki karakter geografis beragam, mulai dari kawasan perairan, tepi air, dataran hingga perbukitan.

Sementara landasan yuridis berfungsi melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan serta dokumen tata ruang daerah.

Materi utama Raperda RP3KP meliputi pengaturan arah pembangunan perumahan di kawasan strategis perkotaan, perbatasan, industri, dan agropolitan.

Raperda ini juga menjadi dasar hukum pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), berupa perbaikan rumah maupun pembangunan rumah baru untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, diatur pula perlindungan kawasan yang tidak boleh dibangun permukiman, seperti sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan gambut, hutan lindung, ekosistem mangrove, kemudahan perizinan rumah bagi MBR, pemberian insentif-disinsentif, serta pembentukan Kelompok Kerja dan Forum Perumahan Kawasan Permukiman.

Sementara Raperda pencegahan perumahan kumuh menetapkan tujuh kriteria kekumuhan, meliputi kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran.

Kebijakan ini juga mengatur upaya pencegahan melalui pengawasan, pengendalian pembangunan, pemenuhan standar teknis, pemberdayaan masyarakat, serta penetapan lokasi kawasan kumuh lewat Keputusan Bupati berdasarkan tingkat kekumuhan dan legalitas lahan.

Dengan adanya dua Raperda ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap dapat menata kawasan permukiman secara terencana, mencegah munculnya kawasan kumuh baru, serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat Nunukan khususnya wilayah perbatasan.

Padli/admin