Dorong Berkembangnya Literasi, Dinas Perpustakaan Nunukan Luncurkan POCADI dan iNunukan

Nunukan – Di tengah perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi, budaya atau kebiasaan membaca semakin mengalami kemunduran. Tanpa membaca, tidak akan ada budaya atau peradaban yang bisa dibangun oleh manusia”. 

Hal itu disampaikan oleh Bupati Nunukan yang diwakili oleh Asisten Administrasi Setda H. Asmar saat meluncurkan POCADI (Pojok Baca Digital) yang digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan di Ruang Pertemuan VIP lt. IV Kantor Bupati Nunukan, Selasa (20/04).

Kegiatan yang bertema “Tingkatkan Kemampuan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas, Di Era Globalisasi dan Revolusi Industri 4.0″ ini juga dihadiri oleh  Direktur Aksaramaya, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Nunukan dan 500 siswa-siswi SD, SMP, dan SMA yang mengikuti secara virtual.

Lebih lanjut H. Asmar menyampaikan bahwa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi seperti saat ini, budaya atau kebiasaan membaca di masyarakat justru terlihat mengalami kemunduran. 

Budaya membaca, utamanya membaca buku mulai tidak menarik lagi untuk dilakukan. Kalaupun membaca sesuatu, sering kali tidak utuh atau sepotong-sepotong.

Tambahnya lagi, di era digitalisasi ini, masyarakat menginginkan sesuatu yang serba cepat, serba praktis, serta murah, dan menarik, termasuk soal buku. 

Bukan saatnya lagi orang menenteng buku tebal kemana-mana dan membacanya saat waktu senggang. Masyarakat sekarang ingin buku-buku yang bisa diakses dari perangkat HP, sehingga membaca bisa dilakukan secara praktis dimanapun.

“Saya bersyukur, perpustakaan Kabupaten Nunukan akhirnya mampu menjawab tantangan itu dengan baik. Pada hari ini, kita bersama-sama akan melakukan Launching Layanan Perpustakaan Digital oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Nunukan. Melalui aplikasi iNunukan,

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabuaten Nunukan telah menyusun program-program untuk pengoptimalisasi layanan perpustakaan yang berbasis TIK. Saya berharap, fasilitas perpustakaan digital ini mampu meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat di Nunukan”, ujarnya. 

Dalam laporannya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Nunukan Drs. H. Moh. Arsyad  menyampaikan bahwa iNunukan merupakan hibah dari Aksaramaya yang berkedudukan di Jakarta. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi buku sebagian besar dalam format digital yang bisa diakses melalui komputer, gawai, atau smartphone, jenis perpustakaan ini berbeda dengan jenis perpustakaan konvensional yang merupakan kumpulan buku tercetak.

“Saat ini iNunukan memiliki koleksi buku digital sebanyak 1307 buku. Yang pertama hibah dari Aksaramaya buku SD sebanyak 350 buku, SMP sebanyak 227 buku, dan SMA sebanyak 111 buku. Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Nunukan berjumlah 619 buku, yang terdiri dari APBD tahun 2019 sebanyak 85 buku, DAK tahun 2020 sebanyak 534 buku, jadi jumlah eksemplar sebanyak 1715 buku”, ujar H. Arsyad. 

Selain itu H. Arsyad juga mengatakan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Nunukan juga melaksanakan kegiatan nasional yaitu tranformasi berbasis inklusif  sosial yaitu suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.

“Transformasi tersebut dapat diwujudkan dalam 4 peran yaitu perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan, perpustakaan merancang lebih berdaya guna bagi masyarakat, perpustakaan menjadi modal untuk menemukan solusi permasalahan masyarakat, yang terakhir perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki”, tambah H. Arsya. ( ADV* )

Lalingka Minta Pemprov Kaltara Publikasikan Hasil Investigasi Pencemaran Sungai Malinau

Tanjung Selor – Pernyataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berisi apresiasi kepada PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) dinilai beberapa pihak sebagai hal yang ganjil. Pasalnya, PT KPUC adalah perusahan yang diduga sebagai pihak yamg paling bertanggung jawab atas pencemaran sungai di Malinau.

Lembaga Advokasi Lingkungan Kalimantan Utara (Lalingka) menilai yang dilakukan Pemprov Kaltara tersebut sebagai preseden buruk bagi keberlangsungan ekosistem yang sehat di Kaltara. Karena dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) jelas mengatur sangsi bagai pihak yang telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan.

“Kami tidak habis pikir dengan sikap Pemprov Kaltara kepada PT KCUP itu. UU No 32 Tahun 2009 itu dalam pasal 103 dan pasal 104 jelas mengharuskan pihak yang terlibat dalam pencemaran dikenakan sangsi,” tutur Ketua Harian Lalingka, Andry Usman, Minggu (18/4).

Sebagaimana diketahui, dalam Pasal 103 UU No 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa : Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ketua Harian Lembaga Advokasi Lingkungan Kalimantan Utara (Lalingka), Andry Usman

“Menabur bibit ikan itu bukan solusi karna pola ini akan membuka jalan bagi perusahaan lain untuk berbuat seperti yang di lakukan oleh PT.KPUC. Jangan sampai perusahaan se Kalimantan Utara lantas berpikiran, kalau cuma menggantikan binatang yang mati akibat limbahnya sih mudah – Andry Usman”

Sementara dalam Pasal 104 di UU yang sama menyebutkan: Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sehingga Andry menilai pengistimewaan dalam sangsi kepada PT. KCUP oleh Pemprov Kaltara adalah contoh buruk dalam penanganan pencemaran lingkungan.

Melepaskan bibit ikan yang dilakukan oleh PT. KCUP pun menurut Lalingka bukan sebuah solusi. Akan tetapi justru akan menjadi contoh perusahaan lain bertindak sembrono dalam pengelolaan limbahnya

“Menabur bibit ikan itu bukan solusi karna pola ini akan membuka jalan bagi perusahaan lain untuk berbuat seperti yang di lakukan oleh PT.KPUC. Jangan sampai perusahaan se Kalimantan Utara lantas berpikiran, kalau cuma menggantikan binatang yang mati akibat limbahnya sih mudah ,” tandas Andry.

Terkait pernyataan Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang yang menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kaltara telah melakukan investigasi terkait pencemaran sungai tersebut, Andry minta agar hasil investigasi tersebut dapat dibuka untuk publik.

“Mengenai hasil investigasi, kalau memang valid, kami minta agar dibuka ke publik. Jika tidak ada masalah, kenapa seakan – akan disembunyikan? Ingat, untuk mengetahui hasil investigasi tersebut, bukan sekedar kewajiban DLH Kaltara namun juga hak masyarakat,” tegasnya.

Lalingka menurut Andry juga minta kepada media masa agar memberitakan yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan karena ada kedekatan baik secara emosional maupun hal lain , lantas kehilangan sikap obyektif. Andry mengingatkan bahwa imbas dari pemberitaan yang tak berimbang sangat berpotensi menyebabkan persepsi liar ditengah masyarakat

“Bagi teman – teman media, saya harap untuk mengedepankan sikap yang objektif. Karena imbas dari sebuah berita itu sangat luar biasa bagi masyarakat,” tandasnya.

Terkait Pencemaran Sungai Malinau, Deddy Sitorus: Tidak Boleh Ada Pengistimewaan Terhadap Penegakan Hukum

Tanjung Selor – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Deddy Sitorus mendukung investasi di Kalimantan Utara (Kaltara) sepanjang pengusaha tersebut taat aturan. Karena dengan adanya infestasi maka terbuka peluang kerja dan perputaran roda ekonomi.

“Kalau perusahaan itu beroperasi sesuai aturan yang ada, saya mendukung mereka. Karena kita membutuhkan investasi untuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi. Tetapi kita sangat berharap agar investasi itu bekerja sesuai aturan memberikan manfaat bagi rakyat banyak,” ujar Deddy saat menanggapi pertanyaan awak media mengenai pencemaran Sungai di Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara), Sabtu (17/4).

Diberitakan sebelumnya, pencemaran Sungai di Malinau tersebut diduga melibatkan salah satu Perusahaan Tambang yang beroperasi di Malinau. Awal Februari 2021, tanggul kolam limbah perusahaan batubara PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC), jebol dan diduga menjadi sebab tercemarnya Sungai Malinau dan Sesayap. 

Limbah tambang itupun mengalir dan mencemari Sungai Malinau. Setidaknya warga yang tersebar 14 desa sekitar DAS Malinau yakni Desa Sengayan, Langap, Long Loreh, Gongsolok, Batu Kajang, Setarap, Setulang, Setaban). Lalu, DAS Mentarang (Lidung Keminci dan Pulau Sapi) dan DAS Sesayap (Desa Tanjung Lapang, Kuala Lapang, Malinau Hulu, dan Malinau Kota sangat merasakan dampaknya.

Tak hannya matinya ikan – ikan yang merupakan sumber penghidupan masyarakat sebagai nelayan, limbah juga membuat air sungai sempat tak dapat di konsumsi.

Foto: Anggota DPR RI, Deddy Sitorus

“Tidak boleh dibiarkan persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa perusahaan itu tidak tersentuh hukum dan bisa membeli siapapun. Itu tidak baik dan sangat berbahaya. Proses hukum juga diperlukan agar bencana seperti ini tidak terulang di masa depan – Deddy Sitorus”

Atas kejadiann tersebut, Deddy kemudian melayangkan surat kepada berberapa instansi diantaranya Menteri ESDM RI, Arifin Tasrif, Menteri Kehutanan & LH Republik Indonesia, Siti Nurbaya, serta Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit Parbowo,
Dalam Melalui suratnya bernomor 008/DS/DPR-RI/II/2021, tanggal 10 Pebruari 2021, Dedy meminta ketiga instansi tersebut menindak lanjuti jebolnya penampungan limbah milik PT KPUC tersebut.

Namun pada Sabtu 14 April 2021, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menganggap persoalan ini selesai. Bahkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Utara menyatakan bahwa Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan investigasi atas jebolnya tanggul. Dan hasil investigasi tersebut mengungkapkan,  kualitas sungai Malinau masih kategori aman dan ikan-ikan juga layak dikonsumsi warga.

“Sekali lagi saya berharap, tidak ada lagi tanggapan negatif dari masyarakat soal Sungai Malinau, karena kejadian jebolnya tanggul murni musibah dan sudah diatasi dengan baik oleh perusahaan,” demikian Gubernur Kaltara,  Zainal Arifin Paliwang saat mengucapkan investasi yg dilakukan DLH Kaltara tersebut.

Namun Deddy mengingatkan, pencemaran Sungai di Malinau , Kalimantan Utara (Kaltara) tak bisa dianggap sebelah mata. Mekanisme hukum harus diterapkan kepada pihak – pihak yang diduga menjadi penyebabnya tercemarnya sungai yang merupakan salah satu sumber penting bagi masyarakat sekitar..

“Walaupun kita tidak tahu apakah itu sebuah bencana yang tidak terelakkan atau karena adanya kelalaian atau ada unsur kesengajaan, namun undang undang  sudah mengatur dengan jelas dan seharusnya dijadikan rujukan dalam menyikapi masalah ini,” tegasnya.

Politisi PDI Pwejuangan itu menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa jaminan kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Hal ini merupakan pedoman untuk menjaga
lingkungan serta sebuah acuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap lingkungan

Deddy justru menilai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Utara bermaksud menghindari polemik berkepanjangan terhadap kasus ini.

“Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup  tentang hasil investigasi dan realisasi dari SK yang dikeluarkan atas insiden pencemaran sungai Malinau ini,” tutur Deddy

Lebih lanjut Deddy mengungkapkan bahwa pencemaran sungai itu sudah berulang kali terjadi, Sehingga sebagai wakil rakyat, menurutnya wajar mempertanyakan langkah – langkah sudah dilakukan oleh perusahaan serta  bagaimana mitigasinya,. 

“Atau mungkin sebaiknya penanganan kasus ini oleh pihak POLRI dan Kementerian LHK,” tandas poliitisi PDI Perjuangan tersebut.Seharusnya DLH Provinsi, menurunkan tim untuk memeriksa kualitas air Sungai Malinau sebelum ikut-ikutan dalam kegiatan tabur benih ikan di sungai. Tidak saja di lokasi yg tercemar di sekitar penambungan limbah tetapi juga sedimentasi di muara sungai. 

“Perlu diingat, bahwa unsur – unsur pencemar dari limbah itu bersifat “bio-akumulatif” yang artinya akibatnya dari limbah itu baru akan terlihat dalam jangka panjang,” jelasnya 

Jika kandungan racun dari limbah itu di luar batas toleransi, maka sesungguhnya air sungai tidak layak digunakan utk kebutuhan sehari-hari apalagi untuk diminum. Jika kandungan pencemarannya berat maka ikan yg ada disungai itu atau di muara sungai sangat tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Hal ini harus diperiksa secara mendalam karena tugas pemerintah itu melindungi rakyatnya. 

“Saya sangat berharap agar pihak Pemprov segera mengundang peneliti independen untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Kalau memang dalam batas aman dan sudah tidak tercemar, maka kita tidak perlu lagi khawatirkan,” ungkapnya

Deddy menegaskan, pihaknya akan tetap memonitor langkah penegakan hukum oleh instansi yang berwenang seperti Polri, Kemen LHK dan Kemen ESDM. Hal ini menurutnya sangat perlu agar masyarakat tidak menyimpan syak wasangka berlebihan dan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan kepada hukum. 

“Tidak boleh dibiarkan persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa perusahaan itu tidak tersentuh hukum dan bisa membeli siapapun. Itu tidak baik dan sangat berbahaya. Proses hukum juga diperlukan agar bencana seperti ini tidak terulang di masa depan. Tak boleh ada yang didistimewakan dalam penegakan hukum”  jelasnya 

Deddy mengungkapkan, jika sungai Malinau sudah benar-benar aman dari zat beracun, perusahaan sudah mematuhi persyaratan dan aturan pengolahan limbah yang ada, maka ia jua akan menyumbangkan ikan di sungai  Malinau tersebut.

“Jika memang sudah aman, saya pasti juga akan melepaskan bibit ikan di sungai itu,” tutupnya. (Eddy Santry)

ReplyForwar

Deddy Sitorus: Penyelesaian Kasus Pencemaran Sungai Malinau Harus Tetap Mengacu Pada UU

Tanjung Selor – Pencemaran Sungai di Malinau , Kalimantan Utara (Kaltara) tak bisa dianggap sebelah mata. Mekanisme hukum harus diterapkan kepada pihak – pihak yang diduga menjadi penyebabnya tercemarnya sungai yang merupakan salah satu sumber penting bagi masyarakat sekitar.


Demikian diungkapkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) , Deddy Sitorus, menanggapi belum selesainya persoalan tersebut. Menurut Deddy, apapun penyebabnya, ada undang-undang yang harus menjadi rujukan dari penyelesaian kasus tersebut.


“Walaupun kita tidak tahu apakah itu sebuah bencana yang tidak terelakkan atau karena adanya kelalaian atau ada unsur kesengajaan, namun undang undang  sudah mengatur dengan jelas dan seharusnya dijadikan rujukan dalam menyikapi masalah ini,” tegas Deddy, Sabtu (17/4)


Diberitakan sebelumnya,  pada awal Februari lalu, tanggul kolam limbah perusahaan batubara PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) di Malinau, Kalimantan Utara, jebol dan mencemari Sungai Malinau dan Sesayap. 


Limbah tambang itupun mengalir dan mencemari Sungai Malinau. Setidaknya warga yang tersebar 14 desa sekitar DAS Malinau yakni Desa Sengayan, Langap, Long Loreh, Gongsolok, Batu Kajang, Setarap, Setulang, Setaban). Lalu, DAS Mentarang (Lidung Keminci dan Pulau Sapi) dan DAS Sesayap (Desa Tanjung Lapang, Kuala Lapang, Malinau Hulu, dan Malinau Kota sangat merasakan dampaknya.

Masih diketemukan ikan mati yang diduga terkena limbah batu bara


Tak hannya matinya ikan – ikan yang merupakan sumber penghidupan masyarakat sebagai nelayan, limbah juga membuat air sungai sempat tak dapat di konsumsi.


Diketahui, terkait hal tersebut, pada 10 Februari 2021, Pemerintah Kabupaten Malinau mengeluarkan sanksi. Dalam SK Nomor 660.5/K/.86/2021 tentang sanksi paksaan pemerintah kepada perusahaan, pemkab meminta perusahaan melakukan perbaikan tanggul, penimbunan tanah, melibatkan tenaga ahli kompeten untuk mengatasi limbah. Juga, mengganti ikan mati, membuat sistem penanganan dini penanganan tanggul jebol serta inspeksi tanggul secara berkala.


“Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup  tentang hasil investigasi dan realisasi dari SK yang dikeluarkan atas insiden pencemaran sungai Malinau ini,” tutur Deddy

Sebagaimana dilansir dari Mongabay.co.id, dalam laporan Jatam pada 2018 berjudul “Oligarki Ekstraktif dan Penurunan Kualitas Hidup Rakyat” menyebutkan, perubahan terjadi pada sungai sejak pertambangan batubara beroperasi di hulu Sungai Malinau dan limbah masuk ke sungai. Perubahan paling mudah teramati, kata Merah, adalah perubahan warna air sungai. Kini, air jadi keruh. Dari laporan warga menyatakan kalau ikan-ikan sungai berkurang dan mulai susah ditemukan.


“Pencemaran sungai itu sudah berulang kali terjadi, saya tidak tahu langkah2 apa yg sudah dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana mitigasinya,. Mungkin sebaiknya penanganan kasus ini oleh pihak POLRI dan Kementerian LHK,” tandas poliitisi PDI Perjuangan tersebut.


Menanggapi sikap Pemprov Kalimantan Utara yang mengpreisiasi PT  KPUC melalui seremonial pelepasan bibit ikan di Sesayap, yang menyebutkan bahwa investigasi telah dilakukan dan air sungai Malinau dinyatakan aman, Deddy menilai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Utara bermaksud menghindari polemik berkepanjangan terhadap kasus ini.


“Fikiran positif saya mengatakan begitu. Tapi saya juga ingin mengingatkan Pemprov bahwa masyarakat berharap mereka melaksanan tugasnya sesuai peraturan dan per-UU yang berlaku. Jangaj ada dusta diantara kita,” tandasnya.


Menurut Deddy, seharusnya DLH Provinsi Kaltara, menurunkan tim untuk memeriksa kualitas air Sungai Malinau sebelum ikut-ikutan dalam kegiatan tabur benih ikan di sungai. Tidak saja di lokasi yg tercemar di sekitar penambungan limbah tetapi juga sedimentasi di muara sungai. 


“Perlu diingat, bahwa unsur – unsur pencemar dari limbah itu bersifat “bio-akumulatif” yang artinya akibatnya dari limbah itu baru akan terlihat dalam jangka panjang,” jelasnya 


Jika kandungan racun dari limbah itu di luar batas toleransi, maka sesungguhnya air sungai tidak layak digunakan utk kebutuhan sehari-hari apalagi untuk diminum. Jika kandungan pencemarannya berat maka ikan yg ada disungai itu atau di muara sungai sangat tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Hal ini harus diperiksa secara mendalam karena tugas pemerintah itu melindungi rakyatnya. 


“Saya sangat berharap agar pihak Pemprov segera mengundang peneliti independen untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Kalau memang dalam batas aman dan sudah tidak tercemar, maka kita tidak perlu lagi khawatirkan,” ungkapnya


Deddy menegaskan, pihaknya akan tetap memonitor langkah penegakan hukum oleh instansi yang berwenang seperti Polri, Kemen LHK dan Kemen ESDM. Hal ini menurutnya sangat perlu agar masyarakat tidak menyimpan syak wasangka berlebihan dan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan kepada hukum. 


“Tidak boleh dibiarkan persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa perusahaan itu tidak tersentuh hukum dan bisa membeli siapapun. Itu tidak baik dan sangat berbahaya. Proses hukum juga diperlukan agar bencana seperti ini tidak terulang di masa depan,”  jelasnya 


Deddy mengungkapkan, jika sungai Malinau sudah benar-benar aman dari zat beracun, perusahaan sudah mematuhi persyaratan dan aturan pengolahan limbah yang ada, maka ia jua akan menyumbangkan ikan di sungai itu. 


“Perusahaan itu harus ingat bahwa rakyat juga punya batas kesabaran dan logikanya sendiri. Kalau perusahaan itu beroperasi sesuai aturan yang ada, saya mendukung mereka. Karena kita membutuhkan investasi utk membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi. Tetapi kita sangat berharap agar investasi itu bekerja sesuai aturan memberikan manfaat bagi rakyat banyak,” pungkasnya. (Eddy Santry)

Seorang Terduga Teroris Di Makassar Tewas Ditembak Lantaran Serang Petugas

Jakarta – Salah satu Terduga teroris asal Makassar, MT, terpaksa ditembak mati Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror pada Kamis (15/4/2021).

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Endra Zulpan, tindakan tegas itu terpaksa dilakukan karena MT menyerang petugas dengan parang saat hendak ditangkap di rumahnya.

“Menyerang petugas dengan menggunakan parang yang panjang, dua parang digunakan di tangan kiri dan kanan. Kemudian menyerang dengan membabi buta,” ungkap Zupan kepada awak media, Kamis (14/4).

Menurut Zulpan, terpaksa ditembaknya MT karena sebelum mengambil tindakan tegas tersebut, petugas sudah melakukan upaya peringatan namun alih – alih menyerah, MT justru melakukan perlawanan.

“Peringatan itu tak dihiraukan dan justru melawan bahkan secara agresif menyerang petugas. Sehingga terpaksa petugas melakukan tindakan tegas dan terukur dengan melepaskan tembakan,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, MT adalah terduga jaringan Teroris Vila Mutiara yang diduga erat kaitannya dengan peristiwa Bom Bunuh Diri di depan Gereja Katedral, Makassar pada Minggu 28 April 2021 silam.

Jenazah MT hingga berita ini diterbitkan, masih dalam perjalanan menuju RS Bhayangkara, Makasar.

(Eddy Santry)