Penulis: iwan hammer

Jakarta –Berandankrinews.com
Penerapan hukum di Polda Metro Jaya terlihat benar-benar sesuka-hati, ugal-ugalan, dan semakin bobrok. Situasi ini umumnya disebabkan oleh intervensi pihak tertentu dalam proses hukum atas laporan yang masuk ke meja penyidik. Banyaknya intervensi dari berbagai pihak selama ini akhirnya menggeser peran institusi Polda Metro Jaya, dari lembaga penegak hukum menjadi sarang mafia hukum.

Salah satu kasus yang masih segar di ingatan publik adalah perkara dugaan penipuan yang dilaporkan kelompok Fahd A Rafiq ke Polda Metro Jaya dengan terlapor sahabatnya sendiri, Faisal bin Hartono. Residivis kasus korupsi proyek pengadaan Alquran dan proyek insfrastruktur wilayah Aceh bernama asli Fahd El Fouz bin A Rafiq itu diduga kuat terlibat dalam pengaturan hukum di Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Berita terkait di sini: Mantan Narapidana Korupsi Alquran, Fahd A Rafiq, Terlibat Mafia Hukum, Nama Kapolda Metro Jaya, Karyoto, Mencuat (https://pewarta-indonesia.com/2025/04/mantan-narapidana-korupsi-alquran-fahd-a-rafiq-terlibat-mafia-hukum-nama-kapolda-metro-jaya-karyoto-mencuat/)

Gagal memenjarakan rekannya dalam tuduhan palsu, penipuan dan penggelapan, kini Fahd yang terindikasi diback-up Kapolda Metro Jaya memperkarakan Faisal dengan tuduhan baru. Ketum Bapera (Barisan Pemuda Nusantara – red) ini menyuruh seorang staf wanita, bernama Rully Indah Sari, membuat laporan dugaan pelecehan terhadap dirinya dengan terlapor Faisal bin Hartono. Seperti biasa, para wereng coklat di Polda Metro Jaya sangat cekatan untuk memproses laporan yang diatur oleh sahabat kental pimpinannya itu.

Rekayasa kasus pun dijalankan. Pelapor Rully Indah Sari diarahkan untuk mengaku bahwa pantatnya sempat disenggol tangan oleh terlapor. Peristiwa itu, kata Rully Indah Sari, terjadi pada tanggal 30 Oktober 2022. Fahd A Rafiq tampil sebagai saksi atas peristiwa tersebut. Dalam keterangannya kepada penyidik, Rully Indah Sari mengaku mengalami trauma psikis dan takut bertemu orang, terutama kaum lelaki.

Faisal membantah keras tuduhan yang disebutnya sebagai fitnah keji terhadap dirinya itu. Kepada penyidik yang memeriksanya, terlapor memberikan bukti telak terkait waktu kejadian yang disebutkan oleh pelapor Rully Indah Sari. Pada tanggal 30 Oktober 2022, yang merupakan hari Minggu, kantor PT. Visitama (milik Faisal sebagai Dirut dan Fahd sebagai Komut) tutup alias tidak ada orang di kantor. Di hari itu, Faisal menghadiri acara keluarga, perayaan ulang tahun salah satu keluarganya, yang dibuktikan dengan foto dan video yang direkam oleh salah satu anggota keluarga yang hadir saat itu. Plus, pada hari dan tanggal yang sama, Fahd A Rafiq sedang berada di Pekanbaru, melakukan pelantikan pengurus Bapera di sana.

Bukan ladusing (tokoh polisi bobrok dalam film India) Indonesia jika menyerah dengan keterangan terlapor yang mematahkan keterangan hasil rekayasa dari pelapor. Atas fakta yang dibeberkan Faisal tersebut, polisi pembuat BAP Rully Indah Sari merobah (baca: merekayasa) keterangan saksi pelapor dengan menghapus tanggal 30 Oktober dan menggantinya dengan kata ‘sekitar bulan Oktober’.

Dalam kasus yang terindikasi kuat sebagai upaya kriminalisasi terhadap terlapor ini, pihak penyidik tidak memiliki satu pun alat bukti lain kecuali keterangan saksi (Rully Indah Sari dan Fahd A Rafiq) dan keterangan ahli psikologi. Semua keterangan dari 3 pihak itu sangat meragukan alias validitasnya rendah. Mengapa demikian?

Pertama, keterangan saksi yang mengandalkan ingatan memiliki tingkat validitas yang rapuh untuk bisa diandalkan. Ingatan manusia itu kompleks dan rentan terhadap kesalahan, distorsi, perasaan, dan faktor lupa, seiring perjalanan waktu. Peristiwa pada 30 Oktober 2022 yang dilaporkan tanggal 8 April 2025, di samping menimbulkan tanda tanya terkait lamanya rentang waktu kejadian dengan pelaporan, juga dapat dipastikan ingatan tentang kejadian tersebut hampir hilang. Hanya orang dungu yang boleh percaya begitu saja terhadap keterangan saksi Rully Indah Sari dan Fahd A Rafiq.

Kedua, keterangan Rully Indah Sari dan ahli psikologi tentang trauma psikis yang dialaminya pasca peristiwa pelecehan sungguh amat absurd dan menghina akal sehat manusia normal. Bagaimana tidak? Pelapor berusia 29 tahun itu masih beraktivitas seperti biasa selama ini. Bahkan yang bersangkutan ikut mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD Jawa Barat pada Pemilu 2024 lalu dari Partai Golkar di daerah pemilihan Depok dan Bekasi.

Ketiga, keterangan saksi pelapor terindikasi diberikan dalam kondisi tertekan dan/atau terintimidasi oleh pihak tertentu. Hal ini sangat lumrah terjadi dalam dunia permafiaan hukum. Intervensi dari para oknum pimpinan ditengarai berperan kuat dalam mengarahkan agar kasus ini dapat di proses lebih lanjut sesuai pesanan. Dalam kasus lain sebelumnya, para oknum penyidik ditemukan menerima uang Rp. 300 juta dari oknum pemesan kasus agar terlapor Faisal bisa dipenjarakan.

Hasilnya dapat ditebak, terlapor Faisal langsung ditetapkan sebagai tersangka. Tanpa alat bukti lain yang dipersyaratkan, penyidik dengan gagah berani menaikan status terlapor sebagai tersangka. Hebat!

Sehubungan dengan penerapan hukum yang tidak sesuai KUHAP dan terkesan ugal-ugalan itulah, melalui kuasa hukumnya, Faisal telah mendaftarkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, Kamis, 31 Juli 2025. “Kita telah daftarkan gugatan prapid atas penetapan tersangka terhadap klien kami ke PN Jakarta Selatan,” ungkap Advokat Irwansyah Putra, S.H., M.Kn., CFAS kepada media ini usai mendaftarkan gugatannya.

Berdasarkan berkas gugatan prapid yang diperlihatkan, tertera Kapolda Metro Jaya sebagai termohon praperadilan. Di samping alat bukti kesaksian yang sangat diragukan kebenarannya, Irwansyah juga menilai banyak kejanggalan dalam proses penanganan kasus ini sehingga keabsahan penetapan tersangka perlu diuji di pengadilan.

“Dalam surat panggilan tersangka dan pemberitahuan penetapan tersangka, ternyata penyidik mengubah, mengganti dan menghapus waktu terjadinya tindak pidana atau tempus delicti. Tindakan ini merupakan kesewenang-wenangan, mengganti, mengubah dan menghapus tempus delicti memperjelas adanya intrik dan rekayasa, fitnah keji serta inkonsistensi terkait tuduhan yang dikemukakan dan atau diterangkan oleh saksi korban/pelapor maupun keterangan saksi lainnya dari pihak korban/pelapor,” terang Irwansyah Putra.

Sementara itu, Ketua Organisasi Advokat PERSADI, Irjenpol (Pun) Dr. Abdul Gofur, S.H., M.H., menyatakan sangat prihatin dengan kualitas dan profesionalitas para juniornya di Polda Metro Jaya. “Dalam kasus pelecehan seksual semacam ini, polisi tidak bisa hanya mengandalkan keterangan korban dan saksi saja, karena kesaksian itu sangat subyektif. Termasuk keterangan ahli yang tidak melihat, mendengar, dan merasakan. Ahli itu hanya mendasarkan keterangan pada keilmuan yang dimiliki yang amat relatif keakuratan maupun kebenarannya. Harus ada alat bukti lain yang tidak bisa dibantah, seperti rekaman CCTV, hasil visum, dan barang bukti benda,” jelas mantan penyidik Polri ini dengan menambahkan bahwa ‘orang bisa saja datang ke polisi dan mengarang cerita palsu, jika polisi langsung percaya, ini sangat berbahaya’.

Hingga berita ini naik tayang, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Polda Metro Jaya untuk mendapatkan konfirmasi atas kasus tersebut. (TIM/Red)

Sorong –Berandankrinews.com
Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sorong diduga kuat tidak menjalankan prosedur persidangan atas kasus sengketa tanah, yang melibatkan PT. Bagus Jaya Abadi (BJA) yang menggugat Samuel Hamonangan Sitorus, dengan benar dan profesional. Hal itu terlihat dari enggannya sang Ketua PN Sorong, yang menjadi Ketua Majelis Hakim dalam perkara itu, untuk menyampaikan putusan sela atas eksepsi yang diajukan oleh pengacara tergugat, Advokat Simon Maurits Soren, S.H., M.H.

“Saya heran, mengapa majelis hakim tidak mau melakukan sidang penyampaian putusan sela atas eksepsi yang kita ajukan. Ini sangat aneh dan menimbulkan tanda tanya, ada apa?” ungkap Simon Soren kepada media ini, Senin malam, 28 Juli 2025.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kasus sengketa lahan yang terletak di Jalan Patimura, Kelurahan Suprauw, Distrik Maladum Mes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, telah memasuki persidangan pokok perkara setelah gagal mencapai kesepakatan di tingkat sidang mediasi. Persidangan atas kasus tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PN Sorong, Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, S.H., M.H.

Merespon materi gugatan yang disampaikan pengacara penggugat, Albert Fransstio, ke PN Sorong, pihak Samuel Hamonangan Sitorus, melalui pengacaranya, Advokat Simon Maurits Soren, S.H., M.H. telah menyampaikan eksepsi untuk menjawab gugatan penggugat. Dalam eksepsinya, Simon Soren menegaskan penolakannya atas gugatan tersebut dengan mencantumkan tiga alasan.

Alasan pertama adalah penggugat tidak mempunyai legal standing. Penggugat Ronal L. Sanuddin dan atau PT. Bagus Jaya Abadi tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat para tergugat. Hal itu dikarenakan dasar gugatan penggugat menggunakan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor: 593.8/03/2013, tertanggal 11 Februari Tahun 2013, kepada atas nama Paulus George Hung, bukan atas nama Penggugat Ronal L. Sanuddin atau PT. Bagus Jaya Abadi, yang oleh karena itu, semestinya penggugatnya adalah Paulus George Hung.

Pihak penggugat sengaja tidak memunculkan Paulus George Hung sebagai penggugat dalam perkara ini, karena status kewarganegaraan Paulus George Hung yang merupakan warga negara asing (Malaysia – red) yang tidak mungkin dapat memiliki hak atas tanah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 BAB II Bagian III Tentang Hak Milik Pasal 21 Ayat (1), dengan tegas dinyatakan bahwa “Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik” dan ayat (4) berbunyi “Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik …”.

Alasan kedua yakni gugatan tidak jelas atau obscuur libel. Lokasi tanah yang diklaim didasarkan pada Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor: 188.45/122/2013, tertanggal 04 November 2013; Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor: 545/158/2014, tertanggal 15 Desember 2014; dan Izin Reklamasi yang dikeluarkan Walikota Sorong Nomor: 556.1/05, tertanggal 26 Oktober 2016. Lokasi tersebut tidak sesuai titik koordinat dan luasan yang diklaim oleh penggugat dalam berkas gugatannya. Penggugat juga tidak dapat menjelaskan dengan pasti terkait luasan lahan yang dijadikan obyek gugatannya. Perizinan reklamasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sorong untuk PT. Bagus Jaya Abadi hampir dipastikan cacat hukum karena tidak sesuai mekanisme administrasi yang baik dan atau mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, berdasarkan penelusuran atas proses penerbitan SK Walikota Sorong tentang reklamasi dimaksud, terdapat indikasi kuat adanya penyalahgunaan wewenang dan dugaan pemalsuan dokumen. Fakta tersebut menimbulkan multitafsir dan ketidakjelasan atas objek tanah yang dimiliki dan atau dikuasasi oleh penggugat.

Alasan ketiga adalah para pihak yang digugat penggugat dinilai kurang pihak atau Error in Persona. Selain Samuel Hamonangan Sitorus cs, setidak-tidaknya ada tiga pihak lagi yang semestinya diikutsertakan dalam gugatan sebagai tergugat atau turut tergugat, yakni oknum warga yang melepaskan hak atas tanah adat (Jan PJ Buratehi/Bewela dan Willem RN Buratehi/Bewela – red), Walikota Sorong sebagai pihak yang menerbitkan Surat Keputusan yang tidak bisa dieksekusi karena lahan tersebut dalam penguasaan pihak lain, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sorong.

Baca selengkapnya di sini: Gugatan Perdata “Tipu-tipu Abunawas” Semestinya Ditolak Majelis Hakim PN Sorong, Ini Alasannya (https://pewarta-indonesia.com/2025/07/gugatan-perdata-tipu-tipu-abunawas-semestinya-ditolak-majelis-hakim-pn-sorong-ini-alasannya/)

Menanggapi dugaan kelalaian Majelis Hakim PN Sorong dalam perkara sengketa lahan tersebut, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, mengatakan dirinya sangat menyayangkan sikap oknum Ketua PN Sorong yang terkesan tidak adil dan terindikasi ‘masuk angin sorga’. “PN Sorong ini dikenal luas sebagai salah satu lembaga pengadilan yang banyak menuai sorotan masyarakat. Beberapa waktu lalu sejumlah warga ramai-ramai menyerbu PN Sorong dan hampir membakar gedung pengadilan itu karena kesal atas banyaknya oknum hakim di sana yang ‘masuk angin sorga’ sehingga putusannya selalu berpihak kepada pemberi angin sorga itu,” ungkap wartawan senior ini, yang turun langsung melakukan investigasi ke PN Sorong beberapa waktu lalu.

Semestinya, tambah Wilson Lalengke, Ketua PN Sorong dapat memberikan contoh sebagai figur hakim yang baik, bijaksana, dan berkarakter jujur, bagi para hakim yang dipimpinnya. Hakim Beauty Simatauw perlu memperlihatkan perilaku hakim yang ideal, professional, dan senantiasa menjalankan tugas sesuai SOP alias peraturan yang ada, sesuai tuntunan Hukum Acara, agar dapat menghadirkan keadilan bagi masyarakat.

“Bagaimana mungkin para pihak yang bersengketa di pengadilan mengetahui apakah eksepsi diterima atau ditolak jika hakim melalaikan tahapan pengambilan keputusan hakim atas eksepsi yang diajukan tergugat?” ujar lulusan pasca sarjana bidang Applied Ethics dari Utrecht University, The Netherlands, dan Linkoping University, Sweden, itu mempertanyakan profesionalitas Ketua PN Sorong.

Lebih jauh, Wilson Lalengke menduga bahwa sangat mungkin para hakim yang mengadili perkara gugatan tipu-tipu abunawas ini mendapat intervensi dari pihak-pihak tertentu. “Semua orang di Papua paham betul pemilik PT. BJA, yakni Paulus George Hung alias Ting-Ting Ho alias Mr. Chin, sebagai orang asing yang diback-up oleh para petinggi penegak hukum di negeri ini. Oleh karena itu saya menduga kuat Hakim Beauty cs mendapat tekanan intervensi dari pihak berkepentingan, bisa intervensi uang, bisa intervensi kekuasaan,” jelas tokoh pers nasional itu.

Sebagaimana fungsi hukum adalah untuk menghadirkan keadilan berdasarkan kebenaran fakta lapangan, maka tidaklah berlebihan jika para tergugat, Samuel Hamonangan Sitorus dan kawan-kawan, berharap agar Majelis Hakim yang mengadili gugatan perdata ini mempertimbangkan dengan baik dan sungguh-sungguh serta membuat keputusan yang berpihak kepada kebenaran. Perkara ini sekaligus menjadi batu uji bagi Majelis Hakim PN Sorong dalam menunjukkan komitmen lembaga peradilan Indonesia yang sedang bersih-bersih, membenahi sistem penerapan hukum yang benar dan berkeadilan di seluruh wilayah NKRI.

“Para tergugat hanya meminta perlindungan hukum atas hak-haknya, mereka sama sekali tidak bermaksud merugikan penggugat atau pihak manapun. Oleh karena itu, kami berharap Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan eksepsi dan jawaban serta gugatan rekonvensi yang kita sudah sampaikan ke persidangan Senin, 30 Juni 2025 lalu, yang kemudian mengabulkan permohonan eksepsi kami dalam putusan sela,” terang Advokat Simon Maurits Soren berharap. (TIM/Red)

Sorong –Berandankrinews.com
PT. Pertamina Marine Engineer Dockyard yang berada di Dokarim tidak lagi menerima kapal yang masuk untuk layanan pemeliharaan dan perbaikan sejak 1 September 2024 silam. Perusahaan ini juga tidak diizinkan melakukan aktivitas apapun di atas lahan tempatnya beroperasi selama ini (Dokarim – red) oleh Ketua Perhimpunan Pemberdayaan Hak Ulayat Keret Kalami Klakalus, Herkanus Denatius Kalami.

Salah satu staff PT. Pertamina Marine Engineer Dockyard, Mukhlis, mengatakan kepada awak media bahwa pihaknya menerima Surat Kompensasi Pemalangan Adat dengan nomor 062/SP/P2HUKA/VIII/2024, tertanggal 09 Agustus 2024, yang dilayangkan oleh Herkanus Denatius Kalami. Dari pihak Kalami Klakakus, mereka meminta perusahaan dok kapal itu segera melakukan pembayaran Kompensasi Pemalangan Adat kepada pihak Marga Kalami Klakalus sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) selambat-lambatnya tanggal 01 September 2024.

“Bilamana permintaan mereka tidak diindahkan atau dipenuhi maka pihaknya mengancam akan mengadakan Pemalangan Adat secara sepihak,” ungkap Mukhlis, Selasa, 29 Juli 2025.

Herkanus Denatius Kalami bahkan menegaskan bahwa jika PT. Pertamina Marine Engineer Dockyard melalaikan permintaan mereka dan terpaksa dilakukan Pemalangan Adat, pihaknya mengancam tidak ada negosiasi bagi perusahaan itu. “Jika kemudian PT. Pertamina ingin membuka lagi palang yang sudah terpasang, PT. Pertamina Marine Engineering Dockyard harus membayar sepuluh kali lipat dari permintaan kami,” ujar Herkanus beberapa waktu lalu.

Saat ini, PT. Pertamina Marine Engineer Dockyard telah menerima Surat Pemalangan sejak tanggal 15 Maret 2025 dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan tempat PT. Pertamina Marine Engineer Dockyard. Mereka mengatasnamakan 4 (empat) Marga dan sampai saat ini dokumennya masih dalam tahap pengkajian oleh pihak perusahaan.

Sementara itu, koordinator Forum Papua, Gowi Reyn Yenusi, yang juga merupakan karyawan PT. Pertamina Marine Engineer Dockyard, mengatakan bahwa terdapat kejanggalan di balik surat yang diterima pihak PT. Pertamina. Hal itu menyebabkan masalah Pemalangan Adat belum terselesaikan hingga detik ini.

Menyikapi kisruh antara PT. Pertamina Marine Engineer Dockyard dengan masyarakat adat tersebut, publik mempertanyakan kinerja dan komitmen PT. Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apakah BUMN sebagai perusahaan milik negara Indonesia tidak menanggung kerugian dalam kasus itu? Ada apa di balik buruknya performa kerja PT. Pertamina Marine Engineer Dockyard yang terlihat melakukan pembiaran terhadap persoalan yang terjadi di lapangan?

“Bukankah hal ini sudah terjadi dari sejak lama? Kurang lebih satu tahun, itu bukan waktu yang singkat,” ucap Ketua Aliansi Masyarakat Adat Papua, Adrianus Wanma, Selasa, 29 Juli 2025.

Jika hal ini terus-menerus terjadi maka bisa dipastikan negara akan merugi. Yang menanggung kerugian tersebut tiada lain adalah rakyat? Semestinya perusahaan negara melakukan kegiatan usaha menggunakan modal dari uang rakyat, harus dikembalikan hasilnya kepada rakyat, bukan membebankan kerugian ditanggung rakyat lagi. Persoalan yang dihadapi PT. Pertamina Marine Engineer di Dokarim itu, yang terkesan digantung tanpa penyelesaian yang jelas terlihat aneh dan absurd.

Berdasarkan pantauan lapangan, terlihat jelas wajah para pekerja dok kapal yang menggantungkan hidupnya di Dokarim tempat mereka bekerja selama ini, yang tidak memberikan harapan bagi kelangsungan ekonomi mereka. Tingginya biaya hidup, ekonomi yang semakin sulit, mahalnya biaya sekolah anak-anak, sewa rumah, harga kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya, menimbulkan kegelisahan di tengah keluarga para pekerja tersebut.

Sambil menyeka keringat dan mata sedikit berkaca-kaca, beberapa pekerja bercerita lirih tentang kisah pilu di balik persoalan Pemalangan Adat yang tidak diselesaikan segera oleh kedua belah pihak, perusahaan dan masyarakat adat. “Semua kita mempunyai beban kebutuhan hidup, walau berbeda antara satu dengan lainnya tergantung jumlah tanggungan keluarga masing-masing. Kita sangat berharap perusahaan ini bisa beroperasi kembali,” tutur Gowi Reyn Yenusi, Selasa, 29 Juli 2025, saat dijumpai wartawan di lokasi Dokarim.

Perlu diketahui bahwa PT Marine Engineer Dockyard, atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Dokarim, merupakan tempat Dok KPL (kapal) terbesar di Indonesia bagian timur. Dok KPL ini seharusnya menjadi suatu kebanggaan bagi warga Sorong, Papua Barat Daya. Bagaimana tidak? Dokarim adalah milik PT. Pertamina Marine Engineer Dockyard yang terletak di Jl. Tuna No. 1, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya merupakan dok kapal yang melayani pelanggan terbanyak sepanjang tahun. Banyak kapal yang sandar di dok ini untuk mendapatkan layanan pemeliharaan dan perbaikan, baik kapal milik masyarakat lokal maupun manca negara.

“Dok KPL itu menjadi salah satu sumber penghasilan bagi karyawan Putra Asli Papua, maka sangat disayangkan jika ada pihak tertentu yang sengaja ingin membuat kegaduhan di atas lahan tersebut,” imbuh Gowi Reyn Yenusi tak kuasa menahan rasa sedihnya.

Dari penuturan beberapa karyawan PT. Pertamina Marine Engineer Dockyard, diketahui bahwa mereka sering mendapatkan ancaman bila masih tetap beroperasi. Bahkan disebutkan akan ada pertumpahan darah di atas lahan tersebut jika tetap memaksa untuk melakukan kegiatan perbaikan dan pemeliharaan kapal di tempat itu.

Kepada awak media, para karyawan dan pengelola perusahaan menyampaikan harapan agar PT. Pertamina sebagai salah satu BUMN dan Pemerintah Indonesia segera turun tangan menyelesaikan permasalahan yang ada. “Semoga berlarut-larutnya penyelesaian perseteruan PT. Pertamina Marine Engineer Dockyard dengan masyarakat adat bukanlah strategi perusahaan untuk merumahkan karyawannya,” harap salah satu karyawan yang minta namanya tidak dimediakan. (TIM/Red)

Tangerang–Berandankrinews.com
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Drs. Mashudi melaksanakan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tangerang, Kamis 24 Juli 2025. Kunjungan ini merupakan bagian integral dari upaya berkelanjutan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memperkuat pelaksanaan tugas seluruh pegawai di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, khususnya para petugas di Lapas Kelas IIA Tangerang.

Saat meninjau Lapas, Dirjenpas Mashudi didampingi Kepala Lapas Kelas IIA Tangerang Dr. Triana Agustin dan jajaran pejabat struktural. Dirjenpas Mashudi langsung meninjau berbagai aspek operasional Lapas.

Beberapa poin utama yang menjadi perhatian serius dalam inspeksi kali ini meliputi peningkatan standar pelayanan penyediaan makanan bagi warga binaan, optimalisasi pengelolaan koperasi Lapas, serta penegakan kebersihan lingkungan secara menyeluruh.

Dirjenpas menekankan pentingnya menjaga kualitas dalam setiap aspek tersebut demi kenyamanan dan kesejahteraan warga binaan. Dalam arahannya yang disampaikan di hadapan seluruh jajaran pegawai, Dirjenpas Mashudi secara tegas menyoroti pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas sehari-hari.

“Saya harap rekan-rekan sekalian dapat terus bekerja sama secara sinergis dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Bekerjalah dengan jujur dan profesional tanpa menciptakan masalah, serta senantiasa menjaga kekompakan tim,” ujar Mashudi di sela kunjungannya di Lapas Kelas II A Tangerang, Kamis 24 Juli 2025.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang ideal.

Sementara Kepala Lapas Kelas IIA Tangerang, Dr. Triana Agustin, yang akrab disapa Nana, turut menyampaikan apresiasinya atas kunjungan ini. Menurutnya, kehadiran Dirjenpas adalah bentuk nyata perhatian dan komitmen pimpinan dalam memastikan bahwa layanan pemasyarakatan terus ditingkatkan demi kenyamanan dan keamanan tidak hanya bagi warga binaan, tetapi juga bagi seluruh petugas.

“Dengan sistem kerja yang lebih baik, kami berharap Lapas dapat berfungsi lebih optimal dalam membina warga binaan menuju kehidupan yang lebih baik di masa depan,” ujar Kalapas saat mendampingi Dirjenpas melakukan tinjauan di Lapas Kelas II A Tangerang, Kamis 24 Juli 2025.

Kegiatan kunjungan kerja ini tidak hanya memberikan dukungan moral yang signifikan bagi para petugas, tetapi juga menjadi momentum krusial untuk memperkuat semangat kerja dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warga binaan.

Lapas Kelas IIA Tangerang berkomitmen penuh untuk terus menjalankan fungsi pemasyarakatan sesuai dengan visi dan misi yang mengedepankan pendekatan humanis dan rehabilitatif, demi terwujudnya sistem pemasyarakatan yang modern dan bermartabat.