Laura Minta Maaf Jika Aspirasi Warga Belum Semuanya Bisa Dipenuhi

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj.Asmin Laura Hafid menyampaikan bahwa pemerintah saat ini akan memprioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan yang benar – benar bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sementara program kegiatan yang membutuhkan anggaran besar dan asas manfaatnya baru dirasakan dalam jangka panjang akan dilaksanakan secara bertahap.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Nunukan saat melakukan silaturrahmi dengan masyarakat di Desa Melasu Baru, Bebanas, Sujau dan Lulu di Kecamatan Sebuku, Rabu (19/11).

Ratusan warga antusias mengikuti Acara Silaturahmi tersebut, Camat Sebuku Effendi, Camat Tulin Onsoi Ramli, Danramil Sebuku, para kepaladesa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat di Kecamatan Sebuku juga tampak hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Bupati Laura menyampaikan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah sampai saat ini masih mengalami defisit.
Namun menurutnya, defisit keuangan tidak hanya dialami oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan saja, melainkan hampir seluruh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di seluruh tanah air mengalami hal yang sama, karena defisit keuangan di tingkat pemerintah daerah diakibatkan oleh terjadinya defisit keuangan di pemerintah pusat (APBN).

Untuk itu, Laura berharap agar masyarakat bisa memahami jika ada aspirasi atau harapannya kepada pemerintah belum bisa dipenuhi dengan baik, misalnya usulan terkait perbaikan jalan, penyediaan jaringan listrik dari PLN, dan lain sebagainya.

“Pemerintah sangat memahami aspirasi dan keinginan masyarakat karena itu adalah hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah. Tetapi karena kondisi anggaran saat ini memang sangat terbatas, maka pemerintah akan memprioritaskannya untuk hal – hal yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama di bidang Pendidikan dan kesehatan, saya sangat berharap masyarakat bisa sabar dan memahami kondisi ini,” kata Laura.

Terhadap usulan dan aspirasi dan masyarakat yang belum bisa dilaksanakan saat ini, pemerintah akan tetap menampung dan mengakomodirnya secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada. (HUMAS)

Komunitas Jendela Nusantara dan BI Dirikan Taman Baca di Perbatasan

NUNUKAN – Bekerjasama dengan Bank Indonesia, selama sepekan sejak 11 – 18 November 2019, sejumlah aktivis pemerhati pendidikan yang tergabung dalam Komunitas Jendela Nusantara (KJN) mengunjungi anak – anak usia belajar di sejumlah desa wilayah perbatasan RI – Malaysia diantaranya Desa Ubol, Long Bulu, Binter dan Desa Soyudon, Kecamatan Lumbis Ogong, Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).

Ketua KJN, Rahmadina kepada Pewarta mengungkapkan bahwa secara pribadi ia memang pernah mengunjungi wilayah – wilayah terdalam di perbatasan yang menurutnya sangat membutuhkan perhatian dan kepedulian semua pihak sehingga hal tersebut menjadi alasan untuk lebih menseriusinya dengan menggandeng pihak lain.

” Dulu saya pernah berada di desa – desa tersebut. Anak – anak disana sangat membutuhkan sentuhan langung pembimbing dan sarana pendikan lainya minimal melalui kegiatan yang kita lakukan bersama BI tersebut, ” tutur Dina, Rabu (20/11/2019).

Dengan mengambil tema ‘Perbatasan Cerdas’ dan moto aksi “dedikasi untuk negeri” Dina menuturkan bahwa dalam kegiatan tersebut, selain berinteraksi langsung dan membagikan buku – buku bacaan, KJN dan BI juga mendirikan taman bacaan masyarakat (TBM).

Lebih lanjut, Novelis berparas cantik tersebut menjelaskan, obyek yang mereka sasar dari kegiatan itu bukan hanya sebatas anak – anak namun kepada orang tuanya. Tujuanya, beber Dina, adalah untuk memberikan suport secara moril bahwa pendidikan bagi putra -putrinya adalah hal yang sangat penting dalam mewujudkan cita – cita sang anak.

“Kita selalu dan akan terus memberikan suport kepada mereka walau hidup di perbatasan dengan sarana yang serba terbatas, namun jangan sampai membatasi cita – cita. Karena bisa jadi, diantara putra putri Lumbis Ogong ini kelak ada yang akan menjadi pemimpin negeri,” tandas Penulis buku Setumpuk Rasa Cuek tersebut.

Dengan melihat langsung kondisi masyarakat di wilayah itu, Dina mengajak semua pihak untuk terus mengkampanyekan virus literasi agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang literat. Dengan adanya program seperti yang dilakukanya, ia berharap akan menjadi wadah yang menyediakan segala informasi bukan hanya untuk anak – anak tapi juga seluruh masyarakat.

“Dalam hal ini, saya juga berharap agar Pemerintah hadir untuk mereka. Karena pada saat Pemerintah menggelorakan seruan kepada generasi muda untuk bersaing dengan bangsa lain, pertanyaan saya, sudahkah Pemerintah memvasilitasi generasi muda terutama anak – anak di perbatasan ini menuju kearah itu?,” pungkas Dina

Dari pantauan, semua warga menyambut dengan antusias kehadiran para aktivis dan pihak BI tersebut. Walau tak bisa telibat langsung, tokoh masyarakat yang juga anggota DPRD Nunukan, Hendrawan sangat mengapresiasi dan tak mampu menyembunyikan keharuanya.

“Saya sangat berterimakasih kepada KJN dan BI yang telah sudi menjadi bagian dari jalan anak – anak di perbatasan untuk menjadi generasi yang cerdas. Untuk memajukan perbatasan ini memamg tak bisa dilakukan oleh satu pihak saja tapi kita perlu bergandengan tangan bersama dan KJN serta BI telah menjadi bagian dari itu,” kata Hendrawan.

Kontributor Nunukan : Eddy

BEA CUKAI NUNUKAN MENGHIBAHKAN BARANG MILIK NEGARA EKS PENINDAKAN KEPABEANAN KEPADA PEMERITAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NUNUKAN – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya  Pabean  C Nunukan menyerahkan hibah Barang  Yang  Menjadi  Milik  Negara eks penindakan  kepabeanan berupa 2.046  lembar  karpet  dan  sajadah  kepada  Pemerintah Kabupaten Nunukan, sesuai dengan persetujuanMenteri Keuangan nomor S-293/MK.6/KN.5/2019. Kamis (21/11/19)

Kepala  Kantor  Bea  Cukai  Nunukan,  M.  Solafudin,  mengungkapkan  bahwa  sebanyak  1.818 lembar karpet dan 228 sajadah yang dihibahkan tersebut merupakan barang hasil penindakan Bea  Cukai  Nunukan  terhitung dari  bulan  Juli 2018  hingga  April  2019.

dari  13  (tiga  belas). penindakan dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp 412.470.509,00 (empat ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan rupiah),dengan perkiraan nilai kerugian negara atas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang belum dibayar sebesar Rp 193.242.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Barang Milik Negara eks penindakan Bea Cukai Nunukan yang selanjutnya akan dihibahkan ke Pemerintah  Kabupaten  Nunukan tersebut merupakan  barang  impor yang  tidak  memenuhi ketentuan pada  saat  pemasukkannya  ke  Daerah  Pabean  (wilayah indonesia) dan melanggar Pasal  53  Undang  Undang  Nomor  10  Tahun  1995  tentang  Kepabeanan  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  17  Tahun  2006.

Karpet dan sajadah termasuk  dalam  komoditi Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang pada saat impornya wajib dilengkapi dengan dokumen dari  instansi  terkait  yaitu LS  (Laporan  Surveyor) sesuai  peraturan  Menteri  Perdagangan Republik IndonesiaNomor 85/M-DAG/PER/10/2015 jo. Nomor 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Ketentuan  Impor  Tekstil  dan  Produk  Tekstil  (Lartas  Border).

Dokumen  Laporan  Surveyor tersebut adalah salah satu dokumen pelengkap dari Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk melakukan impor komoditi Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) secara legal.

Selama bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2019, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea  dan  Cukai  Tipe  Madya  Pabean  C  Nunukan  telah melakukan 71 (tujuh  puluh  satu) penindakan.

13 (tiga belas) penindakan Tekstildan Produk Tekstil, 2 (dua) penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekusor, 19 (sembilan belas) penindakan Barang Kena Cukai, 4 (empat) penindakan Kosmetikdan obat-obatan, 6 (enam) penindakan Pestisida (racun rumputdan serangga), 10 (sepuluh) penindakan Cites dan Benda Cagar Budaya (gading gajah dan tanduk rusa), 6(enam) penindakan Bibit dan Benih tanaman, 11 (sebelas) penindakan lain.

diantaranya produk Daging dan turunannya,sepatu dan baju bekas, produk Alas Kaki, Perkakas bekas, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol.Selain melakukan penegakan hukum,Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya  Pabean  C  Nunukan  juga  berupaya  melakukan  edukasi  kepada  masyarakat untuk melakukan kegiatan impor maupun ekspor secara legal.

saat ini sudah ada pengusaha yang tercatat  di  Bea  Cukai melakukan  impor karpet, sajadah, peralatan  rumah  tangga dan  ikan secara legal.

Dengan intensifikasidan ekstensifikasi di bidang kepabeanan, sampai dengan Bulan Oktober 2019, Bea Cukai Nunukan mencatatkan penerimaan Negara dari sektor Bea Masuk sebesar Rp 7.400.663.900 (mencapai 449,25% dari  target  yang  ditetapkan),  dan Pajak  Dalam  Rangka Impor yang dibukukan sebesar Rp 18.756.601.134 (meningkat123,62%) dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor periode yang sama di tahun 2018.

Adapun yang mewakili pemeritah daerah kabupaten nunukan pada saat peyerahan hibah barang dari kantor bea dan cukai nunukan di wakili oleh Sekda kabupaten Nunukan Serfianus S.IP, dan disaksikan para Muspida kabupaten Nunukan.(les/01)

Acara Customer Gathering PLN Digelar Dalam Rangka Pendekatan PLN kepada Pelanggannya

Bupati Wajo menghadiri acara Customer Gathering PLN di Ballroom Sallo Mall Sengkang,  dengan mengangkat Tema “Tumbuh bersama membangun bangsa.”, Rabu (20/11/ 2019).

Sambutan dari Hamzah yang merupakan Manajer PLN UP3 Watampone menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempererat tali silatuahim PLN dengan para pelanggannya.

“Harapannya pelanggan kami lebih dekat lagi dan produk layanan PLN yang terbaru, dan kami mohon doa agar kami tetap dapat memberi pelayanan yang terbaik untuk kenyamanan pelanggan dan memohon kepada Bupati Wajo untuk dapat memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara ini secara resmi,” ungkap Hamzah.

Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si menyampaikan bahwa bagaimana temu pelanggan PLN untuk terus sharing mencari solusi dari setiap kendala yang dihadapi dalam sukseskan Aktivitas keseharian layanan.

“PLN merupakan kebutuhan mendasar kita energi yang menjadi kebutuhan mendasar dalam semua aktifitas, dan hampir semua kegiatan terdukung dari PLN, berapapun kebutuhan kelistrikan kita di Sulsel bisa terpenuhi karena kita surplus dalam hal pasokan listrik dan Wajo dalam kurun waktu 5 tahun kedepan akan berbenah sebaik mungkin untuk mempersiapkan dan membuka ruang-ruang investasi agar kita tumbuhkan roda roda perekonomian kita,” ungkap Bupati Wajo.

Dan dikatakan kalau faktor mendasar akan dibenahi termasuk dalam membangun pariwisata di Kabupaten Wajo, dengan membenahi Wisata Danau Tempe dan Wisata lainnya, termasuk di Padduppa, akan memperbaiki infrastruktur, juga akan membuka Kawasan Industri, industrialisasi dan hirilisasi, penggilingan penggilingan padi akan dibenahi dengan kerja sama dan bersinergi bersama.

“Demikian juga dengan kompanisasi yang ada di Bulu Cepo yang mana membutuhkan 12 Mega watt, dan minimal 3 kompanisasi besar yang dibutuhkan, sehingga harus juga diatur musim tanam dari pertanian kita, sehingga bisa menggerakan nantinya roda roda perekonomian di Wajo, demikian juga jangkauan listrik yang sudah aman di mana sudah sampai di tempat-tempat terpencil,” kata Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si.

Dikatakan kalau berbagai gerakan sudah dilakukan PLN dengan berbagai programnya dan Bupati Wajo mengucapkan banyak terima kasih untuk hal tersebut.

“Mari bangun sinergitas, bila ada hal-hal yang kira-kira mungkin menyumbat, kami Wellcome, bisa komunikasi lewat telepon untuk memperlancar komunikasi kita,” jelas Bupati Wajo.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata PLN Kepada Bupati Wajo dan dilanjutkan dengan acara Talk Show pada hari ini.

( Humas Pemkab Wajo )

Pertemuan Kebangsaan PKS Dan Partai Berkarya Di Kantor DPP PKS

Berandankrinews.com -JAKARTA – Badaruddin Andi Picunang Ketua DPP dan Anggota Majelis Tinggi (Pendiri) Partai Berkarya dalam keterangan persnya kepada awak media di sela-sela kunjungan ke Kuala Lumpur via WA, Rabu, (20/11/2019)

Dalam pertemuan tersebut Badaruddin Andi Picunang mengatakan bahwa pertemuan tersebut hanyalah pertemuan silahturahmi biasa untuk memenuhi undangan petinggi PKS, bukan untuk mendukung partai oposisi atau menjadi bagian dari partai oposisi.

ia menambahkan bahwa pertemuan yang sama dengan partai lain utamanya partai pemerintah juga bisa dilakukan tanpa membeda-bedakan partai yang dikunjungi atau diterima untuk silahturahmi merajut rasa kebangsaan.

Dalam menghadapi PEMILU 2020 Partai Berkarya akan berkoalisi dengan partai sesuai dengan koalisi di daerah yang melaksanakan Pilkada mendatang, tidak hanya sebatas dengan PKS.

Untk kedepannya Pemilu 2024 semua partai adalah mitra dan kompetitor, sehingga evaluasi dan persiapan ke sana harus dilakukan dengan langkah-langkah positif baik internal partai maupun eksternal partai.

Pertemuan tersebut di atas adalah bagian dari langkah eksternal partai untuk membuka diri untuk program-program pro rakyat, ekonomi kerakyatan demi menjaga keutuhan NKRI.

Untuk menidaklanjuti langkah partai selanjutnya dan evaluasi kinerja partai sebelumnya maka dalam waktu dekat Partai Berkarya akan melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) bahkan Musyawarah Nasional (MUNAS) Partai Berkarya.

ia menyatakan bahwa waktu yang tepat untuk RAPIMNAS dan atau MUNAS PARTAI BERKARYA adalah dalam tahun 2019 atau paling lambat Januari 2020.

(fri)