Asisten II Tekankan Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan dan Perencanaan Anggaran 2027
TANJUNG SELOR – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Sapi’i, S.T., M.A.P., meminta seluruh perangkat daerah mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2026 sekaligus mematangkan perencanaan program dan anggaran untuk TA 2027.
Arahan tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Senin (16/11).
Sapi’i mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan kegiatan TA 2026 semakin terbatas sehingga setiap perangkat daerah perlu melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
“Setiap kegiatan harus dilaksanakan secara optimal, tepat waktu, serta tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung hal tersebut, komunikasi dan koordinasi antarperangkat daerah maupun instansi terkait perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program berjalan sesuai target,” ujarnya.
Selain mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, Sapi’i meminta perangkat daerah mulai mempersiapkan program dan anggaran TA 2027.
Setelah adanya kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif terkait pagu anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan merumuskan alokasi anggaran masing-masing perangkat daerah dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan.
Ia juga menyoroti kondisi APBD yang belum mengalami peningkatan signifikan karena efisiensi. Meski demikian, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebut telah memenuhi target yang ditetapkan.
Karena itu, penyusunan program dan kegiatan perlu dilakukan secara terukur dengan memperhatikan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Sapi’i turut membahas kesiapan pemerintah daerah menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Ia menyampaikan bahwa tingkat inflasi di Kaltara berada pada kisaran 2,5 persen dan masih dalam kondisi terkendali. Kendati demikian, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diminta terus memantau dan melakukan mitigasi terhadap sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga.
Koordinasi lintas sektor juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi gejolak harga, terutama menjelang peningkatan kebutuhan masyarakat pada periode Nataru. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Melalui arahan tersebut, seluruh perangkat darrah diharapkan dapat menuntaskan kegiatan TA 2026 secara optimal, menjaga koordinasi, serta mempersiapkan perencanaan dan administrasi anggaran TA 2027 dengan baik.
(dkisp)
