APBD 2020 Pedomani Permendagri No. 33/2019

Humas Pemprov Kaltara SOSIALISASI : Sekprov Kaltara H Suriansyah mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat membuka sosialisasi Permendagri No. 33/2019 di Tarakan, Senin (15/7).

TARAKAN –Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan dapat memprioritaskan program dan kegiatan strategis serta program tersebut juga harus diselaraskan dengan pemerintah pusat dalam mendukung program pembangunan nasional 2020. Demikian disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H Suriansyah saat mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat membuka sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, Senin ( 15/7 ) di Hotel Tarakan Plaza.

Diungkapkan Sekprov, pada anggaran daerah 2020 yang menjadi prioritas adalah program yang benar-benar bermanfaat dan berdampak langsung bagi masyarakat. “Bukan sekedar karena tugas dan fungsi perangkat daerah atau unit kerja semata. Dari itu, Permendagri No. 33/2019 harus benar-benar menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran,” kata Sekprov.

Terkait dengan pedoman sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terdapat 5 prioritas pembangunan nasional. Yakni, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan; infrastruktur dan pemerataan wilayah;  nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja; ketahanan air, pangan, energi dan lingkungan hidup serta stabilitas pertahanan dan keamanan. “ Hal Inilah yang harus ditekankan supaya kita bisa melakukan percepatan-percepatan. Karena  unsur perencanaan dan penganggaran merupakan sesuatu yang sangat krusial dalam pemerintahan. Setidaknya, sudah bisa melihat dan memiliki gambaran arah pembangunan daerah kita untuk beberapa tahun kedepan seperti apa melalui hal ini,” ucap H Suriansyah.Selain itu, untuk mengimbangi perkembangan pemerintah yang dinamis dan terus berkembang, dengan dibarengi tuntutan yang luar biasa dari masyarakat maka sedianya dapat diciptakan rumusan kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. “Guna mencapai good and clean governance, tentu harus dimulai dari perencanaan yang baik dan matang,” tutupnya.(humas)

Gubernur Ajak Masyarakat Raih Berkah Ramadan

TARAKAN – Berandankrinews.com – Momen Ramadan 1440 Hijriah/2019 Masehi, sedianya dapat dimanfaatkan masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) untuk meraih berkah dan manfaat sebesar-besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran dan banyak Hadits shahih. Ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie saat menyampaikan sambutan usai melaksanakan Salat Dzuhur berjamaah di Masjid Al-Ma’arif, Selumit, Kota Tarakan, Minggu (19/5).

Irianto juga mengajak masyarakat Kaltara, untuk mengimplementasikan ketaatannya beribadah ke dalam nilai-nilai aplikatif kehidupan sosial masyarakat. “Jangan sampai kebiasaan kita untuk beribadah, bertolak belakang dengan perilaku kehidupan sosial di masyarakat,” ujar Gubernur.

Tak itu saja, untuk kesekian kalinya Gubernur menghaturkan penghargaan dan terima kasih atas dukungan masyarakat Kaltara dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019. “Memang banyak dinamika dalam pelaksanaannya. Namun, kita di Kaltara sepakat untuk terus dan selalu menjaga kerukunan dan kedamaian yang ada selama ini,” ungkap Irianto.

Berdasarkan hasil evaluasi pihak kepolisian juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) terhitung minim pelanggaran. “Pada saat perhitungan suara, baik di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) hingga ke tingkat provinsi, nyaris tak ada keberatan atau laporan kecurangan. Dan, inilah yang membawa Kaltara para peringkat pertama provinsi terbaik dalam penyelenggaran Pemilu Serentak 2019, serta mengungguli Provinsi Bali,” beber Gubernur.

Salah satu hal yang turut diingatkan Gubernur, adalah adanya isu gerakan People Power yang bakal dilakukan jelang pengumuman pemenang Pemilu Serentak 2019 secara nasional pada akhir bulan ini. “Situasi semakin memanas jelang pengumuman pemenang Pemilu Serentak 2019. Dari itu, di Kaltara, saya berharap tetap terus menjaga perdamaian dan persatuan agar Kaltara tetap kondusif dan aman,” ujar Irianto. Tak itu saja, Gubernur juga mengajak masyarakat untuk tabbayun dengan memastikan bahwa informasi yang diterima adalah benar dan bukan hoax.

Sebelumnya, Gubernur bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengunjungi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan ‘Nur Sahadah’ di Kelurahan Karang Rejo, RT. 10 RW. 4 Kota Tarakan. Di panti asuhan tersebut, Gubernur menyerahkan infak berupa bantuan kebutuhan pokok untuk keperluan anak di panti asuhan tersebut.(humas)

Melihat Pentingnya Aturan, Pemprov Gelar Pelatihan Teknis Penyusunan Regulasi

TARAKAN – Berandankrinews.com – Bekerjasama dengan Kantor Hukum Integrity (Indrayana Centre for Government Constitution and Society), pimpinan Prof Denny Indrayana, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar pelatihan teknis penyusunan regulasi atau legal drafting, di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Dibuka langsung oleh Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie, pelatihan yang diikuti sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat eselon III di lingkup Pemprov Kaltara ini, dinilai sangat penting. Sebagai upaya melahirkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan tidak saling tumpang tindih. Sehingga menghasilkan peraturan yang berkualitas, dan bermanfaat.

“Penyusunan peraturan cukup sulit. Butuh proses panjang, dari hulu ke hilir. Mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembasan dan pengesahan hingga pengundangan suatu memerlukan dukungan sumber daya yang mumpuni. Untuk itu lah, pelatihan ini penting dan strategis,” kata Gubernur saat membuka pelatihan tersebut di ruang pertemuan Swiss Belhotel Tarakan, Senin (06/05).

Disebutkan, ada 5 alasan kenapa Pemprov Kaltara perlu menyelenggarakan pelatihan teknis penyusunan legal drafting ini. Pertama, kata Gubernur, melihat sering terjadi disharmoni dengan regulasi yang lebih tinggi ,baik substansi maupun penyusunannya. Kedua, kurangnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah, di samping masih terbatasnya tenaga fungsional perancang peraturan.

“Alasan ketiga, hasil evaluasi Kemendagri terhadap produk hukum daerah ditemukan kelemahan dalam sisi ketaatan terhadap pedoman penyusunan pembuatan peraturan. Kemudian belum diperhatikannya azas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta produk hukum daerah terlalu rumit dan tidak sederhana,” jelasnya. Dari pelatihan itu, diharapkan, draft aturan daerah yang dihasilkan nanti akan lebih baik dan memberikan manfaat.

Alasan keempat, lanjut Irianto, perlunya mengadakan pelatihan karena sesuai hasil evaluasi subtansi Kemenkumham, di mana diketahui produk hukum daerah bersifat menghambat / mempengaruhi investasi. Tak hanya itu, produk hukum daerah belum mengatur secara konkret kebijakan kelestarian daya dukung lingkungan hidup, khususnya terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta produk hukum daerah belum berorientasi kepada pelayanan publik.

“Oleh karenanya, melalui pelatihan ini akan dapat meningkatkan kapasitas SDM aparatur, penguatan strategi advokasi, serta peningkatan kualitas kebijakan dan peraturan.  Untuk itu lah, setelah mengikuti pelatihan, peserta bisa membuat draft aturan yang baik dan benar,” kata Gubernur.

Bagaimana produk aturan yang benar itu? Pertama, sebutnya, produk kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan menjadi lebih berkualitas, kuat secara hukum dan memiliki nilai keberlakuan sosiologis yang tinggi. Kedua, lebih siap dan sigap dalam menghadapi kemungkinan adanya sengketa ataupun gugatan atas produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemprov Kaltara. (humas)

Tingkatkan Vocational Skills Untuk Atasi Pengangguran dan Turunkan Kemiskinan

TARAKAN – Berandankrinews.com – Program peningkatan keterampilan tenaga kerja atau vocational skills, menurut Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Irianto Lambrie merupakan upaya terbaik untuk menyikapi persoalan kemiskinan dan pengangguran. Utamanya, dalam menciptakan pekerja dan wirausahawan yang tangguh serta dapat mengantisipasi terus bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran. “Pelatihan, seperti program pemagangan dalam negeri yang digelar Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) bekerjasama dengan Kemenaker (Kementerian Tenaga Kerja) sedianya dapat lebih menekankan pada pembentukan keterampilan atau praktik yang kelak menjadi dasar keterampilan dalam berwirausaha,” tutur Gubernur.

Diungkapkan Gubernur, permasalahan yang dihadapi Kaltara saat ini, salah satunya adalah ketersediaan lapangan dan tenaga kerja. “Dari itu, pembangunan ketenagakerjaan di Kaltara ditujukan untuk melindungi tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran,” ungkap Irianto.

Dipaparkan Gubernur, faktor lapangan kerja dan ketersediaan tenaga kerja ini memiliki hubungan yang signifikan dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. “Ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan tenaga kerja akan berakibat pada terjadinya pengangguran yang pada giliran selanjutnya akan membawa dampak pada pembangunan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang semakin tidak menentu,” jelas Gubernur.

Dipastikan Irianto, Pemprov Kaltara akan selalu berupaya agar dapat lebih banyak melakukan program kegiatan untuk peningkatan kemampuan bekerja bagi tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar atau tenaga kerja asing. “Kami berharap, kedepan dengan banyaknya investasi yang masuk di Kaltara dapat menggunakan tenaga kerja terlatih yang berasal dari tanah Benuanta,” ulas Irianto.

Di tempat terpisah, Kepala Disnaker Provinsi Kaltara Armin Mustafa mengatakan, jumlah pengangguran terus mengalami penurunan. Seperti pada 2017, jumlah penganggur tercatat sebanyak 18.315 orang dan menurun pada 2018 menjadi 17.797 orang. Dalam kurun waktu tersebut terjadi penurunan jumlah pengangguran sebesar 518 orang atau terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0.32 persen dari 2017 (5.54 persen) dan menurun pada 2018 (5.22 persen).

Lalu, dari 323,4 ribu orang yang bekerja pada Agustus 2018, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh atau karyawan yaitu sebanyak 174,6 ribu orang (53,98 persen), diikuti berusaha sendiri sebanyak 63,8 ribu orang (19,73 persen), pekerja keluarga atau tidak dibayar sebanyak 30,4 ribu orang (9,39 persen) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 27,5 ribu (8,51 persen). Sedangkan yang terkecil adalah pekerja bebas di non pertanian sebanyak 7,0 ribu orang (2,17 persen). “Dalam menopang upaya penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di Kaltara ini, Disnaker mengacu pada UU No. 13/2013 tentang Ketenagakerjaan. Disini, kami juga mendorong terbangunnya kerja sama antara Disnaker provinsi dan kabupaten/kota dengan dunia usaha. Dengan tujuan utama, menciptakan tenaga kerja profesional, berkualitas, terlatih dan berpengalaman,” tutupnya. (humas)

Tuntun Angkatan Kerja Untuk Berwirausaha

TARAKAN – Berandankrinews.com – Meningkatkan kemampuan tenaga kerja untuk mau melakukan perubahan dan meningkatkan pengetahuan guna memperbaiki perekonomian keluarga dan menciptakan lapangan kerja baru dengan berwirausaha, kini menjadi target Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyambut era Revolusi Industri 4.0. Ini disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Suriansyah saat membacakan sambutan Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie pada pembukaan program pemagangan dalam negeri tahun anggaran 2019 di Restoran Royal Crown, Kota Tarakan, Jumat (3/5).

Target itu sejalan dengan upaya Pemprov Kaltara untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kaltara. “Salah satu aksi yang dilakukan, adalah lewat pemagangan dalam negeri sebagai bagian dari kerja sama antara Pemprov Kaltara melalui Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dengan Kemenaker (Kementerian Tenaga Kerja),” ucap Sekprov.

Pemagangan ini sudah dilakukan selama 2 tahun berturut-turut. Pada tahun ini, dari 137 calon peserta magang, hanya 100 yang lolos seleksi dan dapat mengikuti magang di 25 perusahaan yang ada di Kota Tarakan. “Tiap perusahaan akan ditempati 5 peserta magang. Mereka, rata-rata adalah pencari kerja dengan kualifikasi pendidikan beragam. Mulai S-1 hingga yang masih kuliah,” jelas Sekprov.

Pemagangan dilakukan selama 5 bulan di tiap perusahaan, dengan formasi jabatan meliputi mekanik dan pembantu mekanik, welder, administrasi, resepsionis, elektrical, ware house, pastry/bakery, cook, waiters serta room attendant. “Program ini diprakarsai Ditjen Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker bersama Pemprov Kaltara yang menyertakan partisipasi komponen masyarakat terutama stakeholder pemagangan meliputi Disnaker Kabupaten dan Kota, forum komunikasi jejaring pemagangan, LPK dan perusahaan,” urai H. Suriansyah.

Sementara itu, Kepala Disnaker Provinsi Kaltara Armin Mustafa menuturkan, pada tahun pertama penyelenggaraan program ini, ada beberapa diantara peserta magang yang langsung dipekerjakan oleh perusahaan tempat ia magang. Ini dikarenakan, yang bersangkutan dinilai memiliki kemampuan yang diinginkan perusahaan. “Tahun ini, kita harapkan dapat seperti itu pula. Pun demikian, sebenarnya yang menjadi tujuan adalah, para peserta magang ini dapat menumbuhkan dunia kerja baru atau berwirausaha guna menciptakan lapangan kerja,” tutupnya.(humas)