DPP Partai Berkarya Menggelar Rakernas dan Pembekalan Anggota DPRD

Berandankrinews.com — Surabaya — Pembukaan RAKERNAS dan Pembekalan Anggota DPRD Partai BERKARYA telah berlangsung di Sebuah hotel di Surabaya Jawa Timur , Sabtu, (15/08/2020). Dihadirì sekitar 350 orang peserta. Terdiri dari 34 pimpinan DPW, 120 dari 140 anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota Partai berkarya se-Indonesia, 20 anggota DPRD tidak hadir karena terhalang transportasi dari beberapa daerah yang masih terisolasi karena Covid19 dan juga karena sakit dan 2 orang telah meninggal dunia. Pengurus DPP Partai Berkarya dipimpin langsung Ketua Umum Muchdi PR dan Sekjen Badaruddin Andi Picunang, lengkap dengan 37 personil pengurus.

Hadir pula Ketua Mahkamah Partai sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Berkarya Mayjen TNI Purn Syamsu Djalal dan sejumlah anggota Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar dan Mahkamah Partai.

Dalam arahannya Ketua Umum Muchdi PR mengajak para pengurus dan anggota partai serta anggota DPRD untuk taat pada konstitusi Partai Berkarya, tidak taat pada personal atau Ketua Umum. Sehingga pengelolaan partai dilakukan secara profesional dan terukur. Pengurus Partai Berkarya hanya satu, sesuai SK Kemenkumham per tanggal 30 Juli 2020, jadi tidak ada dualisme kepemimpinan. Tidak ada pula pemberhentian atau pencabutan anggota Partai Berkarya ke depan, yang ada revitalisasi dan pembinaan.

“Rangkaian kegiatan Rakernas Partai BERKARYA berlangsung dari tanggal 14-16 Agustus 2020 dengan agenda membahas program – program kerja dan sosialisasi hasil MUNASLUB Partai BERKARYA serta pembekalan pada anggota DPRD Partai Berkarya se-Indonesia,” kata Badaruddin Andi Picunang Sekjend Partai Berkarya ketika dihubungi oleh reporter via telpon di Surabaya Sabtu (15/08/2020).

“Hadir 34 pengurus DPW Provinsi, baik yang baru saja melakukan Musyawarah Wilayah (MUSWIL) maupun yang baru di PLT kan. Khusus wilayah yang daerahnya melakukan PILKADA 2020 diberikan waktu sampai tanggal 25 Agustus 2020 untuk merevitalisasi kepengurusannya dan melaporkan pengurusnya segera ke DPP untuk disesuaikan dengan SIPOL KPU, sehingga nantinya pada saat pendaftaran PILKADA 2020 sudah tertib administrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada link
https://youtu.be/3HhGaCX-RgM,” papar Badaruddin.
(fri)