Fiskal Daerah Terbatas, Muhammad Nasir Dorong Pemprov Kaltara Kreatif Gali PAD

anggota-dprd-provinsi-kaltara-komisi-ii-fraksi-pks-muhammad-nasir-spi-mm-Mhd5G

TANJUNG SELOR – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menyoroti keterbatasan fiskal daerah yang saat ini dihadapi pemerintah provinsi. Pemerintah daerah didorong lebih kreatif menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.

Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah untuk tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap dana transfer membuat daerah rentan ketika terjadi pengurangan alokasi anggaran dari pusat.

“Kita memang membutuhkan PAD yang lebih besar untuk membangun Kaltara. Pemerintah daerah harus terus mencari terobosan dan menggali potensi yang selama ini belum dikelola secara maksimal,” ujar Nasir, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, masih banyak potensi pendapatan yang dapat dikembangkan melalui optimalisasi sektor pajak dan retribusi sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Potensi tersebut selama ini belum tergarap secara optimal karena keterbatasan pendataan, pengawasan, maupun sosialisasi kepada wajib pajak.

Nasir mengapresiasi langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara yang terus menghadirkan inovasi dalam meningkatkan penerimaan daerah. Salah satunya melalui program Bakti Benuanta dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor di atas air.

Menurutnya, inovasi seperti Bakti Benuanta menjadi contoh bahwa pemerintah daerah mampu menghadirkan terobosan jika mau menggali potensi lokal yang selama ini belum tersentuh. Program tersebut tidak hanya meningkatkan penerimaan, tetapi juga memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, menurutnya, pengembangan PAD tidak boleh berhenti pada satu sektor saja. Potensi Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, serta aktivitas ekonomi berskala besar juga perlu mendapatkan perhatian serius.

Ia menilai, sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Kaltara, sehingga perlu dikelola secara tertib dan transparan agar memberikan manfaat maksimal bagi daerah.

Nasir yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPRD Kaltara menegaskan, peningkatan PAD memiliki peran penting dalam memperkuat kemampuan daerah membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan dasar lainnya.

“Kalau PAD kita kuat, pembangunan tidak akan terlalu tergantung pada pusat. Daerah bisa lebih leluasa menentukan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat Kaltara,” jelasnya.

Karena itu, ia berharap Bapenda terus melakukan pembenahan pendataan, pengawasan, dan pelayanan perpajakan. Pendataan yang akurat akan memudahkan pemerintah dalam memetakan potensi wajib pajak, sementara pelayanan yang mudah akan mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Selain itu, Nasir juga menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

“Kaltara harus semakin mandiri secara fiskal. Tetapi peningkatan pendapatan juga harus dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak membebani masyarakat kecil,” tegasnya.

Ia berharap, dengan pengelolaan PAD yang lebih kreatif, transparan, dan akuntabel, kemandirian fiskal Kaltara dapat terus meningkat sehingga pembangunan daerah berjalan berkelanjutan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. (Adv)