Penulis: iwan hammer

Kepala Perwakilan PPWI Mesir Ditunjuk sebagai Penasehat Dewan Persatuan Ekonomi Arab: Prestasi Membanggakan dari Dunia Pewarta Warga

ADVERTORIAL, BERANDA

Jakarta —Berandankrinews.com
Kabar membanggakan datang dari Mesir. Kepala Perwakilan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) untuk Mesir, Mr. Ahmed Issa Elsayed Bedir, baru saja mengumumkan penunjukannya sebagai Penasehat Media untuk Dewan Persatuan Ekonomi Arab di bawah Liga Negara-negara Arab dan Persatuan Pemuda Arab untuk Kreativitas dan Inovasi.

Dalam unggahan pesan pribadinya di akun Facebook pada Jum’at (11/4/2025), Mr. Bedir menulis dalam bahasa Arab:

الحمد لله رب العالمين تم تعييني مستشار اعلامي بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية باتحاد شباب العرب للابداع والابتكار

“Alhamdulillah rabbil ‘alamin, saya ditunjuk sebagai penasihat media untuk Dewan Persatuan Ekonomi Arab di Liga Negara-negara Arab, dalam naungan Persatuan Pemuda Arab untuk Kreativitas dan Inovasi.”

Penunjukan ini menjadi bukti nyata dari kiprah dan reputasi Mr. Bedir dalam dunia media, komunikasi, serta dedikasinya dalam membangun jaringan jurnalisme warga yang aktif, inklusif, dan berwawasan global.

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., menyambut hangat berita tersebut dengan penuh rasa bangga. Melalui pesan di akun Facebook-nya, ia mengucapkan selamat kepada Mr. Bedir yang saat ini berdomisili di Kota Zues, Mesir.

“Congratulations, brother. It is a great achievement indeed,” tulis Lalengke, menekankan bahwa pencapaian ini adalah bentuk pengakuan atas kompetensi serta kontribusi nyata Mr. Bedir dalam dunia pewarta warga dan media global.

Menurut Lalengke, kepercayaan yang diberikan kepada perwakilan PPWI di tingkat regional Arab ini menunjukkan bahwa jurnalisme warga bukan hanya relevan di tingkat lokal atau nasional, tetapi juga telah merambah kancah internasional sebagai kekuatan penghubung antar bangsa.

Sebagai Penasehat Media, Mr. Bedir akan memiliki peran strategis dalam mengembangkan komunikasi publik, memperkuat kolaborasi antarnegara Arab, serta mendorong media sebagai sarana edukatif dan inspiratif dalam menyuarakan kreativitas serta inovasi pemuda Arab.

PPWI melihat pencapaian ini sebagai inspirasi bagi pewarta warga lainnya untuk terus berkarya, memperluas jejaring, dan memainkan peran penting dalam dunia informasi global yang semakin saling terhubung.

Penunjukan Mr. Bedir juga menjadi refleksi nyata bagaimana globalisasi media rakyat kini menjadi kekuatan baru yang diakui oleh institusi regional bahkan internasional. Media tidak lagi hanya milik korporasi besar atau institusi negara, tetapi juga dikelola oleh individu-individu berdedikasi tinggi seperti Mr. Bedir yang membawa semangat warga dalam menyuarakan isu-isu strategis secara profesional.

Dalam langkah strategis memperkuat jejaring internasionalnya, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) resmi menetapkan Ahmed Issa Elsayed Bedir sebagai Manajer PPWI untuk Mesir. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Penugasan dan Pengakuan No. 019/DPN-PPWI/SK/XI-2021 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, M.A.

Ahmed Issa Elsayed Bedir merupakan seorang jurnalis dan penulis berdedikasi asal Republik Arab Mesir, yang kini berdomisili di Suez. Dengan latar belakang profesional yang kuat dan semangat kolaboratif yang tinggi, Bedir diharapkan mampu menjadi penghubung aktif dalam memperluas misi jurnalistik warga di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara.

Dalam surat penugasan tersebut, PPWI menyampaikan bahwa penunjukan ini merupakan bagian dari kegiatan asosiasi di tingkat internasional. Ini menegaskan posisi PPWI sebagai organisasi jurnalistik yang tak hanya aktif di dalam negeri, tetapi juga memiliki pengaruh di kancah global.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar PPWI untuk membangun komunikasi global dalam bidang informasi dan jurnalisme warga. Dengan kehadiran Ahmed Bedir di Mesir, kita harapkan akan terbentuk sinergi baru antara jurnalis warga di Indonesia dan dunia Arab,” ujar Wilson Lalengke dalam keterangan tertulisnya.

Penugasan ini juga dilengkapi dengan tembusan kepada sejumlah tokoh penting dan instansi terkait, termasuk:

– Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta,
– Duta Besar RI untuk Mesir di Kairo,
– Koordinator Internasional PPWI, Abdul Rahman Salem Dabboussi di Beirut, Lebanon,
– GM PPWI Mesir, Mohamed Sayed Mohamed Sayed

Kehadiran perwakilan resmi di Mesir mempertegas posisi PPWI dalam membangun jaringan jurnalis warga dunia sebagai wadah kolaborasi, penguatan kapasitas media, serta penyebaran informasi yang bertanggung jawab dan transparan.

Penunjukan ini menandai babak baru bagi PPWI dalam menapaki panggung internasional, sekaligus memperkuat diplomasi budaya dan informasi antara Indonesia dan negara-negara sahabat. Dengan semangat keterbukaan dan sinergi global, PPWI terus berkomitmen untuk mengangkat suara warga dunia melalui jurnalisme yang jujur, inklusif, dan inspiratif.

PPWI mengajak seluruh anggotanya di berbagai belahan dunia untuk menjadikan kisah Mr. Bedir sebagai pemacu semangat dalam berkarya, membangun jejaring, dan berkontribusi untuk perdamaian dan kemajuan dunia melalui jurnalisme warga yang bermartabat. (SAD/Red)

Laporan Tim Sekretariat PPWI Nasional

Borok Mapolda Metro Jaya sebagai Sarang Mafia Hukum akan Dibeberkan di PN Jakarta Selatan

ADVERTORIAL, BERANDA

Jakarta –Berandankrinews com
Borok-borok para oknum berseragam coklat Polda Metro Jaya, termasuk Kapoldanya, akan dipertunjukan alias diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam bentuk gugatan pra-peradilan atas kasus kriminalisasi warga Aceh, Faisal bin (Alm) Hartono. Korban kriminalisasi mafia hukum pimpinan mantan residivis kasus korupsi Alquran dan proyek infrastruktur di Aceh, Fahd A Rafiq, itu diduga kuat diproses hukum secara tidak benar dan sewenang-wenang oleh oknum aparat di Polda Metro Jaya.

Hal itu diungkapkan pengacara Faisal, Irwansyah, S.H., kepada wartawan tentang perkembangan penanganan kasus yang melibatkan kliennya sebagai tersangka dan kini ditahan di Polda Metro Jaya. “Kita sedang siapkan beberapa langkah hukum untuk memperkarakan Kapolda Metro Jaya, Irjenpol Karyoto dan jajarannya, antara lain menggunggat prapreadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan beberkan kejanggalan dan rekayasa hukum yang dilakukan oknum penyidik dalam memproses klien kami,” ungkapnya, Minggu, 13 April 2025.

Sebagaimana dikutip dari pembicaraan telepon, Fahd A Rafiq menghubungi penyidik yang menangani kasus Faisal, dan memerintahkan agar yang bersangkutan segera ditersangkakan dan ditahan. “Di depan saya, penyidik ditelepon Fahd A Rafiq, di-loudspeaker agar kami dengar, dia bilang ‘apa kendalanya, tetapkan saja Faisal sebagai tersangka, tangkap, tahan dia, gabungkan saja di sel bersama pencuri ayam di sana’, dan kanit bersama panit dan penyidik kalang-kabut tidak berani menolak permintaan Fahd itu,” ungkap Advokat Irwansyah, S.H. sembari menambahkan bahwa Sespri Kapolda Metro Jaya juga setiap saat menelepon Kanit menanyakan apa kendalanya dan meminta agar terlapor Faisal segera ditersangkakan dan langsung ditahan.

Terkait rencana mempra-peradilankan Kapolda Metro Jaya, anggota penasehat hukum Faisal lainnya, Advokat Iskandar Munthe, S.H., M.H., dikesempatan yang sama mengatakan bahwa pihaknya akan mengikutkan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, sebagai pihak yang ikut tergugat dalam perkara ini. “Kapolri harus ikut bertanggung jawab atas kebobrokan proses hukum yang serampangan oleh anak buahnya, jadi Kapolri kita tarik sebagai salah satu tergugat dalam gugatan kita nanti,” tegas pengacara asal Riau itu kepada media ini usai rapat pembahasan langkah hukum atas kasus kriminalisasi yang dialami klien mereka.

Team hukum tersebut juga akan membuat laporan pengaduan masyarakat ke Divpropam Polri, Pati Polri, Kompolnas, Ombudsman, dan ke Presiden Republik Indonesia. Ini penting, kata Iskandar, agar semua pihak ikut membantu membenahi jajaran penegak hukum, memproses perilaku yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik Polri dan dugaan tindak pidana penyalahgunaan hukum untuk kepentingan pihak tertentu.

“Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan menyatakan dengan tegas agar Polri berbenah dan mengingatkan bahwa negara hancur karena aparat penegak hukumnya bobrok. Jadi, apa yang terjadi atas klien kami merupakan salah satu contoh dari beribu-ribu kasus kebobrokan aparat kepolisian dalam menangani kasus hukum di Indonesia,” jelas Iskandar.

Ketika ditanyakan kapan langkah-langkah hukum tersebut akan dilakukan, Advokat Alfan Sari, S.H., M.H., yang juga ikut dalam team hukum Faisal, mengatakan sesegera mungkin. “Dalam diskusi tadi, selain menyusun konstruksi hukum gugatan praperadilan dan kronologi peristiwa yang akan dilaporkan ke Divpropam Polri, kami juga sudah menyusun time-line atau jadwal pelaksanaan langkah hukum yang akan dilakukan. Rencana besok (Senin, 14 April 2025 – red), kami sudah mulai bergerak,” katanya.

Team hukum Faisal yang menjadi korban kriminalisasi dan fitnah dari komplotan kader Partai Golkar Fahd A Rafiq, berjumlah tidak kurang 10 orang, termasuk di dalamnya beberapa pengacara dari kalangan Purnawirawan Polri. “Kami terpanggil untuk mengingatkan institusi Polri agar segera membenahi diri, jangan lagi menjadi cibiran rakyat dimana-mana, kami juga malu sebagai bagian dari lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Jadi, kita akan lakukan upaya hukum dalam meluruskan cara kerja adik-adik junior saat memproses kasus-kasus yang masuk ke SPKT,” ujar seorang purnawirawan Polri berpangkat Irjenpol yang minta namanya dirahasiakan saja.

Publik terus menunggu perkembangan dari kasus ini dan berharap aparat hukum tidak menjadikan hukum sebagai alat memuaskan dendam oknum-oknum tertentu secara melawan hukum. Polda Metro Jaya yang terindikasi kuat sebagai sarang bercokolnya mafia hukum seperti yang terjadi dalam kasus kriminalisasi Faisal bin (alm) Hartono kiranya dapat dibersihkan dari praktek hukum yang kotor demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Untuk mengetahui duduk perkara kasus ini, silahkan di simak pemberitaan sebelumnya di sini: https://www.globalindonews.com/mantan-narapidana-korupsi-alquran-fahd-a-rafiq-terlibat-mafia-hukum-nama-kapolda-metro-jaya-karyoto-mencuat/ dan di sini: https://citizzenjournalists.com/alumni-lemhannas-desak-kapolri-periksa-kapolda-metro-jaya-diduga-terlibat-dalam-skandal-pertamax-oplosan-dan-mafia-hukum-bersama-fahd-a-rafiq/kabar-utama/2024/46/00/23/13/04/2025/. (TIM/Red)

Gerakan Indonesia Bersinar #GIB Dicanangkan Dikawasan PKL & UMKM Danau Cincin Jakarta Utara

BERANDA, NASIONAL


Jakarta,Berandankrinews.com
Ditengah ketidakpastian global makin tidak menguntungkan. Ditengah lesunya ekonomi rakyat UMKM, dan kondisi ekonomi nasional sedang tidak baik-baik saja. Bahkan sebagian kalangan berpandangan saat ini Indonesia gelap. Namun sebaliknya, pada hari Sabtu 12 April 2025 ditengah ratusan PKL dan UMKM berjualan di Danau Cincin Jakarta Utara dicanangkan Gerakan Indonesia Bersinar dengan tagar #GIP #prabowopresiden #indonesiabersinar. Pencanangan langsung oleh tokoh nasional yang dikenal sebagai “Dokter Ekonomi Rakyat”, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed selaku Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) dan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS). Disamping Bendahara Umum, Rizal, Ketua OKK Suyanto, turut hadir Ketua DPW Provinsi, Sures Kumar dan para Ketua DPD Se-DKI Jakarta beserta jajaran. Juga hadir perwakilan PKL dan UMKM, dan tokoh masyarakat.

Manusia dan atau suatu bangsa tanpa optimisme akan hilang tinggal nama dalam perjalanan sejarah peradaban di dunia. Karena optimisme itu adalah salah satu akar yang latar belakangi manusia dan atau suatu bangsa mampu bertahan di muka bumi. Oleh karena itu, Gerakan Indonesia Bersinar dengan tagar #GIB #prabowopresiden #indonesiabersinar adalah sangat mendasar, penting dan strategis untuk membangkitkan optimisme rakyat dan segenap bangsa Indonesia. Untuk kembalikan negeri ini sebagai negeri terkaya, tersubur dan paling strategis di dunia berada di zamrud khatulistiwa. Untuk kembalikan bangsa ini sebagai bangsa terbesar dan terkuat, serta teradiluhung di dunia. Kita harus optimis menatap ke depan dan mampu gapai cita-cita besar bangsa.

Terwujudnya Indonesia adil dan makmur, maju dan adidaya sebagaimana pernah direngkuh abad VII Kerajaan Sriwijaya dan abad XIV Kerajaan Majapahit. Indonesia mampu asal mau karena memiliki segala syarat dan prasyaratnya, tegas dokter ahli kekebalan tubuh mantan Ketua Umun Bakornas LKMI PBHMI.

Lebih lanjut Sekretaris Lembaga Sosial Mabarot PBHNU 2000-2005 ini menambahkan, Indonesia saat ini berada dalam momentumnya menjadi negara maju 20245. Dibawah kepemimpinan Presiden RI Ke-8, Jenderal TNI (Purn.) H Praboowo Subianto, Indonesia telah melangkah super cepat dan revolusioner, walau oleh sebagian kalangan dianggap sebagai penyebab Indonesia gelap. Namun realitasnya adalah sebaliknya. Pasca tarif resiprokal Presiden AS, Donald Trump 32%, Indonesia semakin terang dan seakan tersublim adrenalin terbarukan berupa kesadaran rakyat dan segenap kekuatan elemen bangsa untuk bersatu dan bersama-sama hadapi segala persoalan, tuntutan dan tantangan bangsa dan negara.

Melalui Inpres 1/2025 tentang efisiensi APBN 2025, Presiden Prabowo kembalikan tanggul Indonesia tanpa kebocoran.Tata kelola APBN, serta APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak boleh ada in-efisiensi, tidak boleh ada korupsi dan penyalahgunaan pembelanjaan. Lebih dari itu, diberbagai kesempatan, di dalam negeri mau pun di luar negeri, Presiden Prabowo bertekad bulat tegakkan hukum dan berantas KKN dengan tegas tanpa pandang bulu, dan berbagai mega korupsi tengah diusut aparat penegak hukum. Demikian pula, pemberantasan judol, pinjol, mafia organ, mafia barkoba dan lainya, imbuh dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FK UI Jakarta.

Lebih dari itu, Presiden Prabowo melalui Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi berkemauan kuat mempercepat pelipat gandaan penerimaaan negara dengan menegakkan azas Pasal 33 UUD 1945. Apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak terkecuali keberadaan BPI Danantara dan Bank Emas, juga Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan seakan temukan momentumnya dengan adanya Tarif Resiprokal Presiden AS Donald Trump ke Indonesia sebesar 32%.

Presiden Prabowo, dengan langkah-langkah super cepat dan revolusioner yang telah dilakukan sejak dilantik oleh MPR RI sebagai Presiden RI 2024-2029, mendapat energi terbarukan dari tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump. Sekali lagi, berupa kesadaran rakyat dan segenap kekuatan elemen bangsa untuk bersatu dan tangguh, bersama-sama dan kerja sama, gotong royong memperkuat ketahanan, produktifitas dan perekonomian dalam negeri, serta memperluas kemitraan luar negeri melalui hubungan bilateral mau pun multilateral.

Indonesia makin terang, #indonesiabersinar. Dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kasat mata Indonesia mampu swasembada pangan, energi dan air, serta sukses menjemput puncak bonus demografi 2030 dan wujudkan pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Dan #GIB Gerakan Indonesia Bersinar menjadi obor terwujudnya Indonesia emas 2045, maju, adil, makmur dan adidaya, pungkas cah ndeso asli pinggir utara Sungai Brantas Pelosok Kampung Mojokerto Jawa Timur.

#GIB #prabowopresiden #indonesiabersinar #adilmakmur #majuadidaya #dralimahsunatmo

Naskah
Pencanangan
GERAKAN INDONESIA BERSINAR #GIP

BIsmillaahirrahmaanirrahiim, atas anugerah, kehendak dan ridho Tuhan Yang Kuasa, serta didorong keinginan luhur Indonesia mampu adil dan makmur, maju dan adidaya, mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045, selaku pribadi, sebagai Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, sebagai Presiden Kawulo Alit Indonesia dan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, atas nama kawulo alit -rakyat kecil-, pelaku ekonomi rakyat dan UMKM, dan generasi penerus bangsa, dengan mengucap Bismillaahirrahmaanirrahiim Saya canangkan: GERAKAN INDONESIA BERSINAR #GIB Gapai Adil dan Makmur, Maju dan Adidaya.

InsyaAllah dengan ketulusan seluruh rakyat dan dukungan segenap elemen kekuatan bangsa, serta doa sapu jagad nusantara, Indonesia Emas 20245, adil, makmur, maju dan transformatif dikehendaki dan diridhoi Tuhan Yang Kuasa Maujud di bumi pertiwi tercinta nusantara amin yra.

Dicanangkan Di Kawasan PKL dan UMKM Danau Cincin Jakarta Utara, Sabtu 12 April 2025.

Salam hormat, doa dan kebajikan dari kami, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed.

Pisah Sambut Kapolres Bone dari AKBP Erwin Syah ke AKBP Sugeng Setyo Budhi Ini Harapan Bupati Bone

BERANDA, TNI/POLRI NEWS


BONE -Berandankrinews.com
Pemerintah Kabupaten Bone menggelar acara Pisah Sambut Kapolres Bone dari AKBP Erwin Syah kepada AKBP Sugeng Setyo Budhi, Jumat malam (11/4/2025).

Kegiatan tersebut digelar di Rumah Jabatan Bupati Bone, Jalan Petta Ponggawae, Watampone, Kabupaten Bone. Kegiatan berlangsung khidmat penuh kehangatan dan keakraban

Dihadiri langsung oleh Bupati Bone Andi Asman Sulaiman beserta unsur Forkopimda Kabupaten Bone, Pejabat Utama Polres Bone, serta tamu undangan lainnya.

AKBP Erwin Syah dalam sambutannya menyampaikan bahwa selama bertugas di Kabupaten Bone, dirinya bersama jajaran telah melalui berbagai agenda nasional diantaranya Pilkada hingga Ops Ketupat 2025.

“Alhamdulillah semua berjalan lancar berkat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bone, Forkopimda, dan seluruh masyarakat. Terima kasih atas kerja sama yang terjalin baik selama ini, dan saya berharap sinergi ini juga diberikan kepada Kapolres yang baru,” tuturnya

Sebagai manusia biasa secara pribadi dan organisasi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kemudian juga mohon doa restunya mohon pamit untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru diberikan amanah oleh pimpinan dan organisasi sebagai Wadir lantas di Lantas Polda Sulsel.

“Insya Allah amanah ini kami akan laksanakan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan organisasi Polri dan kemudian masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan dan lebih khusus di wilayah Kabupaten Bone,” tutupnya

Sementara itu, Kapolres Bone yang baru, AKBP Sugeng Setyo Budhi mengawali sambutannya dengan permohonan izin untuk diterima sebagai bagian dari masyarakat Bone.

“Kami mohon izin bergabung sebagai warga Kabupaten Bone, dan siap melanjutkan sinergi dengan Pemerintah Daerah, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan mendukung program-program pembangunan di Bone,” tutupnya.

Dalam sambutannya, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada AKBP Erwin Syah atas pengabdian dan kontribusinya selama menjabat sebagai Kapolres Bone.

“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bone, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak AKBP Erwin Syah Semoga sukses di tempat tugas yang baru,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu tak lupa juga Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolres Bone yang baru AKBP Sugeng Setyo Budhi.

Seraya berharap sinergi antara Polres dan Pemerintah Daerah yang telah terjalin erat dapat terus ditingkatkan.

“Semangat sinergi yang telah terbangun selama ini tentu kami harapkan dapat dilanjutkan dan ditingkatkan. Kami yakin, dengan koordinasi dan komunikasi yang baik, situasi Kamtibmas di Kabupaten Bone dapat terus terjaga dalam suasana yang aman dan kondusif,” tutur Bupati Bone.

Acara diakhiri dengan pemberian cenderamata, serta foto bersama sejumlah tamu undangan. (*)

Lahan Masyarakat di IKN belum Dibayar, Ketum PPWI: Pemerintah Jangan Menanam Bara Api dalam Membangun Negara

BERANDA, NASIONAL

Jakarta –Berandankrinews.com
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, kembali merilis pernyataannya terkait kasus penggunaan lahan rakyat untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hingga kini belum dibayarkan ke pemilik lahan tersebut. Kali ini, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu menyampaikan harapannya agar Pemerintah Indonesia jangan menanam bara api yang akan menjadi persoalan serius bangsa di kemudian hari.

“Saya sangat berharap Pemerintah Indonesia berhati-hati dalam mengelola dan membangun negara ini. Kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan dampak dan akibat dari pembangunan IKN, jauh ke masa depan. Kita sangat ingin mendapatkan manfaat terbaik dari hasil pembangunan, tapi lebih penting lagi jika pembangunan itu tidak meninggalkan luka yang akan menimbulkan gejolak di masa mendatang,” jelas Wilson Lalengke, Kamis, 10 April 2025.

Menurutnya, penyelesaian pembayaran lahan masyarakat adat atas tanah bekas Kedatuan Kerajaan Kutai Kartanegara yang digunakan untuk membangun istana dan segala sarana IKN adalah mutlak agar status pemakaian tanah tersebut jelas oleh Pemerintah. “Jika dibiarkan berlanjut seperti saat ini, masalah itu tidak saja telah mencederai hak-hak masyarakat yang sudah hidup turun-temurun di daerah tersebut, tapi juga berkonsekwensi hukum bagi Pemerintah, yang dapat dianggap telah melakukan pelanggaran hukum, baik perdata maupun pidana,” tambah lulusan pasca sarjana bidang Etika Terapan dari Universitas Utrecht, Belanda, dan Universitas Linkoping, Swedia, ini.

*Negara Barbar dan Hukum Rimba*

Sejalan dengan pernyataan Wilson Lalengke tersebut, Penasehat Hukum PPWI, Advokat Dolfie Rompas, S.Sos, S.H., M.H, mengatakan bahwa semestinya Pemerintah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam wujud taat aturan berbangsa dan bernegara. “Negara ini dikelola dan diatur menggunakan perangkat hukum yang sudah disusun dan disepakati bersama. Semua pihak, siapapun di negara ini harus tunduk kepada hukum yang berlaku.

Pemerintah seharusnya menunjukkan contoh ketaatan terhadap peraturan yang dibuat oleh negara, tidak bisa seenak semaunya saja. Jangan mentang-mentang sebagai Pemerintah, boleh semaunya mengambil dan menggunakan tanah rakyat. Semua harus melalui koridor hukum yang berlaku,” terang praktisi hukum asal Manado itu ketika dimintai komentarnya terkait kasus tanah IKN.

Dolfie Rompas bahkan menilai bahwa pemanfaatan lahan warga yang belum melepaskan hak kepemilikannya kepada Pemerintah untuk digunakan bagi pembangunan IKN itu sebagai tindakan barbar, menggunakan hukum rimba. “Pihak Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, mencaplok hak-hak mereka atas tanah tempat mereka hidup selama ini, dengan dalih apapun. Pemerintahan itu dibentuk oleh rakyat untuk melindungi rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menyengsarakan rakyat dengan mengambil begitu saja asset lahan yang mereka miliki, ini barbar namanya, pakai hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang,” lanjutnya sembil menambahkan bahwa sebagai praktisi hukum dia sangat prihatin atas contoh buruk yang dipertontonkan Pemerintah terkait IKN tersebut.

*Harapan Ahli Waris*

Sebagai pihak yang diberi kuasa pendampingan oleh ahli waris lahan IKN dalam penyelesaian masalah tuntutan ganti rugi atas tanah mereka, PPWI mendesak Pemerintah untuk menyelesaikan kasus yang berpotensi menjadi isu ‘sengketa pertanahan’ ini sesegera mungkin. “Atas nama masyarakat pemilik lahan IKN, PPWI sekali lagi meminta dengan hormat kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk menyelesaikan pembayaran tanah warga terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses pembangunan IKN. Kita sangat tidak berharap proyek IKN itu menjadi batu sandungan bagi bangsa kita ke masa depan akibat tanah-tanah rakyat dicaplok begitu saja oleh Pemerintah tanpa ganti rugi,” tegas Wilson Lalengke.

Sebagaimana telah diberitakan di jaringan media se-tanah air baru-baru ini, PPWI meminta kepada Pemerintah untuk melakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan sarana-prasarana di IKN. “Ahli waris lahan yang digunakan untuk membangun IKN, atas nama Lisa Anggaini dan kawan-kawan, menyampaikan pengaduan kepada PPWI Nasional dan meminta bantuan kepada kita untuk mendesak Pemerintah membayarkan ganti rugi atas tanah-tanah ahli waris yang sudah digunakan. Oleh karena itu, atas nama ahli waris saya meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara pelaksanaan pembangunan IKN hingga persoalan pertanahan itu diselesaikan,” ungkap Wilson Lalengke, Sabtu, 15 Maret 2025. (APL/Red)