Fiskal Nunukan Tertekan, Gerindra Soroti Defisit Rp 25 Miliar dan Kesenjangan Dana Rp 200 Miliar di RAPBD 2027
NUNUKAN – Kemampuan fiskal Kabupaten Nunukan menghadapi tekanan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Selain mencatat defisit Rp 25 miliar dalam rancangan awal, pemerintah daerah juga dihadapkan pada potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp 200 miliar akibat penyesuaian transfer ke daerah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Fraksi Partai Gerindra DPRD Nunukan dalam pandangan umum terhadap pengantar nota keuangan RAPBD 2027, Rabu (18/11/2026).
Melalui juru bicaranya, Hj. Siti Musdalipah, Gerindra meminta pemerintah daerah menjelaskan strategi konkret untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan program pembangunan tetap berjalan.
“Gerindra menilai potensi kesenjangan pendanaan tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis penyusunan anggaran. Sebab, perubahan kemampuan keuangan daerah berpotensi memengaruhi kesinambungan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Musdalipah membacakan pandangan Fraksi Gerindra.
Dalam pandangannya, Gerindra juga menyoroti rencana defisit APBD 2027 sebesar Rp 25 miliar yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Namun, dengan adanya potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp 200 miliar akibat perubahan informasi transfer ke daerah, pemerintah diminta menyiapkan langkah antisipasi yang terukur.
Gerindra turut mempertanyakan kemungkinan pemerintah daerah menempuh alternatif pinjaman daerah untuk mengatasi persoalan pembiayaan tersebut.
“Menurut fraksi ini, opsi pinjaman tidak boleh diambil tanpa kajian menyeluruh, terutama menyangkut kemampuan pengembalian, risiko fiskal, aspek legalitas, serta dampaknya terhadap APBD pada tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Gerindra mengingatkan agar kebijakan pembiayaan tidak justru menjadi beban keuangan daerah di masa mendatang dan mengorbankan kepentingan masyarakat.
Selain persoalan fiskal, Gerindra juga menyoroti struktur belanja daerah dalam RAPBD 2027 yang direncanakan mencapai Rp 1,421 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja operasi mencapai lebih dari Rp 1,1 triliun.
Besarnya alokasi belanja operasi dinilai perlu dicermati agar anggaran rutin dan operasional birokrasi tidak mengurangi ruang pembiayaan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
Gerindra meminta pemerintah memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD memiliki manfaat dan hasil yang terukur.
“Prioritas anggaran harus diarahkan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan pelayanan publik,” jelasnya.
Di sisi pendapatan, Gerindra juga mengingatkan ketergantungan Kabupaten Nunukan terhadap transfer pemerintah pusat masih menjadi tantangan. Dengan rencana pendapatan daerah sebesar Rp 1,396 triliun, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai perlu menjadi perhatian serius.
Optimalisasi pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah, serta pengembangan potensi ekonomi lokal didorong menjadi langkah untuk memperkuat kemandirian fiskal. Namun, upaya meningkatkan PAD diminta tidak menambah beban masyarakat kecil maupun pelaku usaha mikro.
Gerindra menegaskan, pembahasan RAPBD 2027 harus dilakukan secara cermat dan realistis, terutama dalam menentukan prioritas belanja di tengah ketidakpastian kemampuan pendanaan daerah.
Fraksi ini pada prinsipnya mendukung kelanjutan pembahasan RAPBD 2027. Namun, dukungan tersebut disertai tuntutan agar anggaran benar-benar berpihak kepada masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.
Pemerintah daerah juga diminta memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi menjangkau kecamatan, desa, wilayah pedalaman, dan kawasan perbatasan yang masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur maupun pelayanan dasar.
(*/adv)
