Bulan: Desember 2022

JAKARTA – Guna menggerakkan kembali sejumlah sektor ekonomi di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) dan Sabah, Malaysia. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs H Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum meminta agar melakukan aktivitas penerbangan Tawau Sabah, Malaysia menuju Tarakan (PP) dan reaktivasi jalur penerbangan kargo Tarakan-Tawau.

“Mengingat Pandemi Covid-19 telah dapat dikendalikan, maskapai yang biasanya beroperasi tiga kali dalam seminggu (MASWings,red), diharapkan bisa kembali aktif,” kata Gubernur Kaltara, pada saat melakukan audiensi dengan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, Rabu (30/11).

Berlangsung di Ruang Pertemuan Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta, Gubernur didampingi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, Andi Nasuha dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Kaltara, Jaini, S.Hut., M.P.

Sementara Menhub, didampingi Dirjend Perhubungan Laut, Arif Toha, Direktur ASDP, Junaidi, Direktur Navigasi Hengky, dan Direktur Angkutan Udara, Putu Cahyadi

Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang mengungkapkan reaktivasi rute penerbangan dan pelayaran (Tarakan-Tawau) dilakukan sebagai upaya peningkatan pembangunan kawasan perbatasan. Hal tersebut, katanya, sebagaimana program kerja pada forum Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) pada tiga bidang. Yakni kerjasama sosial dan budaya, kerjasama ekonomi, perdagangan dan perhubungan serta kerjasama keamanan dan perbatasan.

Kondisi saat ini, trayek Tarakan-Tawau hanya melayani pengiriman hasil laut melalui jalur pelayaran. Namun pengiriman menurun dikarenakan biaya cargo naik.

“Kita mau terbukanya pengiriman cargo melalui jalur udara. Ini juga menghindari adanya petani kepiting bakau yang melalui jalur tidak resmi dalam menyalurkan barang ekspor ke wilayah Tawau,” ungkapnya.

Dihadapan Menhub Budi Karya, Gubernur Zainal juga meminta agar rute dan frekuensi penerbangan dari Tanjung Selor keluar Kaltara ditambah. “Hal ini agar masyarakat Kaltara memiliki banyak pilihan waktu untuk keluar dan masuk Kaltara,” terangnya.

Sementara terkait dengan hibah atau pinjam pake Kapal Rade, Gubernur mengungkapkan bahwa pada intinya Kaltara siap menerima.

Dimana Kapal Rade nantinya, akan dioperasikan untuk melayani Daerah 3TP (Terpencil, Terluar, Tertinggal dan Pedalaman). Misal ke daerah Lumbis, Sungai Ular, Ancam dan Sungai Dangkal di wilayah Kaltara. Tak hanya mengangkut barang dan orang, tapi juga kendaraan, sembako dan lainnya.

“Intinya kita (Pemprov,red) siap, prosesnya sendiri lagi penyusunan kajian operasional Kapal Rede di wilayah Provinsi Kaltara,” beber Gubernur didampingi Plt Kadishub Kaltara, Andi Nasuha.

Terakhir, disampaikan perihal rencana pembangunan pelabuhan barang di Sei Menjuaring Salangketo, Desa Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan.

“Alhamdulillah, mendapat respon positif. Kita berharap Menteri Perhubungan segera dapat menfasilitasi sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kaltara.

(dkisp)

 

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal Arifin Paliwang S.H.,M.Hum memghadiri langsung Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Rabu (30/11).

Pertemuan yang mengangkat tema ‘Sinergi Dan Inovasi Memperkuat Ketahanan Dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju’ ini dihadiri oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, para duta besar negara-negara sahabat, ketua dan pimpinan OJK LPS, serta seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Dalam arahannya Presiden Jokowi mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk berhati-hati dan waspada menghadapi tantangan global 2023 mendatang.

“Saya setuju bahwa kita harus optimis, tetapi tetap waspada,” katanya.

Hal ini ia sampaikan, bahwa situasi global tidak pasti dan sulit diprediksi. Ada tiga sektor yang menjadi perhatian Presiden, yakni ekspor, investasi, dan konsumsi rumah tangga.

Ia mengatakan ekspor Indonesia tahun 2021 dan 2022 meningkat pesat, aman tetap perlu hati-hati karena problem Tiongkok bisa menjadi pemicu menurunnya ekspor.

Tidak hanya di Tiongkok, Uni Eropa dan Amerika juga akan mengalami pelemahan ekonomi.

“Ekspor kita ke Tiongkok/Cina itu cukup besar, ke Uni Eropa juga besar. Oleh sebab itu, tetap waspada,” ujarnya.

Kedua, untuk investasi, saat ini Indonesia telah mendapatkan kepercayaan. Akan tetapi masih ada aturan yang perlu direformasi dan perlu pelaksanaan yang benar dilapangan.

Ia juga menerangkan tahun depan investasi tidak semudah tahun 2021/2022. Meskipun target Rp900 triliun pada 2021 tercapai, dan target Rp1.200 triliun tahun 2022 menurut Menteri Investasi dapat tercapai.

“Tahun depan Rp1.400 triliun bukan angka yang kecil dan mudah, karena semua negara bersaing merebut investor,”katanya

“Oleh sebab itu, saya titip tadi kepada seluruh kementerian, kepada gubernur, kepada bupati, kepada wali kota, jangan sampai ada yang mempersulit, mengganggu capital inflow/arus modal masuk dalam rangka investasi ini. Karena ini menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi kita,” sambungnya.

Ketiga, berkaitan dengan konsumsi rumah tangga. Sebagaimana diketahui, PDB ekonomi dipengaruhi besar dengan konsumsi.

“Ini harus sedikit demi sedikit kita ubah, agar dari konsumsi bisa masuk ke produksi yang mempengaruhi. Hati-hati mengenai pasokan pangan, hati-hati mengenai pasokan energi yang harus betul-betul kita jaga agar konsumsi rumah tangga ini tetap tumbuh dengan baik, sehingga growth kita akan sesuai dengan target yang telah kita buat,” tegasnya.

Diakhir arahannya, ia juga menyampaikan saat ini investasi di luar pulau Jawa sudah lebih besar dari Pulau Jawa. Presentase angka biasanya 70:30.

“Sekarang luar Jawa sudah 53 persen. Inilah menurut saya, keberhasilan membangun infrastruktur yang diikuti menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru dan diikuti oleh investasi yang menuju ke luar Jawa,” tutupnya.

(dkisp)

 

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara Tahun Anggaran (TA) 2023.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2023 yang disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) itu, APBD 2023 ditetapkan sebesar Rp 2,9 triliun untuk Belanja, dan Pendapatan diproyeksikan Rp 2,7 Triliun.

Hal tersebut ditandai dengan Penandatanganan Berita Acara Pemprov bersama DPRD Kaltara dalam Agenda Rapat Paripurna ke-31 Masa Persidangan III, tentang Persetujuan Bersama tehadap Raperda APBD TA 2023, Rabu (30/11). Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Gubernur (Wagub), Dr Yansen TP., M.Si.

“Atas nama Pemprov Kaltara, mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh unsur DPRD Kaltara sebagai mitra pemerintah, sehingga penetapan APBD 2023 dapat berjalan lancar dan dilakukan dengan tepat waktu,” ujar Wagub Kaltara, Yansen TP.

Dalam sambutannya, Yansen TP juga membaca sambutan Gubernur Kaltara Drs H Zainal A Paliwang S.H., M.Hum, terkait tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltara Tahun 2023. Yakni tentang Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal.

Dikatakannya, bahwa tema ini mengisyaratkan pembangunan daerah tahun 2023 harus diarahkan pada pengembangan dan penguatan industri secara luas.

Yansen turut mengingatkan terkait komposisi APBD 2018-2023. Jika diperhatikan, komponen pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat masih memiliki proporsi terbesar. Dimana tahun 2023 sekitar 71,33 persen.

Untuk itu, di tahun 2023, perlu adanya berbagai upaya lebih guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Hal ini agar kemandirian Fiskal Daerah dapat tercapai, sehingga capaian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan,” katanya.

Tahun 2023, Pemprov Kaltara akan lebih meningkatkan produktifitas dari sisi belanjanya. Yakni dengan meningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna menjawab tantangan isu strategis terkait rendahnya kualitas dan daya saing SDM. Dalam hal ini, meningkatkan kualitas pendidikan, pemberian bantuan sosial, meningkatkan ketahanan pangan, serta meningkatkan kualitas dan fasilitas kesehatan.

Pemprov juga akan berupaya dalam hal pembangunan ekonomi hijau (green economy) yang telah menjadi perhatian dunia, melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengamanan kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, akan berupaya melakukan pembangunan lingkungan di kabupaten dan kota melalui Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Teknologi (TAPE), dengan semangat Membangun Desa Menata Kota. Dan, kembali akan menganggarkan Bantuan Keuangan (Bankeu) Khusus kepada kabupaten/kota terhadap kesejahteraan guru, tenaga penyuluh pertanian dan perikanan.

(dkisp)