Anggota DPRD Kaltara Muhammad Nasir Apresiasi Inovasi Pajak Kapal Bakti Benuanta, Tapi Ingatkan Jangan Bebani Nelayan Kecil

IMG_20261120_183808

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mengapresiasi inovasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA) yang dikenal dengan program Bakti Benuanta.

Menurut Nasir yang juga Anggota Komisi II DPRD Kaltara, inovasi yang mulai diterapkan sejak 5 Januari 2025 tersebut merupakan langkah kreatif dalam menggali potensi pendapatan daerah, sekaligus memanfaatkan karakteristik geografis Kaltara yang memiliki wilayah perairan sungai dan laut cukup luas.

Ia menilai, terobosan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peluang untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi yang dimiliki daerah, tanpa hanya bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

“Kami di Komisi II memberikan apresiasi kepada Bapenda Kaltara yang terus berupaya mencari solusi untuk meningkatkan PAD. Apalagi pajak kendaraan di atas air ini merupakan terobosan yang menjadikan Kaltara sebagai pelopor di Indonesia. Ini prestasi yang membanggakan,” ujar Nasir.

Bahkan, inovasi tersebut mulai menarik perhatian pemerintah daerah lain. Pada Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berkunjung ke Kaltara untuk melakukan studi tiru terkait tata kelola pemungutan pajak kendaraan bermotor di atas air.

“Ini membuktikan bahwa Kaltara juga mampu menjadi daerah yang melahirkan inovasi dan menjadi rujukan bagi provinsi lain. Kita tentu berharap inovasi seperti ini terus bermunculan,” ungkapnya.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kaltara, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 62 kapal telah memenuhi kewajiban pajak, dengan penerimaan PKB sebesar Rp176,89 juta dan opsen Rp116,75 juta.

Sementara hingga 20 Oktober 2026, tercatat 79 kapal telah menyetorkan PKB sebesar Rp137,25 juta dan opsen Rp90,58 juta. Capaian tersebut berasal dari potensi lebih dari 12.916 unit kendaraan air yang telah teridentifikasi untuk diverifikasi lebih lanjut.

Meski mendukung upaya peningkatan PAD, Nasir mengingatkan agar pelaksanaan kebijakan tersebut tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat kecil, khususnya nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut di wilayah pesisir dan perbatasan seperti Nunukan dan Tarakan.

Menurutnya, sebagian masyarakat menggunakan perahu bermotor sederhana untuk mencari ikan, merawat bentangan rumput laut, maupun mengangkut hasil panen. Aktivitas tersebut merupakan sumber penghidupan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Karena itu, ia mengingatkan agar upaya meningkatkan penerimaan daerah tidak justru menimbulkan beban baru bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

“Saya ingin mengingatkan bahwa semangat meningkatkan PAD jangan sampai justru membebani masyarakat kecil. Nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut skala kecil harus mendapat perlindungan. Mereka menggunakan perahu bukan untuk usaha komersial berskala besar, tetapi untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya,” tegas Nasir.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltara tersebut menjelaskan, perlindungan terhadap masyarakat kecil telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, kendaraan bermotor di atas air dengan volume di bawah 10 Gross Tonnage (GT) dikecualikan dari objek pajak.

Atas dasar itu, Nasir meminta Bapenda Kaltara lebih masif melakukan sosialisasi hingga ke desa-desa pesisir. Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang mudah dipahami mengenai batasan ukuran dan jenis kapal yang menjadi objek pajak maupun yang dikecualikan.

Ia juga mengingatkan petugas di lapangan agar memahami ketentuan tersebut sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

“Jadi masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa aturan ini bukan dimaksudkan untuk memungut pajak dari perahu-perahu kecil yang digunakan nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut skala kecil. Ada batasan dan pengecualian yang sudah diatur. Jangan sampai petugas di lapangan keliru menerapkannya,” jelasnya.

Di sisi lain, Nasir mendorong Bapenda bersama Dinas Perhubungan dan otoritas kepelabuhanan untuk mengoptimalkan pendataan serta pengawasan terhadap sektor ekonomi komersial berskala besar, seperti kapal angkutan penumpang dan kapal pengangkut logistik.

Selain pajak kendaraan di atas air, ia juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat.

Menurutnya, peningkatan PAD harus berjalan beriringan dengan prinsip keadilan. Pemerintah perlu menggali potensi pajak dari sektor yang memiliki kemampuan ekonomi memadai, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat kecil.

“Kami mendukung sepenuhnya langkah kreatif Bapenda dalam meningkatkan PAD. Kaltara harus semakin mandiri secara fiskal. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, jangan sampai kebijakan peningkatan pendapatan daerah justru membebani nelayan kecil, pembudidaya rumput laut skala kecil, dan masyarakat yang sedang berjuang mencari nafkah. Prinsipnya, PAD meningkat, masyarakat kecil tetap terlindungi,” pungkasnya. (Adv)