Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menginstruksikan perangkat daerah terkait melakukan operasi pasar guna menjaga stabilitas harga bahan pokok jelang perayaan Iduladha.

“Hal ini dalam upaya kita menjaga harga bahan pokok tetap stabil menjelang Iduladha 1444 H, yang jatuh pada tanggal 29 Juni 2023. Salah satu adalah melaksanakan operasi pasar di sejumlah titik,”kata Gubernur.

Tim gabungan Pemprov Kaltara terdiri dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop UKM), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Biro Perekonomian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kaltara.

Sementara itu, Kepala Disperindagkop-UKM Kaltara, Hj Hasriyani tim gabungan telah melakukan serangkaian kegiatan operasi pasar sekaligus mengecek ketersediaan bahan pokok.

“Antisipasi menjelang Hari Raya Idul Adha. Dalam menjaga kestabilan harga menekan inflasi jelang Iduladha 29 Juni mendatang, kita melakukan operasi pasar,” tutur Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltara, Hj Hasriyani.

“Sekaligus kita cek ketersediaan stok seperti daging sapi dan daging ayam beku,” ucapnya.

Alhasil harga kebutuhan pokok dan barang penting naik turun atau tidak menentu. Seperti harga daging ayam yang sebelumnya Rp 60.000 per kilo, saat ini mengalami penurunan di kisaran Rp 50.000 – Rp 52.000 per kilo. Daging sapi dijual seharga Rp 160.000 – Rp 170.000, masih stabil seperti sebelumnya.

Sedangkan komoditi lainnya, seperti bawang merah mengalami kenaikan menjadi Rp 43 – 45 ribu per kilo dari harga sebelumnya Rp 35 ribu per kilo. Sementara, bawang putih mengalami penurunan menjadi Rp 43 ribu per kilo dari harga biasanya Rp 45 ribu per kilo.

Menurut Hasriani, hambatan distribusi menjadi salah satu faktor terganggunya kestabilan harga bahan pokok. Dengan ditanganinya permasalahan tersebut, ketersediaan bahan pokok dapat mencukupi permintaan masyarakat.

“Untuk daging ayam, Kaltara masih mengandalkan pengiriman dari luar daerah. Jadi, harga berpengaruh terhadap jarak, waktu dan ongkos kirim. Kalau ayam yang baru-baru ini didatangkan, sebanyak 1,4 ton. Itu didatangkan dari Samarinda,” bebernya.

Terkait hal tersebut, Kepala DPKP Kaltara, Heri Rudiyono mengaku pihak telah melakukan komunikasi dengan Badan Pangan Nasional (BPN) untuk mensubsidi ongkos angkut dari Samarinda ke Bulungan.

“Nanti akan kita upayakan untuk subsidi ongkos angkut transportasinya, semisal yang dari Samarinda ke sini (Bulungan,red). Termasuk juga dari Berau, yang penting harga disini wajar,” katanya.

PINTA HARGA TETAP TERPANTAU
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr H Suriansyah memberikan 3 arahan yang menyangkut persiapan Hari Besar Keagamaan dan antisipasi kemungkinan terjadinya El Nino.

Menurut Suriansyah, perayaan Iduladha memang tidak seramai pada Idulfitri, akan tetapi perlu tetap mempersiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap meningkatnya mobilitas kebutuhan sandang dan pangan.

“Mari kita sebagai TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Kaltara menjalankan tugas kita sesuai kewenangan tugas masing-masing untuk menjaga agar inflasi di Kaltara bisa kita tangani dengan baik,” katanya.

Ia meminta khususnya instansi terkait untuk mengawal harga daging ayam. “Harga daging ayam tetap ditangani sekalipun stoknya banyak, harga ini perlu menjadi perhatian,” imbuhnya.

Selanjutnya mengenai perubahan cuaca, Suriansyah telah mengarahkan para sekretaris daerah di lima kabupaten/kota agar menginstruksikan kepada Kepala BPBD di daerahnya untuk mempersiapkan antisipasi agar mencegah karhutla.

Terakhir, untuk penanganan inflasi ini ia meminta kepada seluruh perangkat dan stakeholder dapat menjalankan tugasnya dengan baik. “Semua sya sangat berharap, semua kepala perangkat daerah atau perwakilannya dapat melaksanakan tugasnya masing-masing untuk mengawal kebutuhan masyarakat sehingga bisa ditangani dengan baik,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara serius menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024, sesuai target yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat, dengan memaksimalkan sumber protein hewani terutama di sektor perikanan dan kelautan.

“Bukan tidak mungkin Kaltara dapat menurunkan angka prevalensi stunting menjadi lebih rendah dari yang ditargetkan Pemerintah,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Yansen TP di Tarakan, Kamis (22/6).

Dia menyebut, Pemprov Kaltara juga melakukan penguatan kerangka substansi, intervensi, pendanaan, serta pemantauan dan evaluasi untuk percepatan penurunan stunting.

Prevalensi stunting di Provinsi Kaltara saat ini berada pada 22,1 persen. Kata Wagub, untuk mencapai target 14 persen pada 2024, tersisa waktu kurang dari dua tahun lagi.

Menurutnya, hal itu target yang cukup ambisius dalam sisa waktu yang sangat singkat, namun juga sebuah tantangan besar yang harus dihadapi bersama.

Secara umum, prevalensi stunting Provinsi Kaltara mengalami penurunan dari 27,5 persen (2021) ke 22,1 persen (2022).

Wakil Gubernur menyebut percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari semua elemen. Dan lebih dari itu, membutuhkan kolaborasi dan kerja sama berbagai pihak untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat desa/kelurahan.

“Penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah hingga desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan,” tutur dia.

Hal lain yang ditekankan adalah perlunya pemanfaatan potensi potensi gizi lokal, mencegah pernikahan dini, mencegah kelahiran yang terlalu rapat, dan memperkuat pola hidup dan lingkungan yang sehat di masyarakat, sehingga akan optimal tumbuh kembang anak.

Dia menyebut, dengan sumber kekayaan alam Provinsi Kaltara yang melimpah berupa sumber protein hewani terutama di sektor perikanan dan kelautan, bukan tidak mungkin Kaltara dapat menurunkan angka prevalensi stunting menjadi lebih rendah dari yang ditargetkan.

“Sehingga pada 2030, sesuai dengan target sustainable development goals (sdgs), prevalensi stunting di Provinsi Kaltara menjadi nol,” tutur dia.

Dalam upaya kita mengejar target penurunan angka stunting, Wagub mengajak kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota, harus berinvestasi pada intervensi gizi sejak sekarang.

Menurutnya, investasi ini menjadi kunci yang akan membentuk masa depan Provinsi Kaltara. Studi Bank Dunia menyatakan bahwa 15 ribu rupiah (setara 1 dollar AS) yang diinvestasikan pada program gizi, dapat menghasilkan keuntungan berpuluh kali lipat.

“Sebaliknya, studi ini juga menunjukkan bahwa kerugian akibat stunting dan kekurangan gizi akan berdampak pada pengurangan sedikitnya tiga persen produk domestik bruto sebuah wilayah,” tuturnya.

Wagub meminta ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Bupati/Walikota serta TPPS mensinergikan sektor kesehatan, sektor pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta sektor pengembangan sarana dan prasarana wilayah, untuk fokus menjadi tritunggal dalam penanganan persoalan stunting.

“Juga kepada Bappeda dan Litbang dapat dengan cermat melihat dan mengawasi proses penganggaran, baik yang berasal dari APBD maupun dana alokasi khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat,” tuturnya.

Dia menegaskan, anggaran percepatan penurunan stunting porsinya tidak boleh hanya untuk rapat-rapat, perjalanan dinas, dan hal-hal yang sifatnya tidak langsung menyentuh kepada sasaran keluarga.

Sebaliknya, hendak menyentuh kelompok sasaran serta menyentuh langsung faktor penyebab stunting porsinya 80 persen dari penganggaran.

“Lakukan pemilahan dengan cermat, yang sudah dianggarkan melalui dana alokasi khusus jangan lagi dianggarkan dengan anggaran daerah, sifatnya harus komplemen saling melengkapi,” tutur dia.

Sebagai informasi, Pemprov Kaltara bersama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kaltim-Kaltara menggelar Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana dan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Kaltara di Kota Tarakan pada Kamis (22/6/2023).

Kegiatan ini turut dihadiri Pembina Wilayah Program Bangga Kencana Kaltim Kaltara Dwi Listyawardani mewakili Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo; Kepala BKKBN Kaltim Sunarto; Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kaltara Rahmawati Zainal A Paliwang; dan Wakil Bupati/Wakil Walikota daerah di Kaltara.

(BIROADPIM)

 

JAKARTA – Setelah melaksanakan kegiatan kedinasan dari pagi sampai sore, Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum melanjutkan pertemuan yakni melakukan audiensi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kansul) pada, Kamis (22/6/2023) malam.

Kebiasaan Gubernur yang satu ini patut diacungi jempol. Zainal-sapaan akrab Gubernur Kaltara dikenal sebagai pemimpin yang sangat menghargai waktu. Di manapun berada, dirinya selalu memanfaatkan waktu, meskipun sesingkat mungkin untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Utara.

Gubernur Zainal menerima perwakilan SKK Migas Kalsul diantaranya Wisnu Wardhana (Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Kalsul), Khusnul Istiqomah (Personil Departemen Formalitas dan Komunikasi), dan Marsha Devana Wahab (Personil Departemen Formalitas dan Komunikasi).

Gubernur Kaltara mengatakan, pada prinsipnya Pemprov akan terus memberikan dukungan pada program kerja dan target SKK Migas Kalsul. “Ya termasuk potensi-potensi migas di Kaltara yang bisa dieksploitasi agar bisa menghasilkan PAD,” ujar Gubernur Zainal.

Dalam kesempatan itu, perwakilan SKK Migas Kalsul, Wisnu Wardhana juga meminta dengan langsung kesediaan Gubernur Kaltara untuk hadir serta menjadi Keynote Speaker dalam agenda “Pra Forum Kapasitas Nasional di Wilayah Kalimantan dan Sulawesi” yang rencana dilaksanakan pada 5 Juli 2023 mendatang di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).

Agenda tersebut merupakan salah satu rangkaian pelaksanaan dari Forum Kapasitas Nasional Tahun 2023 dengan mengusung tema utama “Pengembangan Integrasi Kapabilitas Dalam Negeri dalam rangka Peningkatan Kapasitas Nasional”.

“Tujuannya ialah guna menampilkan industri binaan hulu migas, serta meningkatkan awarness seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan perusahaan,” paparnya.

Selain itu, untuk memaksimalkan penggunaan produk barang/jasa dalam negeri dalam rangka mendukung salah satu pilar utama dalam program IOG Transformation SKK Migas menuju tercapainya 1 juta BOPD Minyak dan 12 BSCFD Gas di Tahun 2030 dengan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang maksimal.

Ada pula dalam agenda tersebut mengangkat tema daerah yakni “Peran Strategis Industri Hulu Migas dalam Menunjang Ibu Kota Nusantara”.

Harapannya forum ini dapat dimanfaatkan sebagai media kolaborasi antara pemangku kepentingan dengan lokal vendor dan UMKM binaan KKKS.

Nantinya, Gubernur Zainal akan memberikan arahan dan paparan terkait sinergitas yang bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan gas di wilayah Kaltara untuk meningkatkan kapasitas dan perekonomian daerah.

(dkisp)