Pemprov Susun RAD Pokja PUG

TANJUNG SELOR – Didorong atas kesadaran pentingnya aspek gender, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) pun menyusun suatu strategi terkait pengarusutamaan gender. Demikian disampaikan Asisten II Setprov Kaltara H Syaiful Herman saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Terkait Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Kalimantan Utara di ruang rapat lantai III Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (12/9).

Dijelaskan H Syaiful, strategi tersebut disusun dengan kesadaran akan masih adanya ketimpangan antara laki-laki dan wanita dalam mengakses, berpartisipasi, mengontrol dan menerima manfaat pembangunan. “PUG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegritaskan perspektif gender menjadi sebuah satu dimensi yang integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dari program pembangunan,” kata H Syaiful.

Diakuinya, sangat penting bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga masyarakat, perguruan tinggi, media dan dunia usaha untuk saling bersinergi dalam pencegahan dan penyelesaian kasus-kasus tentang perempuan dan anak secara lebih komprehensif, terpadu dan kolaboratif. “Efektivitas pelaksanaan strategi PUG diharapkan dapat secara kongkrit dan terarah memberikan akses, partisipasi dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan dan berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan wanita,” tutur H Syaiful. RAD diharapkan pula dapat menjadi acuan bagi seluruh OPD di Kaltara dalam pelaksanaan percepatan pengarusutamaan gender.(humas)

Pemprov Terus Berkomitmen untuk Tertib Administrasi Wagub Hadiri Sertijab dan Peresmian Kantor Perwakilan BPK Kaltara

TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat terus bersama mensinergikan langkah dan melanjutkan komitmen untuk terus tertib administrasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Demikian disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio saat menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) kepala Perwakilan BPK Kaltara antara Karyadi dengan Agus Priyono sekaligus peresmian kantor Perwakilan BPK Kaltara, Kamis (12/9).

Terkait hal tersebut, Wagub meminta agar BPK tidak dijadikan momok menakutkan bagi jajaran pemerintahan. “Jangan jadikan BPK sebagai momok menakutkan yang perlu dihindari sehingga menghambat kerja sama yang seharusnya terjalin baik antara pemerintah dan BPK,” kata H Udin.

Sebaliknya, BPK dengan tugas dan tanggung jawabnya mampu mengiring pemerintahan kepada pengelolaan keuangan yang baik. “Seperti yang ditunjukkan Pak Karyadi lewat penerapan sistem mitigasi resiko. Metode ini mampu mendorong Pemprov Kaltara, Pemkab Malinau, dan Pemkab Nunukan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahkan telah berhasil memotivasi Pemkab Tana Tidung dalam meraih opini WTP,” ujar Wagub.

Capaian tersebut diharapkan dapat berlanjut, bahkan ditingkatkan pada pejabat definitif kepala perwakilan BPK Kaltara yang baru. “Semoga hal ini dapat diteruskan atau bahkan lebih ditingkatkan oleh Pak Agus Priyono sehingga dapat membuat daerah lainnya seperti Bulungan dan Kota Tarakan mengarah kepada opini WTP. Memang tidak mudah, tetapi jika terdapat niat yang lurus dari pemerintah daerahnya, tentu opini WTP tersebut akan diraih,” beber H Udin.

Sementara itu, terkait diresmikannya kantor perwakilan BPK Kaltara yang baru, Wagub berharap pemerintah dengan dukungan kinerja BPK akan semakin mampu bekerja sama untuk mempertahankan tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel sehingga Kaltara dapat menuai opini WTP. “Semoga dengan diresmikannya kantor baru BPK Kaltara ini akan semakin meningkatkan motivasi SDM BPK untuk bekerja maksimal dalam membantu pemerintah daerah di Kaltara melakukan pengelolaan keuangan yang baik,” urai Wagub. Kantor BPK Perwakilan Kaltara dibangun diatas lahan 13.279 meter persegi, yang merupakan hibah dari BPK RI Jakarta dengan total biaya sebesar Rp 64,46 miliar terdiri dari 4 lantai.

Sebagai informasi, pada acara tersebut hadir Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar.(humas)

2 Kapal Pelra Tiba di Kaltara

TANJUNG SELOR – 2 dari 3 unit kapal pelayaran rakyat (Pelra) bantuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltara telah tiba. Dijelaskan kepala Dishub Kaltara Taupan Madjid, bantuan kapal Pelra ini disalurkan ke Kabupaten Tana Tidung (KTT), Nunukan dan Provinsi Kaltara masing-masing 1 unit. “Kapal Pelra yang sudah tiba itu, untuk Kaltara dan Tana Tidung masing-masing 1 unit. Sementara untuk Nunukan belum tiba karena beda galangan,” kata Taupan di ruang kerjanya, Kamis (12/9).

Setelah kapal bantuan tersebut diserahkan kepada penerimanya, maka pengelolaannya akan menjadi tanggung jawab penuh penerima. “Untuk teknis pengelolaanya tergantung dari kebijakan kepala daerahnya masing-masing. Untuk Provinsi Kaltara, akan dikelola Dishub,” jelas Taupan.

Dalam pengoperasiannya, kapal Pelra ini akan digunakan untuk mengangkut barang, penumpang juga untuk kepentingan dukungan pengembangan kepariwisataan. “Saya berharap bagi daerah yang menerima bantuan ini dapat memeliharanya dengan baik sehingga dapat dipergunakan untuk konektivitas barang dan penumpang agar perekonomian daerah lancar dan meningkat,” urai Taupan.

Secara teknis, kapal Pelra sendiri memiliki dimensi ukuran 35 Gross Tonnage (GT) dengan kapasitas angkut 24 penumpang, denagn kecepatan kapal 9 knot. Kapal ini juga mampu mengangkut 10 ton barang, dan memiliki 5 orang awak kapal. Selain itu, kapal ini juga telah dilengkapi dengan fasilitas peralatan keselamatan yang cukup lengkap. Seperti life jacket, perlengkapan pencegahan kebakaran, perlengkapan navigasi, radio komunikasi dan pencegahan pencemaran, serta tetap memperhatikan aspek kenyamanan penumpang.(humas)

PAD dari Pelabuhan Tengkayu II Terus Meningkat Pembenahan Dilakukan Secara Fisik, Administrasi dan Fungsi

TANJUNG SELOR – Pembenahan secara fisik maupun administrasi pada Pelabuhan Tengkayu II Tarakan, terus dilakukan. Hal ini sebagai upaya meningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pelabuhan yang pengelolaannya telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) sejak tahun lalu tersebut. Tak hanya itu, pembenahan fungsi pada pelabuhan juga dilakukan oleh Pemprov Kaltara, melalui OPD (organisasi perangkat daerah) yang menanganinya.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, dirinya telah menginstruksikan kepada OPD terkaitnya, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, agar pelabuhan yang selama ini difungsikan untuk bongkar muat barang dan penumpang, dikembalikan sesuai dengan fungsi dasarnya. Yaitu sebagai pelabuhan khusus perikanan.

 “Upaya peningkatan kualitas pengelolaan Tengkayu II dilakukan dengan perbaikan fasilitas pelabuhan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksananya. Ini untuk meningkatkan kemampuan pengoperasionalan pelabuhan,” tutur Gubernur.

Pelabuhan yang berada di penghujung Jalan Gajah Mada, Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat ini, memiliki luas kawasan kepelabuhanan sekitar 5,5 hektare. Itu terdiri dari daratan dan perairan dibawah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Tengkayu II.

Pelabuhan ini berperan sebagai check point, pengumpulan data statistik dan kesyahbandaran kapal perikanan, serta koordinasi pengawasan hasil perikanan dan menjadi sumber informasi data juga potensi pertanian. “Fungsi awal, pelabuhan ini disiapkan untuk bongkar muat serta pengapalan komoditi perikanan. Namun berjalannya waktu, juga digunakan untuk bongkar muat barang-barang umum. Untuk itu, saya telah minta dibenahi. Dikembalikan ke fungsi awal. Nanti semua produk perikanan, termasuk ekspor-impor akan melalui pelabuhan ini,” ungkapnya.

Berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dari pelabuhan ini, diakui sejauh ini sudah cukup bagus. Bahkan diyakini akan terus mengalami peningkatan. Apalagi jika nanti fasilitas fisik, administrasi dan fungsionalnya dibenahi. Termasuk pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola.

“Upaya peningkatan SDM dilakukan lewat pelatihan-pelatihan di berbagai sector. Ditambah dengan langkah peningkatan mutu pelayanan kepada nelayan dan masyarakat umum agar lebih optimal serta revitalisasi sarana dan prasarana kepelabuhan. Diharapkan dapat meningkatkan PAD dari sektor jasa perikanan dan non perikanan,” ujar Irianto.

Sesuai laporan dari UPT Pelabuhan Tengkayu II yang berada di DKP Kaltara, di pelabuhan ini juga dilakukan sejumlah pungutan dan pelayanan penerbitan perizinan tertentu. Seperti, pungutan retribusi kepelabuhanan, pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal perikanan, penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) khusus komoditi hasil perikanan (tangkap) yang akan diekspor ke Uni Eropa. “Dari pelayanan dan pungutan tersebut, berhasil diperoleh PAD tercatat, pada 2018 mencapai Rp 2.028.341.753, atau sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1.953.249.328. Dengan distribusi kontainer sebanyak 520 kontainer,” ungkap Gubernur yang didampingi Kepala DKP Kaltara H Amir Bakry.

PAD yang diperoleh juga diupayakan untuk ditingkatkan pada pengelolannya ke depan. Pada tahun ini, diyakini perolehan PAD akan semakin meningkat. Data di UPT Pelabuhan Perikanan Tengkayu 2, perolehan dari Januari 2019 sampai dengan 11 September 2019  sebesar Rp 1.471.998.490. “Untuk item pendapatannya, meliputi sewa lahan dan bangunan, jasa air bersih, sewa kios, pas masuk kendaraan dan retribusi barang, serta sewa parkir container,” imbuh Amir. (humas)

Kaltara Bersiap Hadapi MCP KPK RI Capaian MCP Kaltara, Terbaik Ketiga Nasional

TANJUNG SELOR – Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) diminta untuk dapat menyiapkan demo untuk setiap aplikasi yang diterapkan, dan telah terintegrasi. Ini sekaitan dengan pelaksanaan monitoring center for prevention (MCP) yang akan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada minggu pertama Oktober 2019. Demikian disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah saat memimpin rapat evaluasi dan implementasi Integration Resource Government Information System (IRGIS) dan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (11/9).

Disebutkan Sekprov, kebijakan IRGIS dan SPBE tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pekerjaan aparatur negara dalam upayanya memberikan pelayanan publik yang berkualitas. “Insya Allah, MCP dari KPK RI akan dilaksanakan minggu pertama Oktober nanti. Untuk itu, sebelum KPK datang, ada baiknya kita melakukan simulasi untuk pendemoan aplikasi yang telah diterapkan dan terintegrasi di Kaltara selama ini,” kata Sekprov.

Sementara itu, sesuai laporan Inspektorat Provinsi Kaltara Ramli, capaian MCP untuk Provinsi Kaltara saat ini mencapai 82 persen. Raihan itu menempatkan Kaltara sebagai provinsi terbaik ketiga nasional dalam capaian MCP se-Indonesia. “Ada perubahan penilaian MCP untuk tahun ini, dari 7 indiaktor menjadi 8 indikator,” ucap Ramli.

Laporan lainnya datang dari kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kaltara Datu Iqro. Laporannya terkait dengan penerapan e-Planning. “e-Planning Provinsi Kaltara sudah terintegrasi dengan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) Kemendagri. Penerapannya juga disesuaikan dengan amanat Permendagri No. 98/2018, tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah,” ungkap Datu Iqro.

E-Planning sendiri memuat Rencana Jangka Penjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja). “Hingga 2019, operasional e-Planning ditangani Bappeda-Litbang Kaltara secara mandiri. Dan, tahun ini pula kami targetkan pengintegrasiannya selesai. Sekaligus memenuhi rekomendasi Tim Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) KPK RI, serta perintah langsung Gubernur Kaltara,” beber Datu Iqro.

Sedangkan untuk e-Budgeting, Bappeda-Litbang Kaltara juga masih mengelolanya. “Menurut aturannya, TAPD yang menyusun PPAS dan PPA. Namun akan diserahkan ke BPKAD saat vendor telah menyelesaikan penyempurnaannya tahun ini,” tutup Datu Iqro.(humas)