GP Ansor Nunukan Tempuh Jalur Hukum Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik Terhadap NU

Wakil Ketua PC GP Ansor Kabupaten Nunukan, Eddy Santry usai melaporkan seorang pengguna media sosial atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Nahdlatul Ulama

Nunukan – Postingan seorang netizen (pengguna media social) di salah satu Group Facebook “Peduli Nunukan” berbuntut panjang. Pasalnya, Pengurus Cabang ( PC ) Gerakan Pemuda (GP ) Ansor Nunukan merasa keberatan atas postingan tersebut.

Melalui Wakil Ketua PC GP Ansor Nunukan Eddy Santry, salah satu organisasi sayap atau lebih dikenal sebagai Badan Otonom (Banom) dari Ormas Islam terbesar didunia tersebut pada Kamis (26/9/2019) sekitar Pukul 13:15 WITA mendatangi Mapolres Nunukan guna menempuh jalur hukum atas postingan dari netizen bernama ‘Roy Yor’ itu.

“Sebagai warga Nahdliyin (sebutan bagi warga NU), kami sangat keberatan atas framing dari postingan itu yang mengatakan seolah-olah Santri NU itu mayoritas adalah Koruptor,” ujar Eddy didepan awak media, Kamis (26/9/2019).

Apalagi, lanjut Eddy, postingan tersebut dikemas dalam salah satu picture terkait Film The Santri. Sebagaimana diketahui, saat ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui NU Chanel bekerjasama dengan Sutradara Hollywood, Livi Zheng, tengah menggarap sebuah Film Drama-Action ‘The Santri’ dalam rangka memperingati Hari Santri yang jatuh pada 22 Oktober 2019 mendatang.

Menurut Eddy, postingan dari salah satu netizen tersebut sangat kelihatan upaya pendeskreditanya terhadap PBNU. Mengkait-kaitkan Tersangka Koruptor seperti Romahurmuhziy dengan Film The Santri, kata Eddy, adalah sebuah pembunuhan kepada karya seni dalam kemasan politik.

“Film The Santri itu sendiri belum tayang dan baru trailernya saja. Lantas apa maksud dari postingan tersebut? Kami melihat adanya upaya sistematis untuk mencemarkan nama baik Nahdlatul Ulama karena PBNU adalah penggagas dan Ketum PBNU adalah produsernya,” papar Eddy

Eddy mengaku  tak memperdulikan apakah postingan tersebut unggahan atas karya sendiri atau membagikan unggahan orang lain. Justru menurutnya, dengan membagikan postingan orang lain tersebut semakin membuktikan bahwa upaya pencemaran nama baik terhadap Nahdlatul Ulama dilakukan pihak-pihak tertentu dengan cara sistematis dan massif.

“Justru karena yang bersangkutan tersebut membagikan postingan milik orang lain, kita bias melihat bahwa kalaborasi pencemaran nama baik dan framing terhadap Nahdlatul Ulama itu dilakukan secara sistematis,”  urai pria yang juga eks aktivis Pro Reformasi di era 90an tersebut.

Diketahui, Netizen bernama akun Roy Yor tersebut membagikan postingan dari akun pengguna lain yang disadur dari sebuah portal bernama nahimunkar.org ke group Facebook Peduli Nunukan pada Rabu 25 September 2019 sekitar pukul 19:00 WITA. Dalam postingan tersebut judul film The Santri di edit dengan kalimat ‘The  Ngantri’ disertai foto tersangka korusi Romahurmuhziy, Mantan Menpora Imam Nahrawi dan Muhaimin Iskandar.

Namun ketika Redaksi menelusuri postingan yang dimaksud, unggahan tersebut telah dihapus. Meski begitu, Eddy menegaskan bahwa dihapus dan tidaknya unggahan itu tak menjadi soal karena ia telah melakukan screen shot yang akan menjadi bukti ke jenjang lebih lanjut dari pelaporanya tersebut.

Eddy tak menampik bahwa ada diantara orang-orang dalam foto tersebut yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun menggenalisir bahwa semua santri NU akan mengantri ditangkap KPK adalah upaya pencemaran nama baik serta upaya penggiringan justifikasi negatif dari masyarakat kepada Nahdlatul Ulama.

Terkait ada dan tidaknya unsur pelanggaran hukum terutama mengenai ITE dari postingan tersebut nantinya,Eddy menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Kepolisian. Karena menurutnya, Polisi dalam hal ini akan bekerja sesuai koridor. Eddy menegaskan bahwa ia hanya mempunyai kapasitas sebagai pelapor sehingga taka da alas an apapun baginya untuk melakukan intervensi.

Eddy juga mengungkapkan bahwa upaya hukum yang ditempuh pihaknya sama sekali taka da unsur persoalan pribadi atau gagah-gagahan karena melaporkan hal itu ke kepolisian. Menurut Eddy, justru dengan melaporkan ke pihak yang berwajib itu adalah sebuah upaya pembelajaran bersama tentang etika menggunakan media sosial terutama dalam memerangi penyebaran ujaran kebencian, fitnah dan hoax. Selain itu, menurutnya melaporkan atas keberatan sebuah tindakan adalah bentuk lain dari memerangi persekusi dan main hakim sendiri.

“Saya sangat percaya Polisi akan bekerja secara professional. Dari kejadian ini saya juga ingin mengingatkan kepada siapapun termasuk kepada diri saya sendiri agar jangan pernah berani membagikan postingan seseorang sebelum tahu kebenaran berita tersebut. Kalau hal itu positif sih Alhamdulillah, kalau negative, pasti akan jadi musibah,” pungkasnya. (Irwan/Bnkri)

Pejabat dan Tokoh Masyarakat Hadiri Pembukaan Mubes VI PDLKT Irinto dan Laura Puji Keuletan dan Toleransi Dayak Lundayeh

NUNUKAN – Bersama Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) H. Irianto Lambrie dan Kapolda Kaltara Brigjend Polisi Indrajit, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Servianus menghadiri Pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) VI Persekutuan Dayak Lundayeh dan Festival Seni Budaya Dayak Kalimantan Utara di Desa Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Rabu (25/9).

Tampak hadir pula dalam acara tersebut Bupati Malinau yang juga Ketua Dewan Pengurus Pusat Pesekutuan Dayak Lundayeh (PDLKT) Kaltara Yansen TP, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara H. Andi Muhammad Akbar, para kepala – kepala adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Malinau. Hadirnya beberapa pejabat penting dan para tokoh masyarakat tersebut menunjukkan betapa keberadaan PDLKT selama ini sangat dihargai oleh masyarakat dan pemerintah.

Masyarakat Dayak Lundayeh dianggap sudah memberi konstribusi yang luar biasa besar dalam proses pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kalimantan secara keseluruhan, dan Kaltara secara khusus. Selama ini Masyarakat Dayak Lundayeh memang terkenal aktif dalam berbagai bidang dan profesinya masing – masing, baik di bidang pemerintah, di lembaga legislatif, pengusaha, dan lain sebagainya.

Mereka pun terkenal memiliki etos kerja dan semangat belajar yang tinggi, toleran dan punya rasa kekeluargaan yang kuat. Hal itulah yang menyebabkan Masyarakat Dayak Lundayeh selalu bisa eksis di manapun dan berbaur dengan saudara – saudaranya dari etnis yang lain.

Soal ketekunan dan keuletan Dayak Lundayeh, Hal ini pun diakui oleh Bupati Laura. “Mereka (Masyarakat Dayak Lundayeh) sangat hebat, ulet dan tekun dalam belajar. Saya salut dan bangga,” kata Laura.

Hal senada juga disampaikan oleh Irianto Lambrie. Menurutnya, Masyarakat Dayak Lundayeh memiliki jiwa gotong royong yang tinggi, dan sangat menjunjung nilai – nilai toleransi. “Saya sangat sependapat dengan tema yang diusung dalam Mubes Dayak Lundayeh kali ini.

Sebagai dari Rakyat Indonesia kita semua harus bangga sebagai bagian dari Bangsa Indonesia yang berada di garis terdepan perbatasan negara,” kata Irianto. Mubes PDLKT kali ini memang mengusung tema yang sangat optimis, yakni : SDM dan Budaya Maju, Wudjukan Daya Saing Dayak Lundayeh Dalam Bingkai NKRI.

(HUMAS)

Bekerjasama Dengan MAF,Pemkab Nunukan Luncurkan Ambulance Udara Pasien Rujukan Dijemput Pesawat Secara Gratis

NUNUKAN – Pelayanan Program Ambulance Udara secara resmi diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan di Bandara Yuvai Semaring, Kecamatan Krayan, Rabu (25/9).

Pada penerbangan perdana tersebut, ambulance udara menjemput pasien ibu hamil yang dirujuk ke RSUD Tarakan karena kondisi kehamilanya yang tidak normal.

Ibu hamil tersebut telah melewati masa HPL (Hari Perkiraan Lahir) sehingga dikhawatirkan bisa membahayakan keselamatan bayi dan ibunya jika tidak segera dirujuk ke rumah sakit.

Camat Krayan Helmy Pudaaslikar dalam rilisnya menyatakan bahwa Program Ambulance Udara merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Maskapai MAF (Mission Aviation Fellowship) untuk merespon sulitnya pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Krayan.

Pesawat udara dipilih sebagai ambulance untuk membawa pasien ke rumah sakit rujukan karena sampai saat ini akses darat dari Krayan – Malinau atau sebaliknya belum bisa dilalui oleh kendaraan roda empat Dengan adanya Program Ambulance Udara tersebut, menurut Helmy Pudaaslikar, masyarakat di wilayah Krayan saat ini bisa bernafas lega karena pesawat udara selalu siap melayani masyarakat yang sakit dan harus dirujuk ke rumah sakit kapan pun dengan biaya gratis karena seluruh biaya penerbangan akan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan.

“Kalau selama ini masyarakat harus carter jika ingin membawa keluarganya yang dirujuk ke rumah sakit dengan biaya yang sangat mahal, maka dengan adanya ambulance udara ini mereka tidak perlu membayar lagi biaya pesawat semuanya akan ditanggung oleh pemerintah,” kata Helmy.

Kemudahan lain yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan adanya Program Ambulane Udara adalah pasien yang dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya darurat dapat dijemput dari desa – desa terdekat yang memiliki lapangan perintis, seperti di Binuang, Long Padi, Tanjung Pasir, Tang Laan, Long Layu dan Bungayan.

Hanya saja kata Helmy, untuk mendapatkan pelayanan Program Ambulane Udara tersebut pasien harus benar – benar dalam kondisi darurat dan harus dirujuk ke rumah sakit. Saat dirujuk ke rumah sakit, pasien pun harus didampingi oleh petugas medis dari Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (Pustu).

Selain Helmy Pudaaslikar, Peluncuran Program Ambulance Udara tersebut juga dihadiri oleh Kapolsek Krayan Iptu. Klarus Silalahi, Kapolsek Krayan Selatan Iptu. Supriyadi, Kepala Puskesmas Long Bawan H. Sukirno, Kepala Adat Besar Krayan Darat M. Rining Liang, Kepala Adat Besar Krayan Barat Ishak Surang, Ketua Daerah GKII Daerah Krayan Pdt. Johny Elly, Aiptu Barru Yulius dari Polsek Krayan Selatan.

(HUMAS)

Upaya Pencegahan Karhutla di Sei Menggaris

NUNUKAN – Kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) memang menjadi antensi pemerintah pusat. Pasalnya, sebaran asap yang melanda wilayah Kalimantan sempat menggangu aktiftas. Begitu juga di Kabupaten Nunukan yang hingga kini gencar dilakukan sosialisasi pencegahan Karhutla.

Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nunukan, pemkab  menggelar sosialisasi pencegahan Karhutla di Kecamatan Sei Menggaris, Selasa (24/9) lalu. Dengan menggadeng BPBD Nunukan, Kapolsek Nunukan, Danramil Nunukan, sebagai narasumber, kegiatan ini dihadiri kurang lebih 40 peserta.

“Peserta berasal dari perusahan-perusahan swasta di Sei Menggaris, petani, lintas sektor, tokoh masyarakat, pemuda dan agama, babinsa, personil pos polisi Sei Menggaris, acara dibuka secara resmi oleh Camat Sei Menggaris,” tutur Kasubid Kedaruratan BPBD Nunukan, Hasan.

Hasan mengatakan materi yang dibawakan BPBD adalah menyampaikan aspek kebencanaan Karhutla. Kemudian, bagaimana penanganan pemadaman jika terjadi Karhutla. Begitu juga dengan upaya Pemda Nunukan dalam mengantisipasi Karhutla. “Dari kepolisian itu, dari aspek penenggak hukumnya. Karena, sudah ada pidana pelaku pembakaran lahan dan hutan,” tuturnya.

Dia juga meminta kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara pembakaran. Sebab, dia mengaku, pembukaan lahan dengan cara pembakaran dapat merugikan masyarakat. Salah satunya, sebaran asap yang bisa menggangu kesehatan.(Irwan)

Dulman Tegaskan Tidak Ada Perbedaan Pelayanan Pasien BPJS dengan Non-BPJS

NUNUKAN – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan, dr. H. Dulman dengan tegas membantah stigma negative masyarakat mengenai adanya perbedaan pelayanan pasien yang menggunakan jaminan social melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan tidak.

Menurut Dulman, semua pelayanan tidak ada perlakuan khusus. Baik itu pasien BPJS atau tidak. “Semua tetap sama. Tidak ada yang berbeda pelayanannya. Mau gunakan BPJS atau tidak tetap sama. Malahan kita minta pasien gunakan BPJS Kesehatan karena biaya normal akan sangat mahal dikeluarkan pasien,” terangnya usai sharing bersama sejumlah LSM Nunukan dan sejumlah media, Rabu (25/9).

Begitu juga dengan pemberian obat-obat tidak yang dibedakan. Bahkan, kata dia, jika ada pasien kelas 1 namun memerlukan obat murah tetap diberikan. “Begitu juga dengan pasien yang membutuhkan obat mahal walaupun dia kelas tiga tetap kita berikan,” tuturnya.

Selain itu, penanganan dari sisi dokter ahli, diakuinya, juga tidak ada yang dikhususkan. “Kalau dokter A mengobati pasien kelas 1, maka dia juga mengobati pasien B di kelas 2 maupun 3 kalau dibutuhkan. Begitu juga penggunaan alat canggih atau tidak semua disama bagi pasien yang membuntuhkan,” tambahnya.

Sebagai rumah sakit yang berada di perbatasan, dia mengaku akan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dia juga telah membuat sebuah call center atau akun facebook rumah sakit untuk masyarakat yang ingin mengadukan keluhan. “Kita harap stigma masyarakat yang menyatakan ada perbedaan pelayanan BPJS dengan yang tidak. Itu sudah salah. Semua kita layani,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Panjiku Kabupaten Nunukan, Mansur Ricing mengatakan selain dari pelayan dari sisi kehumasan rumah sakit perlu ditingkatkan. “Karena kita tidak tahu ternyata di rumah sakit ini semua dokter sudah lengkap. Bahkan peralatan pun lengkap. Kita harap semua pelayanan di maksimalkan,” pungkasnya.(Irwan)