Perkuat Literasi hingga Desa, DPK Kaltara Bangun Sinergi Lintas Sektor
TANJUNG SELOR – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat sinergi lintas sektor untuk mengembangkan budaya literasi hingga tingkat desa.
Upaya ini dilakukan melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), yang menempatkan perpustakaan sebagai ruang belajar dan pemberdayaan masyarakat.
Komitmen tersebut dibahas dalam Stakeholder Meeting (SHM) TPBIS tingkat Provinsi Kaltara di Tanjung Selor, Rabu (21/10).
Kepala DPK Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, S.T., M.Si., menjelaskan bahwa TPBIS merupakan program strategis untuk menjadikan perpustakaan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui pendekatan inklusi sosial, perpustakaan diharapkan tidak hanya menyediakan akses informasi, tetapi juga membantu masyarakat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.
“Melalui pendekatan berbasis inklusi sosial, perpustakaan diharapkan tidak hanya menjadi pusat informasi, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup,” ujar Yosua dalam sambutannya.
Pengembangan TPBIS diarahkan hingga perpustakaan desa, kelurahan, dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Keberadaan fasilitas literasi yang dekat dengan masyarakat diharapkan dapat membuka akses terhadap pengetahuan dan keterampilan yang menunjang kemandirian ekonomi.
Untuk menjaga keberlanjutan program, pemerintah desa diharapkan turut memperkuat kelembagaan perpustakaan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia, termasuk APBDes dan Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku. Dukungan juga diperlukan dari dunia usaha, perguruan tinggi, perbankan, komunitas, dan media.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Yosua menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi agar kegiatan literasi tetap berjalan.
Menurutnya, program TPBIS dapat disinergikan dengan kegiatan perangkat daerah lainnya, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, memperluas kemitraan, serta menggunakan teknologi dan jejaring digital.
“Efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan semangat membangun literasi dan memberdayakan masyarakat,” tegasnya.
SHM TPBIS diikuti perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, perangkat daerah terkait, perguruan tinggi, Bank Indonesia, pemerintah desa, pengelola perpustakaan dan TBM, pegiat literasi, dunia usaha, serta media.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi, membangun komitmen lintas sektor, dan memperluas penerapan TPBIS secara mandiri.
Dalam kesempatan tersebut, DPK Kaltara juga menyampaikan apresiasi kepada Perpustakaan Nasional RI atas dukungan pembinaan dan pengembangan perpustakaan daerah, termasuk bantuan bahan bacaan bermutu yang dinilai mendukung peningkatan literasi di daerah.
Yosua berharap pertemuan ini dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama nyata dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Dengan sinergi berbagai pihak, perpustakaan diharapkan semakin berperan dalam meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara.
(dkisp)
