TANJUNG SELOR – Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan dukungan penuh terhadap seluruh usulan anggaran yang diajukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltara dalam pembahasan APBD 2026.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsudin Arfah, Selasa (2/12/2025).
Syamsudin Arfah menekankan bahwa seluruh program kesehatan dianggap sangat krusial dan tidak ada satu pun yang dipangkas.
Menurut Syamsudin, Dinas Kesehatan adalah OPD yang harus mendapatkan prioritas maksimal. Oleh sebab itu, apa pun yang diusulkan oleh Dinkes seluruhnya masuk kategori kebutuhan mendesak.
“Yang diprioritaskan itu memang di Dinas Kesehatan. Dinas ini harus jalan. Dan saya lihat semua yang mereka masukkan itu nggak ada yang kami kurangin. Artinya, semua kami support,” kata Syamsudin, Selasa (2/12/2025).
Meski sebagian besar usulan sudah disetujui, Syamsudin menyebut ada dua pekerjaan rumah (PR) yang menjadi fokus khusus dalam pembahasan bersama mitra kerja.
Yakni, Rumah Sakit dan Infrastruktur Penunjang, Insentif dokter spesialis, Pembangunan fasilitas oksigen serta Pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 40 miliar.
Menurutnya, DAK tersebut mensyaratkan dana pendamping Rp 2,5 miliar dari daerah, yang hingga kini belum dianggarkan. Syamsudin menegaskan bahwa kebutuhan ini harus masuk sebagai prioritas karena menyangkut pelayanan kesehatan dasar.
“Itu yang belum masuk dan memang sangat penting, makanya kami anggap itu sebagai prioritas,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga mendorong perlindungan pekerja rentan terhadap BPJS Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2 miliar selama enam bulan. Program ini juga belum tercantum dalam pagu anggaran.
“Di Dinas Kesehatan, BPJS kesehatan sebesar Rp 20 miliar sudah masuk. Tapi untuk pekerja rentan yang Rp 2 miliar itu belum. Ini juga harus jadi perhatian,” sebutnya.
Lebih lanjut, Syamsudin berharap pada tahun 2026, pelayanan kesehatan bisa berjalan lebih maksimal hingga ke wilayah-wilayah terpencil.
Dalam hal ini, pihaknya menilai keberadaan anggaran menjadi kunci utama, sehingga pihaknya mendorong agar perbaikan bisa terlihat di triwulan II tahun anggaran 2026.
“Mudah-mudahan triwulan kedua 2026 anggaran bisa berjalan baik. Ada beberapa hal yang akan kita support, sama seperti sektor pendidikan,” tandasnya.
(Humas DPRD Kaltara)
