DPRD Nunukan Soroti Kelangkaan Pupuk NPK dan Dorong Anggaran Penanganan Hama Petani
NUNUKAN – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Fajrul, menyoroti sulitnya petani memperoleh pupuk NPK serta belum tersedianya alokasi anggaran khusus penanganan hama tanaman padi.
Hal tersebut disampaikan Andi Fajrul dalam kegiatan panen padi bersama petani di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Rabu (28/10/2026). Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Nunukan, perwakilan Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Utara, Dinas Pertanian, kelompok tani, Brigade Pangan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Andi Fajrul mengungkapkan, ketersediaan pupuk NPK di Kabupaten Nunukan masih menjadi persoalan. Padahal, produksi pupuk di wilayah Kalimantan Timur cukup besar, tetapi petani di Nunukan justru mengalami kesulitan mendapatkan pupuk tersebut, termasuk pupuk nonsubsidi.
“Produksi pupuk di Kalimantan Timur itu besar, tapi kenapa petani kita di Nunukan sulit dapat pupuk NPK, bahkan yang nonsubsidi sekalipun. Ini yang harus dievaluasi distribusinya oleh PT Pupuk Indonesia,” ujar Andi Fajrul.
Selain persoalan pupuk, Andi Fajrul juga menyoroti belum adanya alokasi anggaran khusus untuk penanganan hama tanaman padi. Menurutnya, peningkatan produksi pertanian akan sulit tercapai apabila serangan hama tidak ditangani secara optimal.
“Kalau hama tidak ditangani dengan anggaran yang jelas, bagaimana produksi mau meningkat? Ini harus jadi perhatian kita bersama,” katanya.
Karena itu, ia mendorong agar kebutuhan petani menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027.
Andi Fajrul meminta kelompok tani, Brigade Pangan, dan para pelaku pertanian menyampaikan aspirasi serta kebutuhan mereka secara langsung kepada Komisi II DPRD Nunukan selama pembahasan anggaran yang dijadwalkan berlangsung hingga akhir November 2026.
“Silakan sampaikan langsung aspirasi dan kebutuhannya ke Komisi II. Pembahasan anggaran sampai akhir November ini, jadi ini momentumnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengalokasian anggaran harus didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar mengejar besarnya penyerapan anggaran.
“Jangan hanya mengejar penyerapan anggaran yang besar. Yang penting itu manfaatnya benar-benar dirasakan petani,” tegas Andi Fajrul.
Sebagai bentuk dukungan terhadap mekanisasi pertanian, Andi Fajrul juga mencontohkan upaya memperjuangkan pengadaan mesin panen jagung melalui pokok-pokok pikirannya. Pengadaan tersebut diharapkan dapat membantu petani sesuai kebutuhan dan kondisi lahan.
Di sisi lain, ia mengimbau agar petani didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan apabila mengalami kecelakaan kerja saat menjalankan aktivitas pertanian.
“Petani juga harus dilindungi. Kalau terjadi kecelakaan kerja di lahan, ada jaminan yang bisa membantu mereka,” ucapnya.
Andi Fajrul berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, instansi pertanian, dan kelompok tani dapat memperkuat pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Nunukan.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan dan anggaran yang dialokasikan harus memberikan dampak nyata bagi petani, sekaligus mendukung peningkatan hasil pertanian dan menjadikan Nunukan sebagai salah satu daerah percontohan pengembangan pertanian di Kalimantan Utara.
Padli/admin
