Penulis: iwan hammer

Jakarta,Berandankrinews.com
Ancaman krisis ekonomi, defisit APBN dan pembentukan Badan Penerimaan Negara dapat atensi khusus Ikatan Sarjana NU (ISNU) dengan menggelar ISNU Forum on Investment, Trade and Global Affair dengan grand tema: Urgensi Pembentukan Badan Penerimaan Negara Ditengah Krisis dan Defisit Penerimaan Nasional”. Hadirkan pemateri, Ketua Komisi XI DPR RI DR M Misbakhun, Prof. DR Edi Slamet Irianto dan DR Darusaam, dipandu Moderator DR. Ibrahim.

Diawali Sambutan Chairman ISNU Forum Hery Haryanto Azumi, MM. dan dibuka resmi oleh Ketua PBNU, KH Aizuddin Abdurrahman. Acara yang digelar di PBNU Jakarta Rabu 11/6/2025 dihadiri Pengurus ISNU dalam dan luar negeri, serta pimpinan organisasi ekonomi rakyat dan LSM.

Menanggapi paparan pemateri, Ketua Umum Asosiasi PKL Indibesia, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed menegaskan bahwa lonjakan drastis tax rasio pernah terjadi 2005-2006 hingga 12,7%. Saat itu, Dirjen Pajak, Hadi Purnomo (saat ini Dewan Penasehat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara) lakukan “revolusi perpajakan” dengan gagasan besar SIN (singgle identity number) dan disambut baik Presiden SBY karena bisa dongkrak tax rasio hingga 16%. Namun apa yang terjadi? Tidak berselang lama, atas suatu hal ini terhentikan.

Bahkan terjadi pergantian dirjen Pajak dan Menkeu RI, dan saat itulah Sri Mulyani pertama kali jadi Menkeu RI. Kenyataan ini sepadan dengan apa yang disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI DR M Misbakhun, kenapa sejak 2009 tax rasio stagnan 9-10% bahkan saat ini 8,8%? Ada yang tidak ingin Indonesia kaya dan ekonominya kuat.

Presiden Kawulo Alit Indonesia ini menambahkan bahwa penerimaan negara masih banyak lubang-lubang yang harus segera ditutup. Dari sisi potensi adalah masih sangat besar berserakan disemua sektor. Indonesia yang kaya raya atas SDA dan potensi yang lain namun kenyataannya adalah sebaliknya, miskin dan hutangnya sangat besar. Paradoksalitas ini akibat distorsi tata kelola penerimaan negara. Disisi lain,

untuk sukses jemput puncak bonus demografi 2030 dan transformasi jadi negara maju 2045, Indonesia dituntut mampu dongkrak minimal 3 kali lipat PDB dari Rp 21 ribu trilyun (2024) menjadi Rp 60 ribu trilyun, tax rasio dari 8,8% menjadi 18-20%, rasio kewirausahaan dari 3,57% menjadi 10-12%, serta pertumbuhan ekonomi minimal 8%.

Kami yakin Presiden Prabowo Subianto laksana kamus berjalan, sangat faham adanya paradoksalitas penrimaan negara. Lebih dari itu, Presiden Prabowo telah letakkan fondasi dasar yang sangat kokoh untuk menggapai Indonesia maju 2045.

Paling tidak ada empat pilar. Pertama, kembalikan tanggul Indonesia tanpa kebocoran melalui Inpres RI No 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi. Kedua, penegakkan hukum, dan pemberantasan korupsi, mafia migas, minerba, perkebunan sawit dan kelautan/kemaritiman, serta judi online, narkoba beserta turunannya. Ketiga, tegakkan azas pasal 33 UUD 1945 (hilirisasi dan tata kelola SDA). Ke-empat, tutup lubang-lubang gelap pelabuhan/bandar udara, bea dan cukai, dan perpajakan. Tak ada kata terlambat kini tiba waktunya, dibawah Presiden Prabowo Subianto, Indonesia lakukan revolusi tata kelola penerimaan negara.

Atas landasan itulah, Asosiasi PKL Indonesia sejak awal dukung penuh dan mendorong Presiden Prabowo Subianto me-revolusi tata kelola penerimaan negara melalui sebuah sistem yang terpisah dari kementerian dan dibawah langsung Presiden RI, yaitu Badan Penerimaan Negara – BPN RI. Ini bukan urgensi lagi melainkan emergensi, pungkas Sekretaris Lembaga Sosial Mabarot PBNU 2000-2005 dan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998.

Pada kesempatan yang sama, Ketua ISNU Forum on Investment, Trade, and Global Affairs, Hery Haryanto Azumi menegaskan bahwa ISNU Forum mengirim pesan yang kuat kepada publik dan Pemerintah bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara (Bapeneg) adalah selaras dengan kepentingan nasional.

Karena itu, ISNU Forum akan menindaklanjuti FGD ini dengan membentuk task force yang akan menjalin komunikasi dengan para stakeholders nasional guna mendukung pembentukan Bapeneg tersebut. Hery meyakini bahwa Presiden Prabowo juga tengah mempersiapkan tim untuk membentuk Bapeneg dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Selain itu, Ketua PB IKAPMII ini juga menggarisbawahi perlunya membangun trust publik yang kuat sehingga pembentukan Bapeneg tidak sekadar menjadi isu elit. Publik perlu diedukasi bahwa perluasan tax base justru akan meningkatkan pertumbuhan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan ekonomi rakyat.

Yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan mindset dan kelembagaan yang harus disesuaikan. Karena itu agar masa transisi tidak terlalu panjang, diperlukan upaya simultan baik vertikal maupun horizontal

Jakarta,Berandankrinews.com
Keperpihakan Presiden Prabowo ke PKL dan UMKM nyata adanya ditengah pengucuran kredit permodalan ke ekonomi rakyat masih jauh dari kebutuhan. Dimana hingga saat ini masih 19-20% dari total kredit modal per tahun yang semestinya minimal 40%. Oleh karena masih sangat membutuhkan keperpihakan konkrit lembaga keuangan ke ekononi rakyat. Kami apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan kepada Ketua DPW Asosiasi PKL Indonesia Kalimantan Timur, Sdr Heny Rosiasa, ST diangkat sebagai Direktur Pengembangan dan Bisnis PT Bank Aset Nusantara Indonesia, dr Ali Mahsun ATMO, M. Biomed. Jakarta Senin 26/5/2025.

Keluarga besar Asosiasi PKL Indonesia beserta PKL dan UMKM mengucapkan Selamat dan sukses Sdr Heny Rosiana, ST, Ketua DPW Asosiasi PKL Indonesia Kaltim atas amanah Direktur Pengembangan dan Bisnis PT Bank Aset Nusantara Indonesia. Bangun sinergi dan kolaborasi, serta majukan PKL dan UMKM mampu unggul hantarkan Indonesia sukses jemput puncak bonus demografi 2030. Lebih dari itu, lakukan pendampingan setiap kucurkan kredit modal untuk PKL dan UMKM diseluruh Indonesia, pungkas dokter ahli kekebalan tubuh alumni FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta yang sudaj 14 tahun sejak 2011 dampingi PKL dan UMKM

Seusai dilantik di Jakarta Minggu 25/5/25 Heny Rosiana, ST menegaskan komitmennya untuk menjadikan jabatan ini sebagai alat perjuangan dalam mengatasi persoalan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Tujuan utama saya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kita akan fokus pada pengembangan lini bisnis di seluruh tanah air, mendukung pembiayaan usaha sehingga mampu menyerap tenaga kerja, terutama di daerah-daerah dengan angka pengangguran tinggi,” tegasnya.

Heny juga menambahkan bahwa dirinya aktif di berbagai sektor, termasuk sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Pengalamannya di bidang marketing dan dunia pertambangan menjadi modal penting untuk menjalankan peran strategis ini.

Acara pelantikan dihadiri oleh jajaran Dewan Komisaris dan tamu undangan dari berbagai kalangan. Turut hadir di antaranya: 1. Prof. Dr. H. Tubagus Badrudin, S.E., M.M, Komisaris Utama. 2. KH. Mohammad Nafi Hasan Al-Bahri, Komisaris, dan. 3. KH. Muhammad Ma’shum, Komisaris

Heny Rosiana, ST juga menerima ucapan selamat dan dukungan dari sejumlah tokoh nasional, antara lain: 1. Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A, Menteri Agama Republik Indonesia, 2. Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, M.Si, Wapres RI 2019-2024, 3. Hutomo Mandala Putra, S.H., 4. Boy Thohir, 5. Siti Hediati Haryadi Soeharto, S.E., dan, 6. dr. Ali Mahsun ATMO M Biomed. Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia.

Jakarta,Berandankrinews.com
Menjelang matahari diatas kepala dibilangan Jakarta Pusat, Kamis, 15/5/2025, Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, dr. Ali Mahsun ATMO, M Biomed. bercengkrama dengan PKL Tarling Tarman. “Berapa Kopinya Bang? tanya Ali Mahsun ATMO. “Lima Ribu Pak”, jawab Tarman PKL Tarling. Kemudian Ali kembali bertanya, “Jual Rokok Bang, satu bungkus ya? Tarman spontan menjawab, … hanya jual eceran pak? Kenapa hanya jual eceran? tanya Ali Kembali. “Tidak ada modal dan untungnya sedikit jual rokok bungkus pak. Jual rokok eceran untungnya lumayan besar dan jadi pendapatan utama kami sehar-sehari, imbuh Tarman. “Berapa 4 batang rokok JS Bang? tanya Ali. RP 10 Ribu Pak, pungkas Tarman.

Jual rokok eceran atau batangan menjadi sumber utama penghasailan PKL Tarling (Kopi Keliling). Lebih dari itu, ketika larangan jual rokok eceran yang diatur PP 28/2024 UU 17/2023 otomatis PKL Asongan bukan saja omset dan keuntungannya anjlok melainkan kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Lantas siapa yang tanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan keluarga mereka? Negara atau?, tegas Ketua Umun Asosiasi PKL Indonesia, dr Ali Mahsun ATMO M Biomed, Jakarta, 15/5/2025.

Ada lebih dari 1 juta keberadaan PKL Asongan dan Tarling diseluruh Indonesia. Mereka kail rezeki halal untuk isi perut keluarga dan sekolahkan anak-anak generasi penerus bangsa. Mereka tidak pernah neko-neko juga tidak pernah minta katabelece ke negara.

Mereka hanya minta jual rokok eceran tidak dilarang oleh pemerintah. Oleh karena itu, PP 28/2024 yang melarang jual rokok eceran harus dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto. Disamping tidak sesuai dengan ruh dan marwah kepemimpinan Presiden RI Ke-8, juga dampaknya menggerus bahkan mematikan pendapatan rakyat kecil (kawulo alit).

Lebih dari itu, tidak adil dan diskriminatif terhadap puluhan juta rakyat yang hanya mampu beli rokok eceran, imbuh dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta yang juga Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS)