Tutup Open Tournament Domino Kaltara Cup 2025, Staf Ahli Robby Ajak Masyarakat Jadikan Olahraga Ajang Silaturahmi

TANJUNG SELOR – Open Tournament Domino Kalimantan Utara (Kaltara) Cup Tahun 2025 digelar Dome Sport Center, resmi ditutup Gubernur Kaltara melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan, Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T., Minggu (23/11).

Mengawali sambutannya, Robby menyampaikan apresiasi atas kerja keras panitia, perangkat pertandingan, serta peserta yang telah berpartisipasi dengan penuh semangat.

“Turnamen domino ini bukan sekadar kompetisi, ia telah menjadi wadah silaturahmi, tempat masyarakat dari berbagai latar belakang berkumpul, berinteraksi dan mempererat persaudaraan,” ucap Robby.

Robby menuturkan bahwa turnamen ini berhasil menghadirkan suasana kompetitif yang sehat sekaligus memperkuat hubungan sosial antar masyarakat di Bumi Benuanta.

Permainan domino memiliki nilai penting yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti ketelitian, strategi, kesabaran, serta ketenangan dalam mengambil keputusan, dan nilai-nilai tersebut tercermin jelas dalam penyelenggaraan turnamen tahun ini.

Turnamen domino ini juga dinilai berperan dalam melestarikan permainan rakyat sekaligus memperkuat ruang sosial yang positif dan inklusif bagi seluruh peserta maupun masyarakat yang hadir.

Selanjutnya, Robby menyampaikan selamat kepada para juara yang telah menunjukkan kemampuan terbaiknya sepanjang turnamen. Ia berharap prestasi tersebut menjadi pemacu untuk terus berkembang.

“Dan kepada peserta yang belum meraih kemenangan, agar tetap menjunjung tinggi sportivitas dan memaknai pengalaman yang diperoleh selama berkompetisi,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga berharap turnamen ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi agenda rutin yang membanggakan masyarakat Kaltara.

(dkisp)

Kejuaraan Gulat Piala Gubernur 2025 Resmi Ditutup, Bulungan Raih Juara Umum

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), diwakili Staf Hhli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltara Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T., secara simbolis menutup Kejuaraan Gulat Piala Gubernur 2025 pada Minggu (23/11) sore.

Kejuaran yang dihelat di Gedung Wanita ini turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bulungan Risdianto, S.Pi., M.Si., selaku Ketua Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Kaltara, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara Dr. Obed Daniel L.T, S.Hut., MM., yang juga menjabar sebagai Sekretaris PGSI Kaltara.

Di kesempatan itu, Robby yang sekaligus mewakili Gubernur Kaltara, menyampaikan apresiasi serta menyambut baik atas terlaksananya Kejuaraan Gulat Piala Gubernur ini.

“Kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar atlet, pelatih, dan para pegiat olahraga, tetapi menjadi sarana meningkatkan semangat sportivitas dan kekompakan untuk mengembangkan olahraga gulat di Kaltara,” kata Robby.

Staf Ahli Gubernur ini menuturkan bahwa selama pertandingan gulat ini berlangsung, para atlet telah menunjukkan dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya.

Ia menekankan dalam pertandingan bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi tentang keberanian, strategi dan ketahanan fisik serta keteguhan mental, yang mempertahankan nilai-nilai luhur dalam keolahragaan terlihat.

“Kejuaraan ini bukan hanya tentang memperebutkan piala, medali, dan penghargaan, akan tetapi adalah sarana pembinaan dan pencarian bibit-bibit unggul atlet Kaltara agar dapat berprestasi ke jenjang nasional maupun internasional dikemudian hari,” ucapnya.

Selanjutnya, Robby juga menyampaikan ucapan selamat kepada para atlet yang telah berhasil meraih juara.

Menurutnya keberhasilan yang dicapai adalah hasil dari latihan, disiplin, dukungan lingkungan dan dedikasi yang panjang. Dan ini menjadikan kemenangan tersebut sebagai motivasi untuk melangkah ke tingkat berikutnya.

“Dan kepada yang belum berhasil, tetap terus berlatih dan jangan pernah menyerah, karena kekalahan bukanlah akhir. Kekalahan justru adalah media untuk evaluasi diri agar tampil lebih siap di ajang-ajang berikutnya,” pesannya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berkomitmen untuk terus mendorong kemajuan olahraga, termasuk gulat, termasuk melalui kerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan pengurus cabang olahraga lainnya.

“Kita akan terus meningkatkan pembinaan atlet sejak usia dini, mengembangkan kapasitas pelatih dan atlet, serta memperbaiki sarana dan prasarana olahraga secara bertahap,” tegas Robby.

“Dengan sinergi yang kuat antara Pemprov dan pengurus olahraga serta masyarakat, kita harapkan prestasi olahraga Kaltara akan terus meningkat,” jelasnya.

Kejuaraan Gulat tersebut diikuti seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Kaltara, dengan 20 kelas yang dipertandingkan ini telah terlaksana sejak 21 November lalu. Selama 3 hari pelaksanaan tersebut, Kabupaten Bulungan berhasil menyabet Juara Umum dan berhak mengangkat trofi Piala Gubernur Kaltara.

(dkisp)

Gubernur Paparkan Potensi Investasi di Kaltara

JAKARTA – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki posisi strategis di jalur perdagangan Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) dan luasnya peluang investasi di sektor energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) besar.

Hal tersebut Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum., jabarkan secara gamblang saat menjadi narasumber pada program talkshow Newsline Metro TV di Studio Metro TV, Jakarta Barat, Minggu (23/11) malam.

Adapun program talkshow Newsline yang dipandu presenter Gadis Bianca itu membahas terkait langkah pemerintah daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun potensi lainnya, termasuk pengembangan kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang ada di Bumi Benuanta.

“Kaltara berada di ALKI II yang menjadi urat nadi jalur perdagangan global di wilayah Pasifik, ada juga peluang investasi di bidang energi terbarukan seperti PLTA atau Hydro Power Plant, dan banyak komoditas unggulan seperti Rumput Laut, Udang, Kepiting dan Ikan Bandeng,” ujarnya.

Dihadapkan dengan pertanyaan langkah strategi apa yang Gubernur Zainal lakukan untuk menarik minat investor ke Kaltara, ia secara lugas menjabarkan runtutan mulai dari promosi di berbagai media hingga memberi kemudahan berinvestasi bagi para investor.

“Tentu ada beberapa upaya ya, seperti memasang iklan di papan iklan di dekat bandara Soekarno Hatta, lalu diberikan kemudahan dan kepastian hukum hingga pendampingan jika ingin melakukan kunjungan lapangan,” jelasnya.

Kedepannya, Provinsi Kaltara terus meningkatkan upaya pengembangan berbagai potensi sumber daya di Kaltara guna menjadikan Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur, dan berkelanjutan.

Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kaltara dapat menyaksikan siaran lengkapnya yang rencananya akan di tayangkan dalam program talkshow Newsline Metro TV pada 25 November 2025, Pukul 14.30 WIB.

Turut hadir mendampingi Gubernur Zainal, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaltara Ferry Ferdinand Bohoh, ST., MT, dan Plt. Kepala Badan Penghubung Kaltara H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP.

(dkisp)

Pemprov Dorong Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah Desa Kaltara

JAKARTA – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si menghadiri Sosialisasi dan Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa Dengan Pemerintah Daerah (Pemda), digelar di Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Jumat (21/11). Membuka Rakor tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menyebutkan, hingga saat ini penegasan batas desa di Indonesia baru mencapai sekitar 14,4 persen. “Hingga saat ini, proses penetapan batas wilayah desa baru mencapai sekitar 14,4 persen secara nasional. Angka yang tergolong sangat minim ini dinilai berpotensi besar memicu konflik antar masyarakat desa serta menghambat tata kelola pemerintahan desa yang efektif,” ucap Tomsi Tohir. Untuk mendorong percepatan, Tomsi meminta Pemda dapat segera memberikan dukungan penuh dan mengambil langkah prioritas, serta secara khusus meminta untuk memprioritaskan penyelesaian batas di desa yang tidak memiliki sengketa batas wilayah Di kesempatan ini, Pj. Sekprov Kaltara Bustan menegaskan dibawah kepemimpinan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sampai saat ini telah berhasil menyelesaikan batas desa hingga mencapai 55 persen. “Pemerintah Provinsi sendiri sudah berhasil menyelesaikan 259 batas desa dari 447 desa, atau sekitar 55 persen sudah mempunyai peraturan bupati dan batas desa. Jadi sekarang tinggal 45 persen dari target kita,” ucap Bustan. Bustan menekankan pentingnya penyelesaian batas wilayah desa secara jelas dan akurat, hal ini sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan kepastian administrasi pemerintahan. Terkait sejumlah arahan Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam rakor tersebut, ia memastikan akan menyampaikan secara langsung kepada Gubernur Kaltara untuk ditindaklanjuti. “Setelah acara ini selesai kita akan mengundang kabupaten kota untuk kembali merencanakan batas wilayah desa. Kita menargetkan di akhir tahun 2029 itu minimal 85 persen sampai 100 persen batas wilayah desa sudah tuntas di akhir periode,” tegasnya. Menurutnya, persoalan batas wilayah desa yang belum selesai ini akan berdampak langsung dengan kepastian hukum, investasi, tata administrasi pemerintahan desa, hingga terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Kemudian terhadap sejumlah isu seperti konflik antar batas desa, Bustan memastikan bahwa masalah ini sudah bisa diselesaikan melalui kolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat. “memang ada konflik antar batas desa, tapi kita lihat saat ini kondusif saja. Namun ada konflik maka akan kita selesaikan dengan metode Pentahelix plus kolaborasi yang baik antara Forkopimda, masyarakat dan akademisi. Semuanya kita libatkan dalam penyelesaian terkait permasalahan batas desa apabila ada konflik,” pungkasnya.

(dksip)

Desak Kejagung dan Polri Tangkap Importir Thrifting dan Pejabat Terlibat, Ketua Umum APKLI-P: Gurita Puluhan Tahun Laksana Kanker Stadium IV

Jakarta,-Berandankrinews.com Persoalan thrifting (pakaian bekas) menggurita laksana penyakit kanker stadium IV. Ketika tidak diamputasi ujung akhirnya pedagang UMKM menjadi korban.

Hal ini akibat setiap isu ini mencuat ke publik sejak puluhan tahun lalu hingga saat ini belum ada importir juga pejabat yang terlibat ditangkap dan diadili. Yang ada pamer kekuasaan, barang pedagang UMKM dirampas, dibakar dipamerkan ke publik.

Lebih dari itu, telah ambrukkan industri dan UMKM tekstil domestik yang akibatkan Indonesia kehilangan lapangan kerja hingga 542 ribu dengan kisaran gaji Rp 54 trlyun per tahun. Negara pun kehilangan penerimaan Rp 100 trilyun per tahun dari impor ilegal.

Kemauan kuat Presiden Prabowo Subianto bahwa barang ilegal tidak boleh masuk Indonesia melalui Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa harus nyata adanya. Untuk itu, importir thrifting serta pejabat yang terlibat harus segera ditangkap dan diumumkan ke publik, tegas Ketua Umum APKLI Perjuangan, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, Jakarta, Minggu, 23 november 2025.

Saya tidak ingin kemauan kuat Presiden Prabowo berhenti pada sebuah retorika belaka. Namun harus diwujudkan dan diumumkan ke rakyat. Membasmi praktek super ilegal thrifting (pakaian bekas) yang menggurita puluhan tahun tidak efektif kedepankan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu RI.

Kenapa? Kata milenial gen Z bisa terjadi jeruk makan jeruk. Untuk itu, kami mendesak Kejagung dan Polri segera turun gunung tangkap importir thrifting dan pejabat yang terlibat, tidak boleh pandang bulu siapapun itu.

Kenapa? Rakyat nunggu bukti nyata apa yang digariskan Presiden Prabowo Subianto melalui Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Ini mendasar guna tebalkan trust public sehingga bukan sekedar retorika belaka, imbuh dokter ahli kekebalan tubuh mantan Pembantu Rektor Undar Jombang Jatim 2010-2012.

Laksana menyapu halaman tidak boleh pakai lidi yang kotor dan lemah. Melainkan harus gunakan lidi yang bersih dan kuat. Perintah Presiden Prabowo sudah jelas dan tegas melalui Menkeu Purbaya, lantas Kejagung dan Polri nunggu apalagi?

Ini kan seperti mau nangkap ikan di aqurium di depan mata kita, kasat mata dan bisa secepat-cepatnya. Atau ada apa dengan Kejagung dan Polri?, pungkas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998.