APKLI Gumregah Nusantara Bahas modal usaha Dan K.E.R. kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM)


Bahas Akses Modal Usaha Dan Keuangan Ekonomi Rakyat Kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM)

Berandankrinews.com – Banyak hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama guna mempermudah dan memperluas seputaran akses permodalan, fasilitas keuangan perbankkan kepada ekonomi rakyat. Seusai roadshow ke Yogyakarta (Sabtu-Minggu) dan Semarang (Senin-Selasa),Rabu depan, 5 Februari 2020 dilakukan pertemuan lanjutannya.

Kita mampu asal mau!!!, tutur dr. Ali Mahsun Atmo, M. Biomed Presiden GUMREGAH NUSANTARA yang juga Ketua Umum DPP APKLI saat menerima Dan ngobrol nyantai dengan Kepala Cabang BSM JOGLO Jakarta Mr. S didampingi Sdr.Amril Nurman, SE, SH, MH di Mabes Perjuangan Rakyat Nusantara Cempaka Putih Timur V No 3 Jakarta Pusat Jumat Sore 31 Januari 2020.

Trisula GUMREGAH NUSANTARA
1. Revolusi Ekonomi Rakyat Nusantara
2. Revolusi Pengusaha Nusantara
3. Revolusi Teknologi Nusantara

Foto diambil pada Jumat Sore 31 Januari 2020
Di Cempaka Putih Timur V No 3 Jakarta Pusat.

Media center APKLI Gumregah Nusantara

Dr Alimahsun : Ada jutaan Aladin dinegeri Ini Harapan Dan Cita cita


Ada Jutaan ALADIN Di Negeri Ini Hampa Harapan Dan Cita Cita

Berandankrinews.com – Sudah lebih 10 tahun jualan kopi keliling di Jakarta. Rata rata dapat penghasilan bersih Rp 60 ribu per hari untuk menafkahi istri dan 3 anak di kampung halaman Sampang Madura Jawa Timur.Setiap 6 bulan pulang naik kereta api ekonomi.

Yang penting halal dan anak istri bisa makan sehari-hari,tutur ALADIN, 46 Th, Asli Sampang Madura kepada dr. Ali Mahsun Atmo M. Biomed Presiden GUMREGAH Nusantara yang juga Ketua Umum DPP APKLI Sabtu Sore 1 Februari 2020 dibilangan Senin Jakarta.

Di negeri ini ada puluhan ribu,ratusan ribu bahkan jutaan ALADIN lainnya. Banting tulang,keras keras dan cadas berpanghasilan pas-pasan hanya cukup makan sehari-hari. Mereka hidup hampa harapan dan cita cita di negeri penggalan surga yang kaya raya.
Sebuah realitas paradoksal yang nyata.

Apa yang teralami ALAADIN dan jutaan lainnya bukan sekedar hampa harapan dan cita cita hidup.Lebih dari itu,banyak persoalan sosial yang ditimbulkan dampak jauh dari keluarga,juga terkait hubungan antara orang tua dan anak. Sekecil apapun untuk mereka adalah yang terbaik tak terkecuali GEMAR NGOPI DILAPAK RAKYAT HINDARI NGOPI DI ETALASE MEWAH DAN MODERN.

Oleh karena itu, pendampingan ekonomi rakyat mutlak wajib dilakukan sehingga maju dan berkembang,serta hidupnya lebih sejahtera dan makmur secara berkeadialan.RAKYAT MILIKI HAK HIDUP LAYAK, SEJAHTERA DAN NAKMUR SECARA BERLEADILAN YANG DILINDUNGI DAN DIJAMIN PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD 1945, tegas Ali Mahsun Atmo Dokter Ahli Pertahanan Tubuh Jebolan FK Unibraw Malang dan FK UI Jakarta.

Kita mampu asal MAU!!!

Salam
GUMREGAH NUSANTARA

Jakarta, Sabtu 1 Februari 2020

dr. Ali Mahsun Atmo, M. Biomed.
Presiden GUMREGAH Nusantara

Media center APKLI Gumregah Nusantara

Mantan Dirjen Imigrasi Ronny Sompie Akhirnya buka bicara

Jakarta – berandankrinews.com – Setelah dicopot dari Jabatan Direktur Jenderal Imigrasi oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Laoly, publik terus menanti apa reaksi atau penjelasan dari Irjen Pol. Ronny F. Sompie terkait permasalahan Harun Masiku,politisi PDI Perjuangan yang kini menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menteri Yasona pun sudah membuat pernyataan tegas kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan,Jakarta, (30/1/2020) bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya jika ternyata Ronny Sompi tidak salah.

“Kalau enggak salah, saya yang mundur dari menteri. Karena saya yakin salah,” kata Yasonna.
Menanggapi semua berita tentang dirinya yang beredar di berbagai media, Ronny Sompie akhirnya mau membuka suara.

“Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa Bapak Menkumham RI tidak pernah memerintahkan kepada Dirjen Imigrasi untuk merekayasa data dan informasi tentang perlintasan HM masuk Indonesia pada tanggal 7 Januari 2020 melalui Terminal 2 F Bandara Soeta,” ungkap Ronny melalui pesan WhatsAp, Sabtu (01/02/2020).

Menurutnya, data dan informasi yang diberikan oleh Ditjen Imigrasi kepada Menkumham RI Yasona Laoly yang kemudian disampaikan menteri kepada media pada tanggal 16 Januari 2020 adalah data dan informasi perlintasan HM berdasarkan data dan informasi yang diambil dari data base di Pusat Data Keimigrasian.

Namun,lanjutnya,data tersebut belum mendapatkan kiriman replikasi data yang terekam dan tersimpan di PC yang dipakai untuk melakukan pengawasan perlintasan HM pada tanggal 7 Januari 2020 di Terminal 2 F Bandara Soekarno-Hatta.

Berkaitan dengan hal itu, Sompie menjelaskan, pihaknya telah melakukan pendalaman secara internal pada tanggal 20 Januari 2020 dan kemudian diketahui bahwa penyebabnya adalah kelalaian Tim IT dalam menyetel kode pengiriman data dari PC ke server di bandara Soeta untuk dapat meneruskan data yang terekam oleh PC secara otomatis ke Pusat Data Keimigrasian di Ditjen Imigrasi.

Dijelaskan pula, proses pengawasan perlintasan di terminal 2 F Bandara Soeta berjalan dengan baik. Semua sistem yang berkaitan dengan border control management, juga sistem Pencegahan dan Penangkalan termasuk jaringan i/24/7 Interpol terhubungkan dan tergunakan dengan baik.

Hanya saja,menurut Sompie semua data perlintasan yang terekam oleh PC tidak terkirim ke server,karena mode operasionalnya tidak “on”. “Hal ini yang akan diperiksa oleh Tim Gabungan Independen yang dibentuk Bapak Irjen Kemenkumham atas perintah Bapak Menkumham,” ungkapnya.

Sompie mengaku, selaku Dirjen Imigrasi pihaknya bertanggung jawab atas kelalaian Tim Teknis IT tersebut. “Walaupun semua sistem yang berkaitan dengan border control management, sistem penangkalan dan pencegahan berfungsi seperti biasa,

sehingga bisa menangkal masuknya orang-orang dalam daftar penangkalan juga bisa mencegah keluarnya orang-orang dalam daftar pencegahan, namun dalam hal pemberian data dan informasi tentang perlintasan kepada Pimpinan (Menkumham dan Dirjen Imigrasi) menjadi tidak bisa real time,” pungkasnya.

Oleh karena itu,Ronny F. Sompie legowo dirinya disalahkan oleh menteri dan dipindahkan dari jabatan Struktural Dirjen Imigrasi ke jabatan fungsional sebagai Analis Keimigrasian Ahli Utama sebagai bagian dari pertanggung-jawabannya atas kelalaian Tim Teknis IT dibawah Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasian

Iwan Hammer

Nyambi jual Sabu nelayan Tanjung balai Diringkus Team Polsek STR


Berandankrinews.com – Tanjung Balai – Seorang nelayan Tanjung Balai yang diduga menyambi sebagai pengedar Narkotika jenis Sabu diringkus personil Polsek Sei Tualang Raso (STR) Polres Tanjung Balai.

Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yudha Prawira, S.I.K. M.H melalui Kasubbag Humas Iptu Dahlan Panjaitan, Minggu (01/02/2020) membenarkan penangkapan tersebut.

Dikatakan,tersangka Hendra Syahputra (36) pekerjaan Nelayan warga Jl.Sei Cilandak Lingk V Kel Muara Sentosa Kec. STR Kota Tanjung Balai disergap sewaktu sedang tidur dikediamannya yang merupakan rumah sewa milik Wak Nila, Jumat (31/01/2020) sekitar pukul 05.30 Wib.

Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu berat bersih sebanyak 7,37 Gram terdiri dari 1 bungkus plastik transparan besar berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu 4,8 Gram, 2 bungkus sedang berisi serbuk putih diduga Sabu dengan berat bersih 1,73 Gram,dan 8 bungkus kecil transparan berisi serbuk putih diduga jenis sabu berat bersih 0,84 gram.

Selain serbuk diduga sabu, petugas juga menemukan 8 plastik kecil kosong transparan,1 buah dompet warna hitam tempat penyimpanan di duga Narkotika jenis sabu, Uang tunai senilai Rp 200.000, 1 Unit Hp. Merek Oppo dan 1 unit Hp merek Samsung.

Diterangkan Kapolres,penangkapan terhadap tersangka berdasarkan informasi yang diterima personil Polsek STR dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Sei Cilandak Lingk V Kel.Muara Sentosa  Kecamatan STR atau tepatnya di rumah sewa milik Wak Nila ada laki- laki sedang memiliki narkotika jenis sabu.

Atas informasi tersebut Kapolsek STR IPTU S Siahaan memerintahkan Kanit Reskrim IPDA Awaluddin bersama personil Unit Reskrim dan Unit Intelkam Polsek  melakukan penyelidikan.

Setelah diyakini kebenarannya kemudian dilakukan penyergapan dan penangkapan terhadap TSK yang sedang tidur di dalam rumah sewa yang didiaminya.

Berdasarkan hasil interogasi awal TSK mengakui kepemilikan sabu tersebut yang dibeli dari lelaki inisial LW.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka Hendra Syahputra bersama barang bukti digelandang ke Mapolsek Sei Tualang Raso.

(Rahmat Hidayat)

Ronny Sompie : Saya Tidak berbohong Dan merekayasa informasi tentang HM

Berandankrinews.com – Jakarta – Pasca dicopot dari jabatan Dirjen Imigrasi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, banyak pihak yang berempati terhadap Ronny Sompie, Perwira Tinggi Polisi aktif berpangkat Inspektur Jenderal tersebut. Viral di berbagai media soaial,jajaran pegawai Imigrasi KemenkumHAM memasang logo instansinya berlatar hitam di profil aplikasi WhatsAp.

Masyarakat luas pun bereaksi atas pencopotan tersebut.Banyak berita yang beredar di berbagai media nasional maupun media sosial bahwa seharusnya Yasona Laoly lah yang harus mundur atau dicopot dari menteri. Ronny Sompie sendiri tidak banyak berkomentar ketika dicopot dari jabatannya.

“Terima kasih atas perhatian dan empatinya buat saya. Kita bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan anak buah berkaitan dengan data perlintasan HM tanggal 7 Januari 2020. Namun saya tidak berbohong,tidak merekayasa dan tidak melakukan kesalahan untuk memberikan informasi yg tidak real time tentang perlintasan HM,” kata Sompie melalui pesan WhatsAp,Sabtu (01-02-2020), saat dimintai tanggapannya mengenai pencopotan dan soal kasus kaburnya HM tersebut.

Namun demikian, Sompie menjelaskan, yang utamanya adalah upaya pencarian HM yang sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai saat ini belum berhasil ditangkap oleh KPK bekerjasama dengan Polri. “Seyogyanya dilihat berkaitan dengan waktu saja,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Yasonna Laoly mengungkapkan alasan mencopot Ronny F Sompie dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi terkait kesalahan informasi soal catatan perjalanan tersangka kasus suap pengurusan Pergantian Antarwaktu (PAW) Politikus PDIP,Harun Masiku.

Selain itu,Yasonna juga mengatakan pencopotan tersebut agar tidak terjadi konflik kepentingan bagi tim independen yang dibentuknya untuk mengusut kasus delay dalam melacak keberadaan Harun Masiku.

Iwan Hammer