Dari Lembata Untuk Dunia: Jagung Titi Sebagai Warisan Dan Harapan

Jagung titi merupakan salah satu ciri khas yang kuat dari masyarakat Lembata, terutama di Kedang dan Lamaholot. Meskipun terlihat sederhana, jagung ini menyimpan kisah yang panjang mengenai kreativitas, ketekunan, dan kearifan lokal. Jagung yang dipipihkan dan dijadikan renyah ini lebih dari sekadar bahan makanan lokal; ia juga menjadi simbol identitas yang terikat pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Di setiap rumah, jagung titi menjadi pendamping saat makan, oleh-oleh, bahkan lambang kebersamaan. Inilah yang menjadikannya lebih dari sekedar makanan, melainkan bagian dari tradisi yang seharusnya dilestarikan.

Lomba titi jagung yang diadakan oleh Bupati Lembata baru-baru ini merupakan sebuah inisiatif strategis yang layak mendapat pengakuan. Kegiatan ini tidak hanya sekadar hiburan atau tontonan, tetapi juga sebuah panggung untuk menghidupkan kembali ingatan kolektif masyarakat mengenai pentingnya merawat warisan dari nenek moyang. Melalui lomba ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mencintai tradisi, sementara masyarakat secara umum diingatkan bahwa jagung titi bukan hanya camilan biasa, tetapi juga dapat menjadi sumber ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan.

Dari segi budaya, lomba titi jagung menjadi simbol kebanggaan. Ini menunjukkan bahwa tradisi yang muncul dari desa dan kehidupan yang sederhana dapat sejajar dengan dunia modern yang cepat. Seringkali, masyarakat kita tergoda untuk memandang tradisi sebagai “warisan kuno” yang tidak lagi relevan. Namun, lomba ini justru menunjukkan sebaliknya: tradisi dapat hidup, dirayakan, dan bahkan diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan masa kini.
Lebih jauh, jagung titi menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar. Produk ini unik, mudah diterima oleh semua orang, dan memiliki daya tarik sebagai makanan khas yang berbeda dari daerah lainnya. Jika dikelola dengan serius, jagung titi dapat menjadi produk unggulan dari Lembata yang masuk ke pasar nasional, bahkan internasional. Bayangkan jika jagung titi dikemas dengan baik, dipasarkan secara modern, dan dipromosikan melalui jaringan pariwisata dan pasar digital. Nilai ekonominya pasti akan meningkat, dan masyarakat di desa-desa dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

Inilah tantangan yang muncul setelah lomba. Tugas pemimpin daerah tidak boleh berakhir pada acara atau perayaan budaya saja. Lomba titi jagung hanyalah awal, sementara pekerjaan besar ada setelahnya: memastikan adanya pasar yang jelas dan berkelanjutan bagi jagung titi. Pemerintah daerah perlu hadir untuk mendukung para pengrajin dan petani, mulai dari akses modal, pelatihan, inovasi kemasan, hingga membuka jalur distribusi ke luar daerah. Tanpa langkah nyata ini, jagung titi hanya akan menjadi acara tahunan tanpa memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Pasar adalah elemen kunci. Tradisi dapat bertahan jika ada ruang ekonomi yang mendukungnya. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lokal, UMKM, hingga platform digital untuk membuka akses yang lebih luas. Jagung titi bisa menjadi oleh-oleh yang wajib bagi wisatawan yang datang ke Lembata, bahkan dapat memasuki pasar ekspor dengan standar tertentu. Artinya, jagung titi bukan hanya untuk dapur tradisional, tetapi juga bisa menjadi ikon yang membanggakan nama Lembata di mata dunia.
Selain itu, penting untuk memperhatikan kelangsungan proses produksi. Bupati serta pihak pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan bahan baku jagung berkualitas, mendukung para petani lokal, dan menjaga agar produksi tetap ramah lingkungan. Jangan sampai peningkatan permintaan pasar tidak diimbangi dengan pasokan jagung yang memadai. Di sini, kolaborasi antara sektor pertanian dan industri rumah tangga menjadi sangat penting. Jika kedua sektor ini berjalan bersamaan, jagung titi tidak hanya akan lestari, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Promosi juga memiliki peranan yang tak kalah penting. Era digital menawarkan peluang besar untuk memperkenalkan jagung titi kepada pasar yang lebih luas. Pemerintah daerah dan masyarakat dapat memanfaatkan sosial media, platform e-commerce, serta pameran budaya internasional sebagai alat promosi. Dengan kehadiran narasi yang kuat yang menyatakan bahwa jagung titi adalah warisan budaya yang unik dan produk bernilai ekonomi, jagung titi bisa bersaing dengan produk makanan khas daerah lainnya di Indonesia.

Pada akhirnya, lomba titi jagung bukan sekadar tentang siapa tercepat atau terampil dalam meniti jagung. Ia melambangkan kebersamaan, warisan hidup, dan harapan akan masa depan yang lebih sejahtera. Dari Lembata, jagung titi dapat menjadi sebuah kisah inspiratif mengenai bagaimana sebuah tradisi sederhana dapat menjadi kekuatan ekonomi.

Oleh karena itu, kita perlu mendorong kepala daerah untuk menjadikan jagung titi sebagai fokus dalam pengembangan ekonomi kreatif. Ini bukan hanya sekedar acara tahunan, melainkan sebuah program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan demikian, cita rasa unik jagung titi akan terus ada, tidak hanya di meja makan masyarakat Lembata, tetapi juga di hati banyak orang di luar sana.

Dari Lembata untuk dunia, jagung titi mengajarkan kita bahwa tradisi tidak pernah usang. Ia berfungsi sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan, serta antara identitas budaya dan kesejahteraan ekonomi. Jika dikelola secara optimal, jagung titi akan menjadi bukti bahwa warisan lokal dapat mengandung harapan global.

Penulis : Ma’mur Apelabi

Indra Lawetoda (Tim Redaksi)

Soegiharto Santoso Dukung Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Calon Kapolri


Jakarta –Berandankrinews.com
Perbincangan mengenai suksesi pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kian mengemuka. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana, beberapa nama perwira tinggi (Pati) Polri beredar luas sebagai calon potensial pengganti Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Situasi ini menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap figur yang akan memimpin Korps Bhayangkara ke depan.

Di tengah dinamika tersebut, nama Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, SH., SIK., M.Si., yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), menjadi salah satu yang paling sering disebut. Publik menilai figur ini memiliki integritas, ketegasan, profesionalisme, dan kedekatan dengan rakyat, menjadikannya sosok yang ideal untuk memimpin Polri.

Profil dan Jejak Karir Gemilang
Komjen Pol. Suyudi Ario Seto lahir di Jakarta pada 14 Juli 1973. Ia merupakan putra asli Pandeglang, Banten, yang memberinya pemahaman mendalam tentang keragaman budaya dan sosial Indonesia. Dedikasinya pada institusi Polri sudah mendarah daging, terutama karena mertuanya adalah Komjen Pol. (Purn.) Nurfaizi Suwandi, seorang mantan Kabareskrim Polri. Di luar tugasnya, beliau dikenal sebagai figur suami dan ayah dari tujuh anak yang harmonis.

Jejak pendidikannya menjadi fondasi kuat bagi karir kepolisiannya:
* Akademi Kepolisian (Akpol), lulus 1994
* Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), 2003
* Sekolah Staf Pimpinan Tinggi (SESPIMTI), 2018

Karirnya menunjukkan konsistensi dan kompetensi luar biasa, terutama di bidang reserse kriminal:
* Wakil Kepala Polda Metro Jaya (2023–2024): Berperan strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di ibu kota.
* Kapolda Banten (2024–2025): Memimpin dengan pendekatan kearifan lokal yang membuatnya diterima dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah setempat.
* Kepala BNN (2025–sekarang): Pengangkatan ini menjadi bukti pengakuan atas integritas dan kinerjanya dalam memerangi kejahatan narkotika.

Sebagai bentuk pengabdiannya, beliau telah dianugerahi sejumlah tanda kehormatan, termasuk Bintang Bhayangkara Nararya dan berbagai Satyalancana lainnya, yang menjadi bukti pengabdiannya yang tak pernah cacat.

Ir. Soegiharto Santoso, SH, selaku Ketua Umum APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha TIK Nasional), Ketua Umum APKOMINDO (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia), dan Sekretaris Jenderal PERATIN (Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia), serta Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia menyatakan memberikan dukungan terhadap pencalonan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.

“Kami sangat menghargai proses konstitusional yang akan berlangsung dan percaya sepenuhnya pada kebijaksanaan Presiden serta DPR RI dalam memilih calon Kapolri terbaik. Secara pribadi, kami mendukung Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, SH., SIK., M.Si., karena kami yakin beliau memenuhi kriteria kepemimpinan Polri ke depan,” tegas Soegiharto kepada awak media di kantor LSP Pres Indonesia, Senin, 15 September 2025.

Ia menambahkan, “Kapasitas kepemimpinan beliau telah teruji dalam memimpin BNN dan saat memimpin Polda Banten. Keahliannya di bidang reserse kriminal sangat relevan untuk memerangi kejahatan konvensional dan cyber crime yang semakin kompleks. Selain itu, sebagai representasi dunia TIK, kami melihat beliau memiliki visi yang jelas untuk mewujudkan transformasi digital Polri.”

Dukungan ini didasari oleh empat alasan utama yang saling menguatkan:
1. Kapasitas Kepemimpinan yang Terbukti: Pengalamannya memimpin institusi strategis seperti BNN dan Polda Banten menunjukkan kematangan, strategi, dan kemampuan manajerialnya yang mumpuni.

2. Keahlian Operasional yang Langka: Latar belakangnya sebagai ahli reserse adalah aset berharga bagi Polri dalam menghadapi segala bentuk kejahatan, terutama yang memanfaatkan teknologi canggih.

3. Visi Transformasi Digital: Soegiharto yakin Komjen Pol. Suyudi Ario Seto memiliki kesiapan untuk memimpin akselerasi digital Polri, menjadikannya lebih adaptif, gesit, dan berbasis data (data-driven) dalam melayani masyarakat secara transparan dan akuntabel.

4. Integritas dan Dedikasi: Jejak karirnya yang bersih dan dedikasi tanpa cela menjadi jaminan bahwa ia akan memimpin Polri dengan keteladanan, menjunjung tinggi integritas, dan membersihkan institusi dari segala bentuk penyimpangan.

“Kami percaya bahwa kombinasi unik dari pengalaman operasional, kapasitas strategis, dan visi digital yang dimiliki Komjen Pol. Suyudi Ario Seto adalah formula yang tepat untuk memimpin Polri menghadapi tantangan di era modern. Kami mendorong semua pihak untuk memberikan dukungan penuh dan mendoakan beliau, sebab figur beliau memiliki integritas, ketegasan, profesionalisme, dan kedekatan dengan rakyat.” tutup Soegiharto yang akrab disapa Hoky.

APKLI-P Usul Ke Presiden Prabowo Bentuk Satgas Pasar Rakyat Indonesia


Jakarta,Berandankrinews.com
Pasar Rakyat merupakan warisan budaya dan ekonomi leluhur bangsa Indonesia. Wajib di uri-uri dan dikembangkan sehingga mampu maju dan unggul hadapi tuntutan dan tantangan zaman di era ekonomi digital. Pasar Rakyat yang libatkan tidak kurang 17 juta pelaku ekonomi rakyat PKL UMKM tersebar di 17 ribu pasar diseluruh tanah air, bukan saja sebagai determinator 95% rantai pasok pangan dan bahan baku usaha di negeri ini.

Lebih dari itu, merupakan jantung ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, revitalisasi pasar rakyat base on thematic of inovation, serta integrasikan dengan moda transportasi, sistem digital, PKL UMKM dan masyarakat disekitar pasar rakyat menjadi sebuah keniscayaan untuk mendongkrak daya jual, ciptakan lapangan usaha baru atasi pengangguran dan kemiskinan. Atau dilakukan Gerakan Pasar Rakyat (GPR), Revitalisasi dab Integrasi PKL UMKM Indonesia. Dimana pencanangan GPR ini pertama kali atau dimulai dari Ibukota Jakarta pada 22 Juli 2025 di Pasar Santa Jakarta Selatan oleh Gubernur Pramono Anung Wibowo, tegas Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia Perjuangan (APKLI-P), dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed.,Jakarta, Sabtu, 13/9/2025.

Lebih lanjut dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Uinbraw Malang dan FKUI Jakarta menuturkan, hal tersebut memang tidak semudah membalik tangan namun kita optimis mampu asal mau mewujudkannya. Yaitu dengan memberikan special of treatment. Atau ditangani secara khusus, integratif dan komprehensif base time and management, base on economy, business, and profesional dalam satu rumah satu, bank data dan satu tata kelola.

Untuk itulah, keberadaan Satuan Tugas – Satgas Pasar Rakyat Indonesia menjadi hal mendasar, penting dan strategis. Dan pada Konsinyering GPR di Jakarta 12/9/2025 menghasilkan 2 hal utama. Pertama, peluncuran atau launching Satgas Pasar Rakyat Indonesia akan digelar di Pasar Induk Kramatjati Jakarta Timur pada 08 September 2025. Dan, kedua, mengusulkan Satgas Pasar Rakyat Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi Lembaga Negara dengan Perpres dan atau Kepres RI, dimana saat ini statusnya adalah Badan Otonom APKLI-P

Tidak ada hal lain dari ini semua kecuali kita ingin Indonesia sukses jemput puncak bonus demografi 2030 yang syaratkan adanya 100 juta PKL UMKM unggul. Dan 2045 tergapai Indonesia maju, transformatif, adil dan makmur, pungkas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998, Sekretaris Lembaga Sosial Mabarrot PBNU 2000-2005 yang juga Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) dan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS)

Dukung Menkeu Purbaya Percepat Realiasi Belanja Pemerintah, Ketum APKLI-P Perintahkan Gelar Gebyar PKL UMKM


Jakarta,Berandankrinews.com
Ditengah daya beli masyarakat belum kunjung naik, serta dampak erupsi ekonomi digital akibatkan omset PKL UMKM menurun. Hal serupa dialami pedagang di 17 ribu pasar tradisional di tanah air. Oleh karena itu, harus ada penggelontoran dana segar dari pemerintah dan dunia perbankan, serta membutuhkan terobosan dan inovasi tematik usaha PKL UMKM guna dongkrak daya jual dan roda ekonomi lebih efektif. Selaku Ketua Umum, saya perintahkan jajaran APKLI-P menggelar Gebyar PKL UMKM diseluruh Indonesia kerjasama dengan pemerintah, BUMN/BUMD, Swasta dan para pemangku kepentingan masing-masing daerah. Gelorakan Gerakan Pasar Rakyat (GPR), lakukan revitalisasi base on thematic of inovation, serta integrasikan dengan pasar rakyat didukung teknologi digital, tegas Ketua APKLI-P dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed., Jalarta, Kamis, 11/9/2025.

Tujuan Gebyar PKL UMKM ini adalah mendongkrak daya jual dan kemajuan usaha ekonomi rakyat. Lebih dari itu menjadi bagian dari ciptakan lapangan usaha baru, atasi pengangguran dan kemiskinan. Demikian pula, Gerakan Pasar Rakyat (GPR), revitalisasi inovasi tematik, serta integrasikan pasar rakyat dengan moda transportasi, sistem digital. PKL UMKM, dan masyarakat. Langkah ini mendasar, penting dan strategis karena Indonesia harus sukses jemput puncak bonus demografi 2030 yang syaratkan 100 juta PKL UMKM unggul, imbuh dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta.

Oleh karena itu, saya dukung terobosan Menteri Keuangan RI Purbaya injeksi Rp 200 trilyu ke perbankan, serta percepat realisasi belanja pemerintah untuk tingkatkan perputaran dana segar dalam tata perekonomian Indonesia. Tentunya hal yang sama juga oleh dunia perbankan. Untuk pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota harus lebih pro-aktif berikan kesempatan PKL UMKM lebih besar dan lebih baik. Demikian pula, BUMN/BUMD dan swasta. Agregat dari semua ini adalah daya beli masyarakat dan omset PKL UMKM naik, serta pertumbuhan nasional hingga 6-7% bisa diwujudkan, tambah pria sahaja asli pelosok kampung Mojokerto Jawa Timur yang juga Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) dan Ketua Umum KERIS (Komite Ekonomi Rakyat Indonesia)

Dalam situasi dan kondisi saat ini pasca kerusahan dan adanya upaya makar terhadap NKRI, segenap pelaku PKL UMKM tidak boleh terprovokasi, dan fokus kail rezeki halal hidupi keluarga dan sekolahkan anak-anak generasi bangsa. Perkuat kekeluargaan dan gotong royong, kesatuan dan persatuan bangsa, serta ciptakan kesejukan, kebersamaan dan kedamaian dilingkungan masing-masing. Hidup aman, damai, sentosa dan sejahtera atau adem ayem tentrem kertorahardjo adalah harapan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, pungkas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 dan Pembantu Rektor Undar Jombang Jawa Timur 2010-2012.

Pajak adalah Saham Rakyat, Bukan Zakat

Jakarta –Berandankrinews.com
Belakangan ini, wacana tentang pajak kembali mencuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sejumlah kesempatan menyamakan pajak dengan zakat atau sumbangan masyarakat untuk negara. Pandangan ini adalah kekeliruan serius yang harus dikoreksi, diluruskan.

Pajak bukanlah zakat. Pajak bukan pula sedekah, apalagi sumbangan sukarela. Pajak adalah saham rakyat yang ditanamkan kepada negara sebagai entitas profesional untuk dikelola oleh pemerintah. Dengan kata lain, pajak adalah investasi warga negara yang hasilnya wajib dikembalikan kepada rakyat.

Dalam konstruksi bernegara, rakyat adalah pemilik kedaulatan. Konstitusi kita, UUD 1945, menegaskan pada Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dengan demikian, rakyat sejatinya adalah komisaris negara sekaligus pemegang saham utama dan satu-satunya di republik ini.

Sebaliknya, pemerintah beserta aparaturnya hanyalah direksi negara yang diberi mandat mengelola saham rakyat. Direksi harus tunduk dan patuh pada arahan komisaris, bukan sebaliknya. Jika direksi menyalahgunakan mandat, maka logikanya mereka dapat diberhentikan.

Persoalannya, bagaimana memastikan suara rakyat sebagai komisaris negara sampai ke pemerintah sebagai direksi? Jawabannya: lewat kanal-kanal representasi yang sehat.

Kanal itu bisa berupa partai politik dengan wakilnya di parlemen, bisa juga melalui ormas, LSM, hingga media massa yang independen. Semua kanal ini menjadi saluran penting agar aspirasi rakyat tersampaikan dan keputusan negara tidak menyimpang dari mandat pemilik saham.

Sayangnya, kanal-kanal tersebut kerap dibajak oleh kepentingan sempit. Partai politik lebih sibuk menjaga oligarki ketimbang memperjuangkan rakyat. Sebagian ormas dan LSM berperan layaknya makelar proyek. Media pun tak sedikit yang terjebak dalam jurnalisme transaksional. Akibatnya, suara rakyat terdistorsi, sementara negara dijalankan bukan untuk kepentingan komisaris, melainkan untuk keuntungan kelompok kecil.

Negara adalah organisasi profesional. Maka, direksi negara haruslah diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas tinggi. Hanya dengan itu, saham rakyat bisa menghasilkan keuntungan sosial, ekonomi, dan politik yang adil.

Harus diharamkan bagi jabatan publik diisi oleh para badut politik, pelawak, atau orang-orang tanpa kompetensi yang hanya mengandalkan popularitas. Negara bukan panggung sandiwara. Negara adalah perusahaan raksasa yang mengelola aset milik rakyat, dan harus dijalankan dengan standar profesionalisme tertinggi.

Dengan menempatkan pajak sebagai saham rakyat, maka pemerintah tak lagi bisa berkelit dengan narasi “pajak adalah sumbangan untuk negara”. Pajak bukan sumbangan. Pajak adalah hak rakyat untuk menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kinerja maksimal pemerintah.

Pemerintah harus menyadari posisinya sebagai manajer, bukan penguasa. Sementara itu, rakyat harus lebih kritis sebagai komisaris, memperkuat kanal-kanal suara, dan menolak segala bentuk manipulasi politik yang melemahkan peran mereka sebagai pemilik negara.

Pandangan ini bukan sekadar kritik, melainkan tawaran paradigma baru: pajak adalah investasi rakyat, rakyat adalah komisaris negara, dan pemerintah adalah direksi.

Dengan paradigma ini, pengelolaan negara diharapkan tidak lagi didominasi kepentingan oligarki, melainkan sepenuhnya diarahkan untuk mengembalikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat.

Hanya dengan kesadaran tersebutlah republik ini bisa berdiri kokoh, profesional, dan benar-benar berpihak pada rakyat sebagai pemegang saham utama bangsa. (TIM/Red)

_Oleh: Wilson Lalengke_

_Penulis adalah Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Alumni PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012_