Ryan Antoni Soroti Krisis Mudik‑Balik Nataru Krayan, Minta Pemerintah Pusat Segera Bertindak
NUNUKAN – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan, Ryan Antoni, menyoroti persoalan transportasi udara wilayah Krayan yang kerap meledak saat Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia meminta rekan-rekan dewan meneruskan aspirasi warga Krayan ke DPR RI guna mendapatkan solusi nyata sebelum puncak arus mudik tiba.
Dalam wawancara, Ryan menjelaskan bahwa di Krayan terdapat lebih dari 100 gereja dari empat denominasi berbeda. Satu gereja biasanya menggelar minimal lima perayaan Natal, mulai dari ibadah umum, persekutuan bapak-bapak, persekutuan wanita, pemuda-remaja, sekolah minggu, hingga kelompok doa.
Perayaan tersebut berlangsung mulai akhir November, sehingga kebutuhan warga untuk pulang ke kampung halaman melonjak drastis.
Krayan yang hampir tidak memiliki jalur darat andalan membuat warga sepenuhnya bergantung pada penerbangan. Setiap tahun terjadi perebutan tiket pesawat, banyak warga yang sudah berangkat dari Jawa maupun daerah lain justru gagal tiba di kampung halaman.
“Natal dan Tahun Baru jadwalnya sudah pasti setiap tahun, seharusnya persiapan dimulai sejak Februari, bukan baru terkejut saat Desember tiba,” ujar Ryan Antoni, Kamis (12/11/2026).
Ia membandingkan penanganan arus mudik Idul Fitri yang biasanya mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat, termasuk pengerahan armada TNI AL. Sementara untuk Nataru Krayan, penanganan masih terasa lambat meskipun Pemerintah Kabupaten Nunukan sudah berupaya maksimal, termasuk melibatkan maskapai penerbangan baru.
Ryan juga menekankan perbedaan kapasitas muatan pesawat. Pesawat CN mampu mengangkut hingga 5 ton barang sekaligus penumpang, jauh lebih besar dibanding pesawat-pesawat kecil berkapasitas 1-2 ton.
Menurutnya, keterlibatan pesawat TNI AU sangat dibutuhkan untuk membantu mengangkut penumpang dan logistik, jangan hanya mengandalkan subsidi kepada maskapai.
“Jangan hanya andalkan subsidi. Kalau pesawat TNI AU ikut dilibatkan, penumpang dan logistik bisa terangkut lebih banyak, lebih cepat, dan lebih pasti,” tegasnya.
Ia pun memberikan peringatan serius: jika pemerintah terus hanya mengeluarkan pernyataan normatif tanpa aksi nyata, kekecewaan warga Krayan akan semakin besar.
Bahkan sudah ada kasus warga terpaksa mengandalkan bantuan wilayah Malaysia untuk akses jalan, hal ini dinilai dapat merugikan kedaulatan dan harga diri negara Republik Indonesia.
“Jangan sampai warga kita berharap bantuan ke negara tetangga. Ini adalah tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat,” tegas Ryan Antoni.
Ia menambahkan bahwa pola kedatangan penumpang Krayan bersifat musiman: padat pada Juni, Agustus, November-Januari, lalu sepi pada Februari-April. Apabila persoalan transportasi ini teratasi, antrean penumpang yang terjebak di Balikpapan, Tarakan, maupun Tanjung Selor akan berkurang secara signifikan.
Ryan berharap DPR RI, Kemenhub, TNI AU, serta seluruh pemangku kepentingan segera menyusun strategi terukur, sehingga warga Krayan dapat merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga di kampung halaman tanpa harus berebut tiket pesawat setiap tahunnya.
(*)
