TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Kalimantan Utara (Kaltara), sebagai salah satu penghasil komoditi perikanan di Indonesia memiliki potensi besar. Namun dengan letak gografis yang berada di ujung utara Indonesia, membuat pengusaha perikanan agak kesulitan dalam memasarkan produknya. Terutama untuk pemasaran domestik, karena terkendala biaya trasnportasi yang tinggi.

Dengan adanya program tol laut yang dilakukan pemerintah pusat, dirasa memberikan keringanan kepada pengusaha perikanan yang ada di Kaltara. Namun demikian, sejauh ini kapal kargo sebagai pengangkut barang melalui program tol laut itu, ternyata belum dilengkapi dengan kontainer khusus untuk mengangkut ikan. Yaitu thermal container atau kontainer dengan pengatur suhu (pendingin).

Untuk itu lah, para pelaku usaha mengusulkan agar  tol laut yang menuju Kaltara kedepannya dilengkapi dengan kontainer dengan pengatur suhu atau pendingin yang cocok untuk produk perikanan.

Hal ini disampaikan oleh salah satu pengusaha perikanan asal Sebatik yang beberapa waktu lalu menghadiri undangan pertemuan dengan forum perikanan tangkap seluruh Indonesia bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Perhubungan di Gedung Mina Bahari III Jakarta 30 Januari lalu.

 Amir Bakry, Kepalaa Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kaltara yang turut mendampingi pertemuan itu, mengatakan, Menteri Perhubungan yang menjadi salah satu narasumber pada kegiatan itu langsung merespon keinginan masyarakat Sebatik, dengan akan mengupayakan pengadaan kontainer dengan pendingin pada kapal tol laut yang ke Kaltara.

Amir mengatakan, dengan diresponsnya pengadaan kontainer pendingin pada tol laut, akan sangat membantu terutama dengan adanya Sentral Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) yang juga ke depannya akan menampung hasil perikanan tangkap di Kaltara.

Selain mengenai tol laut, lanjut Amir, masalah yang banyak dibahas pada kegiatan tersebut terkait penerbitan surat kesempurnaan kapal yang selama ini di bawah kewenangan kementerian perhubungan terutama yang memiliki 30 GT ke atas. Dari usulan bersama, sehingga akhirnya disepakati kewenangannya dialihkan ke DKP Provinsi. “Tentu hal ini akan memudahkan bagi kita terutama yang akan mengurus perijinan, sehingga tidak harus ke Jakarta lagi,” kata Amir. (Humas)

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM), terus berupaya meningkatkan produksi industri manufaktur mikro dan kecil di Kaltara.6/2/19

Kepala Disperindagkop-UKM Hartono mengatakan, dengan meningkatnya produksi pada sektor industri tentu akan memberikan pengaruh positif bagi pelaku usaha di Kaltara. Pembangunan industry merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara terpadu.

“Ini dipandang perlu, karena pembangunan bidang industri dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” katanya, Senin (4/2). Di samping itu, lanjutnya, perlu juga adanya kelanjutan fungsi sumber daya industri itu sendiri untuk dapat menopang kehidupan manusia antar generasi.

Hartono menjelaskan, penyebab terjadinya penurunan produksi industri manufkatur di Kaltara, karena terjadinya penurunan produksi kayu di Kaltara. “Kayu ini, yang punya izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) tidak banyak. Karena HPH telah dibatasi,” kata Hartono.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara menunjukkan terjadinya penurunan produksi industri manufaktur mikro kecil (IMK). Prosentase penurunan produksi IMK di Kaltara hingga 6,05 persen (q to q). Namun pertumbuhan Produksi industri manufaktur mikro dan kecil pada triwulan IV/2018 terhadap Triwulan IV/2017 (y on y) mengalami Kenaikan sebesar 5,66 persen

Jenis IMK yang ada di Kaltara adalah industri meliputi industri kayu, barang dari kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya. Jenis industri yang mengalami penurunan itu ialah industri kayu barang dari kayu, anyaman rotan dengan prosentase -26,67 persen, industri barang logam bukan mesin dan peralatannya sebesar -18,42 persen dan industri pengolahan lalinnya -9,32 persen.

Untuk rotan yang masih satu kelompok dengan industri kayu, penjualannya tidak banyak karena buyer dari mancanegara yang datang ke Kaltara tidak sebanyak triwulan sebelumnya. Tak lain penyebab berkurangnya kedatangan tamu mancanegara lantaran harga tiket transportasi udara yang begitu tinggi sehingga membuat mereka enggan masuk ke Kaltara.

“Triwulan sebelumnya tinggi karena pada saat-saat itu banyak buyer dari luar yang datang untuk membeli itu, ekspor meningkat sehingga industrinya tetap jalan,” jelasnya.

Sementara itu, jenis industri yang mengalami kenaikan produksi adalah industri Makanan 4,02 persen, industri Tekstil 20,65 persen, industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 35,46 persen, industri Barang Galian Bukan Logam 5,60 persen, Industri Farmasi, Obat dan Obat Tradisional 2,28 persen, Industri Alat Angkutan Lainnya 0,49 persen dan industri Furniture 5,72 persen. (humas)

///grafis////

Jenis industri manufaktur yang pertumbuhannya mengalami kenaikan

–        Industri Furnitur 33,72%

–        Industri barang galian bukan logam 31,97%

–        Industri barang logam bukan mesin dan peralatannya 24,58%

–        Industri Alat Angkutan lainnya 19,33%

–        Industri pakaian jadi 13,95%                                                              

Produksi industri manufaktur mikro dan kecil pada triwulan IV/2018 yang pertumbuhannya mengalami penurunan terhadap Triwulan IV/2017 (y on y) adalah :

–        Industri Makanan  -0,81%

–        Industri Minuman  -34,94%

–        Industri Kayu, barang dari kayu, anyaman rotan  -52,3%

–        Industri Farmasi Obat dan Obat tradisional  -36,32%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara, 2019

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Meski tahun ini tidak ada dana bantuan keuangan (Bankeu) umum kepada Pemerintah Kabupaten/kota di Kalimantan Utara (Kaltara), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bukan berarti tidak membantu ke daerah. Melalui berbagai program Pemprov Kaltara tetap mengalokasikan anggaran untuk di kabupaten/kota di provinsi ini. Untuk Kabupaten Bulungan misalnya. Melalui APBD tahun ini, dialokasikan sebesar Rp 64,9 miliar untuk pembangunan serta perbaikan jalan dan jembatan.Rabu 6/2/19

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, sejumlah kegiatan pembangunan jalan dan jembatan akan dilakukan di Bulungan pada 2019 ini. Utamanya pada ruas jalan yang memang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltara. Termasuk beberapa kegiatan melanjutkan dari program tahun-tahun sebelumnya. Seperti salah satunya ruas jalan menuju Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi.

Sesuai data yang di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) melalui Bidang Bina Marga (BM), disebutkan, sejak 2015 hingga 2018 dari 432,14 kilometer total panjang jalan yang ada di Kabupaten Bulungan, sudah terbangun dengan kondisi baik sepanjang 53,34 kilometer. Sedangkan untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jalan sepanjang 5,15 kilometer dari total ruas jalan sepanjang 11,58 kilometer. Tahun ini, kata Gubernur, yang didampingi Kepala Dinas PUPR-Perkim Kaltara Suheriyatna, program pembangunan jalan di Bulungan kembali dilanjutkan. Di mana, rencana pembangunannya telah masuk dalam DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Dinas PUPR-Perkim Kaltara Tahun 2019.

Tahun ini, kata Gubernur, lanjutan pembangunan akses jalan pendukung menuju KIPI Tanah Kuning, Mangkupadi masih menjadi yang prioritas. Sejumlah pengerjaan nantinya akan dilakukan mulai dari perkerasan agregat hingga pengaspalan. Di antaranya, akan dilakukan pembangunan jalan mulai dari ruas jalan Kampung Baru – Karang Tigau – Batas Bulungan – Berau hingga batas Bulungan – Tanjung Selor – Mangkupadi. Selanjutnya, juga akan dilakukan pembangunan jalan kawasan pusat pemerintah di Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, serta pembangunan jalan menuju Rumah Susun Sederhana Sewa Aparatur Sipil Negara (Rusunawa ASN) yang berlokasi di KBM, Tanjung Selor.

Tak hanya di Tanjung Selor dan akses ke KIPI, kegiatan pembangunan jalan di Bulungan juga dilakukan di wilayah kecamatan. Seperti jalan ruas lingkar Pulau Bunyu yang dialokasikan sebesar Rp 14 miliar lebih. Kemudian jalan menuju Pelabuhan Fery Ancam di Kecamatan Tanjung Palas Utara dengan dana Rp 10 miliar.

Khusus di ibukota provinsi, dikatakan Gubernur, ada beberapa kegiatan peningkatan maupun pemeliharaan jalan. Antara lain, pelebaran Jalan Durian Tanjung Selor, peningkatan jalan antara Selimau I – Selimau III, serta jalan porosd Bulungan-Berau hingga simpang Kilometer 9 Tanjung Selor.

“Selain itu juga ada perencanaan teknis pembangunan drainase perkotaan di  Tanjung Selor, serta pembangunan dua jembatan, di UPT Transmigrasi Tanjung Buka dan di Pindada, Tanjung Palas Timur,” ungkap Gubernur.

Irianto menambahkan, kegiatan pembangunan jalan dan jembatan ini, sebagai upaya pemerintah provinsi meningkatkan sarana infrastruktur di daerah. Utamanya pada kawasan-kawasan yang memang diproyeksikan untuk pengembangan wilayah maupun ekonomi ke depan.

Suheriyatna menambahkan, untuk semua kegiatan yang akan dilaksanakan ini, semua masih dalam tahap persiapan dokumen lelang. Kemungkinan jika   tidak ada aral, bulan depan sudah mulai lelang, dan April bisa mulai jalan kegiatannya. (humas)

:

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Realisasi investasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), berdasarkan data yang diperoleh dari National Single Window for Investment (NSWI) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, pada periode 2014 hingga 2018 (memasuki awal 2019), menunjukkan angka yang positif. Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai USD 703.704.000 (Rp 9,85 triliun, untuk nilai kurs sekitar Rp 14.000 per USD), sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 6.814.911.100.000 atau sekitar Rp 6,8 triliun. Sehingga ditotal nilai investasi yang terealisasi di Kaltara sejak 2014-2018 sebesar Rp 16,65 triliun.

Dijelaskan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, dari data itu diketahui bahwa untuk PMA, sektor investasi yang paling dominan berasal dari bidang tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Di sektor ini, tercatat ada 76 proyek. Disusul sektor industri makanan dengan 70 proyek. Lalu, sektor listrik, gas dan air dengan 49 proyek. Sementara sektor pertambangan sendiri, hanya 16 proyek dengan nilai investasi USD 1.946,3 ribu.

Sedangkan di PMDN, investasi paling dominan berasal dari sektor perdagangan dan reparasi dengan 72 proyek, senilai USD 643.739,2 juta. “Sektor investasi memang menjadi prioritas untuk dapat direalisasikan. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, geliat investasi di sejumlah bidang menjadi perhatian. Utamanya, investasi bidang kelistrikan, industri dan lainnya. Ini akan menjadi penopang pembangunan Kaltara kedepan,” kata Gubernur, baru-baru ini.

Secara total, lanjutnya, realisasi investasi PMA tercatat ada 245 proyek, sementara PMDN ada 229 proyek. “Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kaltara terus memacu munculnya investasi pada setiap sektor potensial yang ada. Kalau dilihat dari NSWI BKPM tersebut, pada PMA yang realisasi investasinya belum maksimal adalah sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi. Juga sektor perikanan. Sedangkan di PMDN, yang perlu dipacu, adalah investasi di sektor industri lainnya, industri karet dan plastik juga sektor kehutanan,” paparnya.

Dilihat dari nilai realisasi yang terinput pada NSWI BKPM, pada PMA sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi nilainya mencapai USD 18.067,1 ribu untuk 1 proyek; dan sektor perikanan, 1 proyek senilai USD 0,0 ribu. Sedangkan di PMDN, untuk sektor industri karet dan plastik nilainya mencapai USD 141,0 juta untuk 1 proyek; sektor kehutanan USD 5.340,3 juta, dan sektor industri lainnya USD 980,0 juta. “Pada input data NSWI, untuk PMA ada 12 sektor yang menjadi andalan. Sedangkan, PMDN ada 15 sektor yang masih menggeliat. 6/2/19 (humas)