Seriusi Penguatan Produksi Padi Lokal, Karolin Lakukan MoU dengan BATAN

Bupati Landak Karolin Margret Natasa dan Kepala BATAN Anhar Riza Antariksawan menandatangani kesepakatan kerjasama penelitian dan pengembangan Padi Lokal Landak, Kamis (17/10/2019).

Jakarta – Pemerintah Kabupaten Landak sangat menseriusi komitmenya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi diantaranya melalui peningkatan produksi padi lokal. Guna mencapai hal tersebut, berbagai cara dilakukan termasuk bekerjasama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

Penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan di Kantor Pusat Badan Tenaga Nuklir (BATAN) di Jakarta, Kamis, (17/10/2019. Melalui kerjasama ini, diharapkan Varietas Padi Lokal Palawakng khas Kabupaten Landak akan semakin meningkat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Landak Karolin Margret Natasa dan Kepala BATAN Anhar Riza Antariksawan menyepakati tentang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan iptek nuklir dalam menunjang program peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Landak.

Penandatanganan nota kesepakatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kepala Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi BATAN, Totti Tjiptosumirat dan Plt. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak Alpius, tentang penelitian dan perbaikan varietas padi lokal Palawakng di Kabupaten Landak.

Karolin menyampikan bahwa Kabupaten Landak merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang memiliki potensi pertanian luar biasa, hanya saja masih berupa pertanian tradisional.

“Saya berharap BATAN dapat membantu perbaikan tiga jenis padi lokal Palawakng yang telah didaftarkan ke Kementerian Pertanian pada 2017 lalu dan Kami sudah mendaftarkan ke Kementerian Pertanian, 3 jenis varietas padi lokal palawakng yaitu Palawakng Salon, Palawakng Gaeng dan Palawakng Balacant. Setelah didaftarkan, kemudian kita menindaklanjutinya dengan kerja sama dengan BATAN,” tutur Karolin.

Terkait dengan keseriusan pemerintah daerah Kalbar yang ingin daerahnya dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Bupati Landak menyatakan dukungannya jika PLTN dapat terealisasi untuk menopang kebutuhan energi di Kalimantan, khususnya Kalbar.

“Terkait PLTN, kalau saya oke-oke saja, kenapa tidak? Apapun yang kita bangun, semua kembali kepada kebutuhan energi dan Kami juga berkeinginan untuk meningkatkan fasilitas puskesmas atau rumah sakit, tentu saja harus didukung daya listrik yang cukup, sehingga jika listrik tidak terpenuhi bisa menghambat investasi dan pembangunan,” imbuh wanita cantik yang akrab dipanggil Karol tersebut

Sementara itu, Kepala Badan Tenaga Nuklir (BATAN) Anhar Riza Antariksawan menyambut baik keinginan Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa untuk memperbaiki varietas padi lokal Palawakng.

“Saya sangat menyambut baik keinginan Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa, untuk memperbaiki Varietas Padi Lokal Palawakng. Hal ini sejalan dengan keinginan kami, jika inisiatif kerja sama ini datangnya dari daerah, tentu kami sangat antusias dan senang- dapat berkontribusi memperbaiki varietas padi lokal yang lebih baik dari sebelumnya,” Ucap Anhar.

Beberapa daerah, lanjut Anhar sudah mengajak bekerja sama memperbaiki varietas padi lokal, diantaranya Kabupaten Musi Rawas dengan padi lokal Dayang Rindu, Sumatra Barat dengan padi lokal Sijunjung dan teranyar, Kabupaten Klaten dengan padi lokal Rojolele. Rojolele yang semula memiliki umur panen yang panjang hingga 140 hari, dapat diperpendek umur panennya dengan teknik mutasi radiasi menjadi 110 hari.

Selain pertanian, Anhar juga mengenalkan pemanfaatan teknologi nuklir di bidang kesehatan, Salah satu produk radiofarmaka saat ini yang banyak permintaannya yaitu Samarium-153 EDTMP untuk terapi paliatif atau mengurangi rasa sakit pada penderita kanker.

“Hanya saja fasilitas kedokteran nuklir atau fasilitas radioterapi di rumah sakit harus ada, sedangkan di Kalbar belum ada dan BATAN siap membantu dari sisi expertise (keahlian) jika ada daerah yang berkeinginan membangun fasilitas kedokteran nuklir atau radioterapi,” Ujar Anhar.

Kepala Badan Tenaga Nuklir itu juga menyampaikan PET/CT Scan, merupakan salah satu alat kedokteran nuklir yang saat ini sangat dibutuhkan untuk mendeteksi lokasi penyebaran kanker pada tubuh pasien, agar mendapatkan penanganan pengobatan yang lebih akurat.

“Saya berharap kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Landak dapat berjalan dengan semestinya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Landak,” pungkas Anhar. (eddyS)

Warung Delapan-Delapan ,Sempurnakan Geliat Pengembangan KEK Pariwisata

SELAYAR – Ungkapan harapan dan keinginan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan dalam rangka untuk menata, dan mempersiapkan arah pengembangan Selayar, sebagai kawasan ekonomi khsusus pariwisata (KEK), direspon positif oleh sejumlah elemen warga masyarakat dan lapisan pengusaha, baik yang bergerak di bidang pengembangan kawasan Pariwisata, maupun sektor lainnya, termasuk pengusaha warung makan.

Hal ini dibuktikan salah satunya, lewat pengembangan kawasan wisata Tamamelong, di Desa Patikarya, Kecamatan Bontosikuyu yang selesai hampir bersamaan dengan salah satu usaha rumah makan di jalan poros Baloiya.
Kondisi yang hampir sama terjadi di sejumlah ruas-ruas jalan di dalam area kota Benteng, seperti yang terlihat di ruas Jln. S. Siswomiharjo, lokasi tempat berdirinya Warung Makan Delapan-Delapan.

Sebuah warung makan berkesan sederhana dan minimalis yang hadir menyempurnakan perwajahan Kabupaten Kepulauan Selayar, di tengah geliat pengembangan potensi pariwisata daerah yang tengah getol, dilakukan oleh jajaran pemerintah kabupaten, bersama lembaga Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Warung delapan-delapan, hadir menawarkan beragam menu masakan mulai dari nasi kuning, nasi campur, ayam geprek, nasi goreng, ayam bakar, ayam lalapan, mie goreng, mie ayam,
Selain menawarkan menu makanan siap saji, warung delapan-delapan juga turut menawarkan berbagai jenis kue kering ala Padang, salah satunya, kue sengkang atau yang lebih familiar disebut dengan istilah kue borobodur.

di warung yang sama, tersedia layanan pemesanan nasi kotak via line teledon 085 656 208-488 atay – 085 656-494-778. Usaha warung makan serupa bisa dengan mudah di jumpai di sepanjang jalan poros S. Siswomiharjo, demikian pula halnya, untuk warung kopi.

Tak hanya warung makain dan kedai kopi. Akan tetapi, wisatawan dan pengunjung yang melintas di ruas jalan S. Siswomiharjo, kota Benteng, juga bisa singgah bertandang, ke salah satu lokasi penjualan beraneka ragam souvenir, dan cindera mata yang tidak berada jauh dari lokasi warung delapan-delapan.

Usai membeli cindera mata atau souvenir, pengunjung dapat melanjutkan perjalanan ke arah selatan dan singgah mampir di warung kopi passiana sembari menikmati suguhan berbagai jenis tarian tradisional Kabupaten Kepulauan Selayar, salah satunya, “Tari pakarena Gantarang”.
Sebuah tarian tradisional yang acap kali, disuguhkan dan dipersembahkan untuk menyambut kehadiran tamu-tamu kebesaran di zaman raja-raja terdahulu. tabuhan gendang tradisional yang dimainkan oleh anak-anak Sanggar Seni Teratai Passiana, siap ‘memanjakan’ telinga, dan mata pengunjung yang sekali waktu, mungkin sempat mampir menikmati racikan kopi panas, ala Warung Kopi Passiana.

Warung kopi yang ‘lahir’ dan diilhami oleh penamaan, Sanggar Seni Teratai Passiana. Sanggar seni berusia kurang lebih tiga puluan tahun, binaan Muh. Zukhri., S.Sos, yang saat ini aktif selaku kepala bidang pengembangan ekonomi kreatif (Ekraf) Dinas Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pengunjung tak perlu merasa bingung, saat ingin datang dan bertandang menikmati suguhan pertunjukan tarian tradisional, persembahan anak-anak Sanggar Seni Teratai Passiana, karena warung kopi Passiana dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda dua ataupun roda empat.

Meski tak dipungut biaya atau bayaran untuk menyaksikan suguhan pertunjukan tarian tradisional. Akan tetapi, pengunjung dapat turut berpartisipasi memberikan dukungan terhadap upaya pelestarian kesenian tradisional melalui Sanggar Seni Teratai Passiana dengan memberikan donasi bagi para pelaku kesenian daerah yang direcrut dari berbagai lapisan usia mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sampai ke usia, sekolah menengah atas.

(fadly syarif)

Ini Alasan Pemerintah Melarang Peredaran Minyak Goreng Curah

 

Minyak Goreng Curah (foto: Kumparan)

Jakarta – Tak hanya soal kesehatan yang membuat Pemerintah melarang peredaran minyak goreng curah. Pasalnya, menurut Menteri Perdaganan RI Enggartiasto Lukita penggunaan minyak curah sejatinya merugikan masyarakat.

“Sebab, volume minyak dalam plastik sederhana sebenarnya kerap berkurang dari ketentuan penjualan,” tutur Enggar, Minggu (6/10/2019).

Misalnya, lanjut Enggar, minyak curah dijual dengan takaran volume 1 kg, tapi pedagang hanya memasukkan minyak goreng setara 0,9 kg di kemasan plastik atas minyak yang dipasarkannya ke masyarakat. Artinya, ada kecurangan dalam penjualan.

“Selain itu, penggunaan minyak curah perlu ditinggalkan oleh masyarakat sebagai bentuk dukungan dari jaminan kualitas produk turunan minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO),” imbuhnya.

Pemerintah berharap, pemenuhan kebutuhan ini diharapkan dapat menangkal kampanye negatif produk CPO Indonesia dan pada saat yang bersamaan dapat meningkatkan kecintaan masyarakat akan produksi negeri sendiri.

Enggar juga menegaskan, jika ada pengusaha yang masih ingin menjual minyak curah, mereka wajib melakukan proses penyulingan ulang terhadap minyak tersebut. Karena menurutnya, penyulingan sebenarnya dijual di pasar, sehingga sangat mungkin untuk digunakan.

Selain itu, ia juga menyarankan agar minyak curah tersebut tetap diawasi oleh BPOM. Dengan begitu, sambungnya, kesehatan masyarakat tetap terjamin.

“Jadi minyak di masukan ke dalam satu tempat, kemudian diisi ke botolnya dan dibayar. Itu bagus. Jadi hanya dengan itulah kita ke depan berupaya untuk menjaga kesehatan masyarakat dan harganya bisa dikontrol,” terangnya.

Kendati begitu, Enggar belum bisa meramal seperti apa dampak lebih jauh dari kebijakan ini. Misalnya, apakah akan menekan tingkat daya beli masyarakat kalangan bawah yang kerap menggantungkan pemenuhan kebutuhan pangan dengan minyak curah.

Begitu pula dengan kelangsungan bisnis minyak curah yang dilakoni segelintir pengusaha saat ini. “Ya saat ini ada banyak (pengusaha minyak curah), tapi kan selama ini tidak bisa diukur,” katanya.

Lebih lanjut, Enggar mengaku belum menyiapkan sanksi khusus bila peredaran minyak curah masih ada di pasar. Yang terpenting, menurutnya, sosialisasi terkait bahaya penggunaan minyak curah kepada masyarakat selaku konsumen langsung telah dilakukan.

Selain itu, kebijakan ini sudah mewajibkan pengusaha untuk mulai beralih ke kemasan premium. “Ya kami tidak perlu sanksi, yang penting tidak ada suplainya,” tuturnya.

Menurut Enggar, kebijakan ini sebenarnya sudah diwacanakan oleh pemerintah sejak 2014, namun terus mundur karena sosialisasi yang belum menyeluruh. Namun, implementasi kebijakan ditunda karena produsen minyak goreng belum siap untuk memperluas unit pengemasan dan menumbuhkan industri pengemasan di daerah.

“Jadi bukan serta merta atau ujug ujug,” pungkasnya. (eddyS)

 

Mulai 1 Januari 2020, Pemerintah Larang Penjualan Minyak Goreng Curah

Minyak Goreng Curah (foto: Kumparan)

Jakarta – Mulai 1 Januari 2020, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan melarang peredaran minyak curah di pasar masyarakat. Menteri Perdaganagn Enggartiasto Lukita mengungkapkan, sebagai gantinya minyak curah wajib dijual dalam kemasan.

“Mulai 1Januari 2020. Wajib bagi produsen menjual minyak goreng dalam kemasan dengan harga yang sudah ditetapkan Pemerintah,” tutur Enggar, Minggu (6/10/2019).

Lebih lanjut Engar mengungkapkan, bahea kebijakan tersebut tidak dilakukan dengan masa transisi, artinya tidak ada masa uji coba untuk kurun waktu tertentu. Menurutnya, kebijakan ini sejatinya bisa dijalankan karena pemerintah sudah memegang komitmen dari para pengusaha dari berbagai asosiasi. Ia menegaskan bahwa Pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada distributor minyak curah dan masyarakat sebagai pengguna.

“Salah satunya dengan mengadakan bazar kementerian yang menjual minyak goreng dalam kemasan di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp11 ribu per kilogram, yakni hanya Rp 8.000 per kg,” ungkapnya.

Menurut Enggar, peredaran minyak curah di pasar dan penggunaan di masyarakat sangat berbahaya. Sebab, kualitas minyak tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak melewati pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Saat ini, masyarakat memang masih kerap menggunakan minyak curah dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari, khususnya masyarakat kelas bawah dan pedagang kaki lima. Data Kementerian Perdagangan mencatat setidaknya total produksi minyak goreng di dalam negeri mencapai 14 juta ton per tahun.

“Dari jumlah itu, hanya 5,1 juta ton yang dipasarkan ke dalam negeri alias digunakan oleh masyarakat. Sisanya, diekspor ke luar negeri. Namun, dari 5,1 juta ton itu, hampir 50 persennya diantaranya merupakan minyak goreng curah,” imbuhnya.

Minyak curah sendiri merupakan minyak bekas pakai, seperti restoran dan warung makan besar yang kemudian dijual kepada pengumpul.

Minyak tersebut kemudian didistribusikan lagi ke pedagang pasar dalam volume grosir untuk kemudian dijual secara eceran. Biasanya, minyak curah hanya dikemas menggunakan plastik biasa.

“Minyak goreng curah tidak ada jaminan kesehatan sama sekali. Itu minyak bekas, bahkan ambil dari selokan dan sebagainya,” tandas Enggar.(eddyS)

Menkeu Lantik Suminto Sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Internasional

Jakarta – Bertempat di Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kamis 3 September 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Suminto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Internasional mengantikan Andin Hadiyanto yang akan menjabat sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara. Suminto sebelumnya menjabat adalah Staf Ahli Bidang Pengeluaran Kemenkeu.

Sri Mulyani mengungkapkan, tugas Suminto tidak lah ringan. Sebab, gejolak ekonomi yang penuh ketidakpastian dan banyak zona ekonomi yang terancam memasuki resesi seharusnya membuat Indonesia kian waspada.

Sehingga, ia meminta Suminto untuk bisa membantu meracik kebijakan agar daya tahan ekonomi Indonesia bisa semakin kuat. Apalagi, Sri Mulyani masih melihat peluang penguatan ekonomi domestik di saat situasi global tidak menguntungkan

“Saya harap Pak Suminto tidak menganggap jabatan ini sebagai business as usual. Ini penugasan yang penting,” jelas Sri Mulyani, Kamis (3/10/2019).

Lebih lanjut wanita yang akrab dipanggil Mbak Ani tersebit juga mengharap agar Suminto dapat mewakili Kementerian Keuangan dengan baik di dalam menghadiri berbagai forum internasional.

Menurut Mbak Ani, saat ini Indonesia memang anggota G-20 yang juga memiliki berbagai keanggotaan di organisasi keuangan dunia, seperti Bank Dunia dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

“Tapi kita jangan hanya menjadi penonton. Kita harus berani menyuarakan pendapatnya di berbagai organisasi tersebut,” tandasnya.

Selain melantik Suminto, Sri Mulyani juga melantik dua pengurus baru Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit yakni Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Kabul Wijayanto dan Direktur Penghimpunan Dana Sunari. BPDP Sawit merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah naungan Kemenkeu.

“Saya minta BPDP Sawit juga fokus dalam merencanakan dan menghimpun dana yang dapat men-generate pekerjaan dan nilai tambah sawit dalam negeri,” pungkas Menkeu. (eddyS)