Hari: 22 Juli 2019

Bertemu Dirjen, Bupati Minta Frekuensi Pelayaran Kapal Feri Nunukan – Sebatik Ditambah

ADVERTORIAL, BERANDA, NUNUKAN

JAKARTA – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid berharap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia dapat menambah frekuensi pelayaran kapal feri Nunukan – Sebatik, dari yang semula hanya 3 kali seminggu menjadi setiap hari sekali. Penambahan frekuensi pelayaran perlu dilakukan untuk mengimbangi permintaan masyarakat yang terus meningkat.

Hal itu disampaikan Bupati Laura saat bertemu dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Budi Setiyadi saat menerima kunjungan Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid di Jakarta, Senin (22/7).

Selain minta dilakukan penambahan frekuensi pelayaran kapal feri, dalam kesempatan itu Bupati Laura juga berharap Kemenhub membantu biaya perbaikan jembatan penyeberangan di ASDF Sei Jepun yang saat ini mengalami kerusakan.

“Kalau biaya keseluruhan untuk perbaikan dermaga dibutuhkan anggaran sekitar Rp. 15 miliar, tetapi yang mendesak adalah perbaikan jembatan penyeberanganya sekitar Rp. 5 miliar, kami berharap anggaranya bisa dibantu oleh pak dirjen,” kata Laura.

Setelah semua kerusakan diperbaiki, dan frekuensi pelayaran ditambah, maka kata Bupati Laura, Pemerintah Kabupaten Nunukan akan menyerahkan kembali seluruh aset tersebut beserta pengelolaanya kepada kemenhub.

Atas berbagai permintaan tersebut, Budi Setiyadi menyampaikan bahwa Kemenhub siap menerima kembali seluruh aset dan pengelolaan ASDF Sei Jepun.

“Kami (Kemenhub) siap menerima kembali seluruh aset dan personilnya, termasuk tenaga – tenaga honornya karena kami memang kekurangan personil,” kata Budi Setiyadi.

Sementara menanggapi permohonan perbaikan dermaga, Budi Setiyadi menyampaikan bahwa pihaknya sebelumnya akan melakukan survey menghitung biaya yang dibutuhkan.

“Kami usahakan tahun ini bisa dibantu meskipun belum bisa sepenuhnya, tetapi kalau tidak memungkinkan akan dianggarkan di tahun 2020 mendatang. Tetapi sebelumnya akan kami lakukan survey untuk menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan,” ujarnya.

Sebagai informasi, bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan atas persetujuan dari DPRD baru – baru ini telah mengajukan permohonan penyerahan kembali seluruh aset ASDF Sei Jepun Nunukan Selatan

Selain Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Nunukan Robby Nahak Serang, Sekretaris Dinas Perdagangan Harman, dan Kepala Seksi Fasilitasi dan Bina Pelaku Ekspor dan Impor Dinas Perdagangan Saparudin terlihat ikut mendampingi bupati dalam pertemuan tersebut. (HUMAS)

Kopa Bone Merupakan Organisasi Pecinta Alam yang Tetap Eksis

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH

Bone (Sulsel)- Kopa Bone salah satu organisasi pecinta Alam yang terbentuk dari beberapa pemuda yang Hoby mendaki gunung, sejak itu 30 September 1999 mulai dibentuk dan eksis bahkan hingga saat ini.

Menjelang usia ke 20 tahun , komunitas Pecinta Alam Bone kembali Rapatkan barisan menyambut HUT nya yang ke 20 tahun bulan september mendatang ungkap Ishak salah satu pendiri Kopa Bone.

Komunitas Pecinta Alam Bone eksis hingga saat ini, beberapa senior dan Anggotanya sukses di kampung orang salah Satunya Salama yang kerja dibasarnas Gorontalo dan masih banyak lagi yang tidak sempat kami sebutkan namanya, jelas Musmulyadi S. Pd ketua umumnya.

Banyak hal yang kami dapatkan setelah bergabung Di organisasi KOPA BONE ini , disiplin ilmu kepencinta Alaman Mountaineering, pioneering, survival dan yang paling utama eratkan tali silaturahmi persaudaraan baik sesama Anggota ataupun bukan anggota, ungkap Indah Raihana, Srikandi Kopa Bone
yang saat ini bekerja sebagai bidan desa.(Irwan N Raju)

7.021 Sertifikat Warga Transmigrasi Siap Dibagikan Diagendakan akan Diserahkan oleh Menteri Desa dan PDTT

ADVERTORIAL, BERANDA

TANJUNG SELOR – Sebanyak 7.021 sertifikat lahan transmigrasi siap dibagikan kepada 2.900 kepala keluarga (KK), yang selama ini bermukim di beberapa daerah transmigrasi di Kalimantan Utara (Kaltara) Rencananya sertifikat itu akan diserahkan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sanjoyo, dalam waktu dekat.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, selain menyerahkan sertifikat lahan transmigrasi, kunjungan Menteri Desa-PDTT ke Kaltara juga akan menyerahkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi untuk pembangunan Kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). “Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Utara, Armin Mustapa, agenda lainnya adalah penyerahan kunci rumah penempatan transmigrasi kepada 37 KK lokal, dan peninjauan pembuatan tanggul di Desa Sepunggur, Kabupaten Bulungan, dan pelepasan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas Borneo Tarakan ke daerah transmigrasi di Kabupaten Bulungan,” kata Gubernur, Ahad (21/7).

Dari 2.900 KK penerima sertifkat, masing-masing akan mendapatkan 3 bidang tanah meliputi lahan rumah perkarangan, dan dua bidang lahan usaha. Kawasannya terbagi atas 3 lokasi, yakni Tanjung Palas Hilir sebanyak 1.217 bidang tanah dengan 500 KK, Desa Salimbatu sebanyak 3.257 bidang tanah dengan 1.550 KK dan Tanjung Buka sebanyak 2.547 bidang tanah untuk 850 KK. “Sedangkan untuk 390 KK yang direncanakan tahun ini akan ditempati pada Oktober dan berlokasi di Desa Sepunggur, yakni Satuan Permukiman (SP) 6B dan SP 10,” jelasnya.

Karena itu, Gubernur pun menginstruksikan agar Disnakertrans Kaltara dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait terus berkoordinasi untuk mempersiapkan rencana kunjungan kerja ini. “Juga terus jalin komunikasi dengan jajaran Kementerian Desa-PDTT,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kaltara Armin Mustapa mengakui, akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Pasalnya, sertifikat yang akan diserahkan oleh Menteri Desa-PDTT cukup banyak. “Kita akan terus berkoordinasi dengan melibatkan 2 hingga 5 KK perwakilan dari tiap permukiman transmigrasi,” jelas Armin.

Ia berharap, program ini mendapat dukungan dari segenap pihak serta mendapatkan manfaatnya. Disnakertrans sendiri, kata Armin telah menyiapkan 5 susunan alternatif kegiatan yang rencananya akan dihadiri Mendes-PDTT.(humas)

Tuntaskan Tengkayu I, Pemprov Anggarkan Rp 16 M Lagi

ADVERTORIAL, BERANDA

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie optimis pembangunan Pelabuhan Tengkayu I Tarakan selesai tahun ini. Pasalnya, untuk kebutuhan pengerjaan lanjutan pelabuhan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) menganggarkan dana sebesar Rp 16 miliar yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019.

Secara keseluruhan, untuk pengembangan Pelabuhan Tengkayu I tahap IV, dibutuhkan dana sebesar Rp 36 miliar. Dimana pada tahun ini, melalui APBD Murni dianggarkan sebesar Rp 20 miliar. Artinya masih kurang sebesar Rp 16 miliar jika mau menuntaskan seluruh pengerjaannya. “Saya minta pembangunan lanjutan Pelabuhan Tengkayu I harus selesai tahun ini. Untuk kebutuhan lanjutan anggaran sekitar Rp 16 miliar akan dialokasikan pada APBD Perubahan 2019,” kata Irianto saat memimpin rapat staf di ruang pertemuan Rumah Jabatan Gubernur Kaltara, belum lama ini.

Sementara itu, kepala Dinas Perbuhungan (Dishub) Kaltara, Taupan Madjid mengungkapkan, dana sebesar Rp 36 miliar digunakan untuk menuntaskan seluruh sisi laut pelabuhan. Rincianya, Rp 20 miliar yang telah dianggarkan digunakan untuk kegiatan struktur bawah, arsitektur bangunan atas, pembuatan shelter, dermaga keberangkatan dan kedatangan.

Sedangkan untuk rencana penambahan biaya percepatan pembangunan tengkayu I melalui APBD-P 2019 digunakan untuk, arsitektur pedestrian bangunan atas, bangun ruko (pujasera), agregat (badan jalan), eksisting, utilitas pelabuhan. Serta, pengadaan 3 (tiga) unit bus untuk penumpang yang akan keluar masuk dermaga.

“Kita harapkan dana lanjutan pengembangan Tengkayu I ini bisa segera diproses, agar dapat dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Lalu segera dilakukan lelang lagi. Pekerjaannya stimulan, jika lelang terlambat maka pekerjaannya tidak akan bisa selesai,” ungkapnya.

Untuk izin reklamasi juga dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses penyelesaian. Namun, untuk dokumen evaluasi lingkungan itu harus dibuat terlebih dahulu. Untuk penyusunannya, pada tahun ini dianggarkan Rp 350 juta dan sudah ada pemenangnya. “Itu yang kita kejar. Dokumen evaluasi lingkungan ada, baru akan kita bawa ke pusat untuk diurus izin reklamasinya. Prosesnya seperti itu,” jelas Taupan.

Sebagai informasi, dalam pengembangannya Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, untuk 2017 tahap I dianggarkan sebesar Rp 19 milar melalui APBD, dan tahap II melalui APBD-P 2017 kembalikan dianggarkan sebesar Rp 19 miliar. Kemudian pada 2018 yakni tahap III dianggarkan Rp 35 miliar, dan di tahun ini/tahap IV juga melalui APBD dianggarkan Rp 20 miliar.

“Dalam pengelolaannya kedepan, pelabuhan akan menggunakan sistem boarding. Penumpang yang keluar masuk dermaga diantar menggunakan bus. Penumpang yang masuk ke dalam dermaga harus memiliki tiket untuk masuk ke area pelabuhan, terkecuali untuk tamu VIP dan dalam keadaan darurat,” papar Taupan.(humas)