Gubernur Turut Resmikan Sekretariat hingga hadiri Musda DAD Kaltara

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A Paliwang SH., M.Hum turut meresmikan Sekretariat Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kaltara sekaligus melakukan peletakan batu dan pemancangan tiang pertama pembangunan Lamin Adat Dayak di Kawasan Kota Baru Mandiri, Tanjung Selor, Bulungan, Jumat 27 Februari 2023 sore.

Dalam prosesi ini, Gubernur turut serta ditemani senator DPD RI sekaligus Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Dr. Drs. Marthin Billa MM, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kaltara Jhonny Laing Impang, Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus sekaligus Ketua Badan Komando Laskar Masyarakat Adat Dayak (Bakormad) Provinsi Kaltara yang dikukuhkan oleh Panglima Bakormad Nasional, Cornelis Nelau Anton.

Di kesempatan yang sama, juga dilaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) II DAD Provinsi Kaltara. Tokoh adat, hadirin undangan, dan ratusan masyarakat tampak antusias mengikuti setiap prosesi acara.

“Selamat atas peresmian Sekretariat DAD Kaltara dan selamat atas pelantikan pengurus daerah Bakormad Kaltara,” tutur Gubernur dalam sambutannya.

Gubernur bertutur suatu kehormatan besar baginya dapat hadir dalam kegiatan tersebut.

“Atas nama Pemprov Kaltara saya sangat mengapresiasi dan menyambut baik terlaksananya kegiatan ini,” ujarnya.

Gubernur mengatakan, masyarakat Dayak telah banyak memberi warna dan menjadi bagian goresan tinta emas sejarah bangsa. Masyarakat Dayak banyak berkarya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui jalan dan profesinya masing-masing.

Gubernur meminta masyarakat tetap merawat tradisi dan budaya leluhur masyarakat Dayak sebagai suatu identitas

“Seperti balai adat ini perlu bagi kita semua menjaga dan melestarikannya. Kita tahu bahwa ukiran-ukiran suku Dayak punya makna tersendiri,” jelasnya.

Ditekankan pula, dari sudut pandang pemerintahan, keberagaman budaya di Kaltara bukan hanya kekayaan dan menjadi identitas bangsa.

“Tetapi ini juga merupakan investasi besar untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional,” ujarnya.

Perihal Musda II DAD KAltara, Gubernur berpesan agar mengutamakan diskusi dan menyuarakan ide dan pendapat dengan cara yang demokratis.

“Kita sadari bahwa dalam suatu musyawarah tentu ada perbedaan pendapat dalam menyusun dan merencanakan program kerja. Itu hal biasa dan lumrah. Yang terpenting, pengurus harus membawa kebaikan untuk Kaltara dan masyarakat Dayak pada khususnya,” tutur Gubernur.

(adpim)

Gubernur Lantik 56 Pejabat Fungsional

TANJUNG SELOR – Sebanyak 56 pejabat fungsional dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A Paliwang SH., M.Hum, Kamis (26 Januari 2023 di Tanjung Selor.

Rincinya, 1 pejabat fungsional ahli madya, 50 pejabat fungsional ahli muda, 1 pejabat fungsional pertama analis hasil perikanan, dan 2 pejabat fungsional pertama pengelola pengadaan barang/jasa.

Lalu masing-masing 1 orang pejabat fungsional pertama pengawas benih tanaman dan pejabat fungsional pertama pengendali ekosistem hutan.

“Pejabat fungsional berperan penting dan strategis, ujung tombak pelaksana teknis perangkat daerah,” kata Gubernur dalam sambutannya.

Keberadaan pejabat fungsional disebut ikut mempengaruhi tingkat produktivitas program kerja yang dijalankan.

Maka itu, Gubernur mengajak para pejabat yang dilantik mengeksplorasi potensi diri untuk menciptakan inovasi demi optimalisasi dan keterajangkauan pelayanan publik.

“Mari menanamkan core values ASN ‘BERAKHLAK’ yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif,” tuturnya.

(adpim)

Rakor Penanggulangan Inflasi, Antisipasi Menjelang Panen

TANJUNG SELOR – Keseriusan pemerintah dalam memantau perkembangan inflasi yang hampir terjadi di seluruh dunia terlihat dari jalinan komunikasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah.

Setelah mendengarkan arahan Presiden Ir. Joko Widodo dan pemaparan informasi terkait pengendalian inflasi daerah minggu lalu, rapat koordinasi pengendalian nasional kembali digelar, Senin (30/01/2023).

Rapat koordinasi ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan secara bulanan dan mingguan yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hadir mengikuti secara daring, Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. H. Suriansyah, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Bustan, S.E., M.Si, Kepala Biro Ekonomi Rohadi, S.E., M.AP, Kepala Disperindagkop Kaltara, Dra. Hj. Hasriani, dan OPD terkait.

Selain itu, turut hadir perwakilan dari Danrem 092/Mrl, Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kaltara, dan Kadin Kaltara.

Membuka sekaligus memimpin rapat, Mendagri, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D memberikan waktu kepada beberapa stakeholder untuk memaparkan kondisi terkini serta upaya yang sedang dilakukan.

Beras menjadi atensi pada rapat tersebut karena frekuensinya tiga kali mengalami kenaikan, disusul dengan minyak goreng.

“Memang dari data yang ada, makanan menjadi penyumbang pertama inflasi. Khusus beras memasuki musim panen, kita harus betul-betul agar produksi dari petani kita dapat terserap untuk kesejahteraan petani. Jangan sampai beras impor masuk diwaktu panen ini sehingga mengakibatnya harganya jatuh, petani akan kesulitan,” ungkapnya.

Untuk pembahasan selanjutnya kedepan, ia akan mengundang Bulog membahas/berdiskusi mengenai pemasaran dan distribusi ke daerah-daerah.

Ia menambahkan, yang perlu juga diwaspadai dengan angka proxy inflasi ini melihat trend 20 komoditas dan akan di tambah lagi beberapa komoditas jasa.

“Ini akan diKeletahui inflasi mingguan tiap daerah,” katanya.

Untuk minyak sendiri, permintaan Minyak Kita lebih diminati masyarakat daripada minyak premium.

Pada rapat ini diungkapkan, minimnya pasokan bukan disebabkan masalah produksi, melainkan pendistribusiannya.

(dkisp)

LTABI 2022, Komitmen BI untuk Indonesia Maju

TANJUNG SELOR – Mewakili Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Drs H Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr Bustan, SE.,M.Si mengikuti kegiatan peluncuran Laporan Transparansi dan Akuntabilitas Bank Indonesi (LTABI) Tahun 2022 secara virtual di ruang kerjanya, Senin (30/1/2022).

Bank Indonesia terus berupaya mewujudkan komitmennya menjadi lembaga yang transparan dan akuntabel, sebagaimana amanat undang-undang.

Berkaitan dengan hal itu, Bank Indonesia kembali meluncurkan LTABI 2022, dengan tema “Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju”.

Peluncuran LTABI 2022, diawali sambutan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, S.E., M.Sc., Ph.D. Dilanjutkan dengan seminar nasional oleh Deputi Bank Indonesia, Dody Budi Wahyu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenkomarves, Odo R.M. Manuhutu, dan Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro.

Diketahui, Bank Indonesia meluncurkan LTABI Tahun 2022 sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan pasal 58 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) dari UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Selain itu, pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia juga meluncurkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2022 dan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI) 2022.

Bustan mengungkapkan, mengutip dari lama BI, LPI membahas evaluasi pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022 dan memberikan rencana kebijakan dan sasaran untuk tahun 2023.

Sedangkan KEKSI 2022, lanjut Bustan akan membahas perkembangan maupun sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah nasional pada tahun 2022, serta prospek dan perumusan arah kebijakan tahun 2023.​

“LPI merupakan publikasi Bank Indonesia yang telah terbit sejak awal berdiri Bank Indonesia yaitu tahun 1953. LPI mengulas tentang kinerja dan perjalanan ekonomi Indonesia, termasuk dinamika perekonomian nasional, prospek, dan risiko serta tantangan di masa depan,” katanya.

LPI juga, mencatat berbagai pelajaran yang diambil dari proses pengelolaan ekonomi bangsa selama setahun ke belakang, termasuk berbagai agenda yang masih perlu dilanjutkan dalam memperkuat perekonomian ke depan.

“LPI dilengkapi dengan data dan statistik yang detail, akurat, dan relevan, dan juga mengangkat hasil riset Bank Indonesia mengenai berbagai aspek ekonomi yang dianggap penting untuk diteliti secara mendalam,” paparnya.

Sementara KEKSI adalah kajian yang menunjukkan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah global dan nasional. Kajian ini diterbitkan setiap tahun oleh Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mengevaluasi kinerja dan perkembangan ekonomi syariah dan keuangan syariah di Indonesia.

“Kajian ini menyediakan berbagai data dan informasi, hasil riset, prospek ekonomi dan keuangan syariah, serta analisis topik khusus yang dianggap penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan,” tuturnya.

Tujuan diterbitkannya kajian ini adalah untuk memberikan informasi yang berguna dalam perumusan dan evaluasi kebijakan terkait peluang dan tantangan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

“Peluncuran Bersama LPI 2022 dan KEKSI 2022 sebagai Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Bank Indonesia,” tutup Bustan.

(dkisp)

Pemkab Nunukan Hadiri Musyawarah II Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kaltara

TANJUNG SELOR – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid SE MM Ph D yang diwakili Drs Syafarudin menghadiri Pembukaan Musyawarah II Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kaltara yang bertempat Jln Poros Kalimantan Utara Bulungan-Malinau Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor, Jum’at (27/01/2023).

Gubernur Provinsi Kalimantan Utara H. Zainal A. Paliwang M Si Melakukan Prosesi berupa Peresmian sekretariat DAD Kaltara dan melakukan Ground Breaking Pembangunan Penajakan Tiang Pertama Lamin Adat Dayak Kalimantan Utara, Serta menyaksikan Pelantikan Badan Komando Laskar Masyarakat Adat Dayak (Bakormad) Provinsi Kaltara.

Dalam Sambutannya Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Zainal A Paliwang menyampaikan ini merupakan sejarah, karena pelantikan Bakormad pertama kali dilaksanakan di Kaltara bukan di provinsi lain.

” Kita berharap melalui Musyawarah II DAD, terbentuk kepengurusan baru dengan membawa gagasan dan ide positif, selain digunakan untuk pembangunan organisasi juga untuk membangun Provinsi Kaltara”, ujar Gubernur.

Gubernur juga berpesan atas pelaksanaan musyawarah ini, agar dapat berdiskusi menyuarakan ide dan pendapat yang baik. Menurut Gubernur dalam musyawarah perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah dan biasa.

Lebih lanjut Gubernur juga meminta bagi pengurus yang terpilih nantinya bertanggungjawab dan amanah serta menjalankan kewajibannya sebaik mungkin. Pasalnya, suku Dayak merupakan salah satu suku asli Kalimantan yang banyak memberikan warna dan menjadi goresan tinta emas dalam sejarah bangsa.

Pesan juga disampaikan Gubernur agar pengurus baru bisa membawa masyarakat Dayak yang ada di Kaltara menjadi lebih baik lagi, serta bisa mengenalkan adat Dayak ke tempat lainnya.

Gubernur menilai suku Dayak sendiri telah banyak berkarya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bahkan darinya memiliki beragam warisan budaya leluhur yang harus dilestarikan ini harus dijaga terus sebagai identitas bangsa dan menjadi investasi besar untuk
membangun masa depan peradaban bangsa.

Presiden MADN Dr Drs Marthin Billa juga menyampaikan sambutannya bahwa Pelaksanaan Musyawarah II Dewan Adat Dayak (DAD) ini agar dilaksanakan secara cepat, pasalnya pengurus sudah saling mengenal.

” Diharapkan Musda ini bisa berjalan lancar dan sukses, utamakan demokrasi, pilihlah ketua atau pemimpin yang punya hati untuk membangun masyarakat Dayak,” jelasnya.

Ketua DAD Kaltara, Jhonny Laing Impang menyebutkan Musyawarah II Dewan Adat Dayak (DAD) untuk membentuk struktur pengurus 5 tahun kedepannya yang akan dilaksanakan di sekretariat DAD Kaltara selama 2 hari.

Jhonny Laing menjelaskan sekretariat DAD terbangun atas swadaya masyarakat, selain itu kedepannya akan membangun lagi Balai Adat Dayak. sekretariat ini nantinya digunakan untuk bermusyawarah dari berbagai masyarakat maupun organisasi Dayak.

” Gedung ini sebagai ikon kita di Kaltara, ke depannya kita juga berkeinginan membangun museum adat Dayak yang mirip dengan museum seperti yang ada di Kuching Serawak, Malaysia”, tambahnya.

Menurut Ketua DAD Kaltara, masyarakat adat Dayak Provinsi Kalimantan Utara terdiri diri dari beberapa etnis suku dayak antara lain dayak Kenyah, Dayak Kayan, Dayak Lundayeh, Dayak Bulungan, Dayak Tidung, Dayak Kuna, Dayak Tahol, Dayak Agabag, Dayak tenggalan, Dayak Berak, Dayak Abay, Dayak Berusu, Dayak Saben.

Panglima Bakormad Kaltara, Albertus Stefanus Marianus juga menyampaikan sambutannya keberadaan dan eksistensi Bakormad Kaltara kedepannya diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat adat Dayak.

” Organisasi ini tidak bisa dipisahkan dari MADN. Atas pelantikan ini, memberikan kesempatan kepada kami untuk mendukung MADN dari pusat sampai tingkat kabupaten kota”, tambah Albertus Stefanus.

Panglima Bakormad Kaltara Sekaligus Anggota DPRD Kalimantan Utara menyampaikan apapun keputusan adat itulah presentasi yang harus dijaga oleh Bakormad, dijalankan dan harus bersama-sama disosialisasikan kepada seluruh masyarakat adat Dayak yang ada di seluruh Indonesia.

” Kami bertekad untuk menjalankan dan mengarahkan sekuruh eksistensi kami untuk gerak pembangunan masyarakat Dayak Provinsi Kaltara”, ujarnya.

(PROKOMPIM)