Perkuat Kapasitas Aparatur Pemerintahan, BNPPDT bersama Pemkab Nunukan Adakan Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara

NUNUKAN – BNPPDT Bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan mengadakan Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Nunukan. Selasa (10/11/26).

Kegiatan Bimtek ini dihadiri oleh Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nur Habad, SH, MH., Asdep Infrasturktur Penerintahan BNPPRI DR. H. Bakri Siddiq, SE,M.Si., Kepala OPD Terkait, dan diikuti para Camat dan Kepala Desa di Kab. Nunukan.

Bimtek ini diadakan dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kecamatan dan desa sebagai upaya mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara.

Mewakili Bupati Nunukan, Asisten Pemerintahan dan Kesra H. Muhammad Amin, SH dalam sambutan Bupati menyampaikan bahwa Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk perhatian terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia.

Dalam sambutannya Bupati juga menyampaikan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berorientasi pada penguatan keamanan dan kedaulatan negara, tetapi juga harus diiringi dengan kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kabupaten Nunukan merupakan salah satu daerah perbatasan negara yang memiliki posisi sangat strategis. Wilayah kita berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan memiliki banyak desa yang membutuhkan perhatian dalam pembangunan,” ujarnya.

Lebih lanjut, dalam sambutannya ia mengatakan bahwa pembangunan desa menjadi salah satu aspek penting yang harus mendapat perhatian bersama, mengingat kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kemajuan desa-desa yang ada di dalamnya.

“Oleh karena itu, aparatur kecamatan dan desa dituntut memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyusun perencanaan, serta mengelola anggaran desa secara tepat dan bertanggung jawab,”ujarnya lagi.

Melalui pelaksanaan bimbingan teknis ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas, terutama dalam menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi masing-masing desa.

Ia juga menekankan agar kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi forum penyampaian materi, tetapi dimanfaatkan sebagai ruang diskusi, berbagi pengalaman, serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Selain peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi dan kerja sama antar pemerintahan juga menjadi perhatian penting. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga pemerintah desa diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan tidak dilaksanakan secara sendiri-sendiri.

Kepada para camat dan kepala desa, dalam sambutannya Bupati berpesan agar mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh serta menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“ Kita ingin desa-desa di Kabupaten Nunukan terus berkembang, semakin maju, mandiri, dan masyarakatnya semakin sejahtera,” ungkapnya.

Diakhir sambutannya, Bupati berharap kegiatan bimbingan teknis dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi percepatan pembangunan desa, khususnya di kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan.

Pada kesempatan itu pula, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nur Habad, SH, MH., juga menyampaikan bahwa selain penguatan tata kelola pemerintahan dan sinkronisasi perencanaan lintas tingkatan juga untuk mendorong kerja sama antardesa dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata, termasuk melalui penguatan kelembagaan ekonomi dan pembentukan BUM Desa Bersama.

Edi Nur Habad berharap melalui kegiatan Bimtek tersebut, para peserta dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kemandirian desa.

“Percepatan pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar desa-desa di wilayah perbatasan mampu tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus menjadi beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia,”ungkapnya.

(PROKOMPIM)