Jufri Budiman Tampung Aspirasi Infrastruktur Warga Tarakan, Target Jalan Gajah Mada Tuntas Sebelum Nataru

images-11

TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Jufri Budiman, menampung berbagai persoalan infrastruktur lingkungan dari masyarakat dalam kegiatan reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027 di Kota Tarakan.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan yang berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari. Di antaranya semenisasi jalan lingkungan yang masih berupa tanah, perbaikan jalan rusak, pembangunan drainase, hingga penanganan aliran air di kawasan permukiman dengan kondisi tanah miring.

Warga berharap berbagai usulan tersebut dapat diperjuangkan agar lingkungan tempat tinggal mereka menjadi lebih tertata, aman, dan nyaman. Terutama penanganan aliran air yang dinilai penting untuk mengantisipasi genangan maupun risiko pergeseran tanah ketika curah hujan tinggi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Jufri Budiman yang juga menjabat Ketua Komisi III DPRD Kaltara membenarkan bahwa kebutuhan infrastruktur masih menjadi salah satu perhatian utama masyarakat.

Ia mengatakan, seluruh masukan warga telah dicatat untuk selanjutnya diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan. Namun, Jufri mengingatkan bahwa setiap usulan program harus memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.

Menurutnya, tidak semua pembangunan infrastruktur di Kota Tarakan dapat ditangani menggunakan anggaran Pemerintah Provinsi Kaltara. Karena itu, masyarakat perlu memahami kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan agar program yang diusulkan dapat direalisasikan sesuai ketentuan.

“Kami diperintahkan saat ini, ketika membuat program dan juga menitip ke pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Kalimantan Utara, Pak Gubernur menyampaikan boleh-boleh saja dititipkan kepada kami program, tapi harus sesuai dengan kewenangan karena sekarang tidak bisa keluar dari kewenangan,” ujar Jufri.

Ia menjelaskan, beberapa ruas jalan di Kota Tarakan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltara di antaranya kawasan Gunung Selatan, Jalan Gajah Mada, serta Jalan Lingkar.

Sementara itu, sebagian besar jalan lingkungan di tingkat RT dan jalan permukiman masih menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tarakan.

Meski demikian, Jufri menegaskan bahwa perbedaan kewenangan tidak boleh menjadi penghalang dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Ia berkomitmen membangun koordinasi dengan DPRD Kota Tarakan dan Pemerintah Kota Tarakan agar aspirasi warga tetap dapat ditindaklanjuti melalui sinergi antarpemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Jufri juga menyampaikan perkembangan perbaikan Jalan Gajah Mada yang sebelumnya mengalami penurunan badan jalan dan menjadi keluhan pengguna jalan.

Menurutnya, penanganan ruas jalan tersebut sudah mulai dilakukan berkat koordinasi antara DPRD Kaltara, Pemerintah Provinsi Kaltara, Pemerintah Kota Tarakan, dan DPRD Kota Tarakan.

Jufri menyebutkan, panjang ruas jalan yang ditangani sekitar 200 meter. Dengan panjang tersebut, ia berharap proses pengerjaan dapat diselesaikan sebelum perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

“Target saya harus sebelum tahun baru, sebelum Natal sudah selesai. Enggak boleh lama karena memang pengerjaan tidak terlalu, hanya ruasnya kurang lebih 200 meter kan panjangnya,” ungkapnya.

Ia berharap perbaikan Jalan Gajah Mada dapat diselesaikan sesuai target sehingga masyarakat bisa menikmati akses jalan yang lebih aman dan nyaman, khususnya menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Jufri juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Tarakan, terutama kebutuhan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltara, sekaligus mendorong koordinasi untuk usulan yang menjadi kewenangan pemerintah kota. (**/adv)