Latest Posts

Pawai Taaruf Sambut Tahun Baru Islam, Diikuti Ribuan Peserta

BERANDA, BREAKING NEWS, NUNUKAN, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

Nunukan-Menyambut dan memeriahkan Tahun Baru Islam 1441 H/2019 M, Kemenag Nunukan melaksanakan pawai taaruf, Sabtu (7/9/2019).

Kegiatan yang mengangkat tema ” Bulan muharram sebagai refleksi pribadi muslim unruk memperkokoh persaudaraan sesama muslim, keimanan dan ketaqwaan kepala Alllah Swt dengan landasan Alquran dan hadist”.

Ketua panitia, Ponadi, S. Pd mengatakan, kegiatan 1 Muharam tahun baru islam di laksanakan pada hari ini, tapi tetap tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah peserta terdiri dari 50 perserta dari peregu dan dari total keseluruhannya kurang lebih 4.500 Peserta.

“Pesertanya dari SD, SMP dan SMA, semua terkait dalam acara kegiatan pawai muharram dari Majelis Masjid-masjid dan Ibu-ibu sholawat. Sementara peserta yang mengikuti kegiatan pawai muharam ini dari Nunukan saja,” jelas Ponadi

Dikatakan Ponadi, Perencanaan kegiatan hanya dalam satu pekan dan kegiatan sangat mendadak, seluruh panitia bekerja keras siang dan malam dan alhamdulillah bisa dilaksanakan pada hari ini.

“Kegiatan ini dinamakan menyambut datangnya bulan 1 muharram tahun 1441 Hijriah yakni tahun baru islam, alhamdulillah bisa terlaksanakan dikabupaten Nunukan,” ungkap Ponadi S. Pd. (Ali/Red)

Marianus: MoU Yang Sudah di Lakukan dengan Disdukcapil Nunukan Kami Masih Pelajari

BERANDA, NASIONAL

Nunukan-Disdukcapil Flores Timur dan Disdukcapil Kabupaten Nunukan kembali lakukan MoU, setelah beberapa tahun tidak berjalan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Flores Timur, Marianus Nobowaton mengatakan, Terkait dengan Mou beberapa tahun yang lalu memang sudah dilakukan, namun kami harus mendalami lagi dan pelajari lagi.

“Di MoU itu harus memuat seluruh rangkaian proses pengurusan dokumen sampai dengan penampungan khususnya TKI, untuk dokumen kependudukan harus disinergikan betul antara beberapa pihak yang terlibat didalam pengurusan itu, sampai kepada satu titik yakni Masyarakat melakukan aktivitas di luar Negeri tidak ada kendala yang dia hadapi, itu yang sekarang kita dalami lagi,” kata Marianus, Jumat (6/9/19).

Kedepannya kita akan realisasikan penampungan itu, kata Marianus lagi, karena yang dilakukan masyarakat ini haknya dia, memiliki dokumen kependudukan adalah hak masyarakat, meskipun Masyarakat menganggap sepele, tetapi sebagai pemerintah kewajiban kita harus melayani dia.

“Pemerintah punya kewajiban selalu memberikan himbauan, sosialisasi dan membangun komunikasi dengan aparat-aparat ditingkat bawah, supaya seluruh rangkaian proses yang nanti dihadapi masyarakat itu mulus dan aman,” jelasnya. (Ali)

Gubernur Ajak ASN Lakukan Inovasi

ADVERTORIAL, BERANDA


JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengajak aparatur sipil negara (ASN) untuk berinovasi. Hal tersebut disampaikannya, saat menjadi narasumber ceramah umum pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLIII, Diklatpim Tingkat IV Angkatan XIV dan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil di Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Pejompongan, Kamis (5/9)


Ceramah dengan tema ‘Strategi Percepatan Pembangunan Di Provinsi Kalimantan Utara’ itu dibahas Gubernur, untuk memicu semangat ASN untuk terus melakukan inovasi. Tidak hanya itu, Gubernur juga menyebutkan, pengembangan sumberdaya manusia (SDM) di Kaltara menjadi perhatian serius.


Apalagi hadirnya Revolusi Industri 4.0. Ini, kata Gubernur, harus disikapi secara bijak, agar perkembangan kehidupan manusia tidak tertinggal dengan pesatnya kemajuan saat ini.


Dampak perubahan teknologi bagi pemerintahan akan mengubah pola hubungan pemerintahan dan warganya. Dengan begitu, menurut Irianto, pemerintah butuh cara pandang baru dalam memandang warganya, maupun sebaliknya. “Perubahan inilah yang akan berimplikasi pada kebutuhan akan tata kelola, proses kebijakan dan transformasi internal pemerintah yang tepat,” jelas Irianto.


Di era Revolusi Industri 4.0, tata kelola pemerintahan mulai bergeser dari tata kelola kolaborasi dan jaringan menuju tata kelola model Awareness Based Collective (ABC) Action. Model ini lebih dekat dengan konsep open government yang diadopsi Pemerintah Indonesia dari Amerika Serikat pada 2011. “Open government ini mensyaratkan open data,” ungkap Irianto. Keterbukaan data, tak hanya meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pemerintahan, tapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat.


Bentuk inovasi yang telah dilakukan di Kaltara cukup banyak. Salah satunya, adalah sistem Digitalisasi Perbatasan yang belum lama ini telah diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di Nunukan.


Tidak hanya itu, sejak 2015, Pemprov Kaltara sudah menggunakan konsep ini dengan meluncurkan Integrated Resource Government Information System (IRGIS). “Ini merupakan media informasi elektronik yang berisi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan,” urai Gubernur.


Disamping tantangan diri sendiri, lanjut Gubernur, adalah tantangan teknologi. Di era seperti sekarang, generasi muda dituntut untuk bisa mengikuti kemajuan teknologi. “Apalagi saat ini CPNS kita rerata dari kalangan muda atau lebih dikenal generasi millennial, sehingga jangan pernah berpikir konvensional tetapi harus inovatif. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bank Dunia, atas hasil survei yang dilakukan bersama Harvard University,” tutur Irianto.


Berkaitan dengan Kaltara, Gubernur juga memaparkan 11 program pembangunan Kaltara untuk jangka panjang. Di antaranya, pembangunan jembatan Bulungan-Tarakan, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), kawasan industri dan beberapa program prioritas lainnya. (humas)

Disdukcapil Flores Timur Ke Nunukan, Tangani Serius Warganya Yang Masih Memegang e-KTP Flores

BERANDA, BREAKING NEWS, NUNUKAN

Nunukan-KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Flores Timur terus berupaya melakukan pelayanan bagi warganya yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan. Dengan langsung melakukan kunjungan kerja dan membuka pelayanan dokumen kependudukan di Kabupaten Nunukan bersama Disdukcapil Nunukan, bagi warga Flores Timur yang bermasalah dengan dokumen kependudukan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Flores Timur, Marianus Nobowaton saat menyambangi Rusunawa di Nunukan Jumat (6/9/19) mengatakan, Kami ke Nunukan dalam rangka memberikan pelayanan dokumen kependudukan bagi warga Flores Timur yang berada di Nunukan maupun yang ada di Malaysia saat mereka dideportasi.

“Persoalannya banyak sekali warga Flores Timur yang sekarang berdomisi di Kabupaten Nunukan belum memiliki dokumen yang lengkap, sehingga kami kesini membantu disdukcapil Nunukan untuk bersama-sama membantu warga Flores Timur yang ada disini terkait dengan pemenuhan kebutuhan akan kepemilikan dokumen, jadi itu filosofi yang paling utama mendorong kami ke Nunukan,” kata Marianus.

Banyaknya warga yang berasal dari Flores Timur tentu sebagian besar belum memindahkan dokumen kependudukannya ke Kabupaten Nunukan.

Marianus menuturkan, sebagian besar warga Flores Timur yang tinggal di Nunukan ini memiliki e-KTP Flores Timur, jadi sekarang kami harus pindahkan mereka dari Flores Timur ke Kabupaten Nunukan.

“Kami keluarkan surat keterangan pindah, kemudian disdukcapil Nunukan mengambil surat itu dan memasukan datanya dipindahkan ke Nunukan, setelah dipindahkan di disdukcapil Nunukan mereka sudah bisa di layani,” tuturnya.

Dia juga mengatakan, hambatan dalam proses pemindahan data, ada data warga Flores yang belum masuk, kemudian dalam menginput data kita juga harus mengecek data orang tuanya. Karena pintu masuk dalam pengurusan sebuah dokumen kependudukan adalah harus melalui kartu keluarga dulu kalau sudah jelas baru kemudian kita proses.

Masalah lainnya seperti ketika mereka dari Flores ke Malaysia dengan tidak membawa dokumen yang lengkap, seperti mereka ini yang dideportasi, namun ini sebagai kewajiban kita untuk melayani mereka.

“Saya sudah arahkan ke mereka, yang kemarin tidak prosedural kedepannya harus ikut prosedur yang ada, harus berfikir positif bahwa yang pemerintah lakukan ini untuk kebaikan semua. Kemudian bagi mereka yang lahir di Malaysia kita minta data dokumen orang tuanya dengan cukup di foto kartu keluarganya lalu kirim lewat whatsapp atau media lain ke kami supaya kami bisa cocokkan dan input ” ungkap Marianus.

Dikatakannya, saya juga sempat bertemu dengan paguyuban Flores Timur di Nunukan dan memberikan himbauan yaitu mau pulang ke Flores Timur harus bawa surat pindah, bagi keluarga yang di Flores Timur mau ke Nunukan harus bawa surat pindah.

“Kita sampaikan surat pindah itu termuat seluruh elemen data dari yang bersangkutan, jadi begitu SKPWI dikeluarkan, saat itu juga biodata beralih. Jadi tanpa surat baik di Nunukan maupun di Flores Timur kita tidak bisa buat apa-apa,” katanya. (Red)

Layanan Dokter Terbang Kembali Jadi Perhatian Khusus

ADVERTORIAL, BERANDA


JAKARTA – Bertempat di Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Pejompongan, Gubernur Kalara, Dr H Irianto Lambrie hadir menjadi mentor pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H Suriansyah.


Sebagai mentor, Gubernur tentu mengapresiasi proyek perubahan (Proper) yang disajikan. Proper dengan judul ‘Strategi Kaltara Sehat Melalui Optimalisasi Layanan Dokter Terbang di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan di Provinsi Kalimantan Utara, ini kata Gubernur merupakan salah satu perhatian khusus pemerintah saat ini

 
Dikatakannya, Kaltara memiliki wilayah yang cukup luas, sehingga perlu dilakukan terobosan untuk mempercepat akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). “Upaya pelaanan kesehatan DTPK di Kaltara sangat mendapat perhatian khusus,”kata Gubernur.


Terpenuhinya layanan kesehatan bermutu di DTPK juga akan turut mengkonsolidasi persatuan nasional dan menjaga keutuhan NKRI. Pasalnya, jika pelayanan kesehatan terlihat timpang, maka akan timbul keinginan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak dari negara tetangga. “Oleh karena itu, hak masyarakat perbatasan agar mendapatkan layanan kesehatan harus terpenuhi,”jelasnya


Seperti diketahui, Kaltara memiliki 56 Puskesmas yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Namun, pelayanan di puskesmas hanya pada tingkat dokter umum, padahal ada beberapa penyakit yang semestinya menjadi kompetensi doktet spesialis atau tindakan medik spesialistik. Karena itu selayaknya, masyarakat di DTPK juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari dokter spesialis untuk penyakit-penyakit tertentu. Sehingga dengan begitu, pelayanan kesehatan du DTPK dapat berjalan optimal serta memenuhi Nawacita ke-5 Presiden Joko Widodo.


Program dokter terbang merupakan pelayanan kesehatan untuk daerah DPTK yang kesulitan akses mendapatkan pelayanan kesehatan. Sejak dimulai pada 2014, hingga Agustus 2019, program dokter terbang sudah melayani 8.835 warga di wilayah DPTK. Yakni, pada tahun 2014 sebanyak 265 pasien, di tahun 2015 sebanyak 767 pasien. Lalu ditahun 2016 sebanyak 475 pasien, dan di tahun 2017 sebanyak 1.872 pasien. Kemudian di tahun 2018 sebanyak 2.677 pasien. Dan, per Agustus 2019 sebanyak 2.779 pasien telah mendapatkan pelayanan kesehatan lewat program ini. (humas)