Kategori: ADVERTORIAL

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui kolaborasi lintas sektor agar potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Komitmen itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., pada kegiatan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kaltara yang digelar di Ruang Rapat Lantai 4 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara Jalan Jelarai, Senin (23/2).

Kegiatan ini turut didampingi Kepala Biro Perekonomian Kaltara, Muhammad Gozali, S.E., M.H., Kepala BPD Kaltimtara Kanwil Kaltara, Islam Kurniawan Nur, serta perwakilan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia. Narasumber juga berasal dari perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Mengusung tema “Sinkronisasi dan Penyelarasan Rencana Aksi Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Kaltara”, Bustan menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi langkah awal di tahun ini untuk memperkuat sinergi.

“Ini pertemuan pertama tahun ini untuk memperkuat komitmen pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kaltara. Kolaborasi semua pihak sangat penting agar potensi daerah bisa dimanfaatkan secara maksimal,” kata Bustan.

Ia menjelaskan, dari sisi kebijakan, pengembangan ekonomi syariah telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik melalui regulasi nasional maupun kebijakan daerah yang telah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Menurutnya, Kaltara memiliki potensi besar dari sektor sumber daya alam seperti pertambangan, kehutanan, perikanan, dan pertanian yang dapat dikembangkan berbasis prinsip syariah.

Ia berharap pengembangan ekonomi syariah tidak hanya fokus pada sektor keuangan, tetapi juga mencakup sektor riil seperti produk halal dan industri berbasis syariah termasuk pengembangan pariwisata ramah syariah.

“Penentuan sektor prioritas, penyusunan program, serta monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara terarah dan melibatkan semua pemangku kepentingan,” pungkasnya.

(dksip)

TANJUNG SELOR – Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara, Andi Amriampa, memastikan bahwa dua prosesi pelantikan besar pada Jumat (6/2) dan Jumat (20/2) telah melalui mekanisme legal yang sangat ketat.

Menurutnya, setiap pergeseran posisi adalah bagian dari kebutuhan organisasi untuk mempercepat pelayanan publik di tahun 2026.

Andi menjelaskan bahwa di era digitalisasi birokrasi saat ini, praktik tumpang tindih jabatan tidak mungkin terjadi. Seluruh proses mutasi harus melalui aplikasi Integrated Mutasi (I_Mut) BKNyang dipantau langsung oleh pusat, karena pejabat yang dilantik telah mendapat persetujuan BKN melalui Deputi Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal). Kemudian setelah dilantik SK-nya harus diinput lagi ke SI ASN (sistem BKN) sebagai upaya Update data masing-masing pejabat yg telah dilantik.

“Kami tegaskan, baik pada pelantikan 6 Februari maupun 20 Februari, tidak ada jabatan yang tumpang tindih atau dobel. Semua proses sudah mengantongi persetujuan dari Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN,” ujar Andi.

Ia menambahkan, Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN adalah harga mati. “Dasar pegawai dilantik itu jelas. Tidak boleh dan tidak bisa dilantik dengan jabatan yang berbeda dari Pertek. Jika melanggar, sistem secara otomatis akan menolak,” tegasnya.

Andi mengingatkan kembali hakikat seorang abdi negara. Ia menekankan bahwa setiap ASN telah bersumpah untuk setia pada regulasi dan siap menjalankan tugas di posisi mana pun demi kepentingan negara.

“Sesuai aturan, ASN harus siap ditempatkan di mana saja. Pelantikan ini bukan tentang kepentingan individu, melainkan murni kebutuhan organisasi untuk mengisi kekosongan dan melakukan penyegaran agar kinerja pemprov semakin solid,” tambahnya.

BKD Kaltara memastikan seluruh prosedur tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, di antaranya: UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN serta PP No. 17 Tahun 2020 perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Jadi, kata dia, sorotan atas pelantikan tersebut, dinilai tidak benar dan cenderung fitnah.

“Jabatan adalah amanah. Kami di BKD bertugas memastikan semua sesuai regulasi agar birokrasi Kaltara tetap sehat, transparan, dan akuntabel. Jadi, isu maladministrasi itu sama sekali tidak benar,” tutup Andi Amriampa.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum memimpin upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di Gedung Gadis, Jumat (20/2).

Sebanyak 86 pejabat yang dilantik terdiri dari 45 pejabat administrator, 34 pejabat pengawas, 2 pejabat fungsional, serta pengukuhan 5 pejabat.

Gubernur Zainal menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik dan dikukuhkan. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Sebanyak 86 pejabat resmi dilantik dan 5 pejabat dikukuhkan. Saya berharap semuanya bisa bekerja dengan baik dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” kata Gubernur.

Lima pejabat yang dikukuhkan berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara yang kini berubah nomenklatur menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara.

Lima pejabat tersebut adalah Bertius, S.Hut., sebagai Kepala Bapperida Kaltara; Dr. Mochamad Sarkawi, S.Hut., M.Eng.; Ruslim, S.T., M.T.; dan Mufied Azwar, S.PT., yang menjabat sebagai Kepala Bidang; serta Maimunah, S.E. sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Perubahan ini dilakukan sebagai penyesuaian struktur kelembagaan. Zainal menjelaskan, fungsi riset dan inovasi digabungkan dalam Bappeda karena tidak terdapat perangkat daerah khusus seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di tingkat provinsi.

“Karena ada perubahan nama dan struktur, maka kepala badan dan beberapa kepala bidang kami kukuhkan kembali,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi upaya memperkuat kinerja organisasi dan memastikan program pemerintah berjalan efektif serta tepat sasaran.

Zainal juga mengingatkan seluruh pejabat agar segera beradaptasi, membangun kerja sama yang solid, serta bekerja sesuai aturan dan program yang telah direncanakan.

“Bekerjalah dengan baik. Jangan melanggar aturan dan jangan membuat kegiatan di luar program yang sudah direncanakan,” pesannya.

Menurutnya, seluruh program Pemprov Kaltara harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak boleh ada kegiatan yang mubazir.

Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan santunan kematian akibat kecelakaan kerja dari Taspen kepada Ita Mariyanti Prayogo, istri almarhum Yusi Novianto dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Pemprov Kaltara.

dkisp

TANJUNG SELOR – Usai libur panjang perayaan Imlek, aktivitas di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) kembali berjalan normal. Di tengah suasana bulan suci Ramadan, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M, hadir langsung menyapa jajaran perangkat daerah, Kamis (19/2).

Safari Perangkat Daerah yang dilaksanakannya bukan sekadar kunjungan rutin. Sekprov Denny memanfaatkan momen ini untuk mempererat silaturahmi sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Sekprov membuka kunjungannya di lantai lima mendatangi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Di sana, ia berbincang dengan pegawai, menanyakan aktivitas pelayanan dan memastikan pekerjaan berjalan normal.

Turun ke lantai empat, Denny mengunjungi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM). Ia memberi perhatian pada pelayanan perizinan, capaian pendapatan daerah, hingga dukungan terhadap sektor kepemudaan dan energi.

Perjalanan berlanjut ke lantai tiga. Di sini, Denny menyapa jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pariwisata (Dispar) serta Dinas Kehutanan (Dishut).

Pelayanan administrasi kependudukan menjadi salah satu fokus peninjauan, mengingat langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ia juga menanyakan perkembangan program sektor kelautan, kehutanan dan promosi pariwisata daerah.

Turun lagi ke lantai dua, ia mendatangi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Komisi Informasi Provinsi Kaltara serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans). Di lantai ini, perhatian diberikan pada pengawasan lingkungan, keterbukaan informasi publik serta pelayanan tenaga kerja.

Terakhir, Denny menyambangi lantai satu, yang menjadi titik pelayanan langsung kepada masyarakat melalui unit layanan DPMPTSP. Ia memastikan proses pelayanan berjalan tertib, disiplin, dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Baginya, safari ini bukan sekadar kunjungan rutin, melainkan momen memperkuat kebersamaan dan konsolidasi antar perangkat daerah.

“Walaupun sedang puasa, saya lihat semangatnya tetap bagus. Kehadiran dan pelayanan sudah berjalan dengan baik,” kata Sekprov Denny.

Denny berharap momentum bulan suci Ramadan dapat menjadi dorongan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kaltara.

Selain itu, Denny yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara menyoroti beberapa fasilitas kantor yang masih kurang memadai. Hal tersebut menjadi perhatian serius demi kenyamanan kerja dan pelayanan publik.

“Dengan kondisi APBD yang semakin baik, ini menjadi tanggung jawab kami sebagai pengelola gedung. Mudah-mudahan ke depan akan kita perbaiki,” ujarnya.

Ia menilai kinerja perangkat daerah di Gedung Gadis sudah berjalan baik, namun perlu terus ditingkatkan, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat, lembaga, instansi, akademisi dan pemerintah daerah.

Di akhir kunjungan, Denny menyampaikan ucapan selamat menyambut bulan suci Ramadan serta mengajak seluruh ASN untuk tetap menjaga disiplin kerja.

“Jam kerja sudah diatur, jadi harus ditepati. Yang terpenting, terus jaga dan tingkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

(dkisp)