Penulis: admin

Jakarta —Berandankrinews.con

Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan, Dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed., bersama jajaran pengurus DPP, serta DPW DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur melakukan audiensi dengan anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, di Gedung Nusantara I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Ali Mahsun Atmo menyampaikan berbagai persoalan mendasar yang saat ini dihadapi para pedagang kaki lima (PKL), serta UMKM terutama terkait kebijakan revitalisasi dan penataan ruang publik yang kerap dilakukan tanpa solusi yang berpihak kepada pelaku usaha mikro. Ia mencontohkan kasus di Kabupaten Bekasi, di mana ribuan pedagang di BANGLI (bangunan liar) digusur dari lokasi usaha tanpa adanya penataan kembali yang manusiawi dan berkeadilan.

“Kami menolak keras penggusuran yang tidak menghadirkan solusi. Revitalisasi ruang publik harus disertai dengan kebijakan afirmatif. Kami juga mendorong pemerintah daerah menyediakan kuota minimal 30% area di alun-alun, taman, atau ruang publik lain untuk pedagang kecil. Negara tidak boleh abai terhadap rakyat kecil yang mencari nafkah dengan cara halal untuk isi perut keluarga dan sekolahkan anak anak generasi bangsa,” tegas dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta.

Selain itu, mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBMI 1995-1998 ini juga menyoroti permasalahan akses permodalan bagi pelaku UMKM dan PKL, terutama mereka yang kesulitan membayar cicilan kredit akibat fluktuasi ekonomi. Ia mendorong pemerintah dan lembaga keuangan untuk memberikan restrukturisasi dan keringanan kredit, bukan penagihan keras yang justru mematikan usaha rakyat kecil.

“Banyak PKL UMKM saat ini menunggak kredit bukan karena malas, tetapi karena daya beli menurun dan biaya hidup meningkat, serta residu dampak pandemi covid-19. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan solutif agar mereka tetap bisa berusaha dan bertahan. Untuk itu, melalui Komisin VI DPR RI kami menitipkan aspirasi ke pemerintahan Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto untuk segera realisasikan PP 47/2024 penghapusan utang 1 juta UMKM, dan perlonggar SLIK OJK. Sehingga PKL UMKM bisa akses permodalan kembali, serta terdongkrak plafon kredit PKL UMKM yang saat ini hanya berkisar 19% dari total plafon kredit nasional” ujar Mantan Pembantu Rektor Undar Jombang 2010-2012.

Menanggapi hal tersebut, Darmadi Durianto, anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh APKLI Perjuangan. Menurutnya, persoalan sektor informal memang membutuhkan perhatian serius, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi rakyat.

“Saya akan menampung dan membawa aspirasi ini ke pembahasan di Komisi VI. Prinsipnya, negara harus berpihak pada pelaku usaha kecil, terutama PKL yang menjadi bagian penting dari ekonomi rakyat. Kami akan dorong agar ada kebijakan yang lebih inklusif, baik dalam hal penataan ruang maupun akses pembiayaan,” kata Darmadi.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah dan DPR perlu memperkuat kolaborasi dengan organisasi rakyat seperti APKL Perjuangan, agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.

Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama antara APKLI Perjuangan dan Komisi VI DPR RI untuk terus berkomunikasi dan bersinergi dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi rakyat kecil, khususnya pedagang kaki lima dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.***

Jakarta –Berandankrinews.com “Meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, satu waktu kebenaran akan mengalahkannya!” Itulah ucapan apologetik dari seorang pakar hukum legendaris Indonesia, Prof. Dr. Jacob Elfinus Sahetapy atau yang lebih sering disapa sebagai Prof. Sahetapy.

Dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo, ungkapan di atas amat relevan untuk disematkan. Bagaimanapun Joko Widodo dan para pembelanya berkelat-kelit, yang terkadang penuh drama menguras emosi, namun faktanya ‘kebenaran’ tetap memburu keaslian ijazah yang digunakannya saat mencalonkan diri menjadi pemimpin Kota Solo, DKI Jakarta, dan Republik Indonesia.

Di tengah hiruk-pikuk perdebatan tentang masalah tersebut, muncul pernyataan mengejutkan dari seorang Prof. M. Yudhie Haryono, M.Si, Ph.D., yang merupakan salah satu tokoh penting dalam perjalanan karir Jokowi, termasuk di awal-awal pencalonannya sebagai Walikota Solo tahun 2005. Dengan tegas, dosen dan pengurus yayasan sebuah universitas swasta di Jakarta ini mengungkapkan bahwa 100 persen Joko Widodo tidak memiliki ijazah Universitas Gajah Madah (UGM).

“100% Pak Jokowi tidak punya ijazah UGM,” ungkap Yudhie kepada Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, melalui percakapan WhatsApp pada Rabu, 22 Oktober 2025, sambil menambahkan, “Dan, sudah lama kami usulkan untuk dihukum karena (dia) menipu semua orang.”

Ketika diminta pertanggung-jawaban atas kasus ijazah Jokowi dalam kapasitasnya sebagai pihak yang membawa suami Iriana itu ke panggung kepemimpinan daerah dan nasional, Yudhie mengelak. Dia beralasan bahwa perannya bersama rekan-rekan relawan lainnya, seperti Iwan Piliang, hanya fokus ke materi pemenangan saja.

“100% team lingkar luar tidak tahu. Kami fokus di materi pilgub dan pilpres,” akunya berkilah.

Lantas siapa yang bertanggung jawab atas munculnya ijazah UGM Joko Widodo yang diyakini palsu dan akhirnya menjadi skandal terbusuk dalam seleksi kepemimpinan di negara ber-Pancasila ini? “Ijazah Pak Jokowi yang atur itu Pratikno,” ujar Yudhie singkat menunjuk kepada sosok mantan Rektor UGM periode 2012-2017, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.

Saat ditanyakan siapa saja yang mungkin ikut terlibat dalam pembuatan ijazah UGM made in Pasar Pramuka tersebut, Yudhie Haryono serta-merta menjawab hanya Pratikno sendiri. “Aktornya tunggal: Pratikno!” sebutnya dengan yakin.

Legitimasi akademik Presiden Joko Widodo sebenarnya telah lama menjadi bahan perdebatan publik. Bahkan, kasus ini telah menelan beberapa korban dipenjarakan karena mengusik keberadaan ijazah UGM yang diklaim palsu dan digunakan oleh Jokowi untuk mendaftarkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta dan calon Presiden Republik Indonesia.

Meskipun UGM telah berulang kali menegaskan bahwa Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan, semakin banyak aktivis dan kritikus yang mempertanyakan keaslian ijazahnya. Sayangnya, masih sangat sedikit yang menyoroti peran Pratikno—mantan Rektor UGM dan Menteri Sekretaris Negara di masa kepresidenan Jokowi lalu—yang memiliki ruang paling besar untuk melakukan tindak pemalsuan tersebut.

Terlepas dari apakah dugaan terhadap Prof. Pratikno sebagai aktor utama pemalsuan ijazah UGM Jokowi terbukti atau tidak, kontroversi kasus tersebut akan menjadi catatan sejarah terburuk di bangsa ini tentang kredibilitas, integritas, dan kejujuran, baik dalam ranah politik dan kepemimpinan maupun di dunia akademik Indonesia. Dugaan bahwa seorang mantan rektor dan menteri kabinet dapat terlibat dalam skandal semacam itu menimbulkan pertanyaan yang sangat meresahkan tentang merosotnya nilai kejujuran, integritas kepemimpinan bangsa, dan mekanisme akuntabilitas.

Seiring meningkatnya seruan untuk transparansi dari para pemangku kepentingan, publik menunggu penyelesaian yang pasti dan “in kracht van gewijsde”. Seperti kata Prof Sahetapy, kebenaran akan terus memburunya. Hingga saat itu tiba, bayang-bayang ijazah Jokowi—dan dugaan peran Prof. Pratikno di dalamnya—akan terus menghantui bangsa ini dari generasi ke generasi. (TIM/Red)

Bone ,Berandankrinews.com
Proses perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025 di Kab.Bone mengalami keterlambatan alias molor. Hal ini terjadi karena hingga saat ini, belum disahkannya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bone Tahun Anggaran 2025.

Akibatnya, desa-desa tidak bisa memproses perubahan APBDes, terutama yang bersumber dari dana Transper ( Dana Desa,ADD ataupun BHPRD), karena masih menunggu regulasi dan besaran anggaran pasti dari APBD Perubahan yang belum juga disahkan.

Ketua Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bone, Andi Mappakaya Amier menyampaikan kekecewaannya terhadap lambatnya proses pengesahan perubahan APBD tersebut.
” Selama ini barusan terjadi masuk akhir oktober belum diadakan perubahan APBDes,
Kamis,23 Oktober 2025;

Kami di desa-desa sudah menyusun rencana perubahan APBDes berdasarkan kebutuhan dan dinamika yang ada di lapangan. Tapi karena APBD Perubahan belum disahkan, kami belum bisa membahas . Ini sangat mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan desa,” ujarnya,_

Menurutnya, keterlambatan ini bisa berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pembangunan desa, penyaluran bantuan sosial, hingga penyelenggaraan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dananya tergantung dari transfer daerah.

Beberapa kepala desa juga menyuarakan keluhan serupa. Mereka menilai keterlambatan pengesahan perubahan APBD di tingkat kabupaten justru menjadi hambatan utama di desa, padahal desa dituntut untuk bergerak cepat dan akuntabel dalam penggunaan anggaran .

“Kami sudah ditagih masyarakat soal kelanjutan program. Tapi kami tidak bisa apa-apa karena anggaran belum bisa dimasukkan. Semua menunggu APBD Perubahan,” ujar A.Alim (Kepala Desa Binuang Kec.Libureng)

APDESI Kab. Bone mendesak DPRD Kab.Bone untuk segera mengesahkan perubahan APBD agar tidak memperparah keterlambatan Pembangunan di tingkat desa.,Harap Andika begitu panggilan Akrabnya

Jakarta,_ Berandankrinews.com
Ketika negara mampu sediakan penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi 17 juta pelaku ekonomi rakyat ekosistem pertembakauan beserta keluarganya

silahkan diberlakukan larangan jual rokok. Bahkan tutup semua industri rokok di Indonesia. “Ada-ada saja upaya menyuliitkan hidup rakyat kecil di negeri ini”, tutur Purnawirawan Bintang Dua TNI AD, Amiruddin Usman ke Ketua Umum APKLI-P hari ini Jumat 10 Oktober 2025 di Jakarta. Melarang jualan rokok itu memberangus keberadaan asongan, kopi keliling, warung kelontong, los-los pedagang pinggir jalan/rumah, pedagang pasar rakyat, serta pedagang di kawasan wisata dan pusat keramaian.

Juga kebiri mata pencarian 2,5 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 750 ribu buruh pabrik rokok dan 750 ribu emak-emak home industri rokok. Melarang jual rokok itu menjajah rakyat, memberangus isi perut rakyat kecil Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum APKLI Perjuangan dr Ali Mahsun ATMO M Biomed di Jakarta Jumat 10 Oktober 2025 sembari memegang jidad tak mengerti apa yang ada dihati nurani terdalam para pemimpin/penguasa di negeri ini hingga tega-teganya terbitkan PP 28/2024 yang mengatur larangan jual rokok eceran dan zonasi 200 M dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Larangan jual rokok yang diatur dalam pasal 434 PP 28/2024 bertolak belakang dengan marwah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang sangat berpihak nyata ke PKL, ke pelaku ekonomi rakyat kecil. Bahkan beliau sangat membanggakan dan memuliakan mereka karena rezeki yang dikail adalah halal.

Oleh karena itu, Asosiasi PKL Indonesia Perjuangan beserta pelaku ekonomi rakyat ekosistem pertembakauan dari hulu hingga hilir dalam waktu dekat akan menggelar aksi damai ke Istana Negara memohon perlindungan ke Presiden Prabowo Subianto. Tentunya juga memohon Presiden mencabut PP 28/2024 sebagai turunan dari UU 17/2023 tentang kesehatan.

Ini soal isi perut rakyat, serta keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia, pungkas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 dan Sekretaris Lembaga Sosial Mabarot PBNU 2000-2005.