Bea Cukai Nunukan Musnahkan Ribuan Barang Ilegal Dengan Kerugian Negara Mencapai Ratusan Juta

NUNUKAN– Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pebean C Nunukan melaksanakan Pemusnahan Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMMN) dari hasil penindakan yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Nunukan bersinergi dengan Satgas Pamtas RI-Malaysia, Polres Nunukan, KSKP Nunukan dan LANAL Nunukan periode tahun 2022 sampai dengan November 2022.

Melalui Siaran Pers Nomor : PERS-02/KBC.1606/2022 yang disampaikan oleh Plh. Kepala Kantor Bea Cukai Nunukan Agus Cahyono pada Kamis, 24 November 2022 di Halaman Kantor Bea Cukai Nunukan

“barang-barang hasil tegahan tersebut telah mendapatkan persetujuan untuk dilakukan pemusnahan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tarakan Nomor : S-26/MK.6/KNL.1303/2022 dan S-27/MK.6KNL.1303/2022 tanggal 15 November 2022”

Adapun barang-barang yang akan dimusnahkan tersebut berupa :
1. Minuman Mengandung Etil Alkohol merek Guinness, Beer Bintang, Black Jack, dan dan berbagai merek lainya sebanyak 1.068 Botol, 788 Kaleng dan 11 Jerigen.
2. Hasil Tembakau merek SP86, Luffman, Coffe Stik dan berbagai merek lainya sebanyak 43.837 batang.
3. Kosmetik dengan berbagai merek yang tidak memiliki izin BPOM sebanyak 200 set dan 7.866 pcs.
4. Obat-obatan dengan berbagai merek yang tidak memiliki izin BPOM sebanyak 192 pcs.
5. Ballpress atau pakaian bekas sebanyak 48 karung
6. Tas, dompet, sepatu dan termos sebanyak 100 pcs.

Pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Untuk minuman mengandung etil alkohol dan kosmetik dihancurkan/dilindas menggunakan roller
2. Untuk hasil tembakau dimusnahkan          dengan cara dibakar
3. Untuk Obat-obatan dan Ballpress dengan cara dipendam dalam tanah
4. Untuk tas, dompet, sepatu dan termos dengan cara dipotong/dirusak dengan alat potong

Setelah dilakukan perhitungan dari hasil penindakan barang-barang tersebut total potensi kerugian negara mencapai 861.851.720,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah)

Pemusnahan ini merupakan wujud dari komitmen Kantor Bea Cukai Nunukan untuk menjalankan fungsi Bea dan Cukai sebagai Community protector dalam menjaga wilayah perbatasan dan melindungi masyarakat dari penyelundupan atau perdagangan ilegal yang memiliki dampak terhadap kesehatan masyarakat, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

Dengan adanya pemusnahan ini diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ketentuan Kepabeanan dan Cukai dan diharapkan semakin memperkuat sinergi dengan seluruh unsur instansi pemerintah dan aparat penegak hukum di wilayah perbatasan dalam mengamankan hak-hak penerimaan negara maupun dalam melindungi masyarakat Indonesia dari masuknya barang-barang berbahaya yang berasal dari luar negeri. (BC.NNK)

Reporter : Dhin
Editor : Indra Lawetoda

BPKP Perwakilan Kaltara Gelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah membuka secara resmi acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Nunukan tahun 2022. Acara tersebut berlangsung di ruang serbaguna lantai V Kantor Bupati Nunukan, Selasa (22/11).
Tampak turut hadir Sekretaris Daerah Serfianus, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltara, Kepala KPPN Nunukan, Forkompinda Nunukan, Kepala DPMD Kab. Nunukan Helmi Pudaaslikar, OPD terkait, serta jajaran Kepala Desa se-Kabupaten Nunukan.
Tujuan dari pelaksanaan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa pada Kabupaten Nunukan yang diselenggarakan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Kalimantan Utara adalah sebagai langkah untuk menyelaraskan gerak langkah pembangunan di desa yang dapat
mendukung pembangunan Kabupaten secara umum. Selain itu dalam kesempatan rakor tersebut juga akan disosialisasikan beberapa hal teknis terkait tata kelola pemerintahan desa khususnya pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari dana desa.
Wabup Hanafiah pada awal sambutannya memberikan apresiasi kepada BPKP perwakilan Kalimantan Utara atas diselenggarakannya kegiatan yang akan sangat bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir baik secara langsung di tempat maupun yang hadir melalui fasilitas daring.
Disamping itu, keuangan desa tidak dapat terlepas dari kewenangan desa yang dijalankan sesuai asas rekognisi dan subsidiaritas. Sedikit mengulang pemahaman, bahwa rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul sedangkan subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
“Dengan besarnya kewenangan yang diberikan kepada kepala desa maka sudah sepantasnya sebagai kepala desa tidak menyia-nyiakan tugas dan wewenangnya, untuk nantinya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat, pemerintah, dan terlebih lagi kepada Allah SWT.
Lebih lanjut dikatakan dalam pelaksanaan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, Hanafiah meminta kepada peserta yaitu kepala desa beserta perangkatnya, Badan Permusyarawatan Desa serta camat se-Kabupaten Nunukan baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual
sebagai unsur pemerintahan desa, kepala desa dan BPD merupakan mitra untuk harus dapat membangun dan membina komunikasi yang harmonis, sekaligus bersinergi dengan tetap dan terus melakukan koordinasi maupun konsultasi serta bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan keuangan di desa.
Selain itu, Hanafiah berharap agar kepala desa dan BPD dapat mengikuti dan menjalankan seluruh prosedur serta mekanisme pengelolaan keuangan dana desa sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif, transparan dalam penggunaan keuangan, serta pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan secara baik dan benar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
“Kami juga meminta agar kiranya saudara menggalakkan upaya pemberdayaan seluruh komponen yang ada di desa baik kelembagaan kemasyarakatan maupun warga masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga akan mendorong terwujudnya kemandirian desa baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi”, tutupnya.
(PROKOMPIM)

BPKP Perwakilan Kaltara Gelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah membuka secara resmi acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Nunukan tahun 2022. Acara tersebut berlangsung di ruang serbaguna lantai V Kantor Bupati Nunukan, Selasa (22/11).

Tampak turut hadir Sekretaris Daerah Serfianus, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltara, Kepala KPPN Nunukan, Forkompinda Nunukan, Kepala DPMD Kab. Nunukan Helmi Pudaaslikar, OPD terkait, serta jajaran Kepala Desa se-Kabupaten Nunukan.

Tujuan dari pelaksanaan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa pada Kabupaten Nunukan yang diselenggarakan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Kalimantan Utara adalah sebagai langkah untuk menyelaraskan gerak langkah pembangunan di desa yang dapat
mendukung pembangunan Kabupaten secara umum. Selain itu dalam kesempatan rakor tersebut juga akan disosialisasikan beberapa hal teknis terkait tata kelola pemerintahan desa khususnya pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari dana desa.

Wabup Hanafiah pada awal sambutannya memberikan apresiasi kepada BPKP perwakilan Kalimantan Utara atas diselenggarakannya kegiatan yang akan sangat bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir baik secara langsung di tempat maupun yang hadir melalui fasilitas daring.

Disamping itu, keuangan desa tidak dapat terlepas dari kewenangan desa yang dijalankan sesuai asas rekognisi dan subsidiaritas. Sedikit mengulang pemahaman, bahwa rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul sedangkan subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.

“Dengan besarnya kewenangan yang diberikan kepada kepala desa maka sudah sepantasnya sebagai kepala desa tidak menyia-nyiakan tugas dan wewenangnya, untuk nantinya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat, pemerintah, dan terlebih lagi kepada Allah SWT.

Lebih lanjut dikatakan dalam pelaksanaan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, Hanafiah meminta kepada peserta yaitu kepala desa beserta perangkatnya, Badan Permusyarawatan Desa serta camat se-Kabupaten Nunukan baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual
sebagai unsur pemerintahan desa, kepala desa dan BPD merupakan mitra untuk harus dapat membangun dan membina komunikasi yang harmonis, sekaligus bersinergi dengan tetap dan terus melakukan koordinasi maupun konsultasi serta bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan keuangan di desa.

Selain itu, Hanafiah berharap agar kepala desa dan BPD dapat mengikuti dan menjalankan seluruh prosedur serta mekanisme pengelolaan keuangan dana desa sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif, transparan dalam penggunaan keuangan, serta pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan secara baik dan benar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

“Kami juga meminta agar kiranya saudara menggalakkan upaya pemberdayaan seluruh komponen yang ada di desa baik kelembagaan kemasyarakatan maupun warga masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga akan mendorong terwujudnya kemandirian desa baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi”, tutupnya.

(PROKOMPIM/Nam)

Andi Muliyono : Kawula Muda Harus Mampu Menjadi Tuan di Negeri Sendiri

Nunukan – Pemuda adalah generasi pewaris negeri. Akan bagaimana bentuk Indonesia kedepan, dapat dilihat dari kualitas generasi mudanya saat ini

Tak terkecuali di Kalimantan Utara khususnya di Nunukan. Peran pemuda dan pemudi sangat dinanti eksistensinya seiring dengan semakin terbukannya pintu – pintu pembangunan

Demikian diungkapkan Ketua DPD KNPI Provinsi Kalimantan Utara, Andi Muliyono kepada awak media, Senin (21/11/2022). Menurutnya, keberadaan beberapa pusat industri seperti Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) dan rencana pembuatan Pabrik Sawit terbesar di Kaltara adalah tantangan tersendiri dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) nya

” Dengan adanya kawasan industri pelabuhan internasional dan ada juga rencana pembuatan pabrik sawit yang terbesar di Kaltara khususnya di Sebatik ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menyiapkan SDMnya,” tutur Andi

Masyarakat Kaltara khususnya Nunukan tidak boleh berpangku tangan menjadi penonton di negeri sendiri. Andi menegaskan bahwa masyarakat harus menjadi tuan di negeri sendiri.

“Tuan itu tidak selamanya harus duduk manis tetapi harus membuktikan juga bahwa dia mampu memberikan kemampuan baik kemampuan fisik psikis dan kemampuan-kemampuan yang lainnya,” tegasnya

Terlebih Pemuda dan Pemudi, menurut Andi, Generasi Muda itu tidak boleh hanya menempel dengan orang-orang tertentu tetapi kemandirian setiap pemuda itu wajib hukumnya sehingga kedepan pemuda bisa bisa disejajarkan dengan pemuda-pemuda yang ada yang lain di luar negeri

Untuk itu Andi menilai, peningkatan vokasi pendidikan menjadi sangat penting menyongsong keberadaan pusat – pusat industri tersebut. Sehingga Andi menyerukan kepada seluruh Pemuda dan Pemudi terutama di Nunukan yang sisiap kerja agar dapat mengikutu pendidikan vokasi

“Nanti jika selesai mengikuti pendidikan vokasi, mereka sudah siap untuk bekerja di tempat tersebut,” tandasnya

Beberapa hal yang juga tak kalah penting, ungkap Andi, saat ini kita tengah menghadapi perdagangan internasional. Adanya kawasan industri pelabuhan internasional membuat kita suka atau tidak akan berhadapan dengan orang-orang asing

“Dan itu harus dihadapi dengan bahasa sesuai dengan bahasa yang dimiliki orang asing tersebut. Pertanyaannya, apakah kita di Kaltara untuk itu?,” jelasnya

Selain itu, kepada seluruh generasi muda di Kaltara khususnya di Nunukan, Andi Muliyono menyerukan bahwa sebagai pemuda yang berada di pintu gerbang Indonesia, tentunya punya beban besar untuk menjaga citra negara dalam menghadapi segala bentuk persoalan terutama keamanan nasional yang menjadi tanggungjawab pemuda dan pemudi.

“Banyak hal yang perlu ditingkatkan, terutama mengenai etika sopan santun yang mulai luntur dari jati diri pemuda sekarang ini. Maka dari kepemimpinan kami anda tidak perlu cerdas, pintar dan berotot tetapi sopan santun dan etika tetap dikedepankan,” pungkasnya

Pewarta: Ajeng
Editor: Eddy Santry

 

Operasi Pasar Murah Perbatasan, Tekan Laju Inflasi

NUNUKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop-UKM) Kaltara menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) diberbagai daerah di wilayah Provinsi Kaltara. Termasuk di wilayah perbatasan Kaltara, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan.

Hal ini dilakukan sebagai upaya pengendalian inflasi, serta membantu masyarakat. Selain Disperindagkop-UKM, kegiatan pasar murah juga diikuti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Kaltara. Nampak diantaranya Biro Perekonomian Kaltara, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kaltara.

“Kebutuhan sembako menjadi fokus utama dalam menekan laju inflasi, agar daya beli masyarakat tetap terjaga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ungkap Kepala Disperindagkop-UKM Kaltara melalui Kabid Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Hasmirah, Kamis (17/11/2022) lalu.

Selain bertujuan membantu menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat, hal ini sebagai bentuk komitmen Pemprov Kaltara mendampingi pemulihan ekonomi masyarakat. Khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman dan perbatasan Kaltara.

“Apalagi menjelang Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Hal ini tentu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam menjaga harga kebutuhan pokok agar tidak naik, karena akan berdampak besar kepada seluruh elemen masyarakat,” terang Hasmirah.

Salah satu warga perbatasan menyambut baik berbagai pelayanan yang diberikan Pemprov Kaltara. Yollanda, salah satu warga perbatasan mengaku terbantu dengan digelarnya operasi pasar murah ini.

Apalagi menurutnya, harga di perbatasan cukup mahal, misal saja harga untuk komoditas bawang. Namun, kata Dia, dengan digelanya pasar murah, kami (Masyarakat Perbatasan,Red) sangat terbantu.

“Harganya jauh lebih murah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara yang sudah menghadirkan Pasar Murah untuk kami warga perbatasan, khususnya warga Tulin Onsoi dan sekitarnya,” ucap Yollanda.

(dkisp)