Omset UMKM Anjlok 50-80% Dampak Karhutla, APKLI Merah Putih Dorong Presiden Prabowo Beri BLT dan Stimulus Keuangan
JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTB dan NTT yang sudah berlangsung 4 bulan sejak Juni 2026 telah membawa dampak sangat luas.
Bukan saja menimbulkan ketegangan antara Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Lebih dari itu, telah mengancam mata penghidupan ratusan ribu rakyat kecil. Hal ini akibat omset dan keuntungan UMKM terdampak di sektor kuliner, pedagang kaki lima, warung kelontong, dan transportasi lokal anjlok 50-80%.
Bahkan mereka terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), iritasi mata, dan sesak napas akibat polusi asap.
Untuk itu, Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP) mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil 2 kebijakan mendasar.
“Pertama, menetapkan Karhutla sebagai bencana alam nasional sehingga segenap sumber daya negara dapat dimaksimalkan untuk percepatan penanganan kebakaran, rehabilitasi beserta dampak lainnya. Kedua, memberikan BLT, stimulus relaksasi kredit dan restrukturisasi keuangan, dan tanggap darurat kesehatan bagi pelaku UMKM,” tegas Ketua Umum APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Kabut asap dan kualitas udara yang buruk membuat masyarakat memilih tinggal di rumah dan mengurangi aktivitas luar ruangan yang tidak mendesak. Hal ini mengakibatkan pembeli turun drastis sehingga omset dan keuntungan kuliner, pedagang kaki lima, warung kelontong hingga jasa transportasi lokal anjlok 50-80%.
Hal ini terjadi di beberapa wilayah di Kalimantan, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Papua, Sulawesi, NTB dan NTT.
“Misalnya, pendapatan harian beberapa pedagang kecil turun drastis dari Rp200.000 menjadi Rp36.000–Rp75.000 per hari,” imbuh dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta itu.
Lebih lanjut, pria asal Mojokerto, Jawa Timur ini menuturkan, jarak pandang terbatas dampak kabut asap Karhutla mengganggu rantai pasok bahan baku usaha dan kebutuhan pokok masyarakat.
Terganggunya jalur transportasi dan distribusi ini menyebabkan kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga semisal cabai dan sayuran, serta kebutuhan pokok lainnya. Hal ini mempersempit margin keuntungan usaha rakyat kecil.
“Bukan hanya itu, para pelaku ekonomi rakyat kecil di ruang terbuka alami ISPA, iritasi mata, dan sesak napas akibat polusi asap. Lebih dari itu, mereka terpaksa memperpendek jam buka atau tutup lebih awal karena kondisi udara yang tidak aman,” katanya.
Anjloknya omset dan keuntungan dampak Karhutla ini membuat pelaku ekonomi rakyat kecil kesulitan menutup biaya operasional hingga membayar cicilan kredit/pembiayaan.
“Karhutla sudah berlangsung 4 bulan sejak Juni 2026, serta telah berdampak sangat luas bahkan mata penghidupan atau isi perut ratusan ribu rakyat kecil terancam, dapat dikatakan sangat darurat,” ujar Ali Mahsun.
Sekali lagi, selaku Ketua Umum APKLI MP, ia mendorong Presiden Prabowo Subianto menetapkan Karhutla sebagai Bencana Alam Nasional dan memberikan BLT, stimulus relaksasi kredit dan restrukturisasi keuangan, serta tanggap darurat kesehatan bagi PKL dan UMKM di wilayah terdampak.
“Selaku Ketua Umum, saya telah perintahkan Korwil APKLI MP Sumatera, Sdr. Harmoko, Jawa Banusra Sdr. Fahmi Dzulfiadi, Sulawesi Sdr. Iwan Hammer, Kalimantan Sdr. Lukiyus dan Maluku Papua Muhammad Rifai Darus beserta jajaran DPW Provinsi dan DPD Kabupaten terdampak turun gunung bersama pemerintah mendampingi PKL dan UKM hadapi dampak Karhutla,” pungkasnya.
(**)
