BOGOR – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, SE, MM, Ph.D menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Centre (SICC) Kabupaten Bogor pada Selasa, 17 Januari 2023.
Turut hadir bersama Bupati Nunukan, Ketua DPRD Hj. Leppa, Dandim 0911 Nunukan Letkol Inf Albert Frantesca, M.Han, Kapolres Nunukan AKBP Ricky Hadiyanto, S.H., S.I.K., M.H, Danlanal Nunukan Letkol Laut (P) Arief Kurniawan Hertanto, SH dan Kajari Nunukan Teguh Ananto, SH, MH.
Kegiatan tersebut, dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo bersama Kabinet Kerja Indonesia Maju.
Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid mencatat setidaknya beberapa point penting yang disampaikan Presiden.
Beberapa point yang disampaikan oleh Presiden dalam arahannya adalah terkait Inflasi, penanganan Kemiskinan Ekstrim, penanganan Stunting, Investasi, Birokrasi APBD dan TKDN, perencanaan Tata Kota, Stabilitas Politik dan Keamanan, serta Toleransi Umat Beragama.
Terkait Inflasi, Kepala Negara mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk berhati-hati, akan bahayanya inflasi. Menurutnya, di tahun 2023 ini, Managing Directur IMF mengatakan satu per tiga ekonomi di dunia diprediksi mengalami resesi.
Lebih lanjut Bupati menyampaikan catatan nya, Presiden RI juga meminta kepada Kepala Daerah untuk turun langsung memantau harga barang jasa di lapangan, sehingga semua bisa terdeteksi agar kita bisa cepat melakukan antisipasi dan mencari solusinya.
Terkait penanganan stunting, Presiden menyampaikan semua daerah sudah memiliki data pastinya, dan tentunya cara mengatasi nya juga sudah tahu, makanya ini harus kita tekankan kepada masyarakat baik kepada ibu hamil maupun keluarganya. Kader posyandu juga harus aktif dalam penanganan ini.
Selanjutnya soal Investasi, ini menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Investasi menjadi rebutan semua negara. Untuk itu, jangan pernah persulit soal izin, semua harus bisa selesai dalam hitungan hari jangan berbulan-bulan.
Kemudian terkait birokrasi APBD dan TKDN saat ini, semua sudah ada indikator kinerja, yang keseluruhannya sesuai prioritas pemerintah yakni investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi dan TKDN. Semuanya juga harus melakukan belanja produk lokal, tahun 2022 semuanya baru mencapai 61 persen, kedepan harus meningkat dari itu,” ucapnya.
Tidak hanya itu, Presiden juga menyinggung soal tata kota di tiap daerah. Beliau menginginkan, setiap daerah memiliki brandnya sendiri, berdasarkan potensi, dan ciri khas kota tersebut, agar kedepan daerah di Indonesia dapat memaksimalkan potensi, demi pencapaian visi daerahnya.
Selanjutnya, Presiden juga menyampaikan toleransi umat beragama di tiap daerah.
“Jangan kita larang, masyarakat untuk beribadah. Berikan kebebasan kepada mereka dalam melaksanakan ibadahnya”, ujar Presiden.
Menambahkan penyampaian Presiden, Bupati menjelaskan beberapa point yang disampaikan Presiden tersebut juga sudah pernah disampaikan ke jajaran perangkat daerah ketika apel perdana diawal tahun 2023.
“Tadi beberapa point yang disampaikan Presiden juga sebelumnya pernah saya sampaikan pada saat apel perdana diawal tahun 2023 ke jajaran perangkat daerah seperti penanganan stunting, percepatan APBD dan TKDN dengan menerbitkan surat edaran termasuk juga terkait pelayanan perizinan”, ujar Bupati.
Terakhir Bupati menyampaikan arahan-arahan Presiden ke jajaran pimpinan perangkat daerah melalui grup WhatsApp
“Arahan arahan yang disampaikan Presiden tadi saya sudah sampaikan ke jajaran perangkat daerah agar segera dilaksanakan dan menjadi perhatian, tentu sebagai kepala daerah kita harus siap menjalankan instruksi Presiden”, pungkas Laura.
(PROKOMPIM)
