Bone, Sulsel — Berandankrinews.com — Senin, 01 April 2019 Pukul 08.00 WITA telah dilaksanakan Upacara Bendera Minggu 1 Bulan April Tahun 2019 dan dilanjut Upacara Kenaikan pangkat bertempat di lapangan apel Makorem 141/Tp Jln Jendral Sudirman No. 09 Watampone Bone Sulsel dengan Irup Danrem 141/Tp Kolonel Inf Suwarno S.A.P.
Amanat panglima Kodam XIV /Hasanuddin yang di bacakan oleh Danrem 141/Tp yaitu memasuki bulan pertama triwulan 2 tahun anggaran 2009 melalui kualitas kinerja kita dituntut semakin lebih baik dari waktu sebelumnya meningkatkan kualitas ini akan bisa terealisasi dengan baik manakala letak setiap individu atau satuan mampu mengambil pelajaran terhadap berbagai hal yang terjadi selama pelaksanaan program kerja pada triwulan 1 yang lalu.
Terkait hal tersebut melalui upacara bendera kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi dan evaluasi sesuai bidang dan staf untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam mengoptimalkan tugas-tugas yang akan datang. Bidang intelejen, bidang operasi, bidang personil, bidang logistik, bidang teritorial, bidang perencanaan, bidang inspektorat.
Lanjut Danrem 141/Tp Kolonel Inf Suwarno S.A.P. mengatakan kenaikan pangkat merupakan suatu kehormatan. Dalam kehidupan militer, kenaikan pangkat adalah suatu kehormatan yang patut di syukuri.
“Karena kenaikan pangkat itu di berikan kepada setiap Prajurit TNI yang mampu menunjukan prestasi, dedikasi, loyalitas dan pengabdian yang tinggi sesuai dengan tugas yang di embannya. Kenaikan pangkat tersebut bukan merupakan suatu hadiah, melainkan suatu kepercayaan dari pimpinan TNI, Bangsa dan Negara. Juga merupakan suatu amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai suatu kepercayaan.”
Danrem 141/Tp berharap kepada Prajurit yang naik pangkat, agar mampu mempertanggung jawabkan makna dari kenaikan pangkat. Karena tuntutan dari kenaikan pangkat yang telah diterima harus diimbangi dengan sikap dan perilaku yang lebih bermakna dilingkungan tugas dan lingkungan sekitar.
Kegiatan ini dihadiri oleh Danrem 141/Tp Kolonel Inf Suwarno S.A.P, Beserta ibu Kasrem 141/Tp Letkol Inf Bobbie Triyantho SIP, Beserta ibu Dandim 1407/Bone Letkol Inf Mustamin, Beserta ibu Para kabalakrem 141/Tp, Beserta ibu Para Kasi dan Pasirem 141/Tp (penrem 141 Toddopuli Bone) .
Bone, Sulsel – Berandankrinews.com – Calon Legislatif DPR RI dari Partai Golkar, Muh Yasir, semakin mengintensifkan silaturahmi sekaligus kampanye kepada masyarakat di pelosok daerah. Langkah itu dilakukan bukan sekadar untuk menambah pundi-pundi dukungan, tapi juga menjaga basis suara. Kunjungan calon legislatif untuk daerah pemilihan Sulsel II itu pun mendapatkan respons positif dari masyarakat.
Teranyar, saat bertandang ke Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Minggu (31/3), masyarakat setempat ramai-ramai menyambut Muh Yasir. Dukungan kepada calon legislatif nomor urut 5 itu datang dari seluruh lapisan masyarakat. Kalangan orang tua maupun kalangan muda alias milenial di Pattiro Bajo siap berkolaborasi memenangkan Muh Yasir.
Dukungan terus mengalir tidak lepas lantaran melihat rekam jejak cemerlang Muh Yasir. Ditambah lagi gagasan dan program serta komitmen politikus Golkar itu yang dianggap paling meyakinkan. Di antara sejumlah caleg lain, termasuk caleg petahana, rekam jejak dan komitmen Muh Yasir yang paling baik. Ia tidak mengumbar janji dan sudah berkontribusi banyak untuk daerah.
Semasa aktif di Kementerian Perdagangan, Muh Yasir diketahui telah berkontribusi untuk pembangunan sejumlah daerah, termasuk di Sulsel. Ia merupakan salah satu inisiator sejumlah program-program ekonomi kerakyatan yang kini dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya di Sulsel, tapi juga Indonesia secara keseluruhan.
Muh Yasir sendiri mengaku tidak menyangka besarnya dukungan masyarakat Pattiro Bajo. Pensiunan pegawai Kementerian Perdagangan itu pun berkomitmen akan merealisasikan program dan kebijakan pro-rakyat bila kelak diberikan amanah sebagai anggota DPR RI. Peningkatan kesejahteraan, termasuk bagi masyarakat Pattiro Bajo akan menjadi prioritas.
“Syukur alhamdullilah, lagi-lagi kita mendapatkan dukungan penuh. Kali ini dari masyarakat Pattiro Bajo, kita lihat semuanya mendukung, mau yang tua maupun yang muda. Tentunya kepercayaan ini menjadi pelecut semangat untuk bekerja, pastinya untuk juga senantiasa amanah, mengabdi kepada rakyat,” ujar Muh Yasir, dalam keterangan persnya, Senin (1/4).
Dalam kunjungan ke Pattiro Bajo, seperti biasa, selain memaparkan gagasan dan program, Muh Yasir juga banyak berdiskusi dengan masyarakat. Termasuk mendengarkan keluh kesah mereka terkait permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Ia berkomitmen untuk menuntaskan berbagai problematika, seperti infrastruktur dan kesejahteraan bila diberikan amanah.
“Bone, termasuk Pattiro Bajo merupakan daerah yang punya potensi sumber daya alam yang melimpah. Semua itu perlu kita olah dan maksimalkan dan mendapatkan dukungan dari pusat, makanya bila kelak diberikan amanah, Insya Allah dukungan dari pusat itu akan datang,” ujarnya.
Di sela kunjungan tersebut, Muh Yasir juga tampak melayani permintaan masyarakat untuk melakukan pose salam lima jari. Baik kalangan tua maupun muda itu silih berganti untuk berfoto salam lima jari. Semua itu, kata Muh Yasir, merupakan wujud dukungan dari masyarakat yang diapresiasinya.
Bone, Sul-Sel – Berandankrinews.com – Undang -undang tentang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2013 dalam pasal 150 sampai pasal 172 menjelaskan tentang PHK dan aturan-aturannya.
Riska Astrina (31 tahun), karyawan tetap badan pengelola Mall Bone Trade Center dengan mata berkaca-kaca mengungkapkan kekecewaannya saat dikonfirmasi oleh awak media ini diposko keamanan BTC Bone Macege, Tanete Riattang Barat Bone, Sulawesi Selatan (30/3/2019) pukul 15.00 WITA.
Riska Astina merupakan bagian staff Administrasi di Bone Trade Center ini baru saja menerima surat pemberhentian kerja dari ketua badan Pengelola BTC.
“Seharusnya ada peringatan sebelumnya melalui surat SP 1, SP 2 dan SP 3 kalau kami mau di PHK baru sesuai aturan hukum yang berlaku, namun disini kami tak tahu apa kesalahan yang telah kami perbuat sehingga harus di PHK oleh pihak pengelola yang baru kurang lebih satu bulan menjabat sebagai pimpinan pengelola Mall BTC”, tutur Riska Astrina diamini oleh rekannya Sulfiana dan Astina yang juga ikut kena PHK dari lima orang yang di PHK pengelola.
“Pada waktu di keluarkan surat karyawan tetap pada tahun 2007, setahu kami kalau diberhentikan akan ada pesangon. Saya menuntut hak hak selama hampir 12 tahun bekerja,dan sangat berharap akan diberikan pesangon”.
“Kalau soal diberhentikan tidak ada masalah, yang jelas selaku karyawan tetap yang di PHK sepihak dengan alasan masalah EFISIENSI”.
“Kami pernah ke Dinas Tenaga Kerja menyampaikan hal ini. Kata orang Dinas musyawarah dulu kalau tidak ada hasil nanti dia lapor ke pusat. Terkait hal ini, kami akan kembali lagi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Bone dalam waktu dekat dan akan didampingi oleh LSM”, tutur Riska Astrina.
Ditempat terpisah, Kepala Badan Pengelola Bone Trade Center Muh. As’Ad Am dengan enteng kepada wartawan yang mencoba menghubungi melalui WhatsApp-nya mengatakan, “Apakah anda tau persoalan yang sebenarnya terjadi, kenapa mesti harus di mediakan, intinya perusahaan sedang mengalami defisit keuangan yang merosot”.
Disinggung mengenai prosedur pemberhentian, As’ad no comment. Terkait pesangon terhadap karyawan tetap yang telah diberhentikan, malah mengatakan “Itu pesangon aturan dari mana, kita disini Swadaya bukan Perusahaan Besar, disini punya tata tertib semua ada aturannya”, ujarnya.
Ditanya perihal ada atau tidaknya pesangon, AS’AD malah tidak menjawab lagi.
Adapun korban PHK sepihak Pengelola Mall BTC Bone, Riska Astrina staff Administrasi masa kerja sudah 12 tahun, HJ Rosdiana Larahim sebagai Bendahara, Sulfiana dan Astina bagian loket parkir, dan Suparman koordinator kebersihan.
Tidak dapat dipungkiri Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi kapan saja, kepada siapa saja, bahkan tanpa mengenal jabatan sekalipun. Maka penting bagi kita sebagai pekerja atau karyawan untuk mengetahui hak-hak yang sudah selayaknya kita dapatkan.
“Sesuai ketentuan yang berlaku bersama dengan Serikat pekerja, kita juga akan lebih kuat dalam memperjuangkan hak-hak kita yang ditindas oleh perusahaan sesuai dengan Undang-undang tentang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003”, jelas Iwan Hammer ketua LSM Alakomai Group Indonesia yang siap mendampingi korban PHK sepihak ini saat dikonfirmasi oleh media ini, Senin(1/4/2019) pukul 10.00 WITA.
Soppeng, (Sul-Sel) – Berandankrinews.com – Kebakaran terjadi menghanguskan dua rumah panggung di Pekkae Kecamatan Donri – Donri Kabupaten Soppeng,(01/4/2019).
Meski menurunkan beberapa armada mobil Pemadam kebakaran, namun rumah masyarakat yang menjadi Korban si jago merah yakni rumah Ari dan Pallime tak dapat di selamatkan.
Menurut Basri (warga yang berada di lokasi), kebakaran terjadi di perkirakan jam 06.39 pagi tadi.
Kapolsek Donri Donri Iptu. Mas udi yang berada dilokasi mengatakan, “Sejauh ini api sudah dapat di padamkan dengan adanya kesigapan Pemkab Soppeng yang menerjunkan beberapa unit mobil Pemadam (Damkar),” ujarnya.
Menurutnya, sumber dari terjadinya kebakaran sampai saat ini belum diketahui dan sementara dalam penyelidikan pungkas kapolsek Donri-Donri.
Dalam kebakaran ini tidak ada korban jiwa dan di perkirakan kerugian materi hingga ratusan juta rupiah.
Bone – Berandankrinews.com – Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 sisa menghitung hari. Dari hajatan tersebut didambakan lahir wakil rakyat yang benar-benar mampu menjadi representasi suara wong cilik di parlemen. Untuk itu, seluruh masyarakat mesti ikut mengawal jalannya pesta demokrasi guna memastikan tidak ada kecurangan dalam proses tersebut.
Ketua DPD Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah Negara (APKAN) Bone, Sudirman, menyampaikan potensi kecurangan memang masih menghantui penyelenggaran Pileg yang serentak dilaksanakan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres). Yang punya peluang paling besar melakukan praktik tidak terpuji itu berasal dari kelompok petahana alias mereka yang kini sedang berkuasa.
Harus diakui, Sudirman menambahkan memang masih banyak celah dalam sistem maupun proses Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Tidak heran, kecurangan pada Pileg maupun Pilpres dapat terjadi di semua lini dan bisa dilakukan berbagai pihak, utamanya mereka yang kini sedang menguasai birokrasi. Modusnya beragam, mulai dari menyalahgunakan kekuasaan hingga menyogok dan mengintervensi.
Guna melawan kecurangan itu, Sudirman menegaskan masyarakat harus turut mengawal penyelenggaraan pesta demokrasi. Pengawasan ketat wajib dilakukan, mulai dari tempat pemungutan suara hingga suara dibawa untuk dihitung dan ditetapkan di KPU tingkat kabupaten, provinsi hingga ke pusat.
“Yang namanya potensi kecurangan pasti ada dan itu bisa saja terjadi pada berbagai tahapan. Makanya, kita semua, ya masyarakat jangan cuma sebatas berpartisipasi memilih lantas diam, mari mengawal suara kita. Jangan ragu laporkan bila temukan kecurangan di lapangan,” kata Sudirman, kepada awak media, Sabtu (30/3).
“Yang paling patut diwaspadai memang dari kelompok yang sedang memegang jabatan, yang kini menguasai birokrasi. Kelompok ini paling memungkinkan dan punya peluang yang lebih besar melakukan kecurangan pada pesta demokrasi,” Sudirman menegaskan.
Kecurangan pada Pileg maupun Pemilu pada umumnya, kata Sudirman, bisa dibagi tiga bagian. Hal tersebut meliputi kecurangan pra-pencoblosan, hari pencoblosan dan pasca-pencoblosan. Menurut aktivis senior ini, kecurangan-kecurangan tersebut memang bisa dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu para peserta, aparatur negara maupun penyelenggara pesta demokrasi.
Kecurangan pra-pencoblosan bisa berupa kongkalikong dengan pengawas pemilu, memanfaatkan aparatur hingga money politic. Belum lagi, ulah oknum penyelenggara yang juga mengatur undangan bagi pemilih. Lantas, kecurangan pada pencoblosan pun banyak macamnya. Ironisnya, yang terlibat tidak sedikit merupakan oknum penyelenggara.
Kecurangan pada tahap pencoblosan, di antaranya yang kerap dilaporkan adalah kecurangan di TPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang kadang melibatkan banyak pihak. Kecurangan di TPS biasa dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman, termasuk para petahana. Mereka memilih cara itu karena relatif lebih aman dibanding harus bermain setelah pencoblosan di PPS, PPK dan KPUD.
Kenapa relatif lebih aman? Itu karena permainan di PPS, PPK dan KPUD lebih berisiko lantaran mempermainkan rekapitulasi. Selain itu, basis rekapitulasi dari PPS, PPK dan KPUD adalah harus mengacu ke rekap TPS (C1). Jika ada ketimpangan data di PPS desa misalnya, maka tetap saja data yang di TPS acuannya.
Selanjutnya pasca-pencoblosan, Sudirman menyampaikan celah kecurangan masih terbuka. Modus operandinya beragam, mulai dari upaya menyogok atau menekan oknum penyelenggara untuk mengubah data hasil pemilihan hingga manipulasi penghitungan suara saat di tabulasi dengan IT.
“Ya itu ragam potensi, kemungkinan-kemungkinan kecurangan dan sebenarnya masih banyak lagi kemungkinan modusnya. Nah, kita jangan mau kalah, jangan sampai calon kita yang memang benar-benar mau mengabdi untuk rakyat dikalahkan oleh yang curang. Mari kita kawal, pastikan mereka yang terpilih dan disukai rakyat bisa duduk di parlemen,” ujarnya.
Kekhawatiran adanya kecurangan pada Pileg sebelumnya juga disampaikan oleh Caleg DPR RI dari Golkar, Muh Yasir. Ia cukup risau dengan potensi kecurangan yang mengancam pesta demokrasi pada tahun ini. Kerisauan tersebut lahir dari pengalaman caleg nomor urut 5 ini di Pileg 2014 lalu.
“Kecurangan yang nyata bisa terjadi di TPS itu harus dijadikan musuh bersama. Itu bisa sangat mencederai demokrasi dan sangat melukai hati masyarakat,” tegas dia.
Pensiunan pegawai kementerian perdagangan RI ini mengimbau agar pendukungnya memasang mata dan telinga di wilayah masing-masing untuk menangkal segala potensi kecurangan. “Kami benar-benar mempersiapkan diri menghadapi kecurangan,” tutur Muh Yasir SE kepada media ini
