Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara Syamsuddin Arfah Ajak Warga Tarakan Ikut Kasih Masukan Buat Perda
TARAKAN – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I., M.Si., mengajak masyarakat untuk ikut terlibat memberikan masukan dalam proses penyusunan dan pembahasan peraturan daerah (Perda). Menurutnya, Perda yang baik harus lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan hanya dari ruang rapat.
Hal itu disampaikan Syamsuddin saat menggelar reses di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah ketua RT, tokoh masyarakat, dan warga.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan Tarakan itu menegaskan, reses bukan sekadar agenda rutin untuk bertemu konstituen. Reses adalah ruang dialog dua arah untuk menyerap persoalan dan masukan langsung dari masyarakat.
Selain membahas kondisi pembangunan dan keterbatasan fiskal daerah, pertemuan tersebut juga membicarakan persoalan sosial serta rencana pembahasan sejumlah Perda di DPRD Kaltara.
“Dalam reses ini kami membahas perda-perda yang sudah kita jalankan dan perda-perda yang rencananya akan kita bahas atau akan kita pansuskan,” ujarnya.
Syamsuddin menilai, masyarakat memiliki pengalaman langsung terhadap berbagai persoalan di lingkungannya. Karena itu, masukan dari ketua RT, tokoh masyarakat, dan warga menjadi bahan penting bagi DPRD dalam merumuskan kebijakan daerah.
Dalam diskusi tersebut, pembinaan generasi muda dan penguatan lingkungan sosial turut menjadi perhatian.
Ia menjelaskan, setiap rencana pembentukan Perda harus melalui mekanisme dan tahapan sesuai ketentuan, termasuk penyusunan naskah akademik sebagai landasan dalam merumuskan materi regulasi.
Untuk mendukung proses tersebut, pihaknya berencana melibatkan kalangan akademisi melalui kerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan (UBT).
“Kajian akademisnya nanti kita kerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan. Setelah itu, baru kita lanjutkan dalam proses pembahasan perda,” katanya.
Syamsuddin berharap, komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat terus terjaga. Ia ingin kegiatan reses menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan sekaligus memberikan gagasan terhadap kebijakan yang akan dibahas di tingkat provinsi.
Menurutnya, regulasi yang baik harus berangkat dari kebutuhan masyarakat sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan dan kehidupan sosial di Kalimantan Utara.
(Adv)
