AKSES JALAN UTAMA DESA SUNGAI LEMO ATAS SEBATIK TENGAH TERPUTUS KURANGNYA PERHATIAN PEMERINTAH

NUNUKAN – Menurut andre Pratama Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Pulau Sebatik, bahwa Persoalan Jalan Atas Desa Sungai Lemo itu perna saya Gelar Reses di RT.04 dan Saya mengundang 4,Rt  yakni Rt.04.05.06 dan 07 dan Disitu saya mendapat Keluhan masyarakat dan Salah Satu Keluhan secara umum yakni Masalah Imprastruktur Jalan Utama yang telah dibangun kurang lebih 12 tahun yang lalu dan memang awalnya bagus.

Jalan utama sungai lemo atas ini  salah satu Jalan yang menghubungkan kampung Lordes dengan Desa Maspul kalau tidak salah kurang lebih 13-14 Kilometer, saya melihat program yang dicanangkan pemerintah Cukup bagus untuk kepentingan dan kemajuan Prekonomian masyarakat luar biasa hanya saja pemerintah tidak Mengangarkan Biaya Pemiliharan Jalan dan Jembatan, sehingga ketika Jalan itu mulai rusak tidak ada lagi tindak lanjutnya sehingga jalan itu tidak bisa digunakan oleh masyarakat.

lanjud Andre  Pratama salah satu anggota DPRD dinilai Kritis terhadap kebijakan Pemerintah dan setiap Keluhan masyarakat selalu di suarahkan melalui Reses Melalui Musrembang juga melalui pokok pokok pikiran Dewan, bahkan Jalan Atas Sungai Lemo itu kalau tidak salah sudah 4x diusulkan melalui Musrembang Kecamatan Sebatik Tengah dan bahkan itu sangat prioritas Rangking pertama.

Saya Sebagai Wakil Masyarakat 5 kecamatan Pulau Sebatik “Serius Engak Pemerintah  menindak lanjuti Keluhan masyarakat dan memang Jalan Atas Sungai mengalami kerusakan”, sehingga pada saat Hujan Jalan ini samasekali tidak bisa dilalui karena sangat Licin, lagi pula banyak yang berlubang lubang Seperti  Gubangan Kerbau.

persoalan Jalan ini saya sudah 2x melaporkan kepada Pak Sopyan kepala Dinas Pekerjaan Umum  dan mereka sudah melakukan Peninjauan, tapi  untuk ditinjaukalau tidak ada Realisasi dan niat untuk membangun dan memperbaiki Jalan tersebut ujar Andre pratama kepada jurnalis.

Selain itu Andre juga mendapat Keluhn saat melaksanakan Reses Yakni masalah Pembngunan Jalan Usaha Tani  warga mengelu  hasil perkebunan warga baik itu buah sawit maupun hasil pertanian lainnya seperti buah durian dan hasil perkebunan lain  Warga meminta agar dibuatkan Jalan Usaha Tani.

Juga mengenai Persoalan Listrik  saya juga sudah Perjuangkan Alhamdulillah wilayah Jalan Atas sungai lemo sudah terang namun baru sebagian masyarakat.

Warga Rt.040.dan Rt.07 salah satu daerah penghasil  Durian Montong memang dari pertanian mereka cukup hanya saja Faktor Kerusakan Jalan Utama  dan harus menjadi perhatian Pemerintah kabupaten Nunukan.

Saya sangat mendukung   apa yang disampaikan oleh ketua DPRD Nunukan bahwa Dibangkitkan kembali Kegotong royongan  atau jumat bersih minimal sekali sebulan pengeraknya adalah Camat Lura dan RT membersihkan Lingkungan masing masing, kalau tidak salah pada saat  pemerintahan Drs.H Basri dan Asma Gani  Selalu dilaksanakan sehingga pada saat itu pemkab nunukan mendapat Piagam Penghargaan dari kementrian lingkungan hidup, berharap apa yang disampaikan ketua DPRD menjadi Perhatian pemerintah kabupaten nunukan kepada Jajarannya. ujar Andre Pratama mengakhirinya.

( Yuspal)

Pengacara Kecewa, Hakim Vonis Sattar Bin Tambrin 5 Tahun 6 Bulan Penjara Denda 2 Milyar

NUNUKAN – Kuasa Hukum Sattar Bin Tambrin, Dedi Kamsidi, SH menilai kliennya tidak sepantasnya divonis 5 Tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Nunukan.

“Menyatakan terdakwa Sattar Bin Tambrin bersalah. Menjatuhkan pidana selama 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 2 miliar. Bila tidak dibayar diganti 2 bulan kurungan,” ujar Hakim Ketua Herdiyanto Sutantyo SH,MH yang didampingi Nardon Sianturi,SH anggota, dan Bimo Sutro Sejati,SH anggota  Rabu (13/10/2021).

Dedi Kamsidi pun akhirnya mengatakan pikir-pikir kepada majelis hakim, setelah majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap Sattar Bin Tambrin.

“Saya terus terang, kecewa, akan mendiskusikan ini dengan terdakwa Sattar Bin Tambrin dan keluarganya, apakah akan melakukan upaya hukum selanjutya. Kita diberi waktu sepekan untuk menentukan sikap,” kata Kuasa Hukum Sattar Bin Tambrin, Dedi Kamsidi, SH usai sidang vonis di Pengadilan Negeri Nunukan.

Dalam kasus ini, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram. Oleh karenanya, dia dijerat dengan pasal 112 ayat 2 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Seperti diketahui, Sattar Bin Tambrin  terdakwa kasus narkotika yang pada sidang sebelumnya dituntut 6 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 2.030.000.000 (Dua Milyar Tiga Puluh Juta Rupiah)  Subsidair selama 4 (empat) bulan Penjara didakwa melanggar pasal 112 (2) UU No 35 Tahun 2009 Jo pasal 132 (1) UU  No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

“Tuduhan JPU mengenai adanya pemufakatan jahat antara terdakwa, Sattar Bin Thamrin bersama Yusuf Bin Daeng Matteru dan Heriadi Bin Kosasi, serta Ardiansyah Bin Suriansyah adalah tidak benar berdasarkan fakta di persidangan. Sebelumnya keterangan saksi Yosua dan Iswan selaku Anggota Polri  dalam perkara ini menerangkan bahwa pertama kali menangkap Terdakwa Ardiansyah dan saat Introgasi Ardiansyah mengakui jika sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Yusuf Bin Daeng Matteru,” tutur Dedi.

Begitu juga keterangan Yusuf Bin Daeng Matteru yang berperan selaku pemilik barang haram tersebut yang diakuinya diperoleh dari Anuar (DPO), juga terungkap dalam persidangan bahwa barang haram itu dijual kepada Ardiansyah Bin Suriansyah yang mana terdakwa Sattar tidak mengenal Ardiansyah. Baik Yusuf (pemilik barang) maupun Heriadi Bin Kosasi (penghubung transaksi jual beli) juga mengakui tidak adanya keterlibatan terdakwa Sattar melakukan pengadaan, perencanaan, penawaran, pembayaran, sampai pendistribusian dari awal hingga sabu tersebut berada di tangan Ardiansyah sebagai pembeli.

Selanjutnya, Dedi juga keberatan dengan adanya tambahan pasal 105 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Replik Jaksa Penuntut Umum, padahal sebelumnya tidak ada dalam tuntutan JPU dalam persidangan sebelumnya dan Sattar Bin Thamrin hanya didakwa melanggar  pasal 112 (2) UU No 35 Tahun 2009 Jo pasal 132 (1) UU  No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Namun yang bikin Dedi Kamsidi kecewa, Majelis Hakim dinilai kurang mempertimbangkan pengakuan saksi-saksi atau terdakwa dalam kasus lainnya Yusuf Bin Daeng Matteru, Ardiansyah Bin Suriansyah maupun Heriadi Bin Kosasi  di persidangan. Padahal keterangan dari saksi bisa dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Sattar Bin Tambrin

“Jadi seharusnya memang Sattar Bin Tambrin bebas dan dilepaskan. Tapi mungkin majelis hakim ada pendapat lain,” ucapnya.

Menurut Dedi Kamsidi, kliennya seharusnya divonis bebas atau lepas, bukan dijatuhi hukuman pidana. Apalagi vonis yang dijatuhkan sangat berat.

“Lima tahun Enam bulan itu waktu yang lama. Saya masih pikir-pikir dan akan mendiskusikan lagi dengan terdakwa Sattar Bin Tambrin bersama keluarganya agar ada lah upaya supaya Sattar Bin Tambrin mendapatkan hukuman yang sesuai harapan kita,” kata dia.

Meski putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Sattar Bin Tambrin dengan hukuman penjara selama 6,5 tahun dan denda Rp 2.030.000.000.-. Namun Pengacara Dedi Kamsidi, begitu juga Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hartanto, SH pun masih belum menentukan sikap terkait vonis yang dijatuhkan majelis hakim.

“Kami masih pikir-pikir yang mulia,” ucap keduanya saat ditanya tanggapan atas vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Sattar Bin Tambrin.

(Gzb/Adm)

DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI DHARMA KARYA DHIKA 2021 “KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DUKUNG AKSELERASI INDONESIA SEHAT DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL”

Jakarta, 12 Oktober 2021 – Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Seminar Nasional “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional” dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021. Seminar Nasional ini dilaksanakan secara hybrid, luring di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM serta daring melalui zoom dan youtube mengundang seluruh elemen masyarakat agar dapat berperan aktif ikut serta membangun Indonesia yang lebih baik.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa Seminar Nasional ini adalah momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha. Hasil dari seminar ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital serta mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan. Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor. Guna mempertajam mainstreaming Bisnis dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis.

Pada giat ini, hadir Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sebagai Keynote Speaker. Beliau menyampaikan bahwa kondisi pandemi ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional. “Aturan kedaruratan” dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang lebih besar.

Beliau menegaskan bahwa konsep rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa dengan pintu darurat di masa krisis dapat kita aplikasikan dalam tata peraturan perundang- undangan. Setiap keputusan/kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik utamanya azas kemanfaatan dan kepentingan umum.

Berbagai narasumber baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku ekonomi berkumpul dalam seminar ini, untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional.

(Humas Lapas Nnk)

HUT Nunukan Ke – 22, BPJS Sumbang 20 Kursi Roda, Laura Launching Syal Manik – Manik

NUNUKAN – Sebanyak 20 kursi roda sumbangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk para penyandang disabilitas diserahkan secara simbolis oleh Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nunukan Jabbar Seusai Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Nunukan Ke – 22 di Kantor Bupati Nunukan, Selasa (12/10).
Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Kepala BPJS Tarakan dr. Kemas R Kurniansyah ikut menyaksikan penyerahan kursi roda tersebut. Bupati Laura berharap bantuan kursi roda itu bisa mengurangi beban para penyandang disabilitas di masa pandemi covid – 19 sekarang ini.
Selain kursi roda, dalam kesempatan itu Laura juga memberi penghargaan kepada dua orang siswa yang meraih prestasi di tingkat nasional, penghargaan kepada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan capaian SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) tertinggi, piagam penghargaan kepada kepala desa yang telah mengabdi untuk daerah, penyuluh teladan tingkat nasional dinas pertanian, dan balai penyuluhan pertanian (BPP) berprestasi tingkat Nasional.
Bupati Laura juga melakukan launching syal manik khas Suku Dayak, dan Anjungan Dukcapil Mandiri. Di mesin anjungan Dukcapil Mandiri tersebut, masyarakat akan bisa mendapatkann layanan kependudukan secara mudah. “Hanya tinggal ‘klik’ maka dokumen kependudukan yang diminta sudah langsung jadi,” kata Laura.
(Humas)

Momen Ulang Tahun Ke 22 Sebagai Starting Point Untuk Bangkit Pulihkan Ekonomi

NUNUKAN – Bertindak selaku Pembina Upacara HUT Kabupaten Nunukan ke 22, Bupati Nunukan,Hj, Asmin Laura Hafid, SE,MM, Ph.D berkesempatan menyampaikan sambutan di hadapan para tamu undangan yang hadir di halaman Kantor Bupati Nunukan. Selasa, (12/10/2021)
“Bawa pahat pergi kekebun, Membuat pondok untuk berteduh. Ku ucapkan selamat ulang t ahun ke 22 semoga Nunukan semakin maju”

Kabupaten Nunukan hari ini telah memasuki Usia ke 22 tahun, perjalanan panjang telah dllalui, Kabupaten Nunukan terus berkembang, terus mekar dan hingga saat ini terhitung telah 11 Kali melakukan pemekaran, berawal dari lima Kecamatan pada saat pertama terbentuk, kini sudah menjadi 21 kecamatan.

Laura mengatakan di ulang tahun yang ke 22 ini telah banyak penghargaan yang telah kit a raih Pemerintah Kabupaten Nunukan di berbagai bidang, diantaranya bidang sosial budaya, ekonomi dan pemerint ahan, tetapi yang luar biasa aoalah sapu bersih penghargaan WTP, selama enam kali berturut-turut.

“Ini menunjukkan bahwa kita sukses dalam pengelolaan keuangan yang merupakan inti dari pengelolaan pemerintahan. Walau sudah dapat penghargaan, kita terus Berbenah, berbagai kesulitan adalah pengalaman yang harus kita jadikan pelajaran, saya percaya ASN kit a sudah terla tih untuk menghadapi keadaan ini,mereka tidak akan tertatih tatih lag i berhadapan dengan situasi ini,” katanya.

Dirinya juga berpesan Kepada para ASN agar terus menjadi yang terdepan dalam memberikan motivasi dan inovasi, tantangan memang akan selalu ada, tetapi t ak boleh menyerah, harus tetap semangat dalam mengemban tugas sebagai abdi negara.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan juga menyadari di dua tahun terakhir ini, dengan APBD yang terus mengalami penurunan dan kewenangan yang tidak lag i seperti tahun tahun sebelumnya, namun tetap survive, ketika dunia diguncang virus covid-19 maka Nunukan pun terkena imbasnya.

Seperti dikethaui di awal tahun 2020, suspek pertama covio 19 ditemukan di Nunukan dan hingga kini belum kunjung selesai, hal ini membuat pemerintah merubah kebijakan, dengan prinsip “salus populi suprema lex esto – keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi” keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 menjadi yang utama.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan-pun mematuhi arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan melakukan refocusing anggaran kepada 3 hal, yaitu penanganan pandemi pada bidang kesehatan, bidang ekonomi dan dampak sosial, dan saat ini Kabupaten Nunukan adalah satu-satunya daerah dengan PPKM level 2 di Kalimantan Utara.

“Dari goncangan ini, kita tidak boleh mundur sedikitpun, the show must go on, kehidupan ini harus tetap berjalan, bersama kita bergandengan tangan menghadapi pandemi ini. Tak surut kaki melangkah, berbagai kendala dan permasalahan dapat kita hadapi dan selesaikan satu per satu, hasilnya di tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan mendapatkan DID (Dana Insentif Daerah) oleh pemerintah pusat berkat penanganan Covid-19 yang dinilai balk,” tuturnya.

Selanjutnya dikatakan, terkait dengan penanganan percepatan pandemi covid-19, pemerintah daerah, TNI, POLRI, Kejaksaan, dan seluruh pemangku kepentingan telah bekerja keras dalam menjalankan tugasnya. “Selaku Kepala Daerah, sekaligus Ketua Tim Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Nunukan, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bergerak bersama dalam penanganan covid-19 di kabupaten nunukan,” terangnya lagi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sendiri, akan terus meningkatkan kualitas layanan dalam penanganan pandemi covid-19, penambahan fasilitas kesehatan dalam rangka penanganan covid-19 juga terus diupayakan, pada September 2020, telah dioperasikan gedung Pinere di RSUD Nunukan, gedung baru yang diperuntukkan Sebagai ruang isolasi pasien covid-19. Dan Senin 11 oktober 2021 telah diresmikan gedung laboratorium PCR dan Mobile PCR di RSUD Nunukan, sehingga lebih cepat mengetahui orang yang terpapar covid-19.

Juga dikatakan RSU Pratama Sebuku yang banyak dikeluhkan dan diminta untuk dioperasikan telah direspon Pemerintah daerah dan tahun ini telah beroperasi sesuai dengan yang dijanjikan, dengan dana operasional bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Nunukan.

“Semua ini dilakukan sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk memberikan kualitas pelayanan yang semakin balk kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan pandemi covid-19,” tegas Laura.

Usai perhelatan Upacara HUT Kabupaten Nunukan ke 22, selanjutnya secara simbolis Bupatu menyerahkan bantuan kursi roda dari BPJS Cabang Tarakan kepada Para Penyandang Disabilitas agar dapat mengurangi beban mereka dimasa pandemi. Begitu juga anak didik berprestasi sangat membanggakan, di masa pandemi masih bisa berprestasi di tingkat nasional juga hadir untuk menerima penghargaan.

“Menjadi harapan kita semua tentunya seluruh wilayah kabupaten nunukan dapat segera memasuki zona hijau, terbebas dari penyebaran virus corona sehingga segala aktivitas kita dapat kembali normal,” tambahnya.

Ulang tahun dengan angka kembar hanya terjadi sekali dalam sepuluh tahun, olehnya itu dirinya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan untuk menjadikan momen ulang tahun ke 22 ini sebagai starting point untuk bangkit pulihkan Ekonomi.

“Hentikan mengeluh perbanyak peluh, sebagai bupati yang diamanahi oleh rakyat saya tidak akan menyerah pada keadaan ini, siang dan malam bekerja dan berpikir untuk Nunukan sudah menjadi bagian dari rutinitas yang tak pernah berhenti,” pesannya.

Tak ada kat a menyerah buat kit a dengan keadaan ini, kita harus terus bergerak susah dan sulit adalah persoalan biasa dalam kehidupan tetapi kemampuan bertahan adalah hal yang luar biasa. Oleh karenanya, di hari yang bersejarah ini diserukan ke seluruh lapisan masyarakat untuk dapat saling bahu membahu satu dengan yang lain, bergerak bersama bangkit dan pulihkan ekonomi menuju masyarakat yang sejahtera.

Sebelum mengakhiri sambutannya Laura tekankan beberapa hal yaitu :
1. Berkat keuletan kita ppkm level 2 dapat kita raih, namun jangan berpuas diri, selanjutnya target kita adalah ppkm level satu.
2. Tanggal 18 oktober ini, kita akan mengadakan pilkades serentak, kiranya para camat menciptakan suasana kondusif di daerahnya masing-masing.
3. Hari ini pemerintah daerah akan melaunching adm dukcapil untuk memudahkan layanan kependudukan, dimana layanan kependudukan akan semakin mudah dan hanya klik, maka dokumen kependudukan sudah jadi.
4. Tahun 2022 nanti aplikasi simanja dan kantor Daring akan dimulai ini akan semakin memudahkan untuk memantau kinerja para ASN sehingga akan semakin produktif.
5. Hari ini juga pemerintah akan melaunching Peraturan bupati tentang pemakaian syal manik kepada para asn agar kita dapat Menghargai dan meningkatkan penghargaan terhadap budaya lokal.

Dirgahayu Kabupaten Nunukan yang ke 22 tahun, dengan semangat bangkit bersama pulihkan ekonomi marl kita songsong terciptanya masyarakat yang kuat, bahagia dan sejahtera, kita pantas bahagja, menjadi bahag/a bukan berarti harus sempurna, tetapi dengan bersyukur terhadap apa yang kita miliki maka kebahagiaan sudah kita raih.”Burung serindit indah menari terbang tinggi jauhmmelesat marl bangkit pulihkan ekonomi Menuju masyarakat maju dan kuat”

(Gzb/Adm)