572 ASN Mengikuti Tes Pemetaan Penilaian Kompetensi Profiling ASN (ProASN), Pemkab Nunukan Percepat Penerapan Manajemen Talenta.

909510939_1643939560701396_1216762635109444310_n

NUNUKAN – Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan terus memperkuat penerapan sistem merit dan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) melalui kegiatan Pemetaan Penilaian Kompetensi Profiling ASN (ProASN) Tahun 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nunukan bekerja sama dengan Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin dan BKN Pusat ini berlangsung selama empat hari, dan dilaksanakan di ruang CAT BKPSDM Nunukan dan diikuti 572 peserta. Selasa (17/11/26).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Drs. H. Raden Iwan Kurniawan, M.A.P., yang mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE, MM.

Sebanyak 572 peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, serta Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Pelaksanaan pemetaan kompetensi dilakukan melalui metode Computer Assisted Competency Test (CACT) dengan fasilitasi Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Pj. Sekda, disampaikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor mendasar dalam mewujudkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Karena sehebat apa pun program yang kita susun, selengkap apa pun fasilitas yang kita miliki, semuanya sangat bergantung pada kemampuan orang-orang yang melaksanakannya. Maka dari itu, kita perlu memastikan bahwa setiap ASN memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, kegiatan profiling atau pemetaan kompetensi ASN bukan sekadar mengukur kemampuan melalui serangkaian soal atau ujian berbasis komputer. Lebih dari itu, profiling ASN merupakan upaya untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif mengenai potensi dan kompetensi setiap pegawai.

Hasil pemetaan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kompetensi manajerial, sosial kultural, literasi digital, hingga preferensi karier ASN. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah daerah akan memiliki dasar yang lebih baik dalam menyusun kebijakan pengembangan pegawai, merencanakan kebutuhan kompetensi, serta menyiapkan kader-kader aparatur yang memiliki kapasitas untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar.

Dalam sambutannya, Bupati juga menegaskan bahwa pemetaan penilaian kompetensi ProASN merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menekankan pentingnya pengelolaan ASN berdasarkan sistem merit.

“Artinya, pengelolaan ASN harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Bukan karena kedekatan, bukan karena hubungan pribadi, dan bukan semata-mata karena senioritas,” tegasnya.

Menurutnya, prinsip tersebut harus dibangun secara konsisten dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Setiap ASN harus diberikan kesempatan untuk berkembang berdasarkan kemampuan dan prestasi yang dimiliki.

Ia juga berharap hasil profiling dapat benar-benar dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier, penempatan pegawai, peningkatan kapasitas, serta penerapan manajemen talenta ASN.

“Sebab, menempatkan seseorang sesuai kompetensinya bukan hanya menguntungkan pegawai yang bersangkutan, tetapi juga akan memberikan dampak terhadap kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” lanjutnya.

Kepada seluruh peserta, Bupati berpesan agar mengikuti setiap tahapan pemetaan kompetensi dengan serius, jujur, dan sungguh-sungguh. Ia meminta agar kegiatan tersebut tidak dianggap sebagai beban, melainkan menjadi kesempatan untuk mengenali kemampuan diri, mengetahui aspek yang masih perlu ditingkatkan, sekaligus melihat peluang pengembangan karier ke depan.

Dalam sambutannya Bupati juga meminta BKPSDM Kabupaten Nunukan memastikan seluruh proses pelaksanaan berjalan dengan baik, objektif, transparan, dan akuntabel. Data yang dihasilkan harus dikelola secara profesional dan benar-benar menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan kepegawaian.

“Ke depan, saya ingin birokrasi Pemerintah Kabupaten Nunukan diisi oleh ASN yang tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki kapasitas, integritas, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Inilah birokrasi yang ingin kita bangun bersama,” tegasnya.

Melalui kegiatan Pemetaan Penilaian Kompetensi ProASN Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap dapat memperoleh basis data potensi dan kompetensi ASN yang semakin lengkap dan akurat, sehingga mampu mendukung percepatan penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

(PROKOMPIM)