Kategori: NUNUKAN

NUNUKAN – Pagi minggu tadi sekitar pukul 08.35 wita Komandan Kodim 0911/Nunukan Letkol Czi Eko Pur Indriyanto, SE, M. I. Pol, M. Tr. Han bersama Kasdim dan Pasi Intel berangkat ke Pulau Sebatik dengan menggunakan perahu cepat milik Kodim 0911 Nunukan.

Agenda yang dilaksanakan yakni mengunjungi Koramil 0911-02/Sebatik serta meninjau kesiapan pelaksanaan Border Line Trail Run 10K dalam rangka Perayaan HUT TNI ke-74 Tahun 2019 yang rencana akan digelar pada tanggal 12 Oktober 2019 mendatang.

Setibanya di Dermaga Bambangan Sebatik Barat, disambut oleh Danramil Sebatik Mayor Arm Bakri dilanjutkan menuju Makoramil menggunakan kendaraan roda 4.

Dalam kegiatan berkunjung ke koramil Sebatik, Dandim menyempatkan untuk memberikan pengarahan sekaligus perkenalannya. Dalam pengarahan kepada anggotanya, Dandim banyak memberikan pesan yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas khususnya di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini.

Dalam salah satu pengarahan tersebut, Dandim mengatakan bahwa Kunjungan Ke Wilayah Sebatik ini dilakukan karena ingin mengetahui dan melihat secara langsung Kondisi Koramil Sebatik beserta anggota dan keluarganya yang ada serta memberikan Semangat dalam menjalankan tugas pokoknya.

Pembahasan selanjutnya Dandim memberikan arahan yang tidak kalah penting untuk dilaksanakan. “Program yang sudah kita siapkan untuk dilaksanakan yakni “Gerakan Masyarakat Nunukan Peduli Sampah Plastik” serta untuk terus menggalakan Kegiatan Jumat Bersih secara kontinyu. Harapannya kita bisa mengajak saudara kita warga kabupaten Nunukan khususnya di wilayah binaan Babinsa sekalian untuk sadar akan kebersihan terutama masalah sampah plastik.”, pungkas Dandim.

“Seperti kita ketahui bersama, plastik adalah sampah non organik yang apabila dibuang dia tidak akan hancur begitu saja. Butuh ratusan bahkan ribuan tahun untuk bisa terurai. Untuk itu, mari kita sama sama sukseskan gerakan ini, ajak warga binaan di desa dari pintu ke pintu untuk membiasakan pola hidup yang bersih dan sehat”, tutupnya.

(Pendim 0911/Nnk)

Nunukan-Balai Pelayanan dan Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nunukan gelar rapat kordinasi dengan beberapa Institusi yakni TNI Polri dan Imigrasi.

Kegiatan yang membahas Upaya Pencegahan PMI Non Prosedural dan Human Traffiking di Aula BP3TKI Nunukan, Sabtu (31/8/19).

Kepala BP3TKI Nunukan, AKBP Hotma Viktor Sihombing mengatakan, rapat kordinasi ini bertujuan dalam rangka mencegah terjadinya PMI non prosedural dan human traffiking.

Kita sadar bahwa penangganan human traffiking dan non prosedural tidak bisa dilakukan dengan hanya satu instansi saja harus ada sinergitas dari masing-masing instansi.

Upaya yang kita dapatkan dari hasil diskusi ada tiga yaitu, pertama, dalam waktu dekat kita akan melakukan sosialisasi ditempat rawan sebagai perlintasan tki non prosedural dan human Traffiking baik pelabuhan maupun di Jalur tikus.

Kemudian yang kedua, kita meminta para bhabinkamtibmas dan babinsa agar mereka melakukan pemeriksaan di rumah-rumah yang diduga digunakan untuk menampung PMI yang non prosedural, dan terakhir, kita juga bersama-sama nantinya melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang terbukti ikut serta mempermudah, mengkordinir para PMI untuk berangkat dari Nunukan ke Malaysia secara non prosedural.

“Kita ajak Bhabinkamtibmas ini agar lebih mudah untuk mensosialisasikan himbauan ke Masyarakat dan giat patroli, apabila nantinya menemukan rumah yang menampung TKI, karena Bhabinkamtibmas ini kan lebih tahu warga di Desa atau kelurahan binaanya, ketika diketahui ada rumah yang menumpang orang yang tidak berkaitan dengan pemilik rumah atau diduga sebagai tki yang akan diberangkatkan, maka kita minta para tki itu dibawa ke BP3TKI untuk di data dan melengkapi dokumennya atau kita pulangkan ke kampung halamannya,” jelas AKBP Hotma Victor Sihombing

Dia menuturkan, Hasil kordinasi ini masukannya sebagian besar mengenai bagaimana mencegah di tempat pemberangkatan.

“Pelindo tadi menyampaikan bahwa paling efektif itu ketika kapal-kapal penumpang itu sandar, disitu kita langsung memberikan langsung himbauan agar mereka tidak dipengaruhi oleh calo tanpa prosedural dan dibawa langsung ke malaysia untuk dipekerjakan,”tuturnya.

Kedepannya pihak bp3tki akan terus berkordinasi dengan pihak Kepolisian, TNI, Imigrasi dan pelindo.

” Kita minta nanti pihak KSKP, pelindo untuk memberikan informasi dalam bentuk selebaran atau pamflet untuk diketahui seluruh masyarakat, dan datang ke bp3tki untuk melengkapi dokumen baru berangkat ke Malaysia secara resmi,” jelasnya.

Lanjut Victor, diprediksi jumlah 400 ribu pekerja migran indonesia yang bekerja di Malaysia Timur, sedangkan di kita yang sudah didata satu tahun ini dari januari sampai bulan september awal ini baru sekitar 750 PMI yang kita berangkatkan secara prosedural.

“Harapannya dengan rapat kordinasi ini ada bantuan dari Instansi-instansi yang kita undang agar mereka berusaha melakukan pencegahan-pencegahan bagi pmi kita yang non prosedural yang berangkat ke Malaysia, karena sampai saat ini hanya 27 yang dicegah oleh rekan-rekan TNI Polri, kita harapkan lebih banyak lagi pencegahan pemberangkatan Pmi non prosedural ,” Tuturnya. (Red)

Nunukan-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kupaten Nunukan memberikan izin kepada beberapa pengusaha Karpet dan Alat Rumah tangga asal Malaysia.

Tentunya melalui prosedur dan aturan yang ditetapkan Bea Cukai Nunukan.

Direktur CV Filzah, Jefri menuturkan bahwa barang miliknya berupa Karpet dan alat rumah tangga telah melalui prosedur sehingga mendapatkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB).

“Barang saya itu dikeluarkan pada tanggal 16/8 tapi karena proses pemeriksaan fisik, pembayaran cukai, biaya masuk, PPH dan PPN itu membutuhkan beberapa hari, kalau sudah semua proses selesai barulah kita dikeluarkan surat persetujuan Pengeluaran barang (SPPB),” Jelas Jefri, Sabtu (31/8)

Sebagai dasar kita agar barang bisa di jual keluar daerah Nunukan, kemana pun yaitu harus memiliki Surat keterangan pengeluaran barang, kata Jefri.

Ia mengatakan, kalau kita mengimport, sebelum barang masuk dari Malaysia ke Nunukan kita melapor ke Bea Cukai. Semua barang yang kita bawa dimasukan atau dilaporkan untuk mendapatkan SPPB.

“Kita mengunakan agen pelayaran online, sebelum kapal yang kita gunakan masuk Malaysia, kita laporkan dulu ke Bea Cukai buat Output dengan kapal kosong, kemudian saat kapal ini kembali ke Nunukan atau inword, semuanya kita setor ke Bea Cukai baik manifest dan lainnya,” ujar Jefri.

Setelah itu, kata Jefri baru kita ajukan Pemberitahuan Import Barang (PIB), dari PIB maka keluar lah SPJM (Jalur Merah) untuk pemeriksaan fisik di Kapal. Sebelum bongkar kita ajukan surat izin bongkar kemudian izin bongkar diluar kawasan pabean.

“Dimana pun kita mau timbun itu bisa, yang penting kita sudah disetujui oleh Bea Cukai,” ungkapnya.

Jefri mengatakan, baru-baru ini kita juga mengirim 400 Bal karpet dan peralatan rumah tangga, ini barang resmi bukan selundupan karena kita angkut disiang hari bukan di malam hari.

“Dengan kita memasukan barang ini, kita bayar sekali jalan, jadi setiap kapal masuk dikeluarkan kode billing dan di bayar langsung di bank,” Tuturnya.

Sementara itu, Petugas Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Nunukan, Andi Badaillah mengatakan, Karpet yang dimuat atau milik Jefri tersebut telah memiliki dokumen PD dan Laporan Surveyornya semua lengkap.

“Saya sudah cek di aplikasi memang ada dan kemarin itu dilakukan pemeriksaan juga sama teman-teman Bea cukai, termasuk peralatan rumah tangga namun perlatan rumah tangga tidak perlu Laporan Surveyor, asalkan waktu masuknya diberitahukan ke Kami kapan datangnya dan mengunakan kapal apa, saat pembongkaran juga kami awasi kemudian kita PIB kan ” Ungkap Andi.

Saat Pemberitahuan import barang nantinya akan kita cocokkan, sesuai atau tidak, untuk pemeriksaan sendiri memakan waktu hanya tiga hari, yang memakan waktu pembongkarannya kurang lebih satu hari dan ditimbun di gudang importir.

“Karena di Nunukan belum ada tempat penimbunan sementara, jadi kita periksanya di gudang importirnya paling dua atau tiga hari sudah sama SPPB nya termasuk pembayarannya. Terkadang dari pihak importir belum membayar PIB nya maka tidak diproses lebih lanjut ,” jelas Andi.

Dikatakanya, untuk karpet 400 Bal itu jelas legal, resmi ada LS nya dan memberitahukan ke Kami, PIB dan SPPB nya juga ada.

“Jangan percaya informasi yang ada menyampaikan jika Karpet itu di selundupkan atau ilegal, jadi kapal tersebut datang ngak menentu pagi atau malam, memang malam datang namun kami mengawasinya siang saat pembongkaran. Mereka kan menunggu air pasang dulu baru masuk seperti di Jembatan bongkok, jadi kalau masuk malam atau subuh itu pengaruh dari air pasang atau surut ” ujar Andi. (Said Ali)