JAKARTA – Berandankrinews.com – Rencana pemerintah mengembangkan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning-Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Bulungan terus berprogres. Difasilitasi oleh Deputi Infrastruktur, Pertambangan dan Energi, Kemenko Kemaritiman, pihak Pemprov Kaltara melakukan pertemuan penting untuk mencapai kesepakatan atau Inception and Kick-off Meeting pelaksanaan hibah dari Pemerintah Korea Selatan (Korsel) untuk penyusunan Pra Feasiblity Studies (FS) dan Masterplan Pelabuhan di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (13/02).

Hal ini terkait dengan rencana alokasi dana yang akan dihibahkan oleh Negeri Ginseng tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI) sebesar USD 600 ribu, guna menyusun dokumen perencanaan dan FS di KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, rencananya Pemerintah Korsel akan berkunjung ke Kaltara dalam waktu dekat. Mereka sekaligus ingin melihat langsung kondisi persiapan pembangunan KIPI di Tanah Kuning.

“Berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Insya Allah jika tidak ada halangan pada tanggal 22 – 23 Februari mendatang mereka akan berkunjung ke Kaltara,” kata Irianto.

Sebelumnya, pada tahun 2016 dan 2017 pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan pemerintah pusat juga telah melakukan pra-studi kelayakan untuk KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Dari itu, rencananya Korea Selatan akan mereview kembali kedua FS itu untuk disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di KIPI. Tentunya, jika Studi kelayakan yang dilakukan oleh pemerintah Korea, akan memudahkan proses pencairan dana hibah dari Bank Korea.

“Jadi nanti skema penyusunan FS-nya akan dilakukan kerjasama antara kementerian terkait dengan Pemerintah Korea,” katanya. Gubernur menambahkan, hasil FS tersebut akan ditindaklanjuti, untuk digunakan sebagai dasar penyusunan Detail Engineering Design (DED).

Gubernur mengatakan, pekerjaan FS hibah ini akan dimulai jika kelengkapan yang dibutuhkan sudah selesai. “Bisa secara bertahap, Pemerintah Korsel juga akan membantu pendanaan proses penyusunan DED-nya. Bila sudah selesai, Pemerintah Korea Selatan akan menyerahkannya ke Pemerintah Indonesia,” jelasnya. Sedangkan Pemprov Kaltara dapat menggunakan hasil itu untuk perencanaan selanjutnya.

Di samping mengenai pemberian dana hibah, dalam pertemuan yang dari Pemprov Kaltara diwakili Kepala Dinas PUPR-Perkim dan beberaap kepala OPD terkait lainnya itu, juga dibahas mengenai rencana pembangunan Kaltara dalam jangka Panjang. Salah satunya adalah rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan yang akan menyuplai energi ke KIPI.

Pembangunan sarana infrastruktur menuju KIPI pun menjadi bahasan. Pemprov Kaltara merencanakan pembangunan poros jalan lurus dari Ibukota Kaltara menuju KIPI, sehingga mempercepat waktu perjalanannya. “Konektivitas juga kita perhatikan, karena ini juga menjadi salah satu persiapan kita untuk pengembangan KIPI,” bebernya.

Sebelum dilaksanakannya Inception Kick-off Meeting, Kementerian Koordinator Kemaritiman juga telah menggelar pertemuan pada bulan lalu. Hasilnya, Pemprov Kaltara diminta untuk membentuk tim teknis guna mengawal pengerjaan proyek penyusunan FS ini, agar sejalan dan terintegrasi dengan program yang sudah direncanakan Pemprov Kaltara.

Dikatakan Gubernur, adanya program bantuan hibah dari Korsel ini merupakan salah satu langkah maju dalam proses pengembangan KIPI. Karena itu, dirinya menginstruksikan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kaltara dapat saling berkolaborasi, sehingga fokus pengembangan KIPI dapat segera terwujud.  “Semua OPD harus saling bersinergi, dalam membangun kawasan ini. Sebab ke depan tantangan kita semakin berat dan harus kita hadapi dengan cara saling mengisi dan terintegrasi,” tegas Irianto.

Sementara itu, Asisten Deputi Infrastruktur, Pertambangan dan Energi, Yudi Prabangkara mengungkapkan, KIPI Tanah Kuning adalah salah satu Kawasan pertumbuhan ekonomi baru di Kaltara. Karena itu perlu ada integrasi dari dua FS yang telah dikerjakan pada untuk mencari pola yang tepat dalam pembangunan KIPI. (humas).15/2/19

TANJUNG SELOR –  Berandankrinews.com – Selain sertifikat lahan tambak bagi masyarakat di Kalimantan Utara (Kaltara), Pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap lahan yang selama ini telah ditempati oleh warga transmigran. Bahkan jika sertifikasi lahan tambak masih dalam proses, sertifikat tanah untuk warga transmigrasi di Kaltara, sudah siap dibagikan.15/2/19

Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sebanyak 6.600 sertifikat milik warga transmigrasi yang tinggal di Kabupaten Bulungan akan segera dibagikan dalam waktu dekat ini.

Informasi ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Muhammad Ikhsan Saleh di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ikhsan menyebutkan, pihaknya telah menyiapkan puluhan ribu sertifikat untuk diberikan kepada masyarakat di Kalimantan. Di antaranya, 60.000 sertifikat untuk warga di Kalimantan Barat (Kalbar) dan 6.600 sertifikat di Kaltara.

Sebelumnya, hal senada telah disampaikannya kepada Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat melakukan audiensi dengan Dirjen Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN di Kantornya, Januari lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Ikhsan mengatakan, program sertifikasi lahan, baik lahan transmigrasi maupun lahan tambak akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, rencananya dilakukan pada Maret 2019. “Tak hanya untuk Kaltara, tapi untuk se-wilayah Kalimantan. Nanti penyerahannya dilakukan di Kaltara. Insya Allah, rencananya Pak Presiden yang menyerahkan. Namun kalau tidak bisa, Pak Menko Ekonomi nanti yang akan datang ke Kaltara, bersama Pak Menteri ATR/BPN,” kata Gubernur sebelumnya.

Irianto menegaskan, sertifikasi lahan transmigrasi ini merupakan program pemerintah yang didanai melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).  Dalam pelaksanaannya, Pemprov Kaltara sebagai koordinator sekaligus Pembina di daerah yang diberikan tugas oleh pusat menyerahkan langsung proses pengusulan lahan warga transmigrasi kepada Pemerintah Daerah atau Pemda Bulungan.

“Pada tahun 2017 melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten, mengusulkan sebanyak 2,500 warga transmigrasi, dengan luas tanah 5,236 hektare atau total 6,621 bidang tanah. Kemudian didaftarkan ke BPN untuk disertifikatkan,” ungkap Gubernur melalui Armin Mustafa, Kepala Disnakertrans Provinsi Kaltara.

Armin menambahkan, Pemerintah Provinsi tidak hanya menyerahkan begitu saja kepada daerah. Pemprov Kaltara melalui Disnakertrans juga ikut dalam melakukan Inventarisasi Kepemilikan Lahan (IKL) pada lahan warga tersebut, sebelum diusulkan untuk didaftarkan. Bahkan, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi dengan mengumpulkan warga transmigrasi yang sesuai dengan prosedural dalam pembuatan sertifikat.

“Kita inventarisir kembali unit tinggalnya dengan melibatkan petugas dari kabupaten. Kita tunjukkan lahannya, kemudian kabupaten yang melanjutkan sampai dengan melakukan pendaftaran ke kantor pertanahan,” jelas Armin.

Lebih lanjut, Armin mengatakan sertifikat lahan transmigrasi terdiri dari tiga kategori. Pertama lahan perkarangan rumah, lahan usaha I, dan lahan usaha II. Artinya, satu warga transmigrasi berdasarkan (kartu keluarga) bisa mendapatkan 3 sertifikat sekaligus.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPN Bulungan, sebanyak 6.600 sertifikat tanah milik warga transmigrasi tersebut sudah siap diserahkan. Pihaknya tinggal menunggu instruksi dari pusat terkait penyerahannya. BPN Bulungan juga masih menunggu kepastian rencana kunjungan presiden Joko Widodo ke Kaltara.

“Kita masih menuggu kabar dari pusat. Kalau bukan Presiden, bisa saja Menteri. Atau Gubernur sebagai kepala daerah, sekaligus wakil pemerintahan pusat di daerah,” ujar Samsul Hadi Kepala BPN Bulungan.

Dijelaskan, sertifikat sebanyak 6.600 ini akan diberikan kepada 2,500 warga transmigrasi berdasarkan Kartu Keluarga (KK) yang tinggal di tiga desa di Bulungan. Tiga desa dimaksud antara lain, Desa Tanjung Palas Hilir (500 KK), Salim Batu (1,150 KK) dan Tanjung Buka (850 KK). “Program ini merupakan program pemerintah pusat yang pembiayaannya semua dibiayai oleh APBN. Mulai dari pembiayaan administrasi, biaya ukur, sampai pendaftaran semua gratis,” katanya.  (humas)

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Agenda rutin untuk merespons persoalan yang terjadi di tengah masyarakat kembali digelar. Respons Kaltara (ResKal), sebuah acara talkshow yang digagas oleh Humas Provinsi Kaltara. Kali ini, membahas tentang strategi mengendalikan inflasi.

Menghadirkan tiga nara sumber berkompeten, yakni Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara Eko Marsoro, Sekretaris Bappeda dan Litbang Kaltara Ridwan Mahmud, serta mewakili Biro Ekonomi Syamsuddin Bahri, acara yang dilangsungkan di Kedai 99, Rabu (13/2) kemarin mengupas banyak hal terkait dengan inflasi yang terjadi di Kaltara. Berikut bagaimana strategi mengendalikan, dan apa saja dampak yang dirasakan masyarakat.

Terungkap pada kesempatan itu, pada Januari 2019, inflasi di Kaltara sebesar 0,96 persen, dengan tingkat inflasi tahun kalender 0,96 persen, dan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,49 persen.

Disebutkan Eko, inflasi terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya didorong oleh kenaikan harga pangan, serta jasa transportasi, utamanya angkutan udara. “Ada dua hal yang paling mempengaruhi inflasi di Kaltara. Pertama adalah harga pangan, utamanya beras. Kemudian yang kedua, karena faktor kenaikan harga tiket pesawat yang begitu tinggi,” ungkapnya.

Pemerintah daerah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menekan inflasi di Kaltara. Salah satunya terkait dengan harga tiket, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie secara langsung telah menyurati Menteri Perhubungan RI agar meninjau naiknya harga tiket yang tak terkendali ini. “Kemudian mengenai harga pangan, utamanya beras, Pemprov melalui OPD terkaitnya selalu berkoordinasi dengan Bulog untuk menekan harga beras. Salah satunya melalui operasi pasar,” timpal Syamsuddin.

Selain peran pemerintah, disebutkan, untuk mengendalikan inflasi juga diperlukan peran serta dari masyarakat sendiri. Salah satunya dalam hal konsumsi. “Saya mencontohkan begini. Tanjung Selor semenjak ditetapkan sebagai ibukota provinsi, diikuti dengan kenaikan tarif sewa rumah yang signifikan. Seperti aji mumpung, sebagian warga meminta harga sewa dengan semaunya. Itu akan berpengaruh pada inflasi juga. Karena secara ekonomi, pebisnis yang menyewa tempat akan menaikkan harga barang yang dijual. Untuk itu masyarakat juga harus bijak,” ungkap Eko lagi memberikan contoh.

Masih dalam kaitannya dengan pengendalian inflasi, di 2019, pemerintah daerah terfokus pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Hal ini sebagaimana kesepakatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2018 lalu. “Untuk menekan harga, satu hal yang penting adalah bagaimana menekan biaya distribusi. Kemudian cara lain, adalah dengan membiasakan penggunaan produk lokal. Utamanya pangan, seperti beras. Karena produksi beras di Kaltara juga sudah mencukupi,” ungkap Ridwan melengkapi.(humas)

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr Irianto Lambrie meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk lebih gencar mensosialisasikan, sekaligus mendorong agar masyarakat mau memilih. Begitu pun bagi penyelenggara Pemilu.

Gubernur mengungkapkan, salah satu indikator keberhasilan dalam pesta demokrasi yang bakal di gelar pada 17 April 2019 mendatang ini, adalah tingkat partisipasi pemilih yang baik. Dirinya pun berharap, masyarakat Kaltara yang punya hak pilih agar tidak menyia-nyiakan suaranya, dengan tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan hak suaranya.

“Keberhasilan penyelenggaraan pemilu, pertama tingkat partisipasi pemilihnya. Untuk itu saya minta kepada penyelenggara, maupun OPD terkaitnya, seperti Badan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik), untuk lebih gencar melakukan sosialisasi. Mendorong kepada masyarakat untuk memilih,” ungkap Irianto. 

Irianto berharap, tingkat partisipasi pemilih di Kaltara bisa di atas 80 persen. Meskipun diakuinya, untuk mencapai itu terlalu berat. Baik secara nasional maupun daerah. “Saya optimis Pemilu kali ini bisa di atas 70 persen warga yang menggunakan hak pilihnya. Bahkan kalau bisa di atas 80 persen. Itu lebih baik,” katanya.

Disebutkan, Pemilu kali ini merupakan sejarah baru bagi Bangsa. Untuk pertama kali, pemilihan legislatif bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal tersebut, menurut Gubernur, sekaligus menjadi tantangan tersendiri. Sehingga dirinya pun berpikir realistis jika tingkat partisipasi pemilih kali ini berat untuk bisa lebih dari 80 persen.

“Kita realistis, karena ini pemilu serentak pertama. Kedua, jarak antara TPS dengan rumah orang tinggal yang cukup jauh. Kemudian kemampuan sosialisasi penyelenggara juga terbatas. Belum lagi, sebagian besar juga bisa bingung, karena banyaknya surat suara. Mulai dari DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, ditambah dengan Pilpres,” kata Gubernur.

Tak hanya itu, menurut Gubernur, ada pula kemungkinan masyarakat yang kecewa atau apriori dan memilih untuk Golput alias tidak memilih. Oleh karena itu, gubernur menginginkan kepada semua untuk bersama-sama menekan angka golput, guna mencapai target angka partisipasi pemilih.

Gubernur menekankan agar instansi yang berkaitan langsung dengan tahapan dan proses pemilu memaksimalkan programnya. Terutama kepada penyelenggara, diharapkan lebih gencar melakukan sosialisasi agar warga di Kaltara menggunakan hak pilihnya. (humas) 15/2/19