Reses di Tarakan, Supa’ad Hadianto Hadirkan Kepala BPJS Biar Warga Tak Bingung Soal Kepesertaan
TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, menggelar reses di Hotel Lembasung Tarakan dengan menghadirkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan. Kehadiran BPJS secara langsung untuk memastikan masyarakat mendapat penjelasan soal persoalan kepesertaan dan layanan jaminan kesehatan.
Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan hingga layanan jaminan kesehatan kembali mencuat dalam reses tersebut.
“Persoalan BPJS Kesehatan selalu dikeluhkan masyarakat, saya sudah berulang kali menerima laporan baik secara langsung maupun lewat media sosial,” kata Supa’ad, Selasa (17/11/2026).
Salah satu keluhan yang disampaikan masyarakat dalam reses itu adalah status kepesertaan yang tiba-tiba non aktif, persoalan pembayaran iuran, hingga kendala ketika hendak mengakses aplikasi pelayanan kesehatan sangat sulit.
Pertemuan ini sekaligus membuka kesempatan bagi pengemudi ojek online (ojol) untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan, terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Supa’ad juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan kepesertaan masyarakat, terutama warga kurang mampu yang bergantung pada program Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Kita ingin masyarakat mengetahui hak-haknya. Kalau ada persoalan kepesertaan atau pelayanan, sampaikan secara terbuka apa kendalanya dan bagaimana mengatasi,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, menerangkan, program JKN merupakan bentuk perlindungan finansial bagi masyarakat ketika menghadapi risiko kesehatan.
“Program ini memungkinkan peserta memperoleh pelayanan medis tanpa harus menanggung seluruh biaya pengobatan secara mandiri, sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku,” sebutnya.
Yusef meminta peserta yang mengalami masalah status kepesertaan akibat tunggakan iuran atau kendala pelayanan kesehatan agar segera mencari informasi melalui kanal resmi BPJS Kesehatan.
Melalui pertemuan ini, BPJS Kesehatan berharap masyarakat semakin memahami mekanisme kepesertaan JKN, termasuk langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi kendala administrasi maupun pelayanan.
“Banyak peserta tidak dapat mengakses layanan menggunakan JKN karena kepesertaannya non aktif, jadi mereka seharusnya datang ke BPJS untuk memperbaharui,” tutupnya. (Adv)
