Hari: 4 November 2019

Bupati Wajo hadiri Peringatan Hari Pangan Sedunia Ke-39 Tahun 2019

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH

WAJO – Hari Pangan Sedunia (World Food Day) yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober setiap tahunnya, sejak tahun 1981 dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan masyarakat dunia terhadap kelaparan dan kekurangan gizi di dunia, termasuk Indonesia, yang merupakan kalender penting dalam PBB beserta Negara-negara anggota FAO.

Tema global Hari Pangan Sedunia Tahun 2019 adalah “Tindakan kita adalah masa depan kita, Pola Pangan Sehat untuk Zero Hunger 2030″ sedangkan Tema Nasional Peringatan HPS adalah ” Teknologi Industri Pertanian dan Pangan menuju Lumbung Pangan Dunia 2045″
Mencapai “Tanpa Kelaparan” (Zero Hunger) tidak hanya tentang mengatasi kelaparan, tetapi juga memelihara kesehatan manusia dan bumi.

Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-39 tingkat Nasional Tahun 2019, diselenggarakan di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 2-5 November 2019, dengan rangkaian kegiatan pembukaan, gelar inovasi teknologi, panen kakao, pameran indoor/outdoor, kontak/temu bisnis, Lomba Festival Pangan Lokal B2SA, Tur Diplomatik, Seminar, pagelaran seni dan budaya dan penutupan.

Tahun ini HPS menyerukan tindakan lintas sektor untuk membuat pola pangan yang sehat dan berkelanjutan dapat diakses dan terjangkau bagi semua orang. Semua orang perlu memikirkan apa yang dimakan.

Puncak acara dilaksanakan di Desa Pundambu, Desa Angata, Kecamatan Konawe Selatan, yang dibuka oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Syahrul Yasin Limpo, dihadiri perwakilan FAO Indonesia dan Timor Leste, para pejabat Kementerian Pertanian, Gubernur dan Bupati/Walikota, para penyuluh pertanian, perbankan, sektor swasta dan BUMN.

Turut hadir dalam puncak acara Bapak Bupati Wajo, Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si beserta Ketua Tim Penggetak PKK Kabupaten Wajo Ibu Hj. Siti Maryam, S. Sos., M.Si didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, Drs. Andi Pameneri, M. Si, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Wajo Ir. Muh. Ashar, M.Si,

Dalam kegiatan ini juga disempatkan Foto bersama dengan Perwakilan FAO Indonesia Timor Leste, Mr. Stephen Ruedgard, dengan Bapak Bupati Wajo, Ketua TP PKK kab Wajo dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo.

Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si memberikan perhatian khusus terhadap sektor pangan terkait dengan target Inonesia Lumbung Pangan Dunia 2045.
Hal ini selaras dengan visi misi Bupati Wajo, Pammase, Pemerintah Amanah dan Sejahtera.

“Dengan program kerja pertanian terpadu. Sistem Pertanian Terpadu (Integrated Farmyng System), merupakan Sistem Pertanian terpadu merupakan sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan,” jelas Bupati Wajo.

“Diharapkan dapat sebagai salah satu solusi bagi peningkatan produktivitas lahan, program pembangunan dan konservasi lingkungan, serta pengembangan desa secara terpadu,” Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si menambahkan.

Juga dikatakan kalau kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang petani berupa pangan, sandang dan papan akan tercukupi dengan sistem pertanian ini.

Bapak Bupati Wajo selanjutnya mengunjungi stand Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan, yang menampilkan aneka ragam olahan pangan spesifik lokal dari 23 Kabupaten se Sulawesi Selatan.

Kabupaten Wajo melalui Dinas Ketahanan Pangan menampilkan olahan pangan lokal dari pisang berupa dempo, kripik, stik ubi jalar ungu, kripik ubi kayu, krupuk rumput laut, aneka olahan kue khas wajo, serta teh bunga buah naga.

( Humas Pemkab Wajo )

Kawasan teluk Bone jadi salah satu sumber penggerak roda ekonomi kabupaten Wajo kedepan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH

WAJO – Kawasan teluk Bone jadi salah satu sumber penggupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si hadiri Pembukaan pertemuan regional terarah dan focus group discussion CSR/TJSL (tanggung jawab sosial lingkungan) dikawasan teluk Bone.

Kegiatan ini dilaksanakan di Baruga Karaeng Patingalloang, Rumah Jabatan Gubernur Minggu 3 November 2019.

Acara akan dilaksanakan mulai tanggal 3 s.d 5 November 2019, kegiatan ini di fasilitasi oleh Pemprov, Pemprov Sulawesi Tenggara, Antam, PTPN XII, PT.Vale.

Ada 9 kabupaten yang terlibat dalam kegiatan ini diantaranya Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten  Sinjai, Kabupaten Kep. Selayar, Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu,  Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo.

Gubernur Sulsel menekankan arah dan fokus FGD. Gubernur juga menyampaikan bahwa fokus diskusi bukan hanya ekonomi tetapi juga kebudayaan.

“Budaya akan mendorong ekonomi,” kata Gubernur Prof. Dr. Nurdin Abdullah.

Dikatakan kalau maksud dari FGD ini adalah meluaskan wawasan para pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah Kawasan Teluk Bone pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara tentang substansi, filosofi, sejarah dan regulasi yang terkait dengan Sosial Corporate Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang melekat pada aktivitas dunia usaha pada suatu wilayah.

Juga disampaikan bahwa selain mewujudkan dialog intensif dan mendalam antar pemangku kepentingan untuk menetapkan langkah-langkah strategis tentang perencanaan dan tata kelola CSR atau TJSL agar dapat bermanfaat bagi percepatan penyelenggaraan pembangunan wilayah pada masing-masing daerah kabupaten/kota terkait.

“Tujuannya mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan asal daerah-daerah untuk merumuskan rekomendasi yang akan dijadikan rujukan bagi penyelenggaraan dan penetapan kebijakan daerah di bidang pengelolaan CSR atau TJSL untuk kepentingan percepatan pembangunan di daerah pada khususnya dan Kawasan Teluk Bone,” kata Prof. Dr. Nurdin Abdullah.

Juga dikatakan akan memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk berinteraksi dengan para ahli dan pakar yang berkompeten guna mendapatkan gambaran dan pengetahuan tentang CSR atau TJSL untuk dijadikan landasan bagi penyelenggaraan CSR atau TJSL di daerah masing-masing secara melembaga dan berkelanjutan.

Adapun, gagasan Kerjasama Kawasan Teluk Bone (KTB) pertama kali diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Perjanjlan Kerjasama No.202/VIl/2012 dan No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Terpadu Teluk Bone, pada tanggal 18 Juli 2012.

“Kawasan Teluk Bone merupakan wilayah laut, pesisir dan dataran yang pengelolaannya terkait daerah otonom. Terdapat dua provinsi, yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara serta 18 daerah kabupaten/kota dengan sejumlah kekayaan sejarah budaya dan peradaban masyarakat serta potensi sumber daya alam yang sangat besar,”jelas Prof. Dr. Nurdin Abdullah.

Namun dikatakan kalau sebagian besar dari keunggulan strategis wilayah, sumber daya manusia dan masyarakatnya belum dikelola sebagaimana mestinya.

“Pemajuan wilayah dan masyarakat di kawasan ini, pernah mengalami sejumlah hambatan, kendala dan tantangan, disebabkan situasi keamanan dan ketertiban yang tak menentu selama puluhan tahun di masa silam,” tutur Prof. Dr. Nurdin Abdullah.

Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan yang dialami di kawasan ini.

Meskipun demikian, dijelaskan juga bahwa terjadi perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan peningkatan kapasitas pemerintah bersama pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Di akhir acara Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si menyampaikan bahwa kehadirannya diacara ini, tak lepas dari komitmen yang telah terbangun bersama dengan tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat khususnya Kabupaten Wajo.

“Terutama diteluk Bone ini, bisa dilakukan kajian, teluk ini dapat berpotensi ekonomi baik dalam bidang pariwisata, perikanan, rumput laut, dan beberapa potensi potensi lainnya dapat dikembangkan untuk menjadi kegiatan ekonomi yang ada didaerah pesisir termasuk di Wajo antara lain TPI, ada pelabuhan tol laut, yang bisa mempercepat dan menghubungkan daerah yang ada, juga bisa menjadi infrastruktur dalam mengerakkan roda ekonomi,” jelas Bupati Wajo.

(Humas Pemkab Wajo)

Ketua KPU Kepulauan Selayar Sosialisasikan, Rumah Pintar Pemilu di SMANSA, Benteng

BERANDA, BERITA DAERAH

SELAYAR – Berkumpul di depan ribuan orang siswa SMA Negeri 1 Benteng dalam rangkaian upacara bendera yang dirangkaikan dengan kegiatan sosialisasi rumah pintar pemilu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, Senin(04/11/2019).

Nandar Jamaluddin, S.Pd., M.SI, berkesempatan tampil menjadi pembina upacara di lingkungan sekolah yang dulu dikenal dengan sebutan SMA Negeri 256 Benteng.

Dalam rangkaian amanat yang disampaikannya di hadapan ribuan pasang mata dan telinga siswa SMA Negeri 1 Benteng bersama unsur dewan guru kepala sekolah dan wakasek Nandar Jamaluddin menyampaikanb ucapan terima kasih dan apresiasi atas penerimaan pihak sekolah bersama segenap siswa di lingkungan SMANSA Benteng yang berkenan memberikan waktu dan kesempatan kepada komisioner komisi pemilihan umum Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyampaikan materi sosialisasi tentang rumah pintar pemilu.

Nandar menjelaskan rumah pintar pemilu merupakan media informasi dan sekaligus ruang pusat kegiatan kepemiluan di Kabupaten Kepulauan Selayar”.

“Rumah pintar pemilu, juga plus disebut, merupakan wahana sharing, dan tempat berdiskusi untuk membahas berbagai bentuk issu-issu politik lokal yang menjadi bahan perbincangan dan tranding topic di masyarakat’. 

“Saban hari, rumah pintar pemilu diharapkan akan ‘lahir’ dan tercipta sebagai sebuah rumah demokrasi, pusat data dan informasi pemilu untuk masyarakat”.

“Rumah pintar pemilu juga diharapkan akan menjadi media yang eektif dan efisien dalam kerangka untuk memberikan materi pencerahan politik, dan demokrasi kepada elemen pelajar serta generasi muda sebagai cikal-bakal potensi pemilih pemula”.

“Hal ini dinilai sangat penting, terutama dalam menghadapi momentum pilkada pemilihan balon bupati dan wakil bupati 23 Sptember 2020 mendatang, sebab pemilih pemula memiliki posisi yang sangat strategis dan menentukan arah masa depan pembangunan daerah”.

“Sejalan dengan hal tersebut, elemen pelajar dan pemuda diharapkan dapat turut ambil bagian dan berkontribusi secara aktif dalam kerangka untuk menata alam demokrasi, dan tetap menjaga kondusifitas kehidupan politik lokal ,pra dan pasca pilkada”.

Oleh karenanya melalui kesempatan ini izinkan saya selaku Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk meitipkan dan menyampaikan harapan kepada segenap elemen pelajar dan generasi muda di daerah ini untuk ikut berperan aktif menjadi seorang pemilih cerdas dan berintegritas dengan daya dukung,l pertimbangan rasional serta kekuatan analisa dan kemampuan untuk menentukan pilihan yang benar dan tepat.

Sebagai seorang pemilih yang cerdas dan berintegritasnelemen pelajar dan pemuda tentu saja diharapkan akan memilih sosok pemimpin masa depan daerah yang dibekali oleh kecerdasan dan nilai-nilai integritas.

“Untuk menghindari kesalahan memilih, maka sejak dari sekarang elemen pelajar dan pemud, hendaknya, telah dibekali dengan referensi informasi awal mengenai proses dan tahapan pilkada serta penguasaan materi perkembangan dinamikan politik.

Elemen pelajar dan pemuda, banyak belajar menempatkan dan memposisikan diri pada tempat yang tepat, agar tidak mudah ‘terseret’ dan terjerumus oleh lingkaran kehidupan politik, pragmatis, dan jauh dari nilai-nilai edukatif”, pungkasnya mengakhiri rangkaian amanat dan sosialisasi rumah pintar pemilu.

(fadly syarif)

Soal Ketersediaan Blangko, HIS Sebut Anggaran Disdukcapil Sungguh Miris!

BERANDA, NUNUKAN

NUNUKAN – Belakangan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Nunukan menjadi sorotan publik lantaran sejumlah masyarakat merasa dirugikan dikarenakan tidak tersedianya blangko e-KTP.

Apalagi, masyarakat yang berada di dapil tiga yang sudah keluar biaya transportasi banyak untuk ke pulau Nunukan namun hasilnya mengecewakan lantaran tidak terlayani akibat blangko kosong.

Menanggapi hal itu, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan pun tidak tinggal diam. Mereka langsung melakukan sidak ke kantor Disdukcapil Nunukan, sekira pukul 9.30 WITA, Senin (4/11/2019).

Dari hasil sidak itu, Wakil Ketua I DPRD Nunukan, H. Irwan Sabri (HIS) mengaku telah melihat langsung melihat pelayanan publik tersebut. Bahkan, pihaknya juga melakukan diskusi mengenai persoalan blangko.
“Nah, masalah sekarang ketersediaan dana. Anggaran mereka tidak ada katanya. Sementara kalau kita mau ambil blangko itu kita harus jemput bola dan melakukan pengajuan,” terangnya.

Dalam pengajuan ini, kata dia, tidak semua langsung di deal kan. Artinya, jika dilakukan pengadaan seribu blangko maka yang diberikan dari pusat hanya 500 hingga 700 blangko.
“Kita jug diskusi bersama capil. Memang kita melihat anggaran mereka miris sekali. Mereka cuman dikasih Rp 1,2 miliar. Sementara mereka memiliki 60 pegawai yang harus digaji, belum lagi biaya lainnya,” pungkasnya.

Menurutnya, jika melihat asas manfaat dan sebagainya, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan. “Karena ini juga kepentingan masyarakat kita. Saya rasa kalau masih ada cela kita untuk menambahkan anggaran mereka kenapa tidak. Ya ini kalau kita berpikir asa manfaatnya,” ujarnya.

Dia berharap dengan adanya sidak ini, bukan semata untuk mencari-cari kesalahan. Namun sidak ini juga bagian dari mitra bagaimana kabupaten Nunukan bisa nyaman untuk peningkatan pelayanannya. “Kasian masyarakat kita. Contoh datang dari dapil 3 membuat KTP tapi sampai di Nunukan ternyata kosong,” tutupnya.

Reporter, Irwan/charles