Meningkat, Target Pajak Daerah Tahun Ini Rp 400 MiliarRealisasi Penerimaan Triwulan III 2019 Capai 61,34 Persen

TANJUNG SELOR – Progres pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), utamanya pada sektor pajak daerah menunjukkan angka yang positif. Memasuki triwulan III, sesuai data Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), tercatat per 10 Agustus 2019 realisasi penerimaan pajak daerah mencapai 61,34 persen atau senilai Rp 245,39 miliar (M), dari target pajak daerah, setelah perubahan sebesar Rp 400,03 miliar.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, sesuai data yang dilaporkan, realisasi perolehan pajak daerah hingga Agustus ini sudah cukup baik. GUbernur pun berharap, hingga akhir tahun nanti bisa memenuhi target. Bahkan melebihi.

Dikatakan dalam beberapa kali kesempatan, sebagai daerah baru, Kaltara saat ini masih banyak bergantung dari pusat. Untuk itu, perlu banyak inovasi guna menggali potensi pendapatan asli daerah. “Banyak potensi di daerah yang bisa menjadi pendapatan asli daerah. Saya minta semua OPD yang berpotensi memiliki inovasi, untuk memberikan pendapatan daerah. Tentunya dengan tetap berpegang pada aturan dan perundang-undanganya yang berlaku di negara kita,” ujar Gubernur.

Disebutkan, melalui APBD Perubahan tahun ini, target pajak daerah mengalami perubahan target. Yaitu dari Rp 379,3 miliar menjadi Rp 400,03 miliar. Perubahan ini berasal dari tiga komponen jenis pungutan dalam penerimaan pajak daerah Provinsi Kaltara. Yakni, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraaan Bermotor (PBBKB).

Gubernur yang didampingi Kepala BP2RD Kaltara Busriansyah, menguraikan, target penerimaan pajak BBNKB sebelumnya sebesar Rp 76,86 miliar. Setelah perubahan naik menjadi Rp 86,88 miliar. Sedangkan untuk penerimaan pajak PKB sebesar Rp 77,22 miliar naik menjadi Rp 78,72 miliar, kemudian pajak PBBKB awalnya ditarget sebesar Rp 170 miliar, dilakukan penambahan naik menjadi Rp 195 miliar.

“Penambahan target ini, selain berdasarkan data dan informasi market share penjualan kendaraan yang ada di Kaltara yang mengalami kenaikan. Juga melihat realisasi capaian penerimaan pajak di triwulan kedua. Karena diestimasikan akan melebihi 100 persen di akhir tahun, sehingga targetnya dapat ditambahkan,” katanya.

Ditambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui BP2RD terus mendorong optimalisasi pungutan pajak. Salah satunya dengan mengintensipkan pungutan pajak, seperti dengan membuat Samsat Payment Point dan Samsat Keliling yang telah berjalan. Selain itu, investasi juga diperlukan untuk memicu pengerakan ekonomi di masyarakat yang akan berefek pada peningkatan Pajak Daerah.

Untuk diketahui, realisasi pendapatan Kaltara terdiri dari BBNKB, PKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. Secara hitungan, perolehan pendatan ini sudah memenuhi standar untuk mencapai target 2019. “Melihat data capaian penerimaan pajak daerah triwulan III di Provinsi Kaltara, bukan tidak mungkin pungutan pajak tahun ini bisa melampaui target. Bahkan 110 persen penerimaan pajak hingga akhir tahun dapat terwujud,” tutup Busriansyah.(humas)

Karhutla di Kaltara Tak Berdampak Signifikan

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya meminimalisir terjadinya kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di provinsi termuda ini. Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, terdapat 109 kejadian karhutla di Kaltara dari Januari – Agustus 2019 dengan total luasan lahan yang terbakar 205,7 hektare yang tersebar di kabupaten/kota se Kaltara. Data ini belum termasuk Kabupaten Malinau, yang hingga saat ini masih dalam proses memberikan laporan terkait penyebaran titik panas (hotspot) yang menyebabkan terjadinya Karhutla.

Kepala BPBD Kaltara H Mohammad Pandi mengungkapkan, meski dengan sarana terbatas pemerintah tetap berupaya melakukan monitoring titik hotspot yang ada di kabupaten/kota. Artinya, komunikasi dengan BPBD kabupaten/kota di Kaltara intens dilakukan guna meminimalisir kejadian Karhutla. “Rinciannya, di Kabupaten Tana Tidung (KTT) itu ada 14 kejadian, sedangkan Nunukan 48 kejadian. Selanjutnya, Kota Tarakan 30 kejadian dan Kabupaten Bulungan 17 kejadian,”urainya saat menjadi narasumber Respons Kaltara (Reskal) edisi 52 di Kedai 99 Tanjung Selor, Selasa (13/08).

Pandi juga menjelaskan, pada 2019 dikhawatirkan akan terjadi siklus perubahan yang terjadi 4 tahun sekali. Ini menjadi atensi Presiden RI Joko Widodo, sehingga pemerintah pada tingkat I (Pemprov) harus merespons ini secara cepat agar kejadian kabut asap pada tahun 2015 lalu tidak terulang. “Apapun api itu segera harus dipadamkan. Karena itu, gubernur mendapatkan instruksi dari presiden RI untuk mengantisipasi ini, sehingga kejadian di 2015 tidak terjadi. Kita di daerah juga terus siapa siaga,” jelasnya.

Potensi kerawanan karhutla itu sendiri diprediksikan pada Bulan Agustus tiap tahunnya. Karena itu, Dinas Kehutanan Kaltara juga melakukan patrol rutin dengan melibatkan aparat kepolisian dan TNI. Sekretaris Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara Maryanto, yang juga sebagai narasumber mengungkapkan, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah menerbitkan surat edaran untuk mengantisipasi kejadian karhutla. “Di mana kita melibatkan seluruh element yang ada,”jelasnya.

Tidak hanya itu, dari data yang telah disebutkan BPBD Kaltara, Maryanto menilai provinsi yang berusia 6 tahun ini bukanlah penyumbang terbesar karhutla.  “Jika melihat hotspot kita, cukup relatif kecil,” katanya.

Untuk mengetahui informasi penyebaran hotspot, Dinas Kehutanan pun, kata Maryanto memiliki cara untuk mendeteksi hotspot. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi pemantau hotspot yang bisa diakses melalui fitur di gawai android. “Namanya Lapan Fire Hotspot yang dapat diakses melalui Playstore,”ulasnya.

Masyarakat juga, kata Maryanto dapat melaporkan langsung jika menemukan kejadian karhutla. Caranya dengan melaporkannya melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada di masing-masing kabupaten/kota.

“Jadi jika ada kejadian, semua ikut terlibat dalam memadamkan api. Juga ada satuan tugas penanggulangan pemadaman hutan dan lahan sudah ada pada level kecamatan. Misalnya masyarakat peduli api, yang diberikan sarana prasarana (sarpras) pemadaman api,”jelasnya. Hingga pada level itu, diharapkan Karhutla di Kaltara tidak terjadi lagi. Di samping itu juga, monitoring dilakukan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat pembukaan lahan dilarang untuk sementara.(humas)

Gubernur : Membaca, Sumber Ilmu Pengetahuan

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mendorong dan mengajak masyarakat untuk membangun kesadaran baru dalam mendidik anak agar memiliki karakter dan berbudi pekerti luhur. Salah satunya, melalui budaya membaca dan bercerita dengan metode ilmiah dan terstruktur. Ini disampaikan Gubernur saat membuka Lomba Bercerita Bagi Siswa SD/MI Tingkat Provinsi Tahun 2019 di ruang pertemuan Gedung Gabungan Dinas (GADIS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Selasa (13/8).

Menurut Gubernur, anak masa kini harus dididik untuk memiliki karakter kuat dan tidak mengejar prestasi secara berlebihan. “Membaca, sumber ilmu pengetahuan. Dengan membaca kita mengetahui kehidupan masyarakat di belahan dunia yang berbeda. Sukses itu dimulai dari kemampuan membaca dan menulis,” tutur Irianto.

Hal ini sejalan dengan upaya Pemprov Kaltara membangun budaya literasi. “Membaca itu faktor penting untuk membangun dan memahami berbagai pemahaman yang kompleks di sekitar kehidupan saat ini,” jelas Irianto.

Selain membaca, Gubernur juga mengimbau agar orangtua dapat membudayakan bercerita kepada anak. “Di negara maju, orangtua selalu bercerita kepada anaknya sebelumnya tidur. Dampaknya, anak-anak tersebut dapat segera mandiri, dan jauh lebih dewasa dalam berpikir maupun bertindak,” urai Gubernur.

Dalam mendukung arahan tersebut, Gubernur bercita-cita membangun gedung perpustakaan yang modern di Kaltara. “Perpustakaan tersebut, nantinya tak sekedar menjadi tempat membaca bagi semua umur. Tapi juga menjadi tempat untuk bersantai bagi pengunjungnya,” tutupnya.(humas)

Gubernur Terima Audiensi Jajaran Kementerian ESDM

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menerima audiensi dari jajaran Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di ruang kerjanya, Selasa (13/8). Rombongan jajaran instansi pemerintah pusat itu dipimpin oleh Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Pemantauan Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Simon L Himawan.

Dalam pertemuan itu, Gubernur mendengarkan sedikit perkembangan pembangunan Kaltara melalui sektor ESDM. Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir sudah ada perkembangan yang begitu cepat di sektor energi. “Sangat cepat progressnya, kami mengapresiasi atas perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kaltara,” kata Irianto.

Ke depan, Gubernur berharap usulan Kaltara dalam sektor energi bisa lebih diperbesar lagi porsinya. Pasalnya, kata Gubernur, ada beberapa rencana besar yang harus dikembangkan di Kaltara. Salah satunya adalah pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI).

Hadir dalam pertemuan itu, Direktur Renbang Infrastruktur EBTKE Kesdm L.N. Puspa Dewi,  PPK LTSHE Dit Renbang  Infrastruktur EBTKE Kesdm Galan Jaesa Perdana dan Direksi PT. Adyawinsa Nick Nurrahman.

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM telah menyelesaikan pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 285 unit.

Pembangunan PJU-TS di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2018 tersebar pada 5 kabupaten, yaitu Kota Tarakan 43 unit, Kabupaten Tarakan 65 unit, Kabupaten Bulungan 92 unit, Kabupaten Nunukan 55 unit, dan Kabupaten Malinau 30 unit. “Pembangunan PJU-TS merupakan upaya Pemerintah dalam penyediaan listrik berupa penerangan untuk daerah yang belum terjangkau listrik PLN maupun daerah yang telah terlistriki PLN namun ingin mengurangi konsumsi listrik daerahnya,” jelasnya. Tidak saja itu, kata Gubernur, penyediaan listrik untuk Provinsi Kalimantan Utara merupakan wujud nyata kehadiran Pemerintah untuk wilayah yang berada di daerah perbatasan.(humas)

Pimpin rapat staf,Gubernur ingin matangkan persiapan HUT RI ke 74

TANJUNG SELOR – Persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia (RI) dibahas dalam rapat staf yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr Ir H Irianto Lambrie di Ruang Rapat Lantai I Kantor Gubernur, Senin (12/8) kemarin.

Mulai dari jadwal kegiatan hingga apa saja yang digelar dalam rangkaian HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ini, menjadi pembahasan serius dalam rapat tersebut.

Dilaporkan, dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengadakan beberapa kegiatan yang dimulai sejak 15 Agustus nanti.

Di antaranya, adalah puncak seremonial tahunan HUT RI yang akan dipusatkan di Lapangan Agatish Tanjung Selor.

Acara seremoni, diawali dengan pengukuhan Pasukan Pengibaran Bendera (Paskibra), Renungan Suci pada hari Kamis (15/08) dan acara puncak Upacara HUT RI di Lapangan Agatish Tanjung Selor pada 17 Agustus.

Kemudian malam harinya dilanjutkan dengan Resepsi Kenegaraan di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara. “Sebelumnya akan kita laksanakan gladi kotor dan gladi bersih pada tanggal 15 Agustus. Kemudian pada tanggal 16 Agustus malam digelar acara malam renungan suci di Taman Makam Pahlawan,” demikian dilaporkan Taufik, Kepala Biro Pemerintahan Setprov Kaltara, selaku sekretaris panitia HUT ke-74 Kemerdekaan RI.

Sementara itu, Gubernur menegaskan kepada seluruh jajaran panitia agar terus mematangkan persiapan acara perayaan HUT Kemerdekaan RI nanti. “Lakukan cek and ricek hingga hari H pelaksanaan. Pastikan semua siap, koordinasi terus dengan instansi terkait. Termasuk dengan TNI/Polri,” tegas Irianto dalam rapat itu.

Irianto juga menginginkan, selain upacara dan resepsi kenegaraan, ada kegiatan yang difasilitasi Pemerintah Provinsi dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI Tahun Ini. “Perlu ada kegiatan keramaian, seperti adakan lomba-lomba sederhana.

Saya kira tidak membutuhkan biaya mahal, dan kita bisa laksanakan,” ungkapnya. Di sampingi membahas persiapan HUT Kemerdekaan RI, dalam rapat staf yang dihadiri oleh Plh Sekretaris Provinsi, para asisten, kepala OPD dan Biro di jajaran Pemprov Kaltara itu, juga dilakukan evaluasi beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, serta membahas menganai agenda sepekan ke depan.

Salah satunya, rencana kegiatan puncak hari pramuka tingkat provinsi, yang diagendakan di Malinau pada 15 Agustus nanti. (humas)