Andi Muh Salam: Nasdem Day satukan Pengurus inti Dan Anggota untuk kesetiaan dan Kekuatan Partai Nasdem

Watampone,Bone Sulsel
Berandankrinews.com
Nasdem day yang akan di gelar 26-27 mendatang di Triple C Makassar akan di ikuti oleh 24 DPC se Sulawesi selatan tak terkecuali DPC Nasdem Kabupaten Bone.

DPD Nasdem Bone bersama Fraksi Nasdem akan menurunkan kekuatan penuh mulai dari pengurus inti hingga sayap partai ungkap
A. MUH.SALAM (A.Lilo )

Ketua Fraksi NasDem Bone Ini ,meskipun kegiatan DPRD Begitu padat namun baginya tetap akan turun dengan kekuatan penuh, karena loyalitas terhadap partai merupakan hal yang tak boleh Main-main oleh Para Kader Partai terutama Kader yang duduk di Legislatif.

” Insya Allah kita akan bersama-sama melihat kemeriahan di Nasdem day dengan berbagai kegiatan ”.

Bagi DPC partai Nasdem acara ini merupakan barometer untuk mengukur kesetiaan DPC terhadap pimpinan Organisasi DPD Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Selatan yang di Nahkodai oleh Bapak Rusdi MASSE.

Sumber
DPC Naseem BONE

Terkait DOB, ALMISBAT Nunukan Minta Jangan Bedakan Papua Dengan Kalimantan

Nunukan – Rencana Pemerintah yang tetap akan meneken pemekaran di beberapa wilayah di Papua sebagai Daerah Otonomi Baru mendapat mendapat dukungan dari beberapa pihak. Salah satunya Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) Nunukan.

“Pembentukan DOB itu adalah solusi tepat untuk mendekatkan pelayanan publik sehingga rentang kendalinya. DOB juga selaras dengan Pancasila yakni agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur Anggota Dewan Penasehat Almisbat Nunukan, Lewi, Sabtu (7/12/2019)

Namun Lewi mengingatkan, pembentukan DOB di Papua yang pada dasarnya bertujuan menciptakan keadilan tersebut justru akan menimbulkan ketidakadilan. Hal tersebut menurut Lewi, karena saat ini banyak daerah juga tengah mengusulkan pembentukan DOB

“Di Nunukan sendiri ada tiga CDOB. Saya khawatir, jika cita – cita yang tadinya ingin menciptakan keadilan malah dapat menimbulkan gejolak akibat ketidakadilan,” tandas Pria yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan ini.

Diketahui, dari sekian Calon DOB, 3 diantaranya ada di Kabupaten Nunukan. Ketiganya adalah CDOB Kabupaten Bumi Dayak (Kabudaya) Perbatasan, CDOB Krayan dan Calon Kota Sebatik. Lewi menegaskan, apabila Pemekaran beberapa wilayah di Papua karena satatus Kawasan Strategis Nasional ( KSN ), ia mngungkapkan bahwa ketiga CDOB di Nunukan juga saat ini berstatus sama.

Apabila karena pertimbangan pemerataan pembangunan, Politisi PDI Perjuangan tersebut mengingatkan Pemerintah bahwa sejak Indonesia didirikan, warga di 5 Kecamatan Krayan hanya dapat menggunakan pesawat sebagi alat transportasi karena tidak adanya akses jalan darat.

“Pertanyanya, apakah warga Krayan tak berhak menikmati fasilitas pembangunan seperti saudaranya di Papua?,” tukas Lewi

Kondisi yang sama ungkap Lewi juga dialami warga Lumbis Ogong yang masuk CDOB Kabudaya Perbatasan. Di wilayah yang berbatasan langung denga kota – kota besar Malaysia tersebut, warga yang bermukim diwilayah itu hanya mempunyai 1 akses transportasi yakni sungai karena belum adanya akses jalan darat.

Bahkan Lewi mengungkapkan, tak hanya butuh waktu dan tenaga, tapi masyarakat di daerah tersebut apabila akan mengunjungi Kota Nunukan, mereka harus mengeluarkan ongkos yang tak sedkit karena mencapai 6 – 8 juta rupiah. Sedangkan untuk pergi ke kota – kota di Malaysia, waktu dan ongkos perjalanan sangat terjangkau.

Padahal, ungkap Lewi, Sumber Daya Alam di wilayah – wilayah tersebut sangat berlimpah bahkan beberapa diantaranya telah dan sedang diambil melalui beberapa perusahaan baik perkebunan maupun pertambangan. Sehingga apabila ada pihak bahwa apabila Kabudaya, Krayan dan Sebatik menjadi DOB akan membebani fiskal negara, Lewi menyebut bahwa orang tersebut hanya bicara data tapi tanpa fakta.

“Pemerintah pernah menyatakan bahwa perlu persyaratan yang ketat untuk terbentuknya DOB, maka kami sekarang menantang seleksi tersebut digelar. Toh kalaupun tak lolos persyaratan itu, pasti gugur dengan sendirinya. Tapi minimal kami di Nunukan ini diperlakukan dengan adil,” pungkas Lewi. (/es)

Munas X Bertabur Tokoh, Deng Ical Hadir Sebagai Salah Satu Wakil Sulsel

Jakarta- Munas Golkar yang berlangsung di Hotel Ritz Carlton resmi dibuka Presiden Joko Widodo, Selasa malam (3/12).

Sehari sebelum dimulainya Munas berlangsung, ada 5 caketum yang lolos prasyarat administrasi yakni petahana Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Ridwan Hisjam, Agun Gunandjar dan Ali Yahya.

Cairnya komunikasi yang berjalan relatif singkat sebelum munas digelar, mengkerucutkan kandidat ketua umum.

Tiga diantaranya menyatakan mundur. Kini bursa pencalonan hanya memberikan pilihan antara Airlangga Hartarto dan Ridwan Hisjam.

Salah satu tokoh partai Golar Sulsel, Syamsu Rizal tampak hadir dalam Munas X. Deng Ical sapaan akrabnya saat ini menjabat sebagai Wakoorbid Kajian Strategis dan Pengembangan SDM DPD I Golkar.

Bakal Calon Walikota yang maju dengan tagline Good People ini hadir bersama beberapa fungsionaris DPD I Partai Golkar. Salah satunya Andi Makmur Burhanuddin.

Dalam kesempatan disela- sela agenda Munas yang dipadatkan, Noval sapaan akrab Andi Makmur Burhanuddin ditanya terkait tujuan kehadirannya bersama Deng Ical dalam agenda Munas mengatakan “kita ini kan bagian dari Partai, saya hadir sebagai wakorbid di DPD I Partai Golkar. Begitupun beliau (Deng Ical, red)”.

“jika pun ada komunikasi yang lain diluar agenda Munas, itu sebatas komunikasi sesama pengurus diinternal partai Golkar. Yah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk saling menguatkan antar sesama kader” ujar Noval diplomatis (4/12)

Noval dan beberapa orang dekat Deng Ical belakangan terlihat intens mendampingi dalam menghadiri beberapa undangan dan kegiatan yang mengundang Syamsu Rizal.

Irwan N Raju

Marthin Billa Minta Pemerintah Aktifkan Kembali PMP Sebagai Mata Pelajaran di Sekolah

JAKARTA – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ( MPR – RI ), Marthin Billa menilai selain persaingan dalam perkembangan, saat ini negara Indonesia tengah dihadapkan pada sebuah ujian berat berupa intervensi ideologi yang sangat berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa.

Memang perkembangan zaman adalah hal yang sangat mustahil untuk ditangkis dikarenakan manusia adalah pelaku dari peradaban itu sendiri. Namun bagi bangsa Indonesia, menurutnya adalah sebuah tragedi apabila berubahnya peradaban tersebut harus menggeser pola pikir masyarakatnya sehingga meninggalkan pegangan hidup yang telah disepakati para pendiri negara ini.

” Saya melihat saat ini falsafah bangsa yang seharusnya menjadi pegangan hidup mayarakat secara perlahan mulai ditinggalkan,” tutur Marhin kepada Redaksi, Senin (2/11/2019).

Hal tersebut menurut mantan Bupati Malinau, Kalimantan Utara selain karena adanya upaya pihak – pihak tertentu untuk mengganti ideologi negara, juga dipermudah oleh generasi muda terhadap cita – cita para pendiri Indonesia.

Sehingga usai melakukan sosialisasi 4 Pillar Kebangsaan di SMTKA Sajau, Bulungan beberapa waktu lalu, pria yang akrab dipanggil MB tersebut bertekat akan mengupayakan agar Pancasila bukan lagi dihafal dan dihayati, namun juga mengupayakan agar genarasi muda terutama di Perbatasan dapat benar – benar mengamalkan pondasi dasar negaranya tersebut.

“Saya tak kan berhenti sebatas sosialisasi sebagaimana yang telah saya lalukan. Tapi juga akan berjuang dan berusaha bersama pihak terkait terutama Pemerintah,” tandas MB.

Salah satunya, ungkap MB, ia akan mendorong Pemerintah kembali menerapkan Pendikan Moral Pancasila (PMP) kembali dijadikan mata pelajaran di sekolah – sekolah. Memang saat ini sudah ada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran (PPKN) yang menggantikanya, namun MB menilai belum mampu seperti PMP.

“Dulu jangankan menghujat, menuding pihak lain salah saja kita sangat sangat berhati – hati. Itu karena sejak anak – anak telah ditempa dengan rasa saling menyayangi, menghargai dan mengasihi lewat PMP itu. Untuk itu sy merasa bahwa wajib untuk menyerukan dan memperjuangkan agar PMP dapat menjadi Mapel di sekolah – sekolah, ” paparnya.

Tak hanya itu, MB juga mendorong agar Penataran Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) kembali diaktifkan. Pasalnya, dengan dengan cara itu tak hanya generasi muda usia sekolah saja namun juga para orang tua akan kembali ditempa oleh ilmu kewarganegaraan

Soialisasi terkait Kebangsaaan, uangkap MB memang sangat perlu. Namun MB menegaskan bahwa akan lebih baik apabila sejak usia dini sudah tertanam benih – benih kebangsaan. Apalagi untuk generasi muda yang tinggal di wilayah Perbatasan, pendidikan dan ilmu pengayatan tentang kebangsaan harus 2 kali lipat lebih kuat dibanding anak – anak lain di Perkotaan.

“Karena selain menghadapi ideologi yang ingin merongrong NKRI, mereka juga harus memiliki nasionalisme agar tak goyah menghadapi intervensi sosial dan budaya dari negara tetangga,” tegas MB.(Red)

Ridwan Hisjam: “Munas Golkar 2019, Airlangga Bakal Nabrak UU Jika Tidak Memiliki Izin Tertulis Dari Jokowi”

Berandankrinews.com -Jakarta — Ketum Golkar Airlangga Hartarto diwajibkan bisa segera mengirimkan surat perizinan maju sebagai Ketum Golkar dari Presiden Jokowi.

Musyawarah nasional (Munas) Golkar tinggal menghitung hari. Pendaftaran calon ketua umumnya pun telah dibuka. Sejumlah kader telah mengambil formulir untuk maju memperebutkan kursi ketum parpol berlambang beringin itu.

Ketua Bidang Pendidikan Dasar DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam pun mengingatkan Airlangga Hartarto yang dikabarkan akan maju di munas untuk lebih meminta izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ridwan mengatakan, Airlangga saat ini bukan sekadar ketua umum Golkar, tetapi juga menteri yang merupakan orang yang dipilih sebagai pembantu presiden.

Menurut Ridwan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kementerian Negara melarang menteri merangkap jabatan pimpinan organisasi yang menerima dana APBN maupun APBD.

Anggota Komisi VII DPR RI itu menegaskan, partai kontestan pemilu seperti halnya Golkar juga menerima dana APBN.

“Ada ketentuan di dalam UU Kementerian Negara atau keputusan presiden, itu harus ada izin. Menteri untuk menjadi pengurus organisasi sosial saja harus izin ke presiden, apalagi partai politik.nah, itu harus ada,” kata Ridwan kepada awak media melalui WA, di Jakarta, Minggu (01/12/2019).

Salah satu bakal calon ketua umum Golkar itu pun meminta Airlangga taat aturan. Ridwan menyatakan, Airlangga sebelum kembali mencalonkan diri di Munas Golkar harus bisa mengantongi izin tertulis dari Presiden Jokowi.

“Airlangga harus menunjukkan izin tertulis dari Presiden Jokowi itu kepada para peserta Munas Golkar. Dengan begitu, ada transparansi dan ketaatan pada asas saat pemilihan calon ketua umum Golkar,” paparnya.

Surat itu, lanjutnya, akan dibacakan di Munas oleh ketua penyelenggara. Sebab, kalau enggak ada izinnya, enggak bisa. Itu pasti ditolak. “Pegangan kami, kan bukan hanya AD/ART. Pegangan kami juga UU,” tutur Ridwan.

Selain itu, Ridwan juga menyinggung desas-desus tentang tiga menteri yang mencoba mengintervensi Golkar demi mempertahankan Airlangga di kursi ketua umum. Ridwan mengkhawatirkan cara-cara nirdemokrasi akan membuat Golkar terpecah.

Karena, biasanya setiap Munas Golkar selalu menyisakan kelompok yang menyempal. Menurutnya, kemunculan Partai Hanura, NasDem, Gerindra dan Berkarya tak terlepas dari kekecewaan para pendiri parpol-parpol itu terhadap pelaksanaan Munas Golkar. 

“Kalau memaksakan (cara-cara antidemokrasi, red), berarti sama saja dia menghancurkan partai. Orang yang merasa terzalimi akan keluar,” ujarnya.

Seperti diketahui, sebagian kader Golkar serta pengamat memprotes syarat pendaftaran calon ketua umum Golkar dengan menyertakan dukungan 30 persen dari dewan pimpinan daerah (DPD) pemilik suara.

Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengkhawatirkan parpol yang menaunginya bakal kembali dilanda perpecahan pascapelaksanaan musyawarah nasional (munas) awal Desember ini apabila cara-cara seperti itu dilaksanakan.

Menurutnya, Airlangga Hartarto menggunakan cara-cara tak demokratis demi mempertahankan diri menjadi ketua umum Partai Golkar. Seperti mewajibkan para pendaftar caketum mengantongi dukungan 30 persen dari DPD/DPC.

“Kalau mekanismenya tidak demokratis, jangan salahkan akan banyak kader Partai Golkar yang akhirnya eksodus. Saya yakin akan terjadi (eksodus) besar-besaran kalau dipaksakan dengan cara seperti itu,” kata Agun usai menghadiri diskusi di kantor PARA Syndicate, Jakata Selatan, Jumat (29/11/2019).

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan Fadjroel Rachman menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan ikut campur pada pemilihan calon ketua umum Golkar. Bahkan, kepala negara sudah menegaskan bahwa dirinya tidak sama sekali mendukung salah satu kandidat calon ketua umum Golkar.

“Tidak ada campur tangan dari Istana,” ujar Fadjroel di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Fadjroel mengatakan, dalam setiap kesempatan Presiden Jokowi selalu menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut campur dengan pemilihan calon ketua umum partai berlogo pohon beringin tersebut.

“Itu tegas Pak Jokowi dan dinyatakan ketika pidato di beberapa tempat,” katanya.

Selain Airlangga dan Bamsoet, ada tiga nama lainnya sekadar informasi, yakni Agun Gunandjar Sudarsa, Ridwan Hisjam dan Indra Bambang Utoyo.

Adapun pemilihan ketua umum Golkar dilakukan lewat mekanisme Musyawarah Nasional (Munas). Perhelatan akbar itu dilakukan 3-6 Desember 2019 bertempat di Jakarta. Setiap caketum yang siap maju wajib mengumpulkan 30 persen suara dukungan.

(fri)