Penulis: mery beranda

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E.,M.Si., membuka secara langsung Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltara Tahun 2026, di Gedung Gabungan Dinas, Selasa (25/2) pagi.

Mengawali sambutannya, Bustan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat berkontribusi memberikan saran dan masukannya pada forum yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara.

“Konsultasi publik RKPD ini adalah salah satu tahapan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan wadah untuk menjaring informasi dari para pihak khususnya yang berkenan dengan pelaksanaan pembangunan di daerah,” kata Bustan.

Bustan menyebutkan visi ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, mandiri, dan sejahtera, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Terangnya, hal ini sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yakni mengusung visi “ Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah pusat juga menetapkan 8 (delapan) misi prioritas yang disebut Asta Cita yang menjadi pedoman dalam setiap kebijakan pembangunan nasional.

“Visi dan misi nasional ini menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun RKPD Tahun 2026, bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan di daerah selaras dengan kebijakan nasional,” jelas Bustan.

Karena itu dalam penyusunan awal RKPD Kaltara Tahun 2026 harus mencerminkan prinsip – prinsip Asta Cita yang mencakup 8 misi, selain itu pemerintah pusat telah menetapkan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Wins.

Bustan menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan provinsi Kaltara sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kaltara tahun 2025 – 2030. Ia berharap peserta konsultasi publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dapat secara aktif memberikan saran dan masukan.

“Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik – baiknya untuk menyampaikan ide, kritik, yang membangun, serta solusi inovatif demi mewujudkan Kalimantan Utara yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing,” pungkasnya.

Hadir dalam forum ini diantaranya dari akademisi dari Rektor Universitas Kaltara Dr. Didi Adriansyah STP., M.M. dan Prof. Ir. Abdul Jabarsyah, Ph. D., Plt. Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut, jajaran kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltara, serta forkopimda tingkat provinsi Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Suriansyah, M.A.P. memimpin apel pagi gabungan di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agathis, Senin (24/2).

Mengawali sambutannya, Suriansyah mengucapkan selamat kepada Gubernur Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum., dan Wakil Gubernur (Wagub) Ingkong Ala, S.E., M.Si., yang telah dilantik secara serentak oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta (20/2) lalu.

Dia meminta segenap jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di lingkungan Pemprov Kaltara dapat mendukung penuh program Gubernur dan Wagub Kaltara. “Mari bersama kita dukung penuh visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur kita,” kata Suriansyah.

Selain itu telah dilaksanakan kegiatan Entry Meeting oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltara untuk dilakukan pemeriksaan interen terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kaltara tahun 2024.

“Kepada rekan-rekan para asisten untuk mendukung dan mengkoordinasikan perangkat daerah dan kepada para badan dinas, ppkom, pptk termasuk bendahara untuk menyiapkan dengan baik semua dokumen informasi,” ucapnya.

Selanjutnya, Suriansyah menyampaikan dalam minggu terakhir ini akan memasuki masa purnabakti setelah mengabdi selama 34 tahun sebagai ASN di lingkungan Pemprov Kaltara. Ia berpesan kepada seluruh ASN dan Non ASN dapat bekerja sebaik mungkin, menjaga konduktivitas, dan berintegritas dalam membangun daerah.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dan juga meminta maaf sedalam-dalamnya apabila terdapat salah selama bekerja,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, tak lupa Suriansyah mengingatkan kepada ASN dapat menjalani ibadah puasa dengan baik.

“Selamat melaksanakan ibadah puasa dibulan suci Ramadhan semoga amal ibadah yang kita laksanakan bisa meningkatkan semangat untuk memberikan pengabdian terbaik untuk bangsa dan daerah kita,” tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) segera melaksanakan penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih dinamis, lincah, dan profesional.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Yusuf Suardi, menyampaikan bahwa ini merupakan tindaklanjut dari Keputusan Menpan RB Nomor 11 Tahun 2024, dalam rangka mendukung percepatan transformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami akan melakukan perombakan total, menyederhanakan menjadi tiga klasifikasi jabatan utama. Ini akan membuat struktur lebih lincah dan lebih efisien,” kata Yusuf ditemui di ruang kerja kantor BKD Kaltara.

Jabatan pelaksana adalah kelompok jabatan yang memiliki fungsi utama dalam melaksanakan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan. Dan saat ini sebanyak dari 1,4 juta ASN di se-Indonesia telah menjabat di posisi pelaksana.

Lebih lanjut, Yusuf menguraikan pada PermenPANRB No. 41/2018, tercatat ada lebih dari 3.400 nomenklatur jabatan pelaksana yang tersebar dalam 40 urusan pemerintahan.

Sebagai penyederhanaan menuju efisiensi diterbitkanlah regulasi terbaru, yakni PermenPANRB No. 45/2022, nomenklatur jabatan pelaksana disederhanakan menjadi tiga klasifikasi utama, yakni Klerek, Operator dan Teknisi.

Yusuf menambahkan dalam klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana, pada Klerek adalah jabatan yang bertugas dalam pelayanan administratif, Operator berfokus pada tugas teknis umum, sementara Teknisi menangani tugas teknis spesifik.

“Konsep transformasi jabatan pelaksana ini adalah untuk menciptakan struktur yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman,” ujarnya.

Dalam semangat menuju birokrasi yang lebih Agility, ia menegaskan penyederhanaan nomenklatur jabatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi, menjadikannya lebih agile dan siap menghadapi berbagai tantangan.

Yusuf menambahkan selain penyederhanaan struktur, juga untuk meningkatkan kompetensi ASN, yang selaras dengan kebutuhan organisasi. “Dengan penerapan sistem baru ini, diharapkan birokrasi menjadi lebih efisien, mudah beradaptasi, dan siap menghadapi tantangan di masa depan,” pungkasnya.

(dkisp)

BULUNGAN – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) menghadiri Launching program Kelurahan/Desa Anti Narkoba digelar di Taman Budaya, Tanjung Palas pada Sabtu (22/2) malam.

Digagas oleh Lembaga Anti Narkoba (LAN) Kaltara bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltara, program ini bertujuan memperkuat upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di tingkat komunitas, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkotika.

Datu Iqro menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara pemerintah, BNN, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mendukung pencegahan penyalahgunaan narkotika.

“Desa Anti Narkoba ini adalah bukti nyata sinergi kita dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat, aman, bebas dari narkoba, dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia,” kata Datu Iqro.

Kaltara sebagai daerah perbatasan dengan Malaysia, memiliki tantangan besar karena menjadi jalur rawan peredaran narkotika.

“Perlu penguatan pengamanan di perbatasan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan sangat penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Selain itu edukasi berkelanjutan kepada generasi muda juga menjadi prioritas,” ujarnya.

Berdasarkan data BNNP Kaltara di tahun 2024, tercatat 206 orang direhabilitasi akibat penyalahgunaan narkoba, meningkat dari 126 orang pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini mengkhawatirkan, terutama di kalangan pelajar yang rentan terpapar pengaruh negatif.

Datu Iqro mendorong pembentukan Satgas P4GN di setiap kelurahan dan desa. Hadirnya Satgas ini memberikan edukasi, melakukan deteksi dini, serta melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkotika.

“Pemerintah akan mengintensifkan program pencegahan di sekolah-sekolah dan komunitas pemuda,” ucapnya.

“Pentingnya peran keluarga dalam pengawasan dan pembinaan anak-anak agar terhindar dari pengaruh narkoba, mari kita serukan bersama pada narkoba, kita katakan tidak!,” sambungnya.

Acara ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama dan deklarasi Desa Anti Narkoba. Turut hadir Ketua LAN Kaltara, Panji Rahmadan, jajaran Forkopimda tingkat provinsi Kaltara dan kabupaten Bulungan, tokoh masyarakat, pemuda, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.

(dksip)