DPRD Provinsi Kaltara Gelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 KPK RI
TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kaltara memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 KPK RI, Selasa (17/11/26).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kaltara ini dihadiri Gubernur Kaltara, Direktur Korsup Wilayah 4 KPK RI Edi Suryanto beserta jajaran, Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltara, Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltara.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada penguatan pengawasan perencanaan dan penganggaran APBD, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, serta pengadaan barang dan jasa.
Anggota DPRD Kaltara juga menyampaikan sejumlah aspirasi dan kondisi riil masyarakat, khususnya terkait tantangan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tingginya biaya konstruksi di daerah perbatasan, serta kebutuhan petani dan nelayan terhadap dukungan sarana produksi.
Melalui forum tersebut, anggota DPRD turut mendorong adanya sinkronisasi regulasi dan kebijakan afirmatif, termasuk penyesuaian standar satuan harga bagi wilayah kepulauan dan perbatasan, agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tim Korsup KPK RI menekankan pentingnya penguatan sistem pencegahan korupsi berbasis pengawasan dan deteksi dini. Seluruh pihak juga didorong untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintahan serta memastikan setiap proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.
Rapat koordinasi ini menghasilkan komitmen tindak lanjut melalui penguatan peran Inspektorat Daerah dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, dan audit kepatuhan terhadap hasil evaluasi.
(Humas DPDR Kaltara)
