Banyak Usulan Warga di Luar Kewenangan Provinsi, Jufri Budiman: Tetap Kita Tampung dan Koordinasikan

IMG_20261120_191713

TARAKAN – Beragam aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) belum seluruhnya dapat diperjuangkan melalui anggaran pemerintah provinsi. Pasalnya, sebagian besar usulan warga berkaitan dengan pembangunan infrastruktur lingkungan yang berada di luar kewenangan pemerintah provinsi.

Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, mengatakan aspirasi yang disampaikan masyarakat selama kegiatan reses didominasi persoalan infrastruktur dan fasilitas umum di lingkungan permukiman.

“Sejumlah kebutuhan yang banyak disuarakan warga di antaranya perbaikan jalan, pembangunan drainase, serta penyediaan berbagai fasilitas pendukung lainnya,” katanya.

Menurut Jufri, persoalan tersebut perlu dilihat berdasarkan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sebab, tidak semua usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dapat langsung diakomodasi melalui program maupun anggaran Pemerintah Provinsi Kaltara.

Ia menjelaskan, sebagian besar jalan lingkungan, drainase permukiman, dan fasilitas umum di tingkat RT merupakan kewenangan Pemerintah Kota Tarakan. Sementara Pemerintah Provinsi Kaltara hanya dapat menangani pembangunan yang menjadi kewenangannya, seperti jalan provinsi, jembatan utama, dan infrastruktur strategis lainnya.

“Kita harus jujur kepada masyarakat. Tidak semua usulan bisa langsung kita eksekusi lewat anggaran provinsi. Ada pembagian kewenangan yang harus kita patuhi. Kalau kita paksakan, nanti justru menyalahi aturan,” ujar Jufri.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Di satu sisi, warga berharap seluruh usulan mereka dapat segera direalisasikan. Di sisi lain, DPRD harus tetap bekerja sesuai dengan koridor kewenangan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Meski demikian, Jufri menegaskan setiap usulan tetap perlu ditampung dan dicarikan solusi melalui koordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan. Ia tidak ingin ada aspirasi masyarakat yang berhenti begitu saja hanya karena persoalan kewenangan.

“Kami tetap mencatat semua aspirasi warga. Yang menjadi kewenangan provinsi akan kita perjuangkan lewat program provinsi. Yang menjadi kewenangan kota, akan kita teruskan dan kita koordinasikan dengan DPRD Kota dan Pemerintah Kota Tarakan agar tetap ada tindak lanjut,” tegasnya.

Ia berharap adanya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar kebutuhan masyarakat, khususnya terkait pembangunan infrastruktur lingkungan dan fasilitas umum, tetap mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.

Menurutnya, sinergi tersebut penting agar pembangunan di Kota Tarakan berjalan terarah, tidak tumpang tindih, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Yang paling penting itu sinergi. Provinsi dan kota harus saling mendukung. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban karena ego kewenangan. Tujuan kita sama, bagaimana kebutuhan warga bisa terpenuhi,” pungkasnya. (Adv)